tag:blogger.com,1999:blog-63657668927972382882024-02-20T06:17:31.775+07:00DR. Chairul Huda., SH.,MHDosen FH-UMJ & Peneliti Hukum PidanaChairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.comBlogger57125tag:blogger.com,1999:blog-6365766892797238288.post-26299328606204694142018-03-23T10:36:00.000+07:002018-03-23T10:37:42.045+07:00Keterangan Ahli Tentang Konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) huruf d, sepanjang istilah “penahanan”, Pasal 11 sepanjang kalimat “kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik”, dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) KUHAP Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<br />
Oleh:<br />
<br />
Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.<br />
(Ahli Hukum Pidana)<br />
<br />
<br />
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi,<br />
Yang Terhormat Pemohon dan/atau Kuasanya,<br />
Yang Terhormat Pihak Pemerintah dan DPR RI,<br />
Yang Terhormat Pihak Terkait,<br />
Hadirin sekalian Yang Berbahagia.<br />
<br />
Perkenankanlah saya dalam kapasitas sebagai Ahli Hukum Pidana mengemukakan pandangan-pandangan berkaitan dengan keahlian saya, dalam persidangan pengujian undang-undang ini. Mengingat pasal-pasal yang diujikan konstitusionalitasnya, merupakan bagian norma yang mengatur Sistem Peradilan Pidana, sehingga termasuk bidang keahlian saya.<br />
Menurut hemat saya, permohonan judicial review No. 4/PUU-XVI/2018, ini menyangkut kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP melakukan “penahanan” terhadap Tersangka. Persoalan pokoknya terkait dengan kenyataan bahwa penahanan merupakan pengurangan hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan, yang didalilkan Pemohon seharusnya hanya menjadi kewenangan Hakim, dan bukan kewenangan Penyidik, atau setidak-tidaknya kalaupun hal itu diberikan kepada Penyidik, maka kewenangan itu hanya dapat digunakan atas izin Hakim. Terhadap persoalan ini, sebagaimana Keterangan Ahli yang pernah saya sampaikan dalam persidangan pengujian undang-undang lainnya, perkenankanlah saya mengemukakan pandangan-pandangan seputar masalah tersebut, terutama dengan mengkaitkannya dengan asas-asas hukum pidana dan acara pidana.<br />
<br />
Kewenangan Penahanan oleh Penyidik dan Asas Legalitas<br />
Masalah “penahanan” memang berada dalam dua ranah, yaitu ranah “norma” dan ranah “pelaksanaan” dari norma tersebut. Berkenaan yang pertama, yaitu masalah norma hukum terkait dengan penahanan, persoalan konstitualitasnya menjadi domain Mahkamah Konstitusi, tetapi mengenai masalah yang kedua, tentu terkait keabsahan tindakan pejabat yang melakukan penahanan, pengujian validitasnya merupakan domain Praperadilan di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, pertama-tama yang harus didudukkan dalam perkara permohonan uji materil ini, harus dipastikan benar bahwa yang dipersoalkan adalah norma hukum tentang penahanan, dan bukan masalah praktek hukum dimana penahanan yang diduga dilakukan secara sewenang-wenang. <br />
Norma hukum terkait dengan penahanan berhubungan dengan masalah penegakan hukum pidana (law enforcement), dan sekaligus terkait pula dengan masalah perlindungan civil rights, yang termasuk diantaranya right to freedom dalam negara demokrasi. Dengan demikian, norma hukum berkenaan dengan penahanan sebagai bentuk pengurangan hak (proses) akan kebebasan, harus dilengkapi dengan mekanisme perlindungan hak (prosedur), dalam rangka memastikan bahwa setiap tindakan penahanan masih dalam kerangka penegakan rechtsstaat (rule of law). Prosedur ini merupakan “the procedural guarantees”, yang diperlukan untuk “menjamin” bahwa tindakan penahanan tidak lebih banyak lagi merusak hak atas kebebasan itu sendiri, yang keberadaannya telah dijamin dalam negara demokratis.<br />
Berdasarkan di atas, persoalan konstitusionalitasnya kemudian terletak pada kenyataan dimanakah norma terkait penahanan tersebut diatur, mengingat Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengisyaratkan bahwa hanya undang-undang yang dapat mengurangi kebebasan, untuk “memenuhi tuntutan yang adil… sesuai dengan pertimbangan… ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Dengan demikian, right to freedom dalam negara demokrasi dapat dikurangi sepanjang pengurangan itu ditentukan dalam undang-undang. Pengaturan penahanan dalam undang-undang merupakan wujud dari pertimbangan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dalam rangka penegakan hukum. <br />
Berangkat dari hal di atas, kemudian pembentuk undang-undang menentukan dalam UU No. 8 Tahun 19981 (KUHAP) perihal kewenangan penahanan dimaksud. Hal ini menyebabkan proses dan prosedur dalam penegakan hukum, terkait dengan penahanan, telah dilakukan dalam undang-undang. Dalam Hukum Pidana bahkan hal ini menjadi asas penting, dikenal dengan asas legalitas, baik yang ditentukan dalam Hukum Pidana Materil, yang mempersyaratkan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat diadakan dengan undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, maupun dalam Hukum Acara Pidana keharusan untuk menyelenggarakan peradilan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 KUHAP. Dalam hal ini, pengaturan mengenai penahanan bersifat konstitusional, jika ditentukan bahwa hal itu hanya dilakukan terhadap mereka yang disangka/didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam undang-undang (tindak pidana) tertentu, dan dilakukan dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang. Hukum Pidana dan penegakannya seperti dikatakan Baker, seharusnya menjadi manifestasi perlindungan “the right is not only about having freedom do as one choose so long as its does not wrong others, but also about not being subjected to harmful consequences that flow from unfair criminalization” (Baker, 2001: 2).<br />
Proses dan prosedur penahanan yang diatur memiliki sifat lex scripta, lex stricta, dan lex certa, sehingga tekanan konstritusionalitasnya disini terutama pada keharusan normanya dimuat dalam hukum tertulis, diatur hanya dapat diterapkan dengan persyaratan yang ketat, dan dirumuskan dalam ketentuan yang tidak multitafsir. Oleh karena itu, dilihat dari segi ini apakah “penahanan” yang notabene mengurangi hak akan kebebasan itu, dilakukan oleh Hakim, atau aparatur peradilan lainnya, semisal Penyidik atau Penuntut Umum, sama sekali bukan persoalan konstitusionalitas norma. Sepanjang dilakukan oleh pejabat yang “diberi wewenang” oleh undang-undang, siapapun itu, dan dilengkapi dengan prosedur tertentu sehingga dapat sejauh mungkin menghindari kesewenang-wenangan, maka pengaturan yang demikian sah dalam rechtsstaat (rule of law) atau konstitusional.<br />
Berdasarkan hal di atas, apakah penahanan itu menjadi kewenangan Hakim, atau juga menjadi kewenangan pejabat peradilan lainnya, seperti Penyidik atau Penuntut Umum sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Hal itu merupakan kebijakan hukum yang terbuka (open legal policy), yang tidak dicampuri Konstitusi. Pembentuk undang-undang (KUHAP) memilih untuk bukan saja memberikan kewenangan itu kepada Hakim, tetapi juga kepada Penyidik dan Penuntut Umum. Boleh jadi hal ini merupakan upaya pembentuk undang-undang untuk memastikan peralihan dari sistem Herzeine Inlandsch Reglement (HIR) menjadi sistem KUHAP berlangsung secara evolusioner.<br />
Dalam hal pembentuk undang-undang menghendaki, dapat saja sistem penahanan yang diatur dalam KUHAP tersebut diganti, dengan hanya memberikan kewenangan penahanan kepada Hakim atau setidak-tidaknya jika Penyidik diberikan kewenangan untuk menahan maka hal itu hanya dapat dilakukan atas izin Hakim, seperti konsep habes corpus di negara-negara common law. Akan tetapi tidak juga mengapa jika sekarang dan pada masa mendatang tetap dipertahankan sistem yang memberi kewenangan penahanan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim. Berkenaan dengan kewenangan Penyidik seperti yang sebagian ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) KUHAP, berdasarkan konsepsi di atas, tidak ada sama sekali masalah konstitusionalitasya dalam hal ini.<br />
<br />
Penahanan oleh Penyidik, antara Atribution Power atau Unauthorized Discretion<br />
Perlindungan terhadap civil rights, yang termasuk diantaranya right to freedom, bukan berarti tidak dapat dikurangi, dengan adanya pembatasan-pembatasan, termasuk diantaranya pengenaan penahanan, sepanjang dilakukan dengan undang-undang. Terhadap siapakah kewenangan penahanan tersebut diberikan, sepenuhnya merupakan domain pembentuk undang-undang. Apakah hal itu hanya diberikan kepada Hakim, atau juga kepada Penyidik dan/atau Penuntut Umum, merupakan pilihan-pilihan yang dapat ditentukan oleh pembentuk undang-undang sendiri, dengan memperhatikan berbagai aspek. Aspek historis, yaitu keharusan untuk membuat hukum berkesinambungan dari sistem HIR menuju kepada sistem KUHAP, atau aspek geografis yaitu keharusan untuk mempertimbangkan keluasan wilayah penegakan hukum (area law enforcement) yang tidak memungkinkan pengadilan berada di setiap pelosok, ataupun aspek pragmatis, yaitu keharusan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum, tentunya merupakan parameter penting untuk menentukan kepada siapakah kewenangan melakukan penahanan tersebut diberikan.<br />
Pemberian kewenangan melakukan penahanan kepada penyidik, setidaknya seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) KUHAP, merupakan pemberian kewenangan atributif (atribution power) yang diberikan pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang memberikan Penyidik kewenangan yang bersifat fakultatif, yang digunakan dalam keadaan yang benar-benar perlu. Asas penggunaan kewenangan penahanan adalah, “non arrested is principle, and arrested is exception.” Oleh karena itu, penggunaan kewenangan penahanan berdasar prinsip ini tidak ada kaitannya dengan masalah konstitusionalime, terkait dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.<br />
Bukankah ketika Konstitusi berbicara masalah “kekuasaan kehakiman”, diakui pula “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Polri sebagai pengemban fungsi Penyidikan merupakan satu diantara badan-badan lain dimaksud, sehingga pemberian kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan penahanan yang diatur dalam KUHAP dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, merupakan wewenang atribusi yang konstitusional.<br />
Begitu pula ketika gagasan “legal certainty” dan “equality before the law” diintrodusir dalam penegakan hukum, bersandar pada Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka tidak berarti hal itu merupakan “monopoli” pemegang kekuasaan kehakiman. Penahanan yang dilakukan Penyidik, atas dasar prinsip “non arrested is principle, and arrested is exception”, tidak berarti tidak mengakui, menjamin, dan melindungi “legal certainty” dan “equality before the law” yang menjadi hak setiap orang. Toh, Hakim di pengadilanpun menggunakan prinsip “non arrested is principle, and arrested is exception”, dan penahanan bukan “kewajiban” bagi Hakim.<br />
Sama sekali merupakan logika yang absurd, jika ketika kewenangan melakukan penahanan diberikan hanya pada Hakim, sehingga seolah-olah Penyidik tidak boleh diberi kewenangan tersebut, maka apa artinya Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Bukankah hal ini merupakan isyarat bahwa Kekuasaan Kehakiman tidak dapat “sendiri” menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, tetapi perlu sekali diadakan sharing power dengan badan-badan lain, termasuk institusi pengemban fungsi penyidikan, untuk melaksanakan tugas konstitusional tersebut. Selain itu, juga merupakan logika yang dangkal jika pengakuan, jaminan dan perlindungan setiap orang sehingga mendapatkan “legal certainty” dan perlakuan “equality before the law”, hanya dapat diwujudkan oleh Hakim, sehingga penahanan hanya menjadi wewenangnya. Seolah-olah Penyidik tidak mengakui, menjamin dan melindungi kepastian hukum dan perlakuan yang sama di muka hukum, sehingga tidak dapat diberikan kewenangan penahanan.<br />
Berdasarkan, common law system dengan habes corpus, yang membuat penahanan oleh Penyidik hanya dapat dilakukan oleh Hakim, sebatas pada persoalan teknis untuk memastikan bahwa penahanan oleh Penyidik telah memperhatikan aspek rechtmatig dan doelmatig. Pada hakekatnya hal ini merupakan pilihan-pilihan pengaturan saja, untuk menghindari penggunaan diskresi yang tidak sah (unauthorized discretion).<br />
Selain itu, kewenangan Penyidik melakukan penahanan, yang dalam sistem KUHAP dapat dilakukan tanpa izin/persetujuan Hakim, tidak dapat diperbandingkan dengan keharusan Penyidik mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan penyitaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Tidak “apple to apple” perbandingan tersebut, karena perlakuan terhadap benda yang tidak mempunyai kehendak sendiri tidak dapat disebandingkan dengan perlakuan terhadap Tersangka/Terdakwa, yang pada dasarnya mempunyai free will. Selain itu, hak asasi juga yang memungkinkan seseorang “mempunyai kekuasaan penuh” terhadap dirinya sendiri, sedangkan benda sitaan memungkinkan dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak terkait dengan suatu tindak pidana yang dipersangkakan/didakwakan terhadap Tersangka/Terdakwa.<br />
Penahanan oleh Penyidik dan Mekanisme Pengendaliannya (Control Mechanisme)<br />
<span style="white-space: pre;"> </span>Skolnick menyatakan, dalam negara demokrasi, akan selalu terjadi konflik antara norma-norma yang diperlukan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat dan mekanisme pertanggungjawabannya atas dasar prinsip rechtsstaat (rule of law), yang menjadi dasar yang membenarkan berbagai kewenangan Polisi melaksanakan hal itu (Skolnick: 166:17). Tentunya sinyalemen Skolnick tersebut termasuk masalah norma hukum berkenaan dengan penahanan yang ditentukan dalam KUHAP dalam hal ini. Dengan demikian, konstitusionalitas penahanan bukan ditentukan oleh dalam hal bagaimana dan menurut cara seperti apa Penyidik melakukan penahanan, tetapi terletak pada apakah norma undang-undang yang mengatur masalah penahanan menyebabkan tindakan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip rechtsstaat (rule of law).<br />
Pengaturan mengenai penahanan oleh Penyidik, apakah konstitusional atau tidak, dapat dilihat dari mekanisme pengendalian (control mechanisme), yang disediakan KUHAP. Oleh karena itu, konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) KUHAP harus dikaitkan dengan pengaturan terkait hal itu dalam ketentuan lainnya, terutama yang memastikan adanya pengendalian yang komprehensif mengenai hal ini. Baik oleh Penyidik sendiri (self control), pengendalian oleh aparatur sistem peradilan pidana lainnya (horizontal control), mapun pengendalian oleh pengadilan (judicial control). Hal inilah yang membedakan kewenangan penahanan oleh Penyidik menurut KUHAP dengan sistem lama dalam HIR.<br />
Sekalipun KUHAP seperti juga HIR memberikan kewenangan kepada Penyidik melakukan penahanan, tetapi pengaturannya sangat jauh berbeda. Dalam hal ini pengaturan KUHAP berkenaan dengan penahanan telah sungguh-sungguh memberikan perlindungan civil rights, yang termasuk diantaranya right to freedom dalam negara demokrasi. Konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) KUHAP tidak dapat semata-mata dilihat dari ketentuan pasal-pasal tersebut, tetapi harus dihubungkan dan dikaitkan dengan pengaturan lainnya dalam KUHAP. Memang benar Penyidik (dan Penuntut Umum) diberi kewenangan mengurangi hak atas kebebasan dengan penahanan, tetapi prosedur yang ditentukan dalam KUHAP cukup menjamin dapat dihindarinya kesewenang-wenangan.<br />
Hal ini setidaknya terlihat dari tiga hal. Pertama, kewenangan Penyidik melakukan penahanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) KUHAP, dihubungan dengan ketentuan tentang tenggang waktu penahanan yang relatif terbatas, yang menyebabkan institusi Penyidik “mengendalikan sendiri” terhadap perintah-perintah penahanan yang dikeluarkannya. Dalam hal ini penahanan yang dapat dilakukan Penyidik ditentukan secara limitatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 KUHAP. Berbeda dengan HIR yang memberi keleluasaan kepada Penyidik untuk melakukan penahanan tanpa batas waktu.<br />
Administrasi penyidikan, yang diantaranya berupa tenggang waktu dilakukannya penahanan yang dinyatakan dengan tergas dalam surat-surat perintah untuk melakukan penahanan, dengan sendirinya menjadi sarana pengendali “atasan” Penyidik terhadap pelaksanaan penahanan yang dilakukan “bawahannya”. Hal ini merupakan satu diantara sekian banyak mekanisme self control terhadap penahanan menurut KUHAP, yang tidak ditemukan dalam HIR.<br />
Selain itu, juga merupakan self control penahanan, kewenangan Penyidik melakukan penahanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) KUHAP, dikaitkan dengan prosedur, dalam hal dan dengan cara bagaimana, penahanan dapat dilakukan oleh Penyidik. Penyidik dapat melakukan penahanan, ketika memiliki alasan subyektif (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) maupun alasan obyektif (Pasal 21 ayat (4) KUHAP). Alasan-alasan ini menjadi bagian yang paling diperhatikan ketika proses berlangsung oleh berbagai elemen di instansi Penyidik, seperti ketika diadakan “gelar perkara”.<br />
Alasan subyektif melakukan penahanan adalah dalam hal adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Hanya saja, karenai istilahnya (alasan subyektif), dalam praktek hukum umumnya alasan ini kerap dipandang ada atau tidak tergantung pada subyektifitas penyidik, atau sering dipandang telah ada tanpa ukuran-ukuran yang objektif. Padahal ukuran objektif dari alasan subyektif ini juga telah tercermin dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan: “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.”<br />
Dalam hal ini “berdasarkan bukti yang cukup” seharusnya bukan saja digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya alasan objektif, tetapi juga digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya alasan subjektif. Artinya penahanan dilakukan terhadap Tersangka/Terdakwa yang “berdasarkan bukti yang cukup” diduga keras melakukan tindak pidana, dan Tersangka/Terdakwa itu “berdasarkan bukti yang cukup” pula adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana”. Dengan demikian, “bukti yang cukup” Tersangka/Terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti atau mengulangi tindak pidana bukan suatu hal yang tergantung pada subjektifikas Penyidik semata. Misalnya, sebagai seseorang yang akan melarikan diri ke luar negeri, tersangka/terdakwa masih memiliki visa atau mengajukan visa ke negara tertentu. Demikian pula jika ternyata yang bersangkutan telah bersiap melakukan perjalanan jauh, seperti menyiapkan tiket perjalanan ataupun sejumlah uang. Begitu seterusnya, yang pasti “bukti yang cukup” untuk melarikan diri dan seterusnya itu telah benar-benar ada.<br />
Berdasarkan hal di atas, sungguh pemberian kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan penahanan bukan suatu “blank check”, melainkan prosedur yang cukup ketat, yang dapat dikontrol sendiri oleh instansi penyidik. Hal ini perlu diatur tidak lain dalam rangka perlindungan civil rights, berupa hak atas kebebasan, yang dengan adanya penahanan dirancang dengan prosedur ketat sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, sehingga cukup menjamin dapat dihindarinya kesewenang-wenangan.<br />
Kedua, kewenangan Penyidik melakukan penahanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang diberikan dalam tenggang waktu yang relatif terbatas, dapat dilanjutkan oleh Penuntut Umum karena kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 KUHAP, dan dalam keadaan tertentu dapat diperpanjang oleh Hakim, sebagaimana dimaksud dalam 29 KUHAP. Dalam hal ini, alasan-alasan penahanan yang dijadikan dasar oleh Penyidik akan dikaji ulang ketika Penuntut Umum atau Hakim melaksanakan kewenangannya melakukan penahanan. Kewenangan yang bersifat fakultatif ini memungkinkan Penuntut Umum dan/atau Hakim bersikap berbeda dengan Penyidik terkait dengan penahanan, sehingga horizontal control sesama aparat peradilan pidana juga sebagai sarana untuk memastikan perlindungan civil rights, berupa hak atas kebebasan, dan menjamin dapat dihindarinya kesewenang-wenangan.<br />
Ketiga, kewenangan Penyidik melakukan penahanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) KUHAP, dikaitkan dengan Pasal 77 KUHAP yang telah menentukan bahwa penahanan yang dilakukan oleh Penyidik (dan Penuntut Umum) dapat diuji keabsahannya melalui permohonan Praperadilan. Hal ini merupakan mekanisme kontrol dari Hakim (judicial control) terhadap Penyidik dalam menggunakan kewenangannnya itu, sehingga dapat dipastikan bahwa hal itu dilakukan atas dasar prinsip rechtsstaat (rule of law)<br />
Dalam negara demokrasi, tidak boleh ada kekuasaan yang tidak dapat dikontrol, termasuk kekuasaan (baca kewenangan) Penyidik untuk melakukan penahanan. Sekalipun sistem yang dianut KUHAP memberikan kewenangan ini kepada Penyidik, dan untuk pelaksanaannya Penyidik tidak memerlukan izin Hakim, tetapi bukan berarti pelaksanaan kewenangan ini tidak dalam kontrol Hakim. Memang dalam hal ini, “semua penahanan yang dilakukan Penyidik (dan Penuntut Umum) adalah sah, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Hakim Praperadilan. Dengan demikian, penahanan oleh Penyidik (dan Penuntut Umum) didasarkan pada asas praduga sah. Asas ini dimaksudkan untuk mengefisiensikan sistem peradilan pidana.<br />
Pada dasarnya dengan undang-undang (KUHAP) kewenangan Penyidik melakukan penahanan diasumsikan “sah” karena dilakukan dengan mekanisme yang “ketat”, namun demikian karena kewenangannya Hakim dapat “mencabut” kewenangan itu, jika dalam permohonan Praperadilan Tersangka dapat membuktikan bahwa penahanan yang ditetapkan padanya melanggar “the procedural guarantees”, yang diperlukan untuk “menjamin” bahwa tindakan penahanan tidak lebih banyak lagi merusak hak atas kebebasan itu sendiri, yang keberadaannya telah dijamin dalam negara demokratis.<br />
<div>
<br /></div>
Chairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6365766892797238288.post-24008509203785814972017-10-08T18:58:00.000+07:002017-10-08T19:04:13.141+07:00Menyoal Delik dalam Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><br />
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>IN</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;}
</style> <![endif]--> <br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; text-indent: 36pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Oleh : </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; text-indent: 36pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dr. Chairul Huda, SH. MH.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; text-indent: 36pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj03VXtiDwTf2vztWwDd7Ez0-Xx28UknZ_ARn4CX5awp_U7fn5ytTh_EWXx-8UZ2k-OPrrx6gt0rDVMY4Rb4fnJBBFay5dZ7mKUaOY0eZ7qQOQu9ypnFpNfnNuUITvcsQjZtyQUbouXCls/s1600/iMG_4972.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="147" data-original-width="147" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj03VXtiDwTf2vztWwDd7Ez0-Xx28UknZ_ARn4CX5awp_U7fn5ytTh_EWXx-8UZ2k-OPrrx6gt0rDVMY4Rb4fnJBBFay5dZ7mKUaOY0eZ7qQOQu9ypnFpNfnNuUITvcsQjZtyQUbouXCls/s200/iMG_4972.jpg" width="200" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ahli Hukum Pidana</td></tr>
</tbody></table>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Persoalan mengenai Perppu No. 2 Tahun 2017 (Perppu Ormas) sejauh ini lebih ditekankan berkenaan masalah prasyarat “kegentingan yang memaksa” (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">dangerous threat, reasonable necesity, or limited time</i>), yang disinyalir banyak pihak belum terpenuhi dalam situasi konkrit yang melatarbelakanginya. Makanya ramai berbagai pihak mempermasalahkan aspek ketatanegaraan hal itu <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>kepada MK, untuk melakukan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">judicial revieu </i>terhadap <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Perppu tersebut. Namun demikian, masih sedikit mereka yang menyoal adanya penggunaan sanksi pidana untuk menegakkan norma-norma administratif yang ada didalam Perppu Ormas. Padahal hal ini merupakan bagian perubahan UU No. 17 Tahun 2013<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>yang palig krusial dengan adanya Perppu ormas dimaksud.</span><br />
<a name='more'></a></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Perlu diingat kembali bahwa Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung asas legalitas, yang menjadi landasan yuridis pembentukan semua tindak pidana (delik). Dimana ditegaskan delik hanya diadakan dengan “peraturan perundang-undangan” dan hanya dapat diberlakukan terhadap peristiwa “setelah peraturan perundang-undangan yang memuat suatu delik itu sah berlaku”. Persoalan yang pertama muncul berkenaan dengan hal ini adalah, apakah setiap peraturan perundang-undangan dapat membentuk delik. Apakah mulai dari Undang-Undang Dasar dan Tap MPR sebagai konstitusi sampai dengan peraturan perundangan yang lebih rendah yang tersusun secara hirarkhis dapat membetuk delik, atau hanya jenis peraturan perundang-undangan tertentu yang dapat membentuknya. Jawaban atas masalah ini dapat mengacu pada<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011), yang <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>menentukan bahwa, Materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Artinya kata “peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP harus dibaca hanya terbatas pada “Undang-Undang dan Perda”. Dengan kata lain, dilihat dari sisi ini Perppu pada hakekatnya tidak dapat memuat sanksi pidana.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Namun demikian, Pasal 11 UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa, “Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muataan Undang-Undang”. Hal ini yang kerap dijadikan dalil mereka yang berpendapat bahwa Perppu juga dapat memuat sanksi pidana layaknya UU.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Sementara sebagian ahli hukum lainnya, berpendapat sebaliknya, bahwa ketentuan mengenai materi muatan UU dan Perppu yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011 berkenaan dengan materi muatan-materi muatan yang secara umum dapat dimuat jenis peraturan perundang-undangan tersebut, tetapi berkenaan dengan penggunaan sanksi pidana justru dibatasi dengan Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2011. Artinya, Perppu tidak dapat memuat sanksi pidana.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Sementara itu, praktek ketatanegaraan menunjukkan sejumlah ketentuan pidana dimuat dalam Perppu, termasuk Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme dan Perppu Ormas (Perppu No. 2 Tahun 2017 tetang Perubahan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan). Hal ini menyebabkan timbul problematik moral, dimana <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>adanya Pasal 15 UU No. 2011 yang sebenarnya dimaksudkan untuk membatasi penggunaan ketentuan pidana, yaitu hanya dapat diadakan dalam UU dan Perda, untuk menjamin pengurangan kebebasan dengan adanya suatu delik<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>justru dilakukan melalui proses pembentukan perundang-undangan dalam keadaan normal, yang menitikberatkan adanya persetujuan bersama pemerintah dan representasi rakyat (DPR dan DPRD). Sedangkan perppu adalah peratua perundang-undangan yang dibentuk dalam keadaan tidak normal, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dan prakteknya semata-mata bertumpu <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>pada kehendak subyektif Presiden, tentang keadaan yang mengarah pada “kegentingan yang memaksa” (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">dangerous threat, reasonable necesity, or limited time</i>), sehingga dapat dikatakan bahwa proses pembentukannya hanya dalam keadaan darurat belaka.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Pembentukan delik yang tidak melibatkan representasi rakyat sebenarnya menyalahi “perjanjian suci” pembentukan negara,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;">“du contrac social”, </i>dimana kebebasan yang dimiliki individu kemudian dilepaskan karena kesepakatannya membentuk negara, tetapi kemudian pengurangan akan kebebasan selanjutnya hanya dapat dilakukan apabila menjadi kehendak umum yang ditandai dengan adanya persetujuan kekuasaan legislatif. Pemerintah oleh karenanya hanya dapat mengurangi kebebasan individu jika hal itu telah menjadi kehendak umum, yang inilah makanya ketentuan pidana hanya dapat diadakan melalui Undang-Undang dan Perda. Sedangkan Perppu tidak mewakili kehendak umum masyarakat, melainkan pertimbangan Presiden menghadapi “kegentingan yang memaksa” (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">dangerous threat, reasonable necesity, or limited time</i>) tersebut.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Salah satu perubahan mendasar yang diadakan lewat Perppu Ormas adalah perubahan UU <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>UU No. 17 Tahun 2013 dari UU administratif murni menjadi UU Administratif bersanksi pidana<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> (odnungsstrafrecht). </i>Dalam hal ini, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>semula UU Ormas tidak memuat ketentuan pidana, tetapi dengan Perppu Ormas diadakan Ketentuan Pidana, yang dibuat untuk “memaksakan” berlakunya norma-norma administratif mengenai keormasan. Pasal 60 sampai dengan Pasal 80 UU Ormas semuanya berisi pengaturan sanksi administratif yang dapat diterapkan bagi ormas atau pengurusnya jika tidak mematuhi norma administratif yang diatur dalam undang-undang itu. Sanksi pidana tidak diatur tersendiri, melainkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 81 ayat (1) UU Ormas.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Perubahan yang diusung Perppu Ormas, yang menjadikan UU Ormas menjadi UU Administratif bersanksi pidana, sebenarnya bertentangan dengan prinsip kriminalisasi, bahwa Hukum Pidana bersifat adagium <i style="mso-bidi-font-style: normal;">ultimum remedium</i>. Dimana kriminalisasi <i style="mso-bidi-font-style: normal;">in abstracto </i>hanya dimungkinkan jika bagian hukum lain nyata-nyata tidak efektif dalam mengendalikan perbuatan karena Hukum Pidana bersifat <i style="mso-bidi-font-style: normal;">the final resort</i>. Artinya, sekalipun belum pernah terbukti, bahwa sanksi administratif dalam<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>UU No. 17 Tahun 2013<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>tidak berhasil atau tidak efektif dalam mengendalikan “pertumbuhan dan perkembangan ormas”, tetapi Presiden mendekatinya dengan pendekatan represif dengan melakukan kriminalisasi, sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Ketentuan Pidana, Pasal 82A UU No. 17 Tahun 2013 jo Perppu No. 2 Tahun 2017. Bahkan mungkin belum pernah diadakan riset berbasis <i style="mso-bidi-font-style: normal;">analysis economic of law </i>(AEL) yang umumnya menjadi studi yang menjadi prasarat pembentukan delik di banyak negara, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>termasuk terkadit delik dalam Perppu Ormas ini. Oleh karena itu, kesan represif ini juga tampaknya tidak dapat dihindarkan ketika ketentuan mengenai sanksi administratif bagi ormas yang tadinya ditempatkan sebagai <i style="mso-bidi-font-style: normal;">primum remedium</i>, tetapi <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dengan perubahan Pasal 60 ayat (2) pada hakekatnya prinsip ini telah digugurkan, dan bahkan mekanisme penerapan sanksi administratif itu sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 63 sampai dengan Pasal 80 UU No. 17 Tahun 2013, yang menjadi ciri demokratisnya UU No. 17 Tahun 2013<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>sebagai UU yang mengamankan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, kemudian<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dihapus sama sekali.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Perubahan Pasal 60, 61 dan 62, serta penghapusan Pasal 63 sampai dengan Pasal 80, serta pembentukan Pasal 82A UU No. 17 Tahun 2013<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>jo Perppu No. 2 Tahun 2017, menunjukkan bahwa sanksi pidana<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>alih-alih menjadi <i style="mso-bidi-font-style: normal;">primum remedium</i> dalam menghadapi fenomena keormasan.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Sekalipun <i style="mso-bidi-font-style: normal;">in concreto</i>, seperti dikatakan baanyak kalangan pro Perppu Ormas, sepanjang kooperatif sanksi pidana tidak langsung diterapkan bagi anggota dan/atau pengurus ormas, tetapi tetap saja dari segi yuridis Polri tidak dapat disalahkan jika menggunakan instrumen pidana dimaksud, sebagai kelanjutan dari sikap pemerintah<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>yang diwakili Menteri Hukum dan Ham mencabut surat keterangan terdaftar dan/atau status badan hukum atau penghentian kegiatan ormas, dengan menggunakan Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (3) dan (4) UU No. 17 Tahun 2013<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>jo Perppu No. 2 Tahun 2017. Disini kegaduhan tidak dapat dihindarkan, dan Polri berada pada pusaran hal itu.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></b><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pasal 82A UU No. 17 Tahun 2013<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>jo Perppu No. 2 Tahun 2017 menentukan rumusan delik: </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">“Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paaling lama 1 (satu) tahun.” <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></b>Dalam hal ini Pasal 82A UU No. 17 Tahun 2013<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>jo Perppu No. 2 Tahun 2017 mempunyai bagian ini <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(besatanddeel)</i> berupa larangan perbuatan “menjadi anggota dan/atau pengurus” orrmas yang antara lain:</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-list: Ignore;">a.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, aatau atribut lembaga pemerintahan;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-list: Ignore;">b.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Menggunakan dengan tanpaa izin nama, lambaang bendera negara laain atau lembaga/badan internasioal menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-list: Ignore;">c.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Menggunakan nama, lambang, bendera, aatau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-list: Ignore;">d.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Menerima dari dan memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-list: Ignore;">e.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama ras, atau golongan;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-list: Ignore;">f.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Melakukan penyalahgunaaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-list: Ignore;">g.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Melakukan tindak kekerasan, menggangu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-list: Ignore;">h.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Melakukaan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuati dengan ketentuan peraturan perundang-undangaan;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-list: Ignore;">i.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan naama, lambang, bendera, atau simbol organisasi separatis atau organisasi terlarang;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-list: Ignore;">j.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Melakukaan kegiatan separatis yang mengancam kedaulataan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-list: Ignore;">k.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Menganut, mengembangkan, serta menyebarkaan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 18.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam hal kalaulah benar Menteri Hukum dan Ham mencabut keterangan terdaftar atau status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena ormas tersebut dipandang “menganut, mengembangkan, serta menyebarkaan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”, maka pada dasarnya Pasal 82A UU No. 17 Tahun 2013<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>jo Perppu No. 2 Tahun 2017 tidak dapat diterpkan terhadap pengurus dan/atau anggotanya. Hal ini dikarenakan, larangannya tertuju pada keanggotaan dan/atau kepengurusan HTI yang dilakukan “sebelum” HTI “dibubarkan”, dengan mencabut <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>keterangan terdaftar atau status badanya. Mengingat secara logis keanggotaan dan/atau kepengurusan HTI disini dilakukan “ketika” HTI belum dibubarkan. Sekalipun para anggota dan/atau pengurus HTI tahu bahwa ormas mereka “menganut, mengembangkan, serta menyebarkaan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”, tetapi selagi Menteri Hukum dan Ham belum memnggunakaan kewenangannya memberi sanksi admiistratif, sebagaimana dimaksud dalam<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (3) dan (4) UU No. 17 Tahun 2013<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>jo Perppu No. 2 Tahun 2017, maka menjadi pegurus dan/atau anggoota HTI adalah perbuatan yang legitim dan <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>bukan merupakan perbuatan yang terlarang. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Apabila dipaksakan Pasal 82A UU No. 17 Tahun 2013<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>jo Perppu No. 2 Tahun 2017 diterapkan bagi pengurus dan/atau anggota HTI, misalnya Polri melakukan proses penyidikan terhadap anggota/pengurus HTI, maka persoalannya bukan begitu banyaknya pihak yang harus dijadikan tersangka dalam hal ini, tetapi yang paling mendasar<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>maka hal itu berarti Perppu ormas diberlakukan secara retroaktif (berlaku surut). Anggota/Pengurus HTI akan dipidana atas perbuatan mereka menjadi anggota atau pengurus organisasi yang dikatakan mengembangkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, pada waktu yang laampau ketika belum dinyatakan demikian.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Sekali lagi hal ini bukan hanya bertentangan dengan asas legalitas <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(non retroactive principle)</i>, tetapi juga tidak demokratis, karena kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif berada pada satu tangan.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Konstruksi demikian berpangkal tolak dari ketidakcermatan penyusunan Perppu No. 2 tahun 2017, yang melarang “keanggotaan dan/atau kepengurusan” ormas tertentu, dan larangan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>tidak berbasis pada <i style="mso-bidi-font-style: normal;">actual act</i> <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(actus reus)</i>. Sekali lagi kesan represif dari Perppu No. 2 Tahun 2017 disini sangat menonjol, dan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>menjadi problem moral bagi Polri menerapkan norma pidana yang demikian itu.<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> Wallahu’alam.</i></span></div>
Chairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6365766892797238288.post-84976127119614588602017-10-02T10:30:00.002+07:002017-10-02T16:26:22.203+07:00Beberapa Catatan tentang Konsep Strict Liability dan Penerapannya dalam Praktek Penegakan Hukum Lingkungan dan Hukum Kehutanan dan Perkebunan<!--[if gte mso 9]><xml>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:RelyOnVML/>
<o:AllowPNG/>
</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]--><br />
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:TrackFormatting/>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>IN</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:DontVertAlignCellWithSp/>
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
<w:DontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>
<w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="--"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}
</style>
<![endif]-->
<br />
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<b><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Oleh : Dr. Chairul Huda, SH.MH.</span></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<b><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Pengantar</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: left;">
</div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-Iqv0yt6pfooRFnyLTSb4MFaIW_tkZFVIW1DZv4MsGbOxQzOEKOMmnzxeLVJIdQDGXBvk5hovLuisroGt1hZbm_XBIAYPKH9pOUQIJA2r_nHIND4jP6ewfwt9vh-Cj2WOv_TxtlSSciM/s1600/18118725_10209520623478731_3156723436516020265_n.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="256" data-original-width="241" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-Iqv0yt6pfooRFnyLTSb4MFaIW_tkZFVIW1DZv4MsGbOxQzOEKOMmnzxeLVJIdQDGXBvk5hovLuisroGt1hZbm_XBIAYPKH9pOUQIJA2r_nHIND4jP6ewfwt9vh-Cj2WOv_TxtlSSciM/s200/18118725_10209520623478731_3156723436516020265_n.jpg" width="188" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ahli Hukum Pidana FHUMJ</td></tr>
</tbody></table>
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Pasal 88</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">(</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">selanjutnya
disebut </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">UU No. 32 Tahun 2009), m</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">e</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">nentukan</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">: </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt;">“Setiap
orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3,
menghasilkan dan/atau mengelola B3 dan/atau menimbulkan acaman serius terhadap
lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa
membuktikan unsur kesalahan.”</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Sementara itu, </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">ketentuan </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Pasal 49 Undang-Undang No</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">mor</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">(</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">selanjutnya disebut </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">UU
No. 41 Tahun 1999</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">),</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> <span lang="EN-US">menentukan:</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt;">“Pemegang
hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal
kerjanya.</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt;">”</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt;"> <span lang="EN-US"></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Ketentuan-ketentuan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>di atas, seringkali menjadi dasar</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> berlakunya
</span><b><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">“tanggung
jawab mutlak (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">strict liability</i>)”</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> dalam pertanggungjawaban
pidana</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Konsep <i style="mso-bidi-font-style: normal;">strict liability</i> merupakan hal “baru”
dalam sistem hukum Indonesia, bahkan umumnya di negara-negara yang mewarisi
sistem hukum Eropah Kontinental, kecuali<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>dalam hal pelanggaran, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>karena
sebenarnya konsep ini mula-mula hanya ada di<i style="mso-bidi-font-style: normal;">
common law system</i>. Hal ini menyebabkan pemahaman sementara kalangan
terhadap hal ini, baik para pakar maupun praktisi, apalagi di kalangan penegak
hukum dan hakim,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>belum cukup solid,
masih meraba-raba tentang hal ini. Akibatnya, <b><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>penerapan ketentuan di atas kerapkali menimbulkan
persoalan ketidakadilan, karena adanya permintaan tanggung jawab secara hukum
lebih daripada apa yang seharusnya dipikul yang bersangkutan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(versarii in reillicita)</i></b>. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Terutama terhadap mereka
yang kemudian dituntut secara pidana atas pencemaran atau kerusakan lingkungan
hidup atau hutan, <b>juga dipandang harus bertanggung jawab karena “perbuatan
orang lain yang tidak ada hubungannya dengannya”</b></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">.</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> Diantaranya, </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">kebakaran </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">hutan atau </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">lahan </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">yang terjadi </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">karena </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">kegiatan atau perbuatan masyarakat
atau oknum tertentu yang </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">menggunakan </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">“kelonggaran”
yang diberikan Penjelasan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Pasal 6</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">9</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> ayat (2) dan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">(</span><b><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">melakukan pembakaran lahan dengan luas
lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga</span></i></b><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan
dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah
sekelilingnya</span></i><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">)</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">,
yang<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>kemudian dipersalahkan</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> dan dibebankan </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">berdasarkan
</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">pertanggungjawaban mutlak (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">strict liability</i>) </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">terhadap <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>perusahaan-perusahaan yang areal kegiatannya
menjadi rembetan kebakaran hutan dan lahan tersebut. Padahal jika begitu kasus
posisinya, perusahaan-perusahaan tersebut justru berposisi sebagai “korban”
karena </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>mengalami
kerugian finansial yang tidak sedikit, </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">berupa</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">kehilangan aset berupa
tanaman, dan mesti mengeluarkan biaya-biaya tambahan, seperti biaya penanaman
ulang, dan biaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta biaya investasi
aset baru. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Mengacu pada hal di atas, sepertinya
pemahaman tentang <i style="mso-bidi-font-style: normal;">strict liability </i>yang
harus diluruskan,</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">terutama
berkenaan p</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">asal dan ayat <i>a quo</i></span><i><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> </span></i><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">yang mudah sekali ditafsirkan secara keliru, sehingga </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">problem
implementasi yang <span style="mso-bidi-font-style: italic;">menimbulkan
ketidakadilan, dapat ditekan seminimal mungkin. Penerapan <i>strict liability</i>
</span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">karenanya tidak boleh<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>bertentangan atau setidaknya harus sejauh mungkin sejalan dengan maksud
perumusannya semula <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(original intent)</i>.
Diabaikannya hal ini pada gilirannya juga akan menabrak </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Pasal
28D Ayat (1) UUD 1945</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">, yang pada pokoknya menentukan bahwa <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>seharusnya negara, dengan undang-undang yang
ditetapkannya, mampu <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">memberikan “</span></span><b><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">perlakuan
yang sama di</span></span></b><b><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> </span></b><b><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">hadapan hukum</span></b><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">”</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> kepada setiap orang.
Pemahaman tentang pertanggungjawaban mutlak <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(strict
liability)</i> yang tidak tepat, tentunya berdampak pada kekeliruan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>penerapannya, yang boleh jadi dengan
alsan-alasan kemerdekaan kekuasaan kehakiman menimbulkan disparitas disana
sini.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<b><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Strict liability</span></i></b><b><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> sebagai <i style="mso-bidi-font-style: normal;">straf ausdehnungsgrund </i></span></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<b><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">atau<i style="mso-bidi-font-style: normal;">
tatbestand ausdehnungsgrund</i></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Ketika konsep <i style="mso-bidi-font-style: normal;">strict liability </i>ditelaah lebih
mendalam, maka sedikitnya ada dua pandangan yang saling bertolak belakang
tentang hal ini. <b>Pertama</b>,<b> </b>sebagian pakar menyatakan bahwa
pertanggungjawaban berdasar tanggung jawab mutlak adalah pertanggungjawaban
pidana tanpa kesalahan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(liabilitiy
without fault)</i>. Dengan demikian, konsep ini adalah konsep Hukum Pidana
Materiel, yaitu seseorang dikatakan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(actus reus)</i> sekalipun tidak ada niat
jahat atau kesalahan pada dirinya <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(mens
rea)</i><b>. Kedua</b>, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">strict liability</i>
dipandang sebagai konsep Hukum Pidana Formiel, yaitu kegiatan yang menimbulkan </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">kerugian lingkungan hidup</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">
maupun kebakaran hutan yang terjadi di areal kerjanya menjadi tanggung
jawabannya,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>tanpa lebih jauh membuktikan</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> pembuktian unsur kesalahan</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">.
Kesalahan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(mens rea)</i> yang
bersangkutan tetap ada dan harus ada, hanya saja dianggap telah terbukti
adanya, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Penggunaan pandangan
pertama menyebabkan titik berat persoalan menjadikan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">strict liability</i> sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(strafausdehnungsgrund)</i>. Artinya, ketika
akibat yang dilarang telah timbul, maka ketentuan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">strict liability</i> memperluas pertanggungjawaban pidana atas hal itu,
terhadap siapapun yang ditentukan, tanpa memperhatikan lebih jauh apakah ada
kaitan yang wajar antara akibat dimaksud dengan perbuatan atau aktivitas yang
bersangkutan. Tidak mengherankan ketika sejumlah pihak dipandang bertanggung
jawab atas<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>akibat kebakaran hutan/lahan,
pencemaran lingkungan, terlampaui batas baku mutu udara, yang timbul di areal
yang menjadi tempat kegiatannya, walaupun tidak ada kontribusi kelakuan yang nyata
terhadap <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>hal itu dari yang bersangkutan.
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Berdasarkan penafsiran
pertama, </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>diterapkan terhadap perusahaan-perusahaan
kehutanan/perkebunan yang arealnya terbakar, karena sebab apapun.
Perusahaan-perusahaan itu dipandang bertanggung jawab atas akibat yang timbul
atas dasar <i style="mso-bidi-font-style: normal;">strict liability</i>,
sekalipun hal itu bukan sebagai bagian mata rantai kegiatan usahanya. Kenyataan
bahwa api bukan berasal dari kegiatan perusahaan-perusahaan itu, dan upayanya
bahu membahu dengan masyarakat dan aparat negara memadamkan api, tidak menjadi
pertimbangan. Pendeknya, mereka dipandang bertanggung jawab secara mutlak atas
hal itu. <b>Disini sebenarnya <i style="mso-bidi-font-style: normal;">strict
liability</i> diterapkan sebagai <i style="mso-bidi-font-style: normal;">absolut
liability</i></b>.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Pandangan kedua
menyebabkan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">strict liability </i>adalah
problem pembuktian semata, dan sama sekali bukan masalah perluasan
pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>didasarkan pada syarat-syarat dapat
dikenakannya pidana bagi seseorang, yaitu adanya perbuatan melawan hukum <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(actus reus)</i> dan kesalahan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(mens rea)</i>. Hanya saja persoalan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">mens rea</i> dipandang telah ada tanpa harus
dibuktikan lebih jauh kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Persoalannya, bagaimana
kemudian seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam
konsep <i style="mso-bidi-font-style: normal;">strict libality</i>, nah disini
pembuktian bahwa adanya kelakuan yang memenuhi isi rumusan larangan undang-undang
dan adanya akibat yang timbul dari kelakuan yang dilarang itu, menjadi syarat
mutlak. Dalam keadaan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>tertentu kelakuan
dan akibat itu tidaklah perlu karena adanya perbuatan fisik secara langsung
dari yang bersangkutan, tetapi cukup dengan <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>adanya hubungan tertentu dengan pelaku
materielnya menyebabkan orang (perseroangan atau korporasi) juga dipandang
sebagai perbuatannya. Oleh karena itu, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">strict
liability</i> adalah konsep tentang <i style="mso-bidi-font-style: normal;">tatbestand
ausdehnungsgrund,</i> yaitu perluasan pengertian perbuatan yang dapat dipidana.
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Namun demikian, hal ini
menyebabkan perlu penyesuaian-penyesuaian tentang konsep <i style="mso-bidi-font-style: normal;">perbuatan</i> <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(actus reus)</i>,
supaya pertanggungjawaban tetap berdasar pada kesalahan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(liability based on fault)</i>.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Perbuatan
orang-orang dalam lingkungannya dimana yang bersangkutan bertanggungjawab
dalam<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>pengelolaan kegiatan dengan
keterlibatan orang-orang itu, dipandang juga sebagai perbuatannya. Dengan
demikian, pengaturan mengnai adanya hubungan-hubungan ini menjadi penting,
supaya memenuhi syarat <i style="mso-bidi-font-style: normal;">lex scripta</i>, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">lex stricta</i> dan<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> lex certa</i>. <b>Disini<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> strict
liability</i> diartikan sebagai <i style="mso-bidi-font-style: normal;">strict
liability crime</i></b>.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<b><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Strict liability</span></i></b><b><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> apakah dapat diterapkan
pada manusia </span></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<b><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">atau hanya bagi korporasi</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Persolan lain terkait penerapan
<i style="mso-bidi-font-style: normal;">strict liability</i> sebagai <i style="mso-bidi-font-style: normal;">straf ausdehnungsgrund</i><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>diperparah dengan desain rumusan delik dalam
umumnya peraturan perundangan, yang masih melulu dirancang untuk pembuat
manusia. Akibatnya, seseorang dipandang bertanggung jawab secara mutlak
terhadap kejadian-kejadian atau akibat-akibat<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>yang terjadi atau timbul dalam ruang lingkup pekerjaannya dan bukan
bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya atau perbuatan-perbuatan
orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dengannya. Walaupun tidak ada
kehendak pribadi dari yang bersangkutan atas terjadinya atau timbulnya
akibat-akibat dimaksud. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Semula di lingkungan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">common law, </i>konsep <i style="mso-bidi-font-style: normal;">strict liability</i> diterapkan bagi korporasi, di Indonesia justu banyak
diterapkan bagi individu. Padahal seharusnya tidak demikian, penerapan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">strict liability </i><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dalam delik dibidang lingkungan hidup,
kehutanan dan perkebunan, seharusnya diterapkan bagi korporasi saja. </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">,
yang menentukan bahwa </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">pertanggungjawaban
mutlak atau <i style="mso-bidi-font-style: normal;">strict liability</i> </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">menjadi konsep yang </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">didasarkan pada doktrin </span><span style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">pertanggungjawaban </span><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">tanpa membuktikan adanya kesalahan </span><span style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">(<i>liability </i></span><i><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">without</span></i><i><span style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> fault</span></i><span style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">)</span><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">, pada dasarnya <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>tidak dapat
diterapkan terhadap manusia<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> (natuurlijke
persoon)</i>, tetapi hanya dapat diterapkan pada korporasi. Pertanggungjawaban
pada manusia selalu harus diartikan pada adanya kesalahan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(liability base on fault), </i>kecuali terhadap pelanggaran,</span><span style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> sesuai dengan prinsip <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Geen Straf Zonder Sc</i></span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">h</span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">uld</span></i><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> (tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Hal
ini telah cukup lama diakui dalam doktrin Hukum Pidana, seperti yang pernah dikemukakan
</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Moeljatno</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">, bahwa </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>pertanggungjawaban mutlak (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">strict liability</i>) </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">atau </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">leer van heit materielle feit</span></i><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> atau <i style="mso-bidi-font-style: normal;">fait
materielle</i> atau </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">ajaran perbuatan
</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">materil</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> terhadap orang perseorangan, telah ditinggalkan sejak adanya
Arrest HR tentang Susu dan Air</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Pertanggungjawaban
mutlak </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">(<i style="mso-bidi-font-style: normal;">strict
liability</i>) </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">atau </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">leer van heit materielle feit</span></i><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> atau <i style="mso-bidi-font-style: normal;">fait
materielle</i> atau </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">ajaran perbuatan
</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">materil dahulunya diberlakukan terhadap
tindak pidana pelanggaran</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> <span lang="EN-US">telah
ditinggalkan sejak </span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Hoge Raad men</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">g</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">eluarkan <i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Melkboer Arrest</i> atau <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Water en Melk Arrest</i>, </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">dengan menerima adanya </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">dasar pemaaf pidana</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> diluar dari yang ditentrukan dalam undang-undang, yang
dikenal dengan </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">sebutan </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Awezigheid Van Alle Schuld</span></i><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">AVAS</i>)</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">,</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">
dimana seseorang tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan sama sekali
atau tidak ada sifat tercela</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">
sama sekali padanya</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">.<span style="background: yellow; mso-highlight: yellow;"> </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Mengacu
kepada hal di atas, kekeliruan yang kerapkali <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>muncul dalam penerapan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Pasal
88 UU No. 32 Tahun 2009</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">strict liability</span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">) </span></i><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">adalah
ketika hal itu dijadikan dasar pemidanaan terhadap orang perseorangan </span><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">manusia<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> (natuurlijke
persoon), </i>karena dipandang bertanggung jawab secara mutlak atas apapun yang
terjadi dalam lahan atau hutan “tempatnya bekerja”, sekalipun hal itu terjadi bukan
karena perbuatannya sendiri atau orang-orang yang bekerja bersamanya atau
bekerja untuknya. Pertanggungjawaban mutlak </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">(</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">strict liability</span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">) </span></i><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">yang
diterapkan terhadap orang perseorangan, merupakan bentuk ketidakadilan dan
kesewenangan.</span><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Selain itu, kalaupun </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">pertanggungjawaban mutlak atau <i style="mso-bidi-font-style: normal;">strict liability</i></span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> berdasarkan </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Pasal 88 UU
No. 32 Tahun 2009</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> atau setidak-tidanya dianggap secara
demikian pula berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">mor</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> 41 Tahun 1999<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">diterapkan terhadap korporasi, tetapi praktek hukum terkadang justru
mengabaikan konsep pertanggungjawaban pidana itu sendiri, diamana pertanggungjawaban
pidana hanya timbul karena perbuatan. Dalam hal ini konsep pertanggungjawaban
pidana diterapkan tanpa memperhatikan apakah telah ada perbuatan yaang melawan
hukum yang telah dilakukan suatu korporasi. Padahal dalam<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Hukum Pidana, pertanggungjawaban hanya timbul
karena adanya perbuatan, atau tiada pertanggungjawaban pidana tanpa adannya
perbuatan melawan hukum <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(wedderechtelijke
heid)</i>. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Dengan demikian, penerapan </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">
atau setidak-tidanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">mor</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> 41 Tahun 1999<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dilakukan dengan menabrak asas</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“tiada
pertanggungjawaban tanpa adanya tindak pidana” </b>yang dilakukannya.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Strict
liability</span></i></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> dan<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> Corporate
Liability</i></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Korporasi dapat dipidana (dimintai
pertanggungjawaban pidana) dengan <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>menggunakan </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Pasal
88 UU No. 32 Tahun 2009</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> atau setidak-tidanya
berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">mor</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">
41 Tahun 1999, apabila telah <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>memenuhi syarat-syarat
suatu perbuatan sebagai tindak pidana korporasi<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> (corporate crime). </i><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Dalam
hal ini asas</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“tiada pertanggungjawaban tanpa adanya tindak pidana”</b>, menjadi asas
yang sangat fundamental dalam hal ini. Oleh karena itu untuk meminta
pertanggungjawaban korporasi <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(corporate
crime)</i>, termasuk dengan konsep pertanggungjawaban mutlak <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(strict liablity),</i> maka terlebih dahlu
harus dibuktikan adanya tindak pidana korporasi. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Tindak pidana korporasi tentu tidak sama dengan tindak pidana oleh
manusia, karena korporasi hanya bertindak melalui suatu kontruksi, dan bukan
perbuatan langsung dengan tingkah laku jasmaniahnya. Korporasi hanya dapat
bertindak “melalui orang-orangnya”. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan
“orang-orang” dalam suatu korporasi itu, harus sedemikian rupa dapat dikonstruksi
sebagai perbuatan korporasinya itu sendiri. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan yang mencemari lingkungan, maka
dalam<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>ranah teori dan juga sebenarnya
telah diadopsi dalam berbagai undang-undang, tindak pidana korporasi dipandang
ada jika</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">:</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 18.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"><span style="mso-list: Ignore;">a.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Terbukti bahwa kebakaran hutan atau lahan tersebut terjadi
karena perbuatan orang-orang dalam suatu korporasi </span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">(pengurus atau pegawai), baik berdasarkan hubungan kerja atau
berdasarkan hukungan lainnya. Dalam hal kebakaran hutan atau lahan tersebut
umumnya terjadi justru karena kegiatan masyarakat atau oknum tertentu yang
tidak ada hubungannya dengan koporasi, maka sebenarnya akibat dari hal itu
tidak dapat dipertanggungjawabkan terhdap korporasi;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 18.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"><span style="mso-list: Ignore;">b.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Terbukti bahwa kebakaraan hutan atau lahan tersebut terjadi
karena untuk pencapaian tujuan korporasi yang ternyata dalam Anggaran Dasar</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">. Dalam hal kebakaran hutan atau lahan yang terjadi justru
karena serangkaian tindakan okupasi lahan oknum atau masyarajat tertentu
terhadap areal kegiatan korporasi, atau justru tidak diketahui sama sekali apa
penyebabknya yang pasti, maka hal inipun tidak dapat dipertanggungjawabkan
kepada korporasi itu;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 18.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"><span style="mso-list: Ignore;">c.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Terbukti bahwa kebakaran hutan atau lahan tersebut
menyebabkan korporasi mendapat keuntungan</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">. Disini motivasi yang melatarbelakangi peristiwa itu menjadi
sangat penting. Dalam hal kebakaran hutan atau lahan tersebut bukan karena
kegiatan koporasi yang menguntungkannya, atau bahkan justru merugikan korporasi
secara </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">finansial yang tidak sedikit, karena </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">kehilangan
aset berupa tanaman, biaya penanaman ulang, dan biaya pengendalian kebakaran
hutan dan lahan, serta biaya investasi aset baru, maka </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">hal inipun tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi
itu;</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">.</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Hal-hal di atas seyogianya digunakan aparat penegak hukum dan otoritas
administratif sebagai pedoman dalam memaknai </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">ketentuan Pasal 88 UU </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">No. </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">32</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> Tahun </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">2009</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">. Oleh karena itu, </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">ketentuan Pasal 88 UU </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">No. </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">32</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> Tahun </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">2009</span><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> yang menyatakan </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">“setiap orang yang tindakannya,
usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola
limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup
bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian
unsur kesalahan”</span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">, <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">seharusnya </b></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">dimaknai</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">:</span><span style="background: yellow; color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">“</span></i></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Setiap orang </span></i></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">yang merupakan
korporasi </span></i></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">yang
tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan
dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap
lingkungan hidup bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi</span></i></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">,</span></i></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">
sepanjang kerugian tersebut disebabkan perbuatan orang</span></i></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">-orang</span></i></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> yang
ber</span></i></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">tindak untuk dan atas nama korporasi,
berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya, dalam rangka untuk mencapai
tujuan korporasi tersebut, sehingga dengannya korporasi <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>mendapatkan keuntungan<span style="mso-bidi-font-weight: bold;">”</span></span></i></b><span style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">.</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Berdasarkan konsepsi dan
argumentasi yang sama, maka <b>Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 </b>yang
menyatakan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Pemegang hak atau izin
bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya”, </i></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">seharusnya
juga </span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dimaknai</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">
bahwa</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">:<span style="color: black; mso-themecolor: text1;"> </span></span><b><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">“Suatu
korporasi sebagai pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya
kebakaran hutan di areal kerjanya, sepanjang kebakaran hutan tersebut </span></i></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">disebabkan perbuatan orang</span></i></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">-orang</span></i></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"> yang
ber</span></i></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">tindak untuk dan atas nama korporasi,
berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya<span style="mso-bidi-font-weight: bold;">,</span> dalam rangka untuk mencapai tujuan korporasi tersebut, sehingga
dengannya korporasi <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>mendapatkan
keuntungan”</span></i></b><b><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">.</span></i></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;">Demikianlah kentuan tetang <i style="mso-bidi-font-style: normal;">strict
liability </i>seharusnya dimaknai, sehingga peneraannya benar-benar sesuai
dengan maksud semula penggunaan ini. Mereka yang telah menjalankan usahanya
dengan baik, tetapi tetap juga mendulang masalah kebakaran hutan dan lahan yang
mencemari lingkungan, tetap terlindungi dan mendapatkan perlakuan dengan adil. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Wallahu’alam</i>.</span><a href="https://www.blogger.com/null" name="_GoBack"></a><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"></span></div>
Chairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6365766892797238288.post-21515669809912017982017-05-19T08:55:00.002+07:002017-05-19T09:05:14.544+07:00PEMBUKTIAN KEJAHATAN KESUSILAAN<!--[if !mso]>
<style>
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style>
<![endif]--><br />
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves>false</w:TrackMoves>
<w:TrackFormatting/>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>IN</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:DontVertAlignCellWithSp/>
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
<w:DontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>
<w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="--"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;}
</style>
<![endif]-->
<br />
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<b><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 16.0pt; line-height: 150%;"></span></b><b><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif";"></span></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif";">Oleh:</span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif";">Dr. CHAIRUL HUDA,
SH, MH.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif";"> Pengantar</span></b></div>
<div style="text-align: left;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4OAszHsQWUFviiQVTKr6fdVuJxB4vA9vqpScJyk_7rk2rdxOzYIAd6_TzP-brvkpc6T5oZ8c6VnDqP7JE6P67G7Ge_iAyxqtGi24n1uRCW_9xL92neR6VrgCRto_nggqoV9yX-58F2mI/s1600/18118725_10209520623478731_3156723436516020265_n.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4OAszHsQWUFviiQVTKr6fdVuJxB4vA9vqpScJyk_7rk2rdxOzYIAd6_TzP-brvkpc6T5oZ8c6VnDqP7JE6P67G7Ge_iAyxqtGi24n1uRCW_9xL92neR6VrgCRto_nggqoV9yX-58F2mI/s1600/18118725_10209520623478731_3156723436516020265_n.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dr. Chairul Huda, SH.MH.</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: left;">
</div>
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Selama ini Hukum Pembuktian umumnya diidentikkan
dengan aturan, asas dan kebijakan berkenaan dengan proses meyakinkan hakim <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>atau pembentukan keyakinan hakim, atas<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>kesalahan terdakwa di muka sidang pengadilan.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Lihatlah ketentuan Pasal 183 sd 189 KUHAP
dibawah titel <b>“pembuktian</b> (dan putusan-pen) <b>dalam acara pemeriksaan biasa“</b>,
kesemuanya terutama bicara tentang aturan pembuktian kepada atau oleh hakim.
Padahal sebenarnya pembuktian dalam perkara pidana, meliputi skala yang sangat
luas, dan bukan sebatas pada pembuktian di muka sidang pengadilan. </span>
</div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 12.0pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Hukum Pembuktian itu
seperti disinyalir<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Floris J. Bex</b>, dibedakan kedalam dua bagian, yaitu <i style="mso-bidi-font-style: normal;">study of evidence law, </i>yang titik
beratnya pada <i style="mso-bidi-font-style: normal;">ratiocinative process of
contencious persuasion</i> dari bukti dan alat-alat bukti dan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">the study of process of proof,</i> yang
titik tekannya pada <i style="mso-bidi-font-style: normal;">admissibility </i>dari
Hukum Acara Pidana tentang hal itu.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6365766892797238288#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">[1]</span></span></span></span></a>
Oleh karena itu, Hukum Pembuktian semestinya meliputi antara lain: </span></div>
<ol start="1" style="margin-top: 0cm;" type="1">
<li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt; text-align: justify;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pembuktian
pada tahap penyelidikan dan penyidikan;</span></li>
<li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt; text-align: justify;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pembuktian
pada sidang pra peradilan; </span></li>
<li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt; text-align: justify;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pembuktian
pada tahap pemeriksaan di muka sidang pengadilan (pemeriksaan tingkat
pertama);</span></li>
<li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt; text-align: justify;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pembuktian
pada tahap pemeriksaan ulangan (banding) dan kasasi; </span></li>
<li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt; text-align: justify;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pembuktian
pada tahap pemeriksaan peninjuan kembali.</span></li>
</ol>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> Memang
harus diakui pembuktian di muka sidang pengadilan merupakan proses terpenting
dari seluruh proses perkara pidana. Pada prinsipnya, <b>“pengadilan tempat
memisahkan orang bersalah dari orang yang tidak bersalah”</b>, sehingga
pembuktian yang terjadi dalam tahap tersebut paling penting. Hasil pembuktian
dalam tahap penyidikan dan oleh hakim pra peradilan, diuji kembali di muka
sidang pengadilan ini (dalam pemeriksaan perkara pokoknya). Selain itu,
pembuktian dalam tahap pemeriksaan banding, kasasi dan peninjauan kembali
berpangkal tolak dari yang terbukti di muka sidang pengadilan. Namun demikian,
hal ini seharusnya bukan alasan dapat dibenarkan minimnya pengaturan <i>(under
legislation)</i> berkenaan dengan hal ini, dan kemudian<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>tetap membiarkan pengaturannya tanpa
sistematika yang komplit, seperti yang sekarang ada dalam KUHAP, dan tampaknya
masih sementara terlihat demikian dalam RKUHAP (edisi 2012). </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pembuktian
pada dasarnya proses rasional membuktikan fakta-fakta dalam suatu perkara
dengan bukti atau alat bukti. Problematika yang penting untuk didiskusikan
terkait dengan <b>pembuktian terhadap kejahatan kesusilaan,</b> terutama
berkenaan dengan sangat <b>tergantungnya proses pidana kejahatan kesusilaan
dengan bukuti atau alat bukti “Keterangan Ahli”</b>, baik terhadap <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">facta
probanda</i></b> <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(the facts that need to
be proven)</i><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>maupun terhadap <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">facta
explananda </i></b><i style="mso-bidi-font-style: normal;">(the facts has to be
explained)</i>.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6365766892797238288#_ftn2" name="_ftnref2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">[2]</span></span></span></span></a>
Bukan berarti pembuktian dengan bukti atau alat-alat bukti yang lain (saksi
atau dokumen) menjadi tidak penting, tetapi kecenderungan menunjukkan
pembuktian dengan Keterangan Ahli menjadi sangat dominan, terutama kejahatan
kesusilaan yang konvensional (perkosaan, pencabulan, perzinahan, dan sodomi). <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Alexei Trusov </b>mengatakan bahwa ahli itu
tidak ubahnya sebagai <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">“scientific judge”</i></b><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dan tugasnya “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">finding as a sort of <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">‘scientific
verdic’ </b>on the particular qustion”</i>.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6365766892797238288#_ftn3" name="_ftnref3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">[3]</span></span></span></span></a> <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Bahkan
pembuktian dengan Keterangan Ahli terhadap delik ini, <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">bukan hanya berkenaan dengan kausalitas antara suatu kelakuan dengan
akibat</b>, tetapi lebih jauh lagi kadangkala pembuktian dengan pendapat ahli
ini juga <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">menjurus pada persoalan subyek</b>.
Mengingat kejahatan kesusilaan biasanya merupakan <b><i>invisible crime</i></b>,
dimana minimnya saksi-saksi menjadi satu alasan menyebabkan sulitnya pembuktian
kejahatan ini. </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sementara
itu, KUHAP sendiri tidak memberikan tuntunan yang cukup jelas tentang tentang
bukti atau alat bukti keterangan ahli ini, terutama siapakah yang memiliki <b>kapasitas
dan kompetensi</b> untuk itu. KUHAP juga tidak cukup memberikan pedoman <b>penilaian
keabsahan</b> dari alat bukti ini. Bahkan tidak terdapat ukuran yang cukup
terang tentang <b>kekuatan mengikatnya</b>. Ketiga problem mendasar berkenaan
dengan bukti dan alat bukti Keterangan Ahli inilah yang dibicarakan dalam
makalah ini, yang disana-sini ditempatkan konteks pembahasannya dengan
pembuktian kejahatan kesusilaan.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pembuktian
dengan Pendapat/Keterangan Ahli dalam Penyidikan</span></b></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam
tahap penyidikan, termasuk ketika melakukan penyidikan kejahatan kesusilaan,
Penyidik dapat membuat tindak pidana yang ditanganinya itu menjadi terang
benderang dengan meminta <b>Pendapat Ahli</b> dari <b>“orang ahli”</b> atau <b>“orang
yang memiliki keahlian khusus”</b> (Pasal 120 KUHAP). Dalam haal ini KUHAP
menggunakan istilah “Pendapat Ahli”, dan tidak jelas betul siapakah yang
pembentuk undang-undang maksudkan sebagai orang yang memiliki kualifikasi
sebagai demikian itu. Sementara itu, dalam bagian lain KUHAP juga menentukan
bahwa khusus berkenaan dengan “korban luka, keracunan ataupun mati” penyidik
berwenang mengajukan permintaan <b>Keterangan Ahli</b> kepada ahli <b>kedokteran
kehakiman</b> atau <b>dokter</b> atau <b>ahli lainnya</b> (Pasal 133 ayat (1)
KUHAP). Disini istilahnya dalah <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“Keterangan
Ahli”</b>. Persoalannya, apakah Pendapat Ahli (Passal 120 KUHAP dan Keterangan
Ahli (Pasal 133 ayat (1) KUHAP) dalam hal ini merupakan sinonim ataukah dua pengertian
yang berbeda? Apa konsekuensinya jika dibedakan? Sepertinya mengenai hal ini
harus dicermati dengan hati-hati tentunya. </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Tidak
banyak literatur yang memberikan penjelasan tentang kualifikasi dari bukti
pendapat atau keterangan ahli. Namun demikian, menurut pendapat saya, secara
terminologis <b>“orang ahli”</b> tertuju pada pengertian <b>sarjana dalam
bidang ilmu tertentu</b>. Hal ini sepertinya yang menjadi amanat
penyelenggaraan pendidikan kesarjanaan, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dimana seperti
dikataka <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Paul B. Weston </b>dan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Kenneth M. Wellss</b>, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;">“scientific
area s related to academic dicipline, it is<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>desirable<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>that te expert<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>have at least a basic degree in the his
choses field.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6365766892797238288#_ftn4" name="_ftnref4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">[4]</span></b></span></span></span></a></i>
<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Sedangkan “orang yang memiliki keahlian
khusus” adalah orang yang menekuni bidang tertentu secara terus menerus,
sehingga dipandang memiliki keahlian khusus tentang hal yang ditekuninya. Oleh
karena itu <b>“orang yang memiliki keahlian khusus”</b> ini keahliannya
didasarkan pada pengalaman empiris tentang satu hal secara terus menerus, yang <b>bukan
didasarkan pada pendidikan formalnya</b>.<span style="mso-spacerun: yes;">
</span></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Berdasarkan
definisi di atas menurut pendapat saya, yang perlu diperhatikan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>bahwa seharusnya Pendapat Ahli yang<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>disampaikan kepada penyidik, merupakan pandangan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dalam bentuk normatif, sehingga tidak
langsung berkenaan dengan perkara yang sedang ditangani penyidik, kecuali
ilustratif belaka. Dengan kata lain, kualifikasi pendapat ahli disini <b><i>(deskundige)
</i>adalah pendapat<i> </i>yang diberikan<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>tanpa melakukan pemeriksaan materi perkara</b>. Dalam hal ini,<i style="mso-bidi-font-style: normal;">“the expert’s opinion is advisory, no more”</i>.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6365766892797238288#_ftn5" name="_ftnref5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">[5]</span></span></span></span></a> Dengan
demikian,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>pendapat ahli ini<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>terbebas dari faktor objektif perkara yang
sedang ditangani penyidik. Mengacu pada pengertian<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>ini, orang ahli yang boleh jadi diperlukan
dalam pengungkapan kejahatan kesusilaan sekarang ini misalnya <b>Sarjana
Psikologi.</b> Pendapatnya diperlukan untuk mendapatkan gambaran <b><i>(verklaring)</i></b>
tentang tindak kekerasan yang dialami oleh seseorang dengan trauma psikologis
yang mungkin timbul akibat kejahatan tersebut, berapa lama trauma tersebut bisa
bertahan, dan bagaimana menghubungkannya dengan perilaku orang yang diduga
sebagai penyebabnya. Demikian pula para<b style="mso-bidi-font-weight: normal;">
Sarjana Krimilonogi</b> bisa memberikan penjelasan tentang penyebab umum dari
tinak pidana ini. Para <b>Sarjana Hukum</b> dengan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>konsentrasi hukum pidana dapat memberikan
pendapat tentang beberapa konteks yuridis dari tindak pidana dimaksud, seperti
makna unsurnya dan spesialitas logis ataupun sistematis yang mungkin timbul
dalam peristiwa yang diduga sebagai suatu kejahatan kesusilaan. Sedangkan
“orang yang memiliki keahlian khusus” yang pendapatnya boleh jadi
diperlukan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dalam pembuktian kejahatan
kesusilaan misalnya orang-orang yang menekuni masalah prilaku seksual tertentu.
Pendapat<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><b>Ahli Seksiologi<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></b>(biasanya dokter atau krminolog)
dibutuhkan untuk mendalami deviasi seksual tertentu yang mungkin terjadi dalam
perkara itu.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Berbeda
dengan Pendapat Ahli, pada dasarnya <b>Keterangan Ahli</b>, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 133 KUHAP, menjurus pada pengertian<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>keterangan yang<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>diberikan oleh <b>ahli</b> <b><i>(getuige
deskundige)</i></b><i> </i>tersebut <b>dengan terlebih dahulu<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>memeriksa barang bukti <i>(material evidence)
</i>atau materi perkara lainnya</b><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">.</span></i><b> </b>Dengan demikian,
keterangan ahli disini “lebih mendekati” keterangan saksi <i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">(expert-opinion testimony)</span></i>,
hanya saja jika saksi memberikan keterangan berdasarkan pengalaman<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>panca inderanya, tentang apa yang dilihat,
didengar dan dialaminya, sedangkan ahli memberikan keterangan berdasarkan ilmu
pengetahuan yang dimilikinya terhadap barang bukti yang diperlihatkan
kepadanya.<b><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></b></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Memang
KUHAP memberi batasan hal ini hanya <b>berkaitan dengan korban luka, keracunan
ataupun mati, dimana keterangan ahli</b> diberikan oleh Ahli Kedokteran
Kehakiman, yang menjadi kompetensi <b><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Dokter Spesialis Forensik</b>. Namun demikian,
KUHAP juga membuka peluang bahwa Keterangan Ahli<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>juga dapat<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>diberikan oleh <b>dokter</b> pada umumnya atau <b>ahli lainnya</b>. Oleh
karena itu, hal ini membuka peluang permintaan keterangan ahli dari dokter pada
umumnya atau dokter yang memiliki bidang keahlian lainnya (selain kedokteran
forensik), dan juga ahli lainnya. Bukan saja terkait masalah luka, keracunan
atau kematian, melainkan terbuka peluang pula meminta keterangan ahli tidak
hanya terbatas pada objek berupa luka, keracunan ataupun kematian dimaksud,
tetapi pada hal-hal lain yang terkait dengan masalah tersebut. </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam
tahap penyidikan, selain keterangan ahli<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>yang diberikan Dokter Forensik, keterangan ahli dari <b>Psikolog</b> misalnya,
dapat mengungkap “trauma psikologis” yang diderita korban akibat kejahatan
kesusilaan yang dideritanya. Selain itu, di era teknologi informasi,
jejak-jejak kejahatan kesusilaan banyak yang dapat ditelusuri apa yang
tersimpan dalam <i>gadget</i> korban dan pelaku. Oleh karena itu, <b>Sarjana IT</b>
memainkan peran penting untuk mengungkap keterkaitan potingan gambar, video,
atau pesan singkat yang mengkaitkan korban dengan pelakunya. Kesemuanya hanya
dapat memberikan Keterangan Ahli setelah mengamati, mempelajari atau mengkaji
barang bukti, keadaan korban dan/atau bekas-bekas kejahatan dimaksud.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sementara
itu, keterangan ahli yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus
dalam kasus kejahatan kesusilaan cukup beragam, tergantung tingkat kesulitan
pengungkapan perkara itu.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Misalnya,
Penyidik dapat meminta keterangan ahli dari <b>Ahli Hipnotis</b>, yang
diharapkan dapat mengungkap trauma yang disimpan dalam alam bawah sadar dari
korban, atau sekarang ini yang lagi <i style="mso-bidi-font-style: normal;">trend
</i>penyidik dapat meminta keterangan dari <b>Ahli Gestur</b><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">,<b> </b></span>yang dapat menilai
kecenderungan prilaku korban, termasuk sifat dan karakter dasarnya,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>setelah memperhatikan garis muka, pengamatan
pupil mata ataupun perilaku yang bersifat khusus<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>boleh jadi terkait dengan kejahatan dimaksud.
Keterlibatan ahli-ahli ini kemudian akan memberi kontribusi penting pembuktian
kejahatan kesusilaan yang terjadi dengan minim saksi mata.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Visum
et Repertum</span></i></b></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 12.0pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Salah satu persoalan
yang masih tersisa berkenaaan dengan Keterangan Ahli dalam penyidikan menyangkut<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>hal ihwal <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>mengeni <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Visum
et Repertum</i>. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><b><i>Visum et repertum</i></b>
adalah istilah dalam Bahasa Latin yang dikenal dalam ilmu kedokteran forensik,
yang dalam Bahasa Inggris bisa dipersamakan dengan <b><i>Visual Report</i></b>.
“<i>Visum” </i>atau bentuk tunggalnya <i>“visa”</i> berarti tanda melihat atau
melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu
hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan.<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>Sedangkan <b><i>“Repertum”</i></b> berarti melapor,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>yang artinya apa yang telah didapat dari
pemeriksaan dokter terhadap barang bukti (tubuh, bagian tubuh atau mayat).
Menurut <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Staatsblad</i> Tahun 1937 Nomor
350, Ordonnantie 22 Mei 1937 tentang <i>Visa Reperta van Genesskundigen</i>, <i>Visum
et Repertum</i> adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas
permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu
yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah
pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang
sebaik-baiknya. </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dari
segi yuridis kedudukan <i>Visum et Repertum</i> masih menimbulkan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>silang pendapat, apakah hanya menjadi
kompetensi Dokter Spesialis Forensik atau juga<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>menjadi kewenangan Dokter pada umumnya. Jika mengacu pada Pasal 133 ayat
(1) KUHAP, jelas sekali bahwa <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Visum et Repertum
</i>merupakan kompetensi Dokter Forensik, tetapi jika mengacu padda <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Staatsblad</i> Tahun 1937 Nomor 350,
Ordonnantie 22 Mei 1937 tentang <i>Visa Reperta van Genesskundigen</i>, tidak
dipersyaratkan dengan tegas harus Doker Forensik, tetapi dokter pada umumnya
dapat menerbitkan visum <i>Visum et Repertum.</i></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Selain
itu, posisi <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Visum et Repertum</i> dalam dalam
sistem pembuktian menurut KUHAP cukup unit, yang menempatkannya sacara berbeda
ketika digunakan dalam penyidikan, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dengan ketika hal itu digunakan dalam pembuktian
di muka sidang pengadilan. Ketika dipenyidikan, mengacu pada Pasal 133 ayat (1)
KUHAP, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Visum et Repertum </i>adalah
“Keterangan Ahli”, tetapi jika mengacu pada definisinya yang ditentukan
dalam<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Staatsblad</i> Tahun 1937 Nomor 350, Ordonnantie 22 Mei 1937 tentang <i>Visa
Reperta van Genesskundigen</i>, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Visum et
Repertum </i>dalam pembuktian di muka sidang pengadilan tergolong alat bukti
surat, sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 187 huruf c KUHAP</b>, yaitu
“keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya
mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”.
Persoalannya<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>ada kecendrungan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>praktek peradilan yang menggunakan posisi <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Visum et Repertum s</i>ecara bergonta ganti,
termasuk dalam pembuktian kejahatan kesusilaan. </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam
pembuktian kejahatan kesusilaan, <i>Visum et Repertum</i> menempati posisi
strategis. Misalnya, untuk mendapatkan pembuktian tentang unsur paksaan dalam
perkosaan, ataupun bekas-bekas aktivitas seksual yang ditinggalkan dalam
kemaluan atau dubur dalam kasus pencabulan. Namun demikian, praktek peradilan
kadangkala menunjukan gejala <i>unpredictable</i> berkenaan dengan kedudukan
dan kekuatan pembuktian <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Visum et Repertu<span style="mso-bidi-font-style: italic;">m</span></i> dalam pembuktian tindak pidana
kesusilaan, termasuk masalah kekuatan mengikatnya. Lihatlah dalam kasus
pencabulan terhadap siswa <i>Jakarta Internasional School</i>, <i>Visum et Repertum</i>
yang dikeluarkan oleh dua dokter dari dua rumah sakit yang berbeda (dokter RSCM
dan RSPI), menyimpulkan: <b>“tidak ditemukan luka” </b>atau <b>”tidak ada
kelainan”</b><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>pada lubang pelepasan
(anus) anak yang dilaporkan menjadi korban tindak pidana kesusilaan, tetapi
penyidik tetap meneruskan perkara ini ke penuntutan dan pada akhirnya sekalipun
sempat ada terdakwa yang dibebaskan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (dua guru
JIS), namun Mahkamah Agung menjatuhkan vonis bersalah semua<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>terdakwa (guru dan OB) karena melakukan <b>sodomi</b>,
sekalipun tidak ada saksi yang melihat peristiwa itu. Hanya “keterangan” korban
yang kemudian menunjuk kepada para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana
tersebut.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><img height="349" src="file:///C:\Users\ABUHAN~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg" width="552" /></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span lang="EN-US"></span></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Visum
et Repertum</span></i><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> Kasus JIS (RSCM)</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><img height="400" src="file:///C:\Users\ABUHAN~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg" width="552" /></span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Visum
et Repertum</span></i><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> Kasus JIS (RSPI)</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Selain
itu, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">V<span style="mso-bidi-font-style: italic;">isum et repertum</span></i> hanya sah apabila didasarkan pada
pemeriksaan barang bukti (tubuh, darah dan jaringan tubuh, organ tubuh ataupun
mayat), dan karenanya hanya diterbitkan atas permintaan penyidik. <i>Staatsblad
Tahun 1937 Nomor 350, Ordonnantie 22 Mei 1937</i> tentang <i>Visa Reperta van
Genesskundigen </i>menentukan bahwa<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><i>Visum
Et Repertum</i> diterbitkan hanya <b><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>“untuk kepentingan peradilan atas permintaan
yang berwenang”</b>,<b> </b>yang dalam Pasal 133 ayat (2) KUHAP dipersyaratkan
permintaan itu disampaikan <b>“secara tertulis”</b>, dengan secara tegas
menyebutkan <b>“tujuan pemeriksaan”</b>.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<i><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Visum
et Repertum</span></i><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> karenanya tidak dapat diberikan
dokter berdasarkan permintaan perseorangan (korban atau keluarganya), atau
hanya didasarkan pada <i>medical record </i>seseorang, sekalipun dokter
tersebut yang melakukan pemeriksaan terhadap pasiennya itu. Ketika seseorang meminta
“visum” kepada dokter atas apa yang dialaminya, maka pada dasarnya hubungan
yang terjadi adalah antara dokter dan pasien, sedangkan <i>Visum et Repertum</i>
bukan diberikan karena<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dokter tersebut
memeriksa pasiennya, tetapi memerika barang bukti (sekalipun barang buktinya
melekat pada tubuh seseorang). Tentunya barang bukti yang dimintakan <i>visum </i>harus
disampaikan oleh penyidik kepada dokter yang diminta memberikan visum tersebut.
</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<b><i><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></i></b><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam banyak kejadian,
ketika suatu <i>Visum et Repertum</i> dibandingan dengan Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) dari <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dokter yang
menerbitkannya, terlihat bahwa visum dimaksud<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>sebenarnya bukan didasarkan pada hasil pemeriksaan barang bukti pada
waktu hal itu diterbitkan. Menurut<b> Laura B. Myers</b>, <i>forensic
misconduct</i> seperti ini justru disebabkan oleh tindakan aparatur peradilan
pidana (termasuk<i> lawyers</i>) yang “menghalangi”<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>juri<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>atau hakim dalam sistem hukum Indonesia, mendapatkan tinjauan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>terhadap bukti secara sah.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6365766892797238288#_ftn6" name="_ftnref6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">[6]</span></span></span></span></a> Jadi pada dasarnya
keawaman dokter forensik terhadap sistem hukum, “dimanfatkan” aparatur sistem
memanipulasi bukti, atau memanipulasi sistem yang menjurus pada pembentukan
bukti secara tidak proporsiaonal. </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Berikut ini adalah contoh<i>
Visum et Repertum </i><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>yang diterbitkan
berdasarkan catatan hasil pemeriksaan medis <i>(medical record)</i> yang
dilakukan tiga hari sebelumnya, sebagaimana dinyatakan sendiri dalam BAP dokter
yang bersangkutan. Sekalipun diberikan oleh dokter yang sama, <i>medical record</i>
dan <i>visum et repertum</i>. Mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama sekali
berbeda satu sama lain.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><img height="453" src="file:///C:\Users\ABUHAN~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg" width="407" /></span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span lang="EN-US" style="mso-no-proof: yes;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><img height="547" src="file:///C:\Users\ABUHAN~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.jpg" width="376" /></span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<b><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Kerterangan Ahli di
Pengadilan</span></b></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sementara
itu, selain pembuktian dengan Keterangan Ahli oleh Penuntut Umum, berdasarkaan Pasal
180 KUHAP hakim ketua sidang juga diberi kewenangan untuk meminta Keterangan
Ahli. Keterangan Ahli disini dapat dimintakan baik karena yang berhubungan
dengaan perbuatan maupun berkenaan dengan orangnya. Berkenaan dengan perbuatan
terdakwa dimaksud terutama apabila dari ahli-ahli yang dihadirkan Penuntut Umum
dan terdakwa, ternyata terdapat perbedaan pendapat yang sangat tajam, maka
“untuk menjernihkan duduknya persoalan” hakim ketua sidang karena jabatanya dapat
memanggil ahlinya sendiri. Permintaan Keterangan Ahli juga dapat diminta oleh
hakim ketua sidang dalam hal terdapat keraguan tentang kemampuan
bertanggungjawab seorang terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP.
Dalam hal ini ahli dimaksud adalah Ahli Psikiatri Kehakiman yang menjadi
kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Jiwa.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 31.5pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Terkait
dengan pembuktian kejahaatan kesusilaan, terdapat sejumlah kendala yang khas
terkait dengan Keterangan Ahli dalaam hal ini, yang dapat timbul karena:</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 49.5pt; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt left 63.0pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Faktor korban,
umumnya lambat melaporkan dengan berbagai alasan;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 49.5pt; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt left 63.0pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Faktor penyidik,
umumnya karena rendahnya pengetahuan medis/forensik;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 49.5pt; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt left 63.0pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">3.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Faktor dokter/ahli,
umumnya karena rendahnya pengetahuan tentang hukum dan teknis forensik
penanganan korban kejahatan kesusilaan;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 49.5pt; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt left 63.0pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">4.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Tempat kejadian
perkara yang sudah berubah, sehingga sedikit bekas kejahatan yang bisa
dtemukan;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 49.5pt; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt left 63.0pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">5.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Barang bukti yang
hilang atau rusak (baju, pakaian dalam, luka<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>pada tubuh, cairan sperma atau cairan vagina dll)</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; tab-stops: 321.6pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pada
korban yang sangat jelas bekas kekerasannya, seperti korban perkosaan dengan
luka memar di sekujur tubuhnya pada gambar berikut ini, memang pembuktian relatif
lebih mudah. Namun demikian, luka bekas kekerasan seperti itu kadang mudah
hilang seiring waktu. Dengan demikian, faktor waktu menjadi sangat menentukan
dalam hal ini. Dalam banyak kasus perkosaan atau kejahatan seksual lain karena
alasan tertentu, seperti malu atau korban cukup berpartisipasi pada terjadinya
kejahatan itu, rentang waktu pelaporan/pengaduan dan pemeriksaan untuk
pemberian visum sudah sangat jauh, sehingga bekas kejahatan tidak lagi tampak.<span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 31.5pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><img height="473" src="file:///C:\Users\ABUHAN~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image010.gif" width="350" /></span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; tab-stops: 321.6pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; tab-stops: 321.6pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Seyogianya
penyidik-penyidik yang ditugaskan di unit/satuan/sub direktorat kesusilaan
mestinya memiliki pengetahuan dasar medis/forensik yang cukup. Terutama berkenaan
dengan beberapa hal teknis forensik. Hal ini yang disebut sebagai <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Brian Forts </b>sebagai <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“tactical solution”</i>, yang sangat
diperlukan dalam pemecahan suatu perkara.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6365766892797238288#_ftn7" name="_ftnref7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">[7]</span></span></span></span></a> Misalnya,
pengetahuan tentang originalitas barang bukti menjadi sangat penting bagi
kepentingan forensik, dimana korban harus dibawa ke dokter sejauh mungkin pada
keadaan yang belum mengalami perubahan, sejak peristiwa kejahatan yang
dialaminya. Dalam beberapa kasus kejahatan kesusilaan penyidik dengan alasan
“kasihan” justru memberikan pengobatan sekedarnya pada korban, bahkan cukup
banyak yang tidak menjadikan perhatian berkenaan pakaian yang dipakai korban
ketika kejahatan dilakukan.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sebaiknya,
dokter yang melakukan pemeriksaan korban juga terkadang minim pengetahuan
hukumnya. Cukup banyak dokter yang memberikan visum hanya berdasarkan <i>medical
record</i>, yang bahkan <i>medical record</i> itu bukan dibuat olehnya. Hal ini
tentu berpengaruh pada keabsahan dari <i>visum et repertum</i> dimaksud. <i>Visum
et repertum<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></i>yang diberikan tidak
berdasarkan hasil pengamatan terhadap barang bukti pada waktu<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>laporan tersebut disampaikan, bukan hanya
tidak sah tetapi dapat dikualifikasi sebagai surat keterangan dokter palsu, ex
Pasal 268 KUHP.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Selain
itu, tidak sedikit kegagalan pembuktian kejahatan kesusilaan karena tidak lagi
dapat dilihat bekas kejahatan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>tersebut
di TKP. Sehingga pengamanannya sangat penting, karena mungkin saja ceceran
darah, epitel, sperma, rambut, dll. tertinggal, baik milik<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>korban maupun pelaku. Sebenarnya dari segi
yuridis telah menjadi <i>good practices</i> adanya<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>suatu<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>“pemeriksaan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>setempat” atau <i>“gerechtelijke
plaatsopneming”, </i><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>yang dengannya
dapat membawa hakim<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>ke dalam
suasana<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>ketika kejahatan kesusilaan berlangsung.
Sayangnya, KUHAP dan RKUHAP belum mengatur pembuktian dengan acara pemeriksaan
setempat dimaksud. </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Padahal
<i style="mso-bidi-font-style: normal;">strategic solution</i> seperti ini boleh
jadi merupakan bagian jawaban dari kebuntuan metode mempertemukan rasa keadilan
korban dan pelaku, ketika pendekatan yang bersifat teknologis, demografik dan
kecenderungan <a href="https://www.blogger.com/null" name="_GoBack"></a>politik,<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6365766892797238288#_ftn8" name="_ftnref8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">[8]</span></span></span></span></a>
belum juga menuntaskan masalah tersebut. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Wallahualam.</i></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-left: 0cm; mso-add-space: auto;">
<br /></div>
<div style="mso-element: footnote-list;">
<br clear="all" />
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<div class="MsoFootnoteText">
<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6365766892797238288#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US" style="font-family: "calibri" , "sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">[1]</span></span></span></span></span></a><span lang="EN-US"> Floris J. Bex, Arguments, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Stories
and Criminal Evidence; A Formal Hybrid Theory</i>, (London: Springer, 2011), 1.</span></div>
</div>
<div id="ftn2" style="mso-element: footnote;">
<div class="MsoFootnoteText" style="text-indent: 36.0pt;">
<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6365766892797238288#_ftnref2" name="_ftn2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US" style="font-family: "calibri" , "sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">[2]</span></span></span></span></span></a><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="EN-US">Ibid</span></i><span lang="EN-US">, 12 </span></div>
</div>
<div id="ftn3" style="mso-element: footnote;">
<div class="MsoFootnoteText">
<br /></div>
<div class="MsoFootnoteText" style="text-indent: 36.0pt;">
<span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US" style="font-family: "calibri" , "sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">[3]</span></span></span></span></span><span lang="EN-US">Alexei Trusov, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">An Introduction
to The Theory of Evidence,</i> (Moscow: Foreign Languages Publishing House,
tt), 131.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
</div>
<div id="ftn4" style="mso-element: footnote;">
<div class="MsoFootnoteText" style="text-indent: 36.0pt;">
<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6365766892797238288#_ftnref4" name="_ftn4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US" style="font-family: "calibri" , "sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">[4]</span></span></span></span></span></a><span lang="EN-US">Paul B. Weston, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>and Kenneth
M. Wellss, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Criminal Evidence for Police,</i>
(New York: Prentice-Hall Inc, 1971), 40. </span></div>
</div>
<div id="ftn5" style="mso-element: footnote;">
<div class="MsoFootnoteText" style="text-indent: 36.0pt;">
<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6365766892797238288#_ftnref5" name="_ftn5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US" style="font-family: "calibri" , "sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">[5]</span></span></span></span></span></a><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="EN-US">Ibid</span></i><span lang="EN-US">, 39. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
</div>
<div id="ftn6" style="mso-element: footnote;">
<div class="MsoFootnoteText" style="text-indent: 36.0pt;">
<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6365766892797238288#_ftnref6" name="_ftn6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US" style="font-family: "calibri" , "sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">[6]</span></span></span></span></span></a><span lang="EN-US">Laura B. Myers, “The Ethic of Criminal Justice Administration”
dalam<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Handbook of Criminal Justice Administration</i>, Ediitor:<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>M.A. DuPont-Morales et.al., (NewYok: Marcel
Dekker Inc., 2001), 10.</span></div>
</div>
<div id="ftn7" style="mso-element: footnote;">
<div class="MsoFootnoteText" style="text-indent: 36.0pt;">
<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6365766892797238288#_ftnref7" name="_ftn7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US" style="font-family: "calibri" , "sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">[7]</span></span></span></span></span></a><span lang="EN-US">Brian Frost, “Managing Criminal Investigation”, dalam <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Handbook of Criminal Justice Administration</i>,
Ediitor:<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>M.A. DuPont-Morales et.al.,
(NewYok: Marcel Dekker Inc., 2001), 114. </span></div>
</div>
<div id="ftn8" style="mso-element: footnote;">
<div class="MsoFootnoteText" style="text-indent: 36.0pt;">
<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6365766892797238288#_ftnref8" name="_ftn8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US" style="font-family: "calibri" , "sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">[8]</span></span></span></span></span></a><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="EN-US">Ibid</span></i><span lang="EN-US"> </span></div>
</div>
</div>
Chairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6365766892797238288.post-68932944897251208592016-12-20T05:45:00.001+07:002016-12-20T05:45:53.652+07:00Dugaan Penodaaan Agama oleh Pak Ahok<br />
Oleh: Dr. Chairul Huda., SH., MH.<br />
(Dosen Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Univ. Muhammadiyah Jakarta)<br />
<br />
<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Penodaan agama (blasphemy) di Indonesia merupakan sebutan singkat untuk tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP. Padahal pasal tersebut sebenarnya bukan hanya berisi perbuatan dilarang (strafbaar) “penodaan”, tetapi juga beberapa perbuatan lain juga diatur didalamnya. Lengkapnya pasal tersebut menyatakan:<br />
“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:<br />
Yang pada pokoknya bersifat pemusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;<br />
Dengan maskud supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<br />
Dari rumusan ini jelas sekali bahwa, Pasal 156a KUHP setidaknya merumuskan dua ketentuan pidana, yang bagian inti (bestanddeel) deliknya adalah sebagai berikut:<br />
Kesatu, “di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat pemusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”;<br />
Kedua, “di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maskud supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”;<br />
<a name='more'></a><br />
Kedua delik ini, bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif. Artinya, suatu peristiwa boleh jadi merupakan perbuatan yang pada pokoknya bersifat pemusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, tetapi tidak merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maskud supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau sebaliknya. Keduanya merupakan delik yang berbeda, diancamkan dalam pasal yang sama dan dengan ancaman pidana yang sama.<br />
<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Dipersoalkan orang seolah-olah Pasal 156a huruf a dan huruf b KUHP adalah suatu kumulasi perbuatan karena keduanya tidak dipisahkan dengan kata “atau”. Pendapat demikian sebenarnya berpangkal tolak dari ketidakpahaman tentang teknis pembentukan rumusan tindak pidana. Dalam konteks ini, pada dasarnya perumusan delik dalam undang-undang dilakukan dengan dua cara. Pertama, ketika ancaman pidana, yang terdiri dari jenis dan jumlah pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu (strafmaaat dan strafsoort), diletakkan dibelakang rumusan perbuatan dilarangnya (stafbaar). Dalam hal ini, ketika suatu pasal memuat dua bagian inti delik sekaligus, maka keduanya harus dipisahkan dengan kata “atau”. Lihatlah Pasal 167 KUHP yang memiliki dua bagian inti delik, yaitu perbuatan “memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup”, dan kedua perbuatan “berada disitu (rumah, ruangan atau pekarangan tertutup tanpa hak”. Keduanya dipisahkan dengan kata “atau”, sehingga alternatif sifatnya. Kedua, ketika ancaman pidana, yang terdiri dari jenis dan jumlah pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu (strafmaaat dan strafsoort), diletakkan didepan rumusan perbuatan dilarangnya (stafbaar), seperti Pasal 156a KUHP ini. Dalam hal ini, dengan ancaman pidana yang sama beberapa perbuatan akan dinyatakan sebagai delik, yang kesemuanya masing-masing beridiri-sendiri. Tidak dipisahkan dengan kata “atau” masing-masing perbuatan itu, karena sebenarnya hal itu merupakan delik-delik yang berbeda. Bisa disebutkan dalam urutan: a, b, c dan seterusnya, atau ke-1, ke-2, ke-3 dan seterunya, ataupun juga 1, 2, 3 dan seterusnya. Lihatlah Pasal 363 ayat (1), Pasal 303, Pasal 303bis, Pasal 380, Pasal 383, Pasal 385 KUHP dan banyak lagi, kesemuanya terdiri dari beberapa delik yang bersifat alternatif dalam satu pasal, dan tanpa dipisahkan atau dilengkapi dengan kata “atau”. Oleh karena itu, dalam menerapkan Pasal 156a KUHP terhadap dugaaan penodaan agama yang dilakukaan pak Ahok, maka harus dipertegas, bahwa hal ini menyangkut tindak pidana sebagaimana dimaskud dalam Pasal 156a huruf a KUHP dan bukan tindak pidana sebagaimana dimaskud dalam Pasal 156a huruf b KUHP.<br />
<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Selanjutnya perlu diingat bahwa Pasal 156a KUHP “bukan” pasal asli Wetboek van Strafrecht. Pasal ini baru ditambahkan ke dalam KUHP dengan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 156a KUHP diletakkan diantaara Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP. Kedua pasal terakhir adalah pasal-pasal penyebaran kebencian (haatzaai artikelen). Penempatan inipun sering disalahartikan oleh banyak kalangan, termasuk dikalangan ahli hukum, yang seolah-olah ada unsur diam-diam berupa perasaan “kebencian” dalam Pasal 156a KUHP. Padahal sama sekali tidak ada kata “kebencian” dalam pasal ini, dan karenanya memang sangat berbeda dengan misalnya Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP tersebut, yang memang ditujukan untuk melarang “penyebaran kebencian” itu. Hal ini perlu dipertegas, supaya tidak ada kekeliruan dalam menerapkan pasal ini. Memingat misalnya sekalipun pak Ahok dalam berbagai pernyataan apoligize menyatakan tidak bermaksud membenci ulama atau menyatakan kebencian kepada umat Islam, ulama, atau agama Islam, tetapi sesungguhnya tidak diperlukan sama sekali pembuktian adanya unsur kebencian dalam penerapan Pasal 156a KUHP tersebut.<br />
Pasal 156a KUHP ditempatkan dalam Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum Buku Kesatu KUHP. Dengan demikian, yang dilindungi dari tindak pidana ini adalah ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Pada dasarnya dengan ini penodaan agama bukanlah kejahatan yang melukai perasaan penganut agama yang dinistakan, tetapi seharusnya yang menjadi korban adalah setiap orang berama. Mengingat dengan adanya kejahatan ini, mau tidak mau akan menimbulkan gangguan kerukunan umat beragama. Baik antar umat beragama dalam satu agama, antara penganut agama yang berbeda maupun antar penganut agama itu dengan penegak hukum, pemerintah, dan negara, yang pada gilirannya akan menggangu ketertiban umum. Hanya orang yang tidak beragama saja yang tidak merasa tersakiti ketika suatu agama dilecehkan, dihinakan, dinistakan atau dinodai. Jadi tujuan perundang-undangan berkenaan Pasal 156a KUHP ini telah terpenuhi jika suatu perbuatan menimbulkan ketegangan-ketengangan bagi kerukunan beragama di Indonesia, seperti yang terlihat dari kasus yang membelit pak Ahok ini.<br />
Perkataan “penodaan” dalam Pasal 156a KUHP merujuk pada pengertian mengurangi atau menghilangkan kesucian atau keagungan suatu agama yang dianut di Indonesia. Pada satu sisi perkataan “agama yang dianut di Indonesia” menjadi suatu pembatasan atas ruang lingkup delik ini, sehingga hanya apabila perbuatan itu ditujukan terhadap agama Islam, Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Khongfucu. Namun sebenarnya penggunaan istilah tersebut, juga dimaksudkan untuk “mengobjektifkan” apa yang dimaksud dengan “agama” dalam hal ini. Agama direpresentasikan dengan Tuhan, Sifat-sifat Tuhan, Firman Tuhan atau Kitab Suci, Nabi/Rosul atau Ajarannya, Tokoh Keagamaan, Rumah Ibadah, ataupun Alat-alat dan Ritual Peribadahan. Hal ini mengingat agama Islam, Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Khongfucu semuanya memiliki komponen-komponen agama seperti itu. Oleh karena itu, apa yang disebut oleh banyak masyarakat sebagai “agama”, padahal tidak termasuk dalam pengertian agama Islam, Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Khongfucu, maka tidak bersifat penodaan atas hal itu. Pengurangan atau peniadaan kesucian atau keagungan tersebut hanya kriminal jika ditujukan kepada simbol-simbol keagamaan dari agama-agama tersebut.<br />
Sejumlah putusan pengadilan terkait Pasal 156a KUHP juga menunjuk pada hal di atas. Penodaan Agma yang dilakukan oleh Aswendo Atmowiloto, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 09/IV/Pid.B/1991/PN.JKT.PST tertuju pada perbuatan “pengurangan keagungan Rasulullah Muhammad SAW”, dengan mempublikasi kepopuleran beliau dibawah kepopuleran Presiden Soharto dan Aswendo sendiri. Demikian pula Tajul Muluk yang divonnis bersalah dengan Putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 69/Pid/2012/PN.SPG jo Putusaan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 481/Pidd/2012/PT.SBY dan Putusan Mahkamah Agung No. 1787K/Pid/2012, yang diantaranya tertuju pada perbuatan “pengurangan keagungan Al Quran”, karena mengingkari otensitas dan kebenaran Al Quran atau seperti sebelum kasus itu Lia Eden yang divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 667/Pid.B/2006/PN.JKT.PST karena menafsirkan beberapa ayat Al Qur’an menurut kehendaknya sendiri. Demikian pula dengan Rusgiani yang diputus bersalah karena menyatakan “canang sebagai menjijikkan”, padahal dirinya mengetahui “canang” adalah bagiaan peralatan dalam peribadatan umat Hindu di Bali, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasa No. 132/Pid.B/2013/PN.Dps.<br />
Sementara itu, kata-kata yang menjadi objek perkara pak Ahok yang beredar di media sosial adalah sebagai berikut:<br />
“…Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, karena dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu. Itu hak bapak ibu ya…”<br />
Kata-kata tersebut mengandung kesan “generalisasi” yang dilakukan pak Ahok terhadap orang-orang yang menyampaikan Al Qur’an Surat Al Maidah ayat 51. Seolah-olah orang-orang yang menyampaikan, menjelaskan, mengajarkan, mendakwahkan, memberitahukan tentang ayat dalam Al Qur’an tersebut telah melakukan “pembohongan”. Padahal penyampaian risalah tentang ayat itu mula-mula dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, diteruskan oleh para Ulama, Ustad atau para Guru Ngaji, yang tidak ada hubungannya dengan pemilu atau pilkada dimanapun, termasuk juga tidak ada hubungannya dengan Pilkada di DKI Jakarta. Memang boleh jadi penggunaan ayat tersebut juga dilakukan oleh para politisi atau pihak-pijak lain yang merupakan lawan-lawan pak Ahok nantinya di Pilkada DKI. Sekalipun hal ini juga out of time, karena pada waktu diucapkan pak Ahok belum menjadi Calon Gubernur yang ikut kontestasi dalam Pilkada 2017. Jadi kata-kata itu dapat dipandang mengandung generalisasi tentang adanya pembohongan yang dilakukan dengan alat atau menggunakan (“pakai”) Surat Al Maidah ayat 51. Kata-kata yang demikian itu dapat dipandang menodai kesucian dan keagungan Rasulullah Muhammad SAW, Al Qur’an, atau ajaran agama Islam yang disampaikan para ulama Islam. <br />
<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Pada dasarnya apapun tafsiran Al Maidah 51 tidak mengurangi sifat penodaan yang dilakukan pak Ahok dengan kata-kata yang disampaikannya tersebut. Kalaupun maksud kata “awliyya” pada ayat itu bukan tertuju pada pemimpin pemerintahan semisal Gubernur, tetap saja hal itu tidak dapat dibenarkan, karena kata pejoratif “dibohongin” mengesankan bahwa meraka yang menyakini atau berpendapat bahwa ayat tersebut memang dimaksudkan untuk melarang memilih pemimpin dari kalangan tertentu, di-jugdement oleh pak Ahok sebagai salah, keliru, pembohongan dan lain sebagainya. Pak Ahlok telah memasuki ruang penafsiran yang sangat sensitif yang nyata-nyata bukan kompetensinya, sehingga tidak menjadi alasan untuk menyatakan hal itu bukan suatu bentuk penistaan agama. <br />
<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Jalannya proses hukum terhadap kasus pak Ahok ini juga menarik untuk dicermati. Sekalipun baru penyelidikan, Polri telah mendengarkan pendapat sejumlah ahli, baik Ahli Bahasa Indonesia, Ahli Agama Islam dan Ahli Hukum Pidana. Sebenarnya berdasarkan Pasal 120 KUHP, kewenangan untuk meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus, yang dalam praktek sering disebut Saksi Ahli, merupakan kewenangan penyidik dalam penyidikan, dan bukan kewenangan penyelidik dalam penyelidikan. Pada satu sisi hal ini bisa dilihat sebagai upaya Polri untuk berhati-hati menangani perkara ini, karena menyangkut pejabat publik (non aktif), tetapi pada sisi lain maka proses ini dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda.<br />
<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Pada dasarnya penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu “peristiwa” yang diduga suatu tindak pidana. Jadi yang dicari sebenarnya cukup apakah benar ada peristiwa yang terjadi di salah satu pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu, apakah benar ada kata-kata tertentu yang disampaikan pak Ahok dalam peristiwa itu, apakah penyampaian kata-kata itu benar terdengar oleh pihak lain yang berada disitu, dan apakah benar kata-kata yang diucapkan pada Ahok dalam peristiwa itu benar seperti yang kemudian beredar di media sosial. Jika jawabannya positif untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka sudah dapat dikatakan adanya “peristiwa” yang diduga suatu tindak pidana, dan bisa ditingkatkan ke dalam tahap penyidikan. Secara normatif, penyelidikan belum sampai pada tahap membuktikan apakah “peristiwa” itu tindak pidana penodaan agama atau bukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP. Bahkan, penyelidikan belum perlu mendengarkan dan memeriksa ahli-ahli terkait penerapan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP. Penyelidikan sama sekali bukan tahapan untuk menilai apakah pak Ahok dapat dijadikan tersangka atau tidak. Namun demikian, tampaknya setelah melakukan gelar perkara luar biasa, Polri kemudian akhirnya memutuskan untuk meningkatkan proses perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan pak Ahok sebagai tersangka, serta melakukan pencegahan yang bersangkutan pergi ke luar negeri.<br />
<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Apabila katakanlah pada waktu itu Penasihat Hukum pak Ahok melakukan praperadilan terhadap proses penetapan tersangka yang demikian itu, boleh jadi akan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, mengingat penetapan tersangka dilakukan berdasarkan bukti-bukti hasil penyelidikan (bukan penyidikan) atau bahkan dapat dipandang telah dilakukan dalam tahap penyelidikan oleh penyelidik. Tambahan lagi Polri dalam pernyataan resminya, meningkatkan perkara itu ke penyidikan dan menentapkan pak Ahok bukan karena telah memiliki dua (alat) bukti sebagaimana dipersyaratkan KUHAP, tetapi karena tidak tercapai kesepakatan dikalangan penyelidik dan adanya pertentangan pendapat secara tajam dikalangan para ahli. Alasan-alasan di atas, sama sekali tidak yuridis, yang dapat melemahkan Polri jika dipraperadilankan. Namun demikian, faktanya hal itu tidak dilakukan oleh pak Ahok atau Penasihat Hukum/Kuasanya, dan sepertinya sebagai “balasan” atas hal itu penyidik Polri tidak melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Padahal kasus-kasus serupa di masa lalu, umumnya disertai dengan penahanan terhadap para tersangka. Apalagi demonstrasi besar-besaran umat Islam diantaranya juga menuntut hal itu. Kejaksaan Agung juga setelah menyatakan berkas pekara pak Ahok lengkap, dan menerima penyerahan tahap kedua, juga tidak melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Sebagai “imbalannya”, hanya beberapa jam setelah tahap dua, Kejaksaan Agung telah melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan Surat Dakwaan yang memuat dakwaan alternatif Pasal 156a atau Pasal 156 KUHP. Proses yang berlangsung sangat cepat dari umumnya penanganan perkara pidana.<br />
<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Selain itu, perlu dicermati bahwa proses hukum kasus ini seharusnya jangan semata-mata “bertumpu” pada alat bukti keterangan ahli. Seharusnya yang menjadi acuan utama adanya fakta-fakta tentang ucapan pak Ahok, dan bukan pendapat-pendapat para ahli tentang hal itu. Pada dasarnya Ahli Bahasa Indonesia hanya berwenang menjelaskan tentang arti atau makna kata-kata yang diucapkan pak Ahok secara tekstual. Pendekatannya adalah semata-mata didasarkan pada arti leksikon atas kata-kata tersebut. Selain itu, Ahli Agama Islam tentu hanya untuk menjelaskan tentang makna Surat Al Maidah ayat 51. Dengan demikian, baik Ahli Bahasa Indonesia maupun Ahli Agama Islam jangan diminta menyimpulkan atau berpendapat tentang apakah kata-kata tersebut merupakan penodaan agama atau bukan. Pada akhirnya Majelis Hakim yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan beranggotakan empat hakim lainnya, yang memberi penilaian apakah kata-kata pak Ahlok tersebut merupakan penodaan agama atau bukan. Ahli Hukum Pidana dapat membantu memberikan argumentasi bagaimana memahami ketentuan pasal yang didakwakan tersebut dalam konteks peristiwa yang terjadi. Akan tetapi sekali lagi perlu diingat Ahli Hukum Pidana hanya untuk menguatkan pembuktian yang ada guna mendapatkan keyakinan hakim atas hal itu. Pada dasarnya hakim tidak terikat dengan pendapat ahli-ahli dimaksud, rasa keadilannyalah yang harus menuntunnya dalam mengambil keputusaan. Tentunya perasaan umat Islam Indonesia khususnya, dan juga bahkan umat Islam di belahan dunia yang lain, menjadi bagian penting bagi hakim dalam menemukan keadilan dalam kasus ini. <br />
<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Terakhir, Majelis Hakim seyogianya nantinya juga tidak begitu saja menerima pernyataaan maaf, penjelasan bahwa tidak bermaksud untuk menista ataupun konteks politik yang seringkali dikait-kaitkan penangaan perkara ini dengan reaksi umat Islam atas ucapan pak Ahok. Kesalahan seorang terdakwa tidak ditentukan oleh maksud perbuatan seperti yang dinyatakannya, tetapi lebih kepada penilaian normatif atas perbuatannya itu sendiri. Fakta bahwa pak Ahok bukan pemeluk Agama Islam sehingga tidak cukup sensitif bagaimaana umat Islam memandang Al Quran yang didalamnya terdapat Al Maidah 51, fakta bahwa kata-kata yang diucapkannya dalam suasana kendiasan yang tidak ada hubungannya dengan kontestasi pilkada, dan fakta bahwa boleh jadi hal itu bukan kali pertama dilakukannya, menjadi isyarat yang cukup tentang patut dicelanya perbuatan tersebut. Seharusnya tidak ada keraguan tentang kesalahan (schuld) yang bersangkutan dari peristiwa ini. Wallahualam. <br />
<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span> <br />
<div style="text-align: right;">
<br /></div>
Chairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6365766892797238288.post-74347757316377693612016-12-03T03:19:00.001+07:002016-12-03T03:19:22.520+07:00KETERANGAN AHLI Tentang Konstitusionalitas Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 36 huruf c, d, h, i, Pasal 41 ayat (1) dan (2), dan Pasal 44 ayat (4) dan (5) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945 <span style="font-family: sans-serif;">oleh: </span><br />
<span style="font-family: sans-serif;">Dr. Chairul Huda, SH., MH</span><br />
<span style="font-family: sans-serif;">(Ahli Hukum Pidana)</span><br />
<br />
<span style="font-family: sans-serif;"><br /></span>
<span style="font-family: sans-serif;">Yang Mulia Majelis Hakim Mahkmah Konstitusi RI;</span><br />
<span style="font-family: sans-serif;">Yang Terhormat Pemohon, Pemerintah dan DPR RI;</span><br />
<span style="font-family: sans-serif;">Yang Terhormat Pihat Terikait;</span><br />
<span style="font-family: sans-serif;">Yang Terhormat para ahli yang hadir; dan</span><br />
<span style="font-family: sans-serif;">Hadirin sekalian yang berbahagia.</span><br />
<span style="font-family: sans-serif;"><br /></span>
<span style="font-family: sans-serif;">Perkenankanlah saya dalam kapasitas sebagai Ahli Hukum Pidana/Hukum Acara Pidana, menyampaikan beberapa pemikiran terkait pengujian Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 36 huruf c, d, h, dan i, Pasal 41 ayat (1) dan (2), dan Pasal 44 ayat (4) dan (5) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945. Namun demikian, mengingat akan kompetensi yang saya miliki, maka saya membatasi diri hanya berpendapat terutama berkaitan dengan pengaturan kewenangan “penyelidikan” Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang menjadi isu utama pengujian (judicial review) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini.</span><br />
<span style="font-family: sans-serif;"><br /></span>
<span style="font-family: sans-serif;"><br /></span>
<span style="font-family: sans-serif;"><br /></span>
<span style="font-family: sans-serif;">Berbicara tentang “penyelidikan” dalam criminal justice system, tidak dapat dilepaskan dari konstruksi pengaturan KUHAP mengenai hal tersebut. Mengingat umumnya Hukum Acara Pidana di negara-negara lain, tidak memisahkan atau membedakan penyelidikan dan penyidikan. Demikian pula halnya dengan HIR sebagai acuan beracara pidana sebelum KUHAP, hanya mengenal istilah penyidikan (opsporing) dan tidak mengenal istilah dan tahap penyelidikan. Oleh karena itu, sekalipun diakui bahwa cukup banyak undang-undang yang “mengatur hukum acara sendiri”, yang sedikit banyak menyimpang dari KUHAP terkait penegakan hukum tindak pidana-tindak pidana tertentu, tetapi bagian besar dari criminal justice system yang didalamnya terdapat proses penyelidikan, harus mengacu pada KUHAP. Apalagi ketika suatu undang-undang menggunakan istilah “penyelidikan”, tetapi tidak mendefinisikan, menentukan tentang ruang lingkup kewenangan dan tata cara pelaksaaan wewenang penyelidikan, semisal UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka lex generalis-nya ada di dalam KUHAP yang tentunya dijadikan acuan.</span><br />
<span style="font-family: sans-serif;"><br /></span>
<span style="font-family: sans-serif;">Motivasi utama pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan adalah upaya untuk lebih memberikan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan dengannya diharapkan dapat dihindari penggunaan upaya paksa yang bersifat eksesif. Dengan pembedaan penyelidikan dan penyidikan, maka penggunaan upaya paksa oleh penyelidik hanya dapat dilakukan atas perintah penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP) atau dalam keadaan yang sangat mendesak (Pasal 102 ayat (2) KUHAP). Dalam keadaan normal, penyelidikan sama sekali belum dimungkinkan upaya paksa. Selain itu, secara historis penggunaan istilah penyelidikan dalam Hukum Indonesia pertama kali diintrodusir dalam UU 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Mengingat ancaman pidana yang sangat berat yang diancamkan terhadap tindak pidana subversi, dan tentunya stigma sosial bagi mereka yang dipersangkakan, didakwakan atau dinyatakan bersalah melakuka subversi, maka dari sejak semula UU Subversi menghendaki agar penggunaan upaya paksa dalam pemberantasan subversi dilakukan secara berhati-hati, terukur dan dalam keadaan yang benar-benar perlu. Semangat inilah yang diteruskan oleh KUHAP. Oleh karena itu, masalah pengaturan penyelidikan dalam undang-undang, bukan semata-mata sebagai persoalan yang berkaitan dengan koherensi dalam criminal justice system, tetapi juga menjadi bagian dari mandat yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak asasi manusia, melalui judicative control terhadap undang-undang dan pelaksanaannya. </span><br />
<span style="font-family: sans-serif;"><br /></span>
<span style="font-family: sans-serif;">Upaya paksa yang notabene merupakan pembatasan, pengurangan atau perampasan hak asasi manusia, pada hakekatnya merupakan kewenangan penyidik dalam tahap penyidikan. Penyalahgunaaan kewenangan ini dapat dipraperadilankan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 jo Pasal 95 ayat (2) KUHAP. Sementara itu, upaya paksa oleh penyelidik, hanya dapat dilakukan atas perintah penyidik, supaya juga bisa diji keabsahannya, atau setidak-tidaknya dalam keadaan yang sangat mendesak dan perlu. Penyelidik dalam tahap penyelidikan tidak dibekali kewenangan “asli” untuk melakukan upaya paksa. Namun demikian, baik upaya paksa yang dilakukan oleh penyelidik ataupun penyidik, pada dasarnya tidak boleh dilakukan, kecuali dimungkinkan oleh undang-undang, sebagai suatu pengaturan secara tertulis (lex scripta), tegas (lex stricta) dan jelas (lex certa). Hal ini merupakan ejawantah asas legalitas dalam Hukum Acara Pidana yang terkandung dalam Pasal 3 KUHAP. Tekanan pengaturan Hukum Acara Pidana ada pada proses (pengurangan hak individu) dan prosedur (perlindungan hak individu), yang kesemuanya dijalankan oleh aparatur peradilan pidana menyebabkan persyaratan pengaturannya jauh lebih “ketat”, sehingga pengaturannya harus dengan undang-undang, dan tidak dimungkinkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Dengan asas legalitas dalam Hukum Acara Pidana, maka upaya paksa dalam tahapan manapun dan segala aspek berkenaan dengan pelaksana, ruang lingkup, persyaratan, tata cara dan pengujiannya, hanya dapat diadakan dengan undang-undang (strafordering heft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien).</span><br />
<span style="font-family: sans-serif;"><br /></span>
<span style="font-family: sans-serif;">Konsep di atas, justru tampaknya kurang mendapat perhatian dalam ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 36 huruf c dan d undang-undang tersebut memberikan kewenangan penyelidikan kepada KPPU, tetapi tidak memberikan kepada komisi tersebut rincian wewenang dimaksud. Undang-undang tersebut tidak menentukan upaya paksa yang dapat dilakukannya oleh penyelidik atas perintah penyidik, atau upaya paksa yang dapat dilakukan penyelidik sendiri dalam keadaan mendesak dan perlu, dalam pelaksanaan kewenangannya tersebut. Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menentukan bahwa pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa “wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan” dan “dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan”, sesungguhnya dapat dipandang sebagai upaya paksa. Dalam hal ini sekalipun ketentuan tersebut merupakan pengaturan kewenangan penyelidikan KPPU yang bersifat “memaksa”, tetapi tidak dipersyaratkan bahwa hal itu dapat dilakukan atas perintah penyidik. Artinya, upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan kewenangan “asli” penyelidik, yang sebenarnya menjadi kewenangan penyidik untuk kepentingan pro justicia dalam tahap penyidikan. </span><br />
<span style="font-family: sans-serif;"><br /></span>
<span style="font-family: sans-serif;">Keberatan-keberatan tentunya dapat diajukan terhadap hal di atas, baik karena pada hakekatnya ketentuan yang berisi upaya paksa tersebut seyogianya hanya dapat dilakukan oleh penyidik dalam tahap penyidikan, atau kalaupun hal itu menjadi kewenangan penyelidik dalam tahap penyelidikan maka seharusya hal itu hanya dapat dilakukan atas perintah penyidik. Selain itu, penyalahgunaan kewenangan berkaitan hal tersebut kemudian menjadi tidak dapat diuji keabsahannya dalam sidang praperadilan. Berbeda sekali apabila hal itu menjadi kewenangan penyidik, atau setidak-tidaknya sebagai upaya paksa yang dilakukan penyelidik dalam tahap penyelidikan yang dilakukan atas perintah penyidik. Sebagai bandingannya adalah Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP yang menentukan kewenangan penyelidik atas perintah penyidik melakukan penangkapan, melarang orang meninggalkan tempat, pemeriksaan dan penyitaan surat, ataupun membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Kesemua hal itu masih mungkin dipraperadilankan. Kewenangan KPPU sebagai penyelidik menggunakan Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat justru dapat dipandang sebagai kewenangan-kewenangan atau setidak-tidaknya wewenang yang absurd. </span><br />
<span style="font-family: sans-serif;"><br /></span>
<span style="font-family: sans-serif;">Kealpaan pembentuk undang-undang UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur upaya paksa oleh penyelidik tanpa persyaratan bahwa hal itu hanya dapat dilakukan atas perintah penyidik, merupakan pengaturan tersebut bersifat over reacting, dimana dalam prakteknya upaya-upaya paksa dapat dilakukan secara eksesif, dan tetunya non accountability. Hal ini menyebabkan hak asasi manusia yang menjadi sasaran norma (addressaat norm) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berada dalam keadaan yang sangat “terancam”. Dengan demikian, tidak hanya seperti yang dinyatakan Pemohon, bahwa pengaturan penyelidikan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat seharusnya dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan asas lex sine scriptis, tetapi justru pengaturan oleh pembentuk undang-undang yang demikian itu sama sekali tidak mencerminkan pengujudkan cita-cita negara hukum. Tidak mengherankan jika KPPU dalam upaya membuat kewenangan penyelidikan tersebut efektif, membuat pengaturan sendiri dibawah level undang-undang. Bayangkan hak asasi manusia seseorang dibatasi, dikurangi, atau bahkan dirampas oleh KPPU dengan melakukan upaya paksa ketika melakukan penyelidikan, tanpa dapat diuji keabsahannya, karena semata-mata merupakan kewenangan penyelidik (tanpa atas perintah penyidik), dan rinciannya didasarkan pada ketentuan dibawah undang-undang. Tentunya pemberian kewenangan penyelidikan kepada KPPU dan pelaksanaanya yang demikian itu, dengan kasat mata telah dilakukan pembentuk undang-undang dengan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.</span><br />
<span style="font-family: sans-serif;"><br /></span>
<span style="font-family: sans-serif;">Selanjutnya dapat saya jelaskan, bahwa pengaturan KUHAP mengenai kewenangan “penyelidikan” berada di bab tentang “penyidikan” (bab XIV KUHAP). Sedangkan Pasal 1 angka 5 KUHAP menentukan bahwa “penyelidikan” adalah “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Penyelidikan (inquiry) oleh karenanya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kewenangan penyidikan (investigation). Mengingat bagian terpenting dari penyelidikan, bukan semata-mata “mencari dan menemukan suatu peristiwa” yang bagi pelapor/pengadu/penyelidik sendiri “diduga sebagai tindak pidana”, tetapi lebih jauh lagi “menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan” atas adanya peristiwa tersebut. Apakah peristiwa dimaksud merupakan suatu tindak pidana atau bukan, ataupun apakah ada buktinya atau tidak sebagai tindak pidana, serta siapakah yang dapat ditetapkan sebagai tersangka atas hal itu, semuanya ditentukan dalam tahap penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP. </span><br />
<span style="font-family: sans-serif;"><br /></span>
<span style="font-family: sans-serif;">Dalam konstruksi KUHAP di atas, penyelidikan merupakan bagian (apart of) dari penyidikan, sehingga boleh jadi jika suatu undang-undang telah mengatur tentang penyidikan maka pada hakekatnya telah pula mengatur tentang penyelidikan, karena penyelidikan adakan bagian dari penyidikan. Namun demikian, tidak pada tempatnya jika dalam Hukum Acara Pidana yang ditentukan dalam undang-undang di luar KUHAP, pembentuk undang-undang hanya mengatur tentang penyelidikan, tetapi tidak mengatur bagian utamanya, yaitu ketentuan tentang penyidikan. Sementara itu, Pasal 36 huruf c, d, h, dan i dan Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur kewenangan penyelidikan oleh KPPU, tetapi tidak memberikan kepada komisi tersebut kewenangan penyidikan. Penyidikannya menurut Pasal 44 ayat (4) dan (5) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, “dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, yaitu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 jo Pasal 106 s/d Pasal 136 KUHAP. Dengan demikian, penyidikan tindak pidana dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP (Penyidik Polri), karena UU tersebut sama sekali tidak membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP dan karenanya tidak mengatur kewenangannya sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. </span><br />
<span style="font-family: sans-serif;"><br /></span>
<span style="font-family: sans-serif;">Konstruksi pengaturan penyelidikan tanpa pengaturan penyidikan yang dilakukan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, merupakan pengaturan yang tidak lengkap (incomplete), yang tidak sejalan dengan asas kepastian hukum (legal certainty), proses hukum yang adil dan penerapan prosedur yang tidak memihak (due process and fair procedure), serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Apalagi dalam pasal-pasal tersebut kewenangan “penyelidikan” KPPU selalu dialternatif-kumulatifkan (dan atau) dengan “pemeriksaan” administrasi yang juga merupakan wewenang lembaga tersebut. Pembentuk undang-undang tidak melakukan diferensiasi dengan memadai antara kewenangan dalam domain Hukum (Acara) Pidana dan kewenangan dalam domain Hukum Administrasi. Akibatnya penyelahgunaan dengan “mempertukarkan” atau “mencampuradukkan” kedua kewenangan yang masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda tersebut sangat mungkin dilakukan oleh KPPU. Bukan tidak mungkin, pengaturan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut menjadi “lapak” memperdagangkan pengaruh (trading in infuence) bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, menjadi tugas Mahkamah Konstitusi menghentikan “praktek tidak sehat atau curang” yang mungkin dilakukan KPPU dengan “mempertukarkan” atau “mencampuradukkan” kewenangan penyelidikan dan pemeriksaan tersebut.</span><br />
<span style="font-family: sans-serif;"><br /></span>
<span style="font-family: sans-serif;">Terakhir dapat saya kemukakan, dalam KUHAP pengaturan mengenai pejabat “penyelidik” (Pasal 4 dan 5 KUHAP) dan pengaturan tentang pejabat “penyidik” (Psal 6 s/d 12 KUHAP berada pada Bagian Kesatu tentang Penyelidik dan Penyidik, dalam bab IV KUHAP tentang “Penyidik dan Penuntut Umum”. Hal ini menunjukkan bahwa penyelidik sepenuhnya subordinat dari penyidik. Hubungan penyidik dan penyelidik adalah hubungan atasan-bawahan (superior-inferior), sehingga meraka berada dalam susunan hirartkis, dimana pelaksanaan tugas dan kewenangan penyelidikan sepenuhnya dipertanggungjawabkan penyelidik kepada penyidik. Dalam rangka menjamin keterpaduan dalam pelaksanaan kewenangan penyelidik dan penyidik, kewenangan penyelidikan dan penyidikan seharusnya diberikan pada instansi yang sama. Ketentuan KUHAP tentang pejabat “penyelidik” dan pejabat “penyidik” di atas adalah pengaturan dalam institusi Polri sebagai general investigator. </span><br />
<span style="font-family: sans-serif;"><br /></span>
<span style="font-family: sans-serif;">Berbeda halnya dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, justru penyelidik dan penyidik merupakan pejabat dari instansi yang berbeda. Penyelidik tindak pidana dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah KPPU, sedangkan penyidiknya dalah Penyidik Polri. Sementara undang-undang tersebut tidak menentukan atau tidak mendelegasikan kepada peraturan perundangan yang lebih rendah tentang syarat pendidikan/pelatihan, kepangkatan, maupun kompetensi penyelidik KPPU. Oleh karena itu, hubungan hirarkhis yang seyogianya terbangun, sama sekali tidak diintrodusir dalam undang-undang tersebut </span><br />
<span style="font-family: sans-serif;"><br /></span>
<span style="font-family: sans-serif;">UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat justru “merusak” hubungan tata kerja antara penyidik dan penyelidik. Pasal 44 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat justru mengandung isyarat direktif dari penyelidik kepada penyidik. Dalam hal ini KPPU yang berwenang memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) menyerahkan “(ke)putusan” administrasi yang telah diambilnya kepada penyidik “untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dalam hal pelaku usaha tidak melaksanakannya dalam tenggang waktu (tiga puluh) hari sejak keputusan tersebt diberitahukan. Mengingat KPPU juga mempunyai kewenangan sebagai penyelidik, maka penyerahan (ke)putusan KPPU untuk dilakukan penyidikan oleh Penyidik Polri dapat dipandang sebagai “perintah” dan bersifat “imperatif”. Dalam hal ini Penyidik Polri bukan “dapat” melakukan penyidikan sesuai KUHAP, tetapi karena penyerahan keputusan tersebut “untuk dilakukan penyidikan” menyebabkan seolah-olah hal itu merupakan direktif penyelidik terhadap penyidik, yang “harus” dilakukan, sehingga mendudukan Penyidik Polri justru secara hirarkhi seperti “dibawah” penyelidik/KPPU. </span><br />
<span style="font-family: sans-serif;"><br /></span>
<span style="font-family: sans-serif;">Ketentuan direktif juga terlihat dari Pasal 44 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menentukan: “Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan”. Dengan undang-undang ini, Keputusan KPPU mau tidak mau harus dipandang oleh Penyidik Polri sebagai “bukti permulaan yang cukup”. Dalam KUHAP istilah “bukti permulaan” digunakan untuk penetapan tersangka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, dan istilah “bukti permulaan yang cukup” digunakan untuk melakukan penangkapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP. Kedua hal tersebut merupakan domain kewenangan penyidik, dan bukan penyelidik, sehingga adanya ketentuan tersebut telah menyebabkan penyidik kehilangan “independensinya”. Padahal pelaksanaan kewenangan penyelidik dan penyidik, merupakan bagian dari criminal justice system, yang dalam arti luas merupakan ejawantah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (1) jo ayat (2) UUD NRI tahun 1945.</span><br />
<span style="font-family: sans-serif;"><br /></span>
<span style="font-family: sans-serif;">Keseluruhan uraian di atas, menurut pendapat saya sebagai Ahli Hukum Pidana, cukup menjadi alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, terkait konstitusionalitas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 36 huruf c, d, h, dan i, Pasal 41 ayat (1) dan (2), dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), yang menjadi wilayah keahlian saya sebagai Ahli Hukum Pidana. Memang ketika apa yang dialami Pemohon (principal) belum mengemuka, setelah lebih dari 17 tahun undang-undang ini berlaku, tidak dirasakan adanya pelanggaraan hak-hak konstitusional yang bersangkutan, karena penormaan dan penerapan pelaksanaaan kewenangan penyelidikan oleh KPPU berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut. Namun dilihat dari masa pembentukannya, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memang tergolong panic regulation, ketika pemerintah transisional pada waktu itu berusaha membuktikan kepada publik bahwa tuntutan reformasi hukum telah dipenuhi. Akan tetapi bukan tidak mungkin justru kebijakan legislasi itu disusupi kepentingan ekonomi negara lain, yang pada gilirannya mengabaikan hak asasi manusia bagi pelaku usaha bangsa Indonesia sendiri. Wallahu’alam.</span><br />
<div>
<br /></div>
Chairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6365766892797238288.post-18748420387253144842016-10-26T21:58:00.003+07:002016-10-26T22:04:43.945+07:00PEMBATASAN/STANDARISASI PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI TERPIDANA KEJAHATAN SERIUS<!--[if gte mso 9]><xml>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:AllowPNG/>
</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]--><br />
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:TrackFormatting/>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:DontVertAlignCellWithSp/>
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
<w:DontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>
<w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="--"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
</style>
<![endif]-->
<br />
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></b></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwTkB7oUTNgyoNK2fRkieIlAJnOpcQrhHnHP5ZOxga8KV-KMKWmXNKP5Ckplu3JNxUc44bM-dKix9a1Osgj_rKwqRTDd6uoil76dPLZGto82dcF5QKfr1FZhLahpkshQ8DKXBRH0MriEY/s1600/_MG_4970.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="133" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwTkB7oUTNgyoNK2fRkieIlAJnOpcQrhHnHP5ZOxga8KV-KMKWmXNKP5Ckplu3JNxUc44bM-dKix9a1Osgj_rKwqRTDd6uoil76dPLZGto82dcF5QKfr1FZhLahpkshQ8DKXBRH0MriEY/s200/_MG_4970.jpg" width="200" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ee;"><u>Dr. Chairul Huda, SH. MH.</u></span></td></tr>
</tbody></table>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Oleh:
Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6365766892797238288#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">[1]</span></span></span></span></a></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pengantar</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></b><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Tema dari
Seminar Internasional yang diprakarsai Pemerintah Republik Indonesia
(Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia) dan
Pemerintah Kerajaan Belanda (Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta) ini
adalah <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“Pelaksanaan Hukuman Mati bagi
Terpidana Kejahatan Serius dalam Perspektif HAM”</b>, dalam hal mana saya
diminta untuk membahas sub tema tentang<b style="mso-bidi-font-weight: normal;">
“Pembatasan/Standardisasi Penerapan Hukuman Mati bagi Terpidana Kejahatan
Serius”</b>. Dalam hal ini, pada temanya Panitia menggunakan istilah <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“pelaksanaan”</b>, yang maknanya tertuju
pada <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“eksekusi”</b> pidana mati, tetapi
pada sub tema yang menjadi porsi pembicaraan saya, panitia menggunakan istilah <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“penerapan”</b>, yang berkonotasi pada<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“penjatuhan”</b>
pidana bagi terdakwa oleh hakim. Masalah pada tema seminar merupakan wilayah <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">executive
policy</i></b>, sedangkan dalam sub temanya merupakan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">domain <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">judicative policy</b></i>.
Pada dasarnya kedua masalah ini memiliki problematik yang berbeda dalam Sistem
Hukum Indonesia.</span></div>
<a name='more'></a><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Selain
itu, dalam sub tema yang menjadi tugas saya, Panitia menggunakan istilah <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“pembatasan/standardisasi”</b>, yang seolah-olah
dimaksudkan untuk mencari dasar-dasar yang membatasi penjatuhan atau
pelaksanaan pidana mati atau setidak-tidaknya dimaksudkan untuk menemukan
standard penjatuhan atau pelaksanaan pidana mati. Dalam pandangan saya <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“pembatasan”</b> hanya mudah dilakukan
dalam tataran <i style="mso-bidi-font-style: normal;">legislatif policy</i>,
ketika pembentuk undang-undang melaksanakan tugasnya menetapkan suatu perbuatan
dengan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“ancaman”</b> pidana mati.
Demikian juga <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“standardisasi”</b>, menurut
saya lazimnya digunakan sebagai instrumen yang seyogyanya dipedomani oleh hakim
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">(guidelines
sentencing)</i></b><i style="mso-bidi-font-style: normal;">, </i>ketika akan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“menjatuhkan”</b> pidana mati bagi
terdakwa. Tentu kedua <i style="mso-bidi-font-style: normal;">issue</i> di atas tidak
relevan untuk dibahas disini, mengingat persoalan pelaksanaan dan/atau
penerapan pidana mati disini dilakukan terhadap <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“terpidana”</b>.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Sementara agak
sukar menemukan “pembatasan/standardisasi” bagi “pelaksanaan” atau “eksekusi” (penerapan?)
pidana mati oleh pemerintah (Jaksa) terhadap terpidana. Mengingat pada dasarnya
pelaksanaan pidana mati tidak lain dan tidak lebih daripada apa yang dinyatakan
didalam amar putusan tentang hal itu, dan tidak dapat diubah kecuali dengan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“keputusan<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>politik”</b> yang menjadi hak prerogatif Presiden (grasi, amnesti atau
abolisi). </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sementara itu, jika pembahasan
seminar ini fokus pada <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>persoalan
pelaksanaan eksekusi mati, maka penggunaan istilah <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“kejahatan serius”</b> di ujung tema dan sub tema, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>menurut saya<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>hal ini sama sekali tidak lagi penting. Kejahatan serius terutama
diartikan sebagai tindak pidana yang diancam pidana penjara empat tahun atau
lebih, sebagaimana </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">ditentukan
dalam Pasal 2 huruf b <i style="mso-bidi-font-style: normal;">United Nations
Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)</i> yang telah
diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Pengesahan<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> “United Nations Convention
Against Transnational Organized Crime” </i>(Konvensi PBB menentang Kejahatan
Transnasional Terorganisasi) </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">atau seperti pendapat sebagian
orang yang mengartikan kejahatan serius sebagai tindak pidana yang pelakunya
dapat ditahan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">(arrested crime)</i></b><i style="mso-bidi-font-style: normal;">, </i>sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, sehingga hal ini sebenarnya tidak
bersangkut paut dengan eksekusi pidana. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Istilah kejahatan
serius <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(serious crime),</i> ataukah <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“kejahatan sangat serius”</b> <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(most serious crime), </i>seperti yang
dimaksudkan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP), tidak lagi
relevan dikaitkan dengan <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>pembatasan/standardisasi pelaksanaan pidana
mati. Dalam hal ini<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>ketika pidana mati telah
dijatuhkan oleh hakim dalam kejadian konkrit, maka sudah barang tentu hal itu
merupakan kejahatan serius atau kejahatan sangat serius. Persoalan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Serious crime</i> ataukah <i style="mso-bidi-font-style: normal;">most serious crime </i>keduanya hanya penting
dalam tataran <i style="mso-bidi-font-style: normal;">legislatif policy</i>, dan
bukan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">judicative policy</i> apalagi<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> executive policy</i>.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Berdasarkan uraian di
atas, tampaknya pelurusan-pelurusan harus terlebih dahulu dilakukan, supaya
jalannya pembahasan seperti yang diharapkan. Tentunya hal ini juga dimaksudkan
supaya para pembicara, terutama saya, dan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">audience</i>,
berada pada frekuensi yang sama.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Kekeliruan
perabaan saya terhadap ruang lingkup seminar ini sepatutnya dimaafkan.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Problematika
HAM dalam Pengancaman Pidana Mati</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></b><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Ketika
Indonesia masih mempertahankan pidana mati dalam sistem hukumnya, maka tidak
ada satu negara atau pihak manapun yang boleh ikut campur soal itu. Demikian
pula halnya dengan Pemerintah Kerajaan Belanda, saya kira ikut memprakarsai dan
mendukung seminar ini juga bukan dalam rangka mencampuri urusan dalam negeri
Indonesia. Mempertahankan pidana mati dalam sistem hukum nasional adalah “pilihan”
Bangsa Indonesia, dan seyogyanya semua negara atau pihak lain menghormati hal
itu. Tidak pula dengan Indonesia meratifikasi KIHSP seolah-olah timbul
kewajiban Indonesia untuk melakukan abolisionisasi terhadap pidana mati,
mengingat Kovenan masih “mentolelir” pengancaman dan penjatuhannya sepanjang
tertuju pada <i style="mso-bidi-font-style: normal;">most serious crime. </i>Dengan
kata lain, terkait <i style="mso-bidi-font-style: normal;">legislative policy </i>mestinya
tidak ada perdebatan terkait <i style="mso-bidi-font-style: normal;">issue</i>
HAM dalam menggunakan pidana mati untuk mengancam kejahatan dimaksud. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Dalam Hukum Pidana Indonesia,
pengancaman pidana mati dapat ditemukan dalam rumusan-rumusan tindak pidana
sebagai berikut:</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam KUHP, meliputi
perbuatan-perbuatan sebagai berikut:</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .75in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">a.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Makar</span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> dengan maksud membunuh <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Presiden dan Wakil Presiden</b>, merampas kemerdekaannya atau
membuatnya tidak dapat memerintah<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(Pasal
104 KUHP);</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .75in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">b.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pengkhianatan</span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> dengan mengadakan hubungan
dengan negara asing untuk bermusuhan atau berperang apabila permusuhan atau
perang itu jadi dilakukan (Pasal 111 ayat (2) KUHP);</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .75in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">c.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pengkhianatan </span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">pada waktu perang, </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">menyebabkan atau
memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi dikalangan
Angkatan Perang</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(Pasal 124 ayat (3) KUHP);</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .75in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">d.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Makar</span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> terhadap raja atau <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">kepala negara-negara sahabat</b> yang direncanakan dan berakibat maut</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> (</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pasal 140 ayat (3) KUHP);</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .75in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">e.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pembunuhan yang direncanakan</span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> lebih dahulu (Pasal 340
KUHP);</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .75in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">f.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pencurian dengan kekerasan</span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> yang mengakibatkan orang
lain <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">luka berat atau mati</b> (Pasal 365
ayat (4) KUHP);</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .75in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">g.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pemerasan dengan kekerasan</span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> yang berakibat orang lain <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">luka berat atau mati</b> (Pasal 368 ayat
(2) KUHP);</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .75in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">h.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Perompakan</span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> di laut, pesisir atau
sungai yang mengakibatkan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">kematian orang</b>
di kapal yang dirompak, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(Pasal 444
KUHP);</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .75in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">i.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pembajakan</span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> pesawat yang dilakukan dua
orang atau lebih, dengan direncanakan lebih dulu, dilakukan untuk merampas
kemerdekaan orang dan mengakibatkan </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">matinya seseorang</span></b><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> atau <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">kerusakan</b> atau <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">hancurnya pesawat udara</b> (Pasal 479k
ayat (2) KUHP;</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .75in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">j.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Perbuatan kekerasan</span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> terhadap seseorang <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">di pesawat udara dalam penerbangan</b> atau
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;">merusak pesawat dalam dinas</b> yang </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>mengakibatkan<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> matinya seseorang atau kerusakan atau hancurnya pesawat</b> udara itu</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> (Pasal 479o ayat (2) KUHP;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </b>Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api), yaitu
perbuatan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">memasukan ke atau mengeluarkan
dari Indonesia, memproduksi, mendistribusikan, memiliki, mempergunakan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></b></span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">senjata api, amunisi atau sesuatu bahan
peledak</b></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> </span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">(Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api);</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">3.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </b>Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu perbuatan<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau
menyalurkan, memperjualbelikan, mempergunakan untuk orang lain yang mengakibatkan
kematian Narkotika Golongan I<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dan II</b>
yang<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>beratnya melebihi 5 (lima) gram,
atau penganjurannya <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></b>(Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2),
Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2),
dan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">4.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam Undang-Udang No. 31 Tahun 1999, yaitu
perbuatan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>korupsi </b>dengan memperkaya diri sendiri, orang
lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan
atau perekonomian negara<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></b>yang<b style="mso-bidi-font-weight: normal;">
</b></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dilakukan
dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.
31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi)</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">5.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam Undang-Undang No. 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM , yaitu perbuatan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Genosida </b>dan<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> kejahatan
terhadap kemanusiaan </b><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(Pasal 8, 9, 36,
37, 41, dan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM);</span></div>
<div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .5in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">6.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-bidi-font-family: Arial;">Dalam </span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-bidi-font-family: Arial;">Undang-Undang No. 35
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, yaitu perbuatan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">menempatkan,
membiarkan, melibatkan anak dalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika </b>(Pasal
8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) </span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">7.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam </span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme,
yaitu <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">menebarkan teror</b> (Pasal 6, 8,
9, 10, 14, dan 16 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme);</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Berdasarkan uraian di atas, dalam stadia
perundang-undangan pidana Indonesia, tampak jelas bahwa <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">pidana mati diancamkan terhadap <i style="mso-bidi-font-style: normal;">most
serious crime</i></b>, yang terutama hal ini tertuju terhadap perbuatan yang <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">mengakibatkan matinya orang lain</b> atau
setidak-tidaknya<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> membahayakan
keselamatan jiwa orang lain</b>. Perbuatan-perbuatan tersebut mengancam hak
dasar manusia, yang paling dilindungi oleh piagam hak asasi manusia manapun,
dan sebagai hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan bagaimanapun <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(non derogable rights</i>) Konstitusi.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Hanya tindak pidana korupsi yang dilakukan
dalam keadaan tertentu, yang relatif tidak terlalu berhubungan dengan kematian
orang.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Apabila
dicermati, sebagian delik yang diancam dengan pidana mati merupakan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">peninggalan pemerintahan Kolonial Belanda</b>
(makar, penghianatan, pencurian dan pengancaman dengan kekerasan yang mengakibatkan
kematian, perompakan yang mengakibatkan kematian) <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>sebagian lagi merupakan tindak pidana-tindak
pidana yang diadakan sebagai <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">respons
bangsa Indonesia terhadap konvensi-konvensi internasional</b> (pembajakan
pesawat, korupsi, terorisme, pelanggaran HAM berat). Jadi tidak ada sama sekali
delik yang diancam dengan pidana mati yang merupakan buatan asli bangsa Indonesia.
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">L<i>egal
policy</i> bangsa Indonesia sebenarnya hanya <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>“melanjutkan”</b> atas
perundang-undangan peninggalan kolonial yang mengancamkan pidana mati terhadap
tindak pidana tertentu. Sekalipun Kerajaan Belanda telah menghapuskan pidana
mati sejak 1870 (kecuali terhadap tindak pidana dalam keadaan perang dan
didalam lingkungan angkatan bersenjata), tetapi pemerintahan kolonial Belanda
tetap memberlakukan pidana mati di Indonesia (baca: nusantara) pada masa
kolonial. Kebijakan hukum yang demikian itu, menyebabkan ketika Indonesia
menyatakan kemerdekaan Tahun 1945, pidana mati masih menjadi bagian dari Hukum
Pidana Indonesia hingga sekarang ini. Jadi sebenarnya kalau Indonesia sekarang
dengan pidana matinya dipandang melanggar HAM, maka hal itu bermula dari ulah
bangsa Belanda yang secara tidak adil membawa dan menerapkan pidana mati di
Indonesia, sementara di negaranya sendiri telah menghapuskannya. Perkenalan
bangsa Indonesia dengan pidana mati semata-mata atas “jasa” bangsa Barat
(Belanda), yang sekarang mengejar-ngejar kita dengan berbagai <i style="mso-bidi-font-style: normal;">issue</i> HAM (termasuk dengan seminar ini?).</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sementara
itu, tetap <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“dipertahankannya”</b> pengancaman
pidana mati di Indonesia dilatarbelakangi oleh faktor-faktor objektif dan
subjektif tertentu yang mempengaruhi <i>social policy</i> berkenaan dengan hal
ini.</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Salah satu <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">kondisi
objektif </b>bangsa Indonesia yang mempengaruhi <i>social policy </i>mengenai
pidana di Indonesia adalah perlunya “sanksi yang berat” terhadap beberapa
tindak pidana tertentu karena telah merebak pada tingkat yang <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">sangat membahayakan keselamatan bangsa</b>,
seperti: korupsi, <i>illegal traffic</i> terhadap <i><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></i>narkotika dan psikotropika dan terorisme”.
Belum lagi beberapa kondisi objektif bangsa Indonesia lainnya, seperti ancaman
disintegrasi dan masih cukup tingginya angka kejahatan terhadap nyawa dan
kejahatan dengan kekerasan lainnya, menyebabkan kejahatan seperti makar,
pemberontakan bersenjata dan pembunuhan berencana dipandang (masih) perlu untuk
diancam dengan pidana mati.</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sementara
itu<i>, social policy</i> yang <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">secara
subyektif</b> ikut mempengaruhi penggunaan pidana mati adalah kenyataan bahwa<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>mayoritas bangsa Indonesia yang <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">beragama Islam </b>yang menyebabkan
resistensi terhadap pidana mati sangat kecil, sehingga mendorong legislator
untuk mempertahankan dan menggunakan pidana mati dalam mengendalikan suatu
perbuatan. Berbagai survey yang dilakukan menunjukkan bahwa penolakan pidana
mati dibawah 20% dari umumnya mereka yang<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>mendukung hal itu.</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">
<span lang="EN-ID"></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pengancaman
pidana mati dalam undang-undang terhadap delik-delik tertentu sama sekali tidak
relevan apabila dikaitkan dengan isu HAM. Memang benar penolakan pidana mati
umumnya dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa jenis pidana ini:</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .25in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l4 level1 lfo3; tab-stops: list .25in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">•<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><i><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Inhuman;</span></i><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .25in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l4 level1 lfo3; tab-stops: list .25in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">•<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><i><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Conflict with human
dignity;</span></i><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .25in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l4 level1 lfo3; tab-stops: list .25in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">•<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><i><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">No positive effect on
preventing crime;</span></i><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .25in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l4 level1 lfo3; tab-stops: list .25in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">•<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><i><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">No positive effect on
safety of society;</span></i><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Namun demikian, kesemua
alasan itu juga dapat terjadi terhadap setiap bentuk pidana yang lain, termasuk
penjara ataupun denda. Argumentasi di atas, seharusnya dipandang gugur dengan
sendirinya mengingat hal yang sama juga didapati pada jenis pidana manapun.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sebenarnya
jika Hukum Pidana ditempatkan sebagai<i> symbol of sovereignty</i>, maka
tekanan, kritik, pertanyaan dari banyak kalangan dalam dan luar negeri,
negara-negara yang warga negaranya ikut dieksekusi ataupun dari lembaga-lembaga
internasional, termasuk Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa, dapat dengan mudah
diabaikan. Meminjam kata-kata Sultan Brunei ketika memberlakukan syariah Islam <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(qisosh)</i> yang ditentang banyak negara
karena dipandang kejam dan tidak menghormati hak asasi manusia, yang jika
diletakkan dalam konteks Indonesia, bahwa “orang-orang di luar Indonesia harus
menghormati kami dengan cara yang sama<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>seperti kami menghormati mereka” memandang persoalan kebebasan, hak
asasi manusia,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>termasuk tempat pidana
mati dalam Hukum Nasional.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Terlebih-lebih
lagi masalah pengancaman Pidana Mati di Indonesia harus dipandang sudah
selesai, dengan ditolaknya berbagai permohonan uji materiel terhadap
undang-undang yang didalamnya mencantumkan pidana mati oleh Mahkamah
Konstitusi, sekalipun tidak dapat dipungkiri masih terdapat sejumlah persoalan
yang sebenarnya masih relevan dipersoalkan dan diperbandingkan dengan negara
lain.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Bangsa
Indonesia sejak kemerdekaan memang meningkatkan (menambah) jumlah penggunaan
pidana mati dalam perundang-undangannya, tetapi jika diperhatikan di era
Indonesia moderen, pada sisi lain telah memiliki Undang-Undang Hak Asasi
Manusia dan telah melakukan Amandemen Konstitusi sehingga mencantumkan
pasal-pasal Hak Asasi Manusia. Penambahan beberapa tindak pidana yang
diancamkan dengan pidana mati tidak lain sebagai refleksi atas kebutuhan
respons yang keras atas bentuk-bentuk kejahatan tertentu, yang tidak sama
bahayanya jika hal itu terjadi di negara-negara lain.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .25in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Problematika
HAM dalam Penerapan Pidana Mati</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; tab-stops: list .5in; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Mencermati penjatuhan pidana mati di
Indonesia <i>(penal policy) </i>terhadap beberapa tindak pidana yang terdapat
dalam perundang-undangan kolonial, bila dikaitkan dengan masalah HAM,
sebenarnya bangsa Indonesia telah cukup banyak melakukan penyesuaian diri. Misalnya,
terhadap tindak pidana<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> makar</b>, pidana
mati cenderung telah dihapuskan secara <i>de facto</i>. Mengingat tidak
terdapat tindak pidana makar yang terjadi yang termasuk makar yang diancam
pidana mati. Tindak pidana ini masih cukup banyak terjadi di Papua, Papua
Barat, dan Aceh, seperti yang dilakukan FORKORUS YOBOISEMBUT, SELPIUS BOBII,
AUGUST MAKRAWEN SANANAY KRAAR, DOMINIKUS SORABUT, dan EDISON KLADUS WAROMI yang
mendeklarasikan Negara Federal Papua Barat atau kasus pemberontakan bersenjata
Colonel ISAK KALAIBIN sebagai Panglima Komando Daerah Militer II Sorong Raja
Ampat, yang merupakan tindakan separatisme dan karenanya tidak berujung
penjatuhan pidana mati. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Seperti halnya juga
pengadilan yang tidak menjatuhkan pidana mati terhadap<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>XANANA GUSMAO, yang juga didakwa makar ketika
Timor Timur masih menjadi bagian wilayah Republik Indonesia. Bahkan terhadap
PANJI GUMILANG yang nyata-nyata mendirikan NII KW9 sama sekali tidak diterapkan
pasal-pasal makar yang diancam dengan pidana mati. Dengan demikian, persoalan
penjatuhan pidana mati terhadap perbuatan makar, hanya terjadi di masa lalu dan
tidak terjadi pada Indonesia masa kini.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; tab-stops: list .5in; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Sebaliknya memang pada sisi lain harus
diakui adanya peningkatan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i>illegal traffic of drugs </i></b>(misalnya
<i>Duo Bali Nine</i> MYURAN SUKUMARAN dan ANDREW CHAN), RAHEEM AGBAJE SALAMI,
SYLVESTER OBIEKWE NWOLISE dan OKWUDILI OYATANZE, MARTIN ANDERSON, RODRIGO
GALARTE dan FREDDY BUDIMAN), <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">terorisme</b>
(misalnya AMROZI, IMAM SAMUDRA,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dkk),
dan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">kejahatan terhadap kemanusiaan</b> (misalnya
FABIANUS TIBO dkk), atau <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">pembunuhan
berencana</b> (misalnya SURYADI SWABUANA, JURIT bin ABDULLAH, IBRAHIM bin UJANG
atau UDIN BOTAK dan DEDI MURDANI yang baru-baru ini divonnis Mahkamah Agung). <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Kesemuanya itu, lebih kepada “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">respons</i> sementara” tentang betapa
mengkhawatirkannya kasus-kasus kejahatan tersebut. Menurut pendapat saya,
ketika kejahatan-kejahatan di atas dipandang tidak lagi “membahayakan”, boleh
jadi secara <i>de facto</i> terhadap kejahatan–kejahatan itu juga dilakukan
penghapusan pidana mati, sekalipun secara <i>de jure</i> tidak demikian.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; tab-stops: list .5in; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Meskipun demikian, harus diakui tetap
ada persoalan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">issue</i> HAM dihubungkan
dengan penerapan pidana mati dalam kasus-kasus konkrit, yang terutama lebih
tertuju pada persoalan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">disparitas
penjatuhan pidana</b><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>terhadap pelaku<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> most serious crime</i> yang masih kerap
terjadi. Baik terhadap tindak pidana yang sama ataupun terhadap tidak
pidana-tindak pidana yang berbeda. <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">Penerapan
pidana mati</span> dalam kasus-kasus konkrit disinyalir <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>masih belum memiliki acuan yang memungkinkan
hal itu dilakukan secara terukur dan <i>non disparity. </i>Khususnya belum
memolanya penghindaran penerapan pidana mati terhadap terdakwa yang memiliki faktor-faktor
yang meringankan, yang seyogyanya dapat menjadi alasan yang menyebabkan hakim
tidak menjatuhkan pidana mati<i>. </i></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; tab-stops: list .5in; text-align: justify;">
<i><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></i><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Selain itu,
disparitas juga <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>kerap terjadi dalam
kasus peredaran gelap narkotika. Jumlah barang bukti selalu dijadikan dalil/alasan
oleh lawyer untuk menunjukkan adanya disparitas, terutama dalam delik
penyertaan. Pidana mati dijatuhkan terhadap pemilik narkotika yang jumlahnya
lebih sedikit, sedangkan yang jumlahnya lebih banyak malah terhindar dari
vonnis mati. Lihatlah MERI UTAMI pemilik 1 kg Heroin divonnis mati, sementara
TOMY LIM dan APIP APRIANSYAH pemilik 25 Kg Sabu hanya divonnis 16 tahun
penjara.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; tab-stops: list .5in; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Kedepannya memang perlu diadakan
evaluasi yang komprehensif terhadap penjatuhan pidana mati ini. Terutama
tentang masih belum seragamnya penerapan hal ini jika dihadapkan pada adanya
“faktor-faktor yang meringankan” bagi terdakwa. Sebenarnya <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">setiapkali terdapat faktor yang meringankan</b>, maka <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">penjatuhan pidana mati seharusnya dihindari</b>.
Persoalannya adalah belum adanya satu pedoman nasional yang komprehensif
tentang apa yang termasuk ke dalam faktor yang meringankan, yang menjadi
pertimbangan akhir bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana mati.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; tab-stops: list .5in; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Lihatlah misalnya Pengadilan Negeri
Pangkajene No. 57/PID.B/2013/PN.PANGKAJENE, yang menjatuhkan pidana mati
terhadap MAARIF bin RUSDI karena pembunuhan berencana yang dilakukannya, yang
oleh Pengadilan Tinggi vonnis mati tersebut dibatalkan hanya karena hakim
banding melihat unsur perencanaan terbukti semata-mata sebagai pengakuan
Terdakwa, sehingga hal itu harus dipandang sebagai faktor yang meringankan
baginya. Satu peringanan saja menyebabkan penjatuhan pidana mati menjadi
terhalang. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; tab-stops: list .5in; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Selain itu, pidana mati seharusnya
juga <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">tidak dijatuhkan</b> ketika terdakwa
baru pertama kali melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">(first
offender)</i></b>. Pidana mati dijatuhkan terhadap mereka yang memang sudah
berkali-kali melakukan tindak pidana, dan telah pula dipidana atau menjalani
pidana dengan pidana yang lebih ringan dari pidana mati. Jadi memang tertuju
pada <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">recidief</i></b><i style="mso-bidi-font-style: normal;">, </i>sehingga menggambarkan pidana lain
semisal pidana penjara <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">tidak membuatnya
jera</b>. Pidana mati memang pantas dijatuhkan terhadap FREDDY BUDIMAN, setelah
sebelumnya pernah divonnis atas kejahatan yang sama dengan pidana penjara tahun
1997, tahun 2009, tahun 2011, yang kemudian divonnis mati tahun 2012 karena
selagi dirinya menjalani pidana penjara tetap mengedarkan narkotika.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; tab-stops: list .5in; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Pidana mati juga sebaiknya tidak
dijatuhkan terhadap <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">old offender</i></b>, yaitu mereka yang berusia lebih dari 80 tahun.
Prinsipnya hukum pidana tidak perlu mempercepat kematian orang ini, sekalipun
kejahatannya sangat berat. Tentunya hal ini masih juga dihindari ketika tindak
pidana terjadi karena yang bersangkutan menjadi korban dari tindak pidana yang
dilakukan oleh orang lain. Demikianlah misalnya MARY JENE FIESTA VELOSO yang
disebut-sebut menjadi kurir narkotika karena yang bersangkutan terjebak<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>pada jaringan perdagangan manusia di
Philipina.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; tab-stops: list .5in; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span><i><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></i><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; tab-stops: list .5in; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Problematika
HAM dalam Pelaksanaan Pidana Mati</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Persoalan HAM yang
terkait dalam pelaksanaan mati dalam kasus-kasus konkrit yang kerap menjadi
sorotan, yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi sementara terpidana adalah
adanya <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">perbedaan perlakuan</b><i style="mso-bidi-font-style: normal;"> (non equal process)</i> yang dialami
sebagian terpidana mati, ketika waktu pelaksanaan eksekusi tiba. Maksudnya,
kurun waktu pelaksanaan eksekusi yang kerapkali berbeda antara satu terpidana
dengan tepidana yang lain, yang boleh jadi menimbulkan ketidakpastian,
ketidakadilan, dan ketidaknyamanan. Lihatlah FABIANUS TIBO dkk, terpidana mati
Kerusuhan Poso dan AMROZI Cs, terpidana mati Bom Bali, dieksekusi dalam kurun
waktu yang cukup berbeda sejak putusan terhadap mereka berkekuatan hukum tetap,
meskipun pada masa yang kurang lebih sama.<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>Demikian pula, para pengedar narkotika dalam jumlah besar cukup banyak
yang tidak dijatuhi pidana mati, sementara mereka yang menguasai lebih sedikit
justru divonnis mati.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;">
</span>Kedepannya, seharusnya <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">eksekusi </b>pidana
mati dilaksanakan bagi mereka yang <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">putusan
pidana matinya lebih dulu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap</b>. Hal
ini guna menghindari kesan “pilih-pilih”, dalam pelaksanaan pidana mati itu.
Apa yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati tahap tiga di era
pemerintahan Jokowi-JK, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dimana dari 14
terpidana mati yang dipersiapkan, akhirnya hanya 4 terpidana yang dieksekusi,
yang mengesankan adanya “pilih-pilih” yang boleh jadi telah menim bulkan pelanggaran
HAM.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pelaksanaan (eksekusi) pidana mati sebaiknya tidak lagi dilaksanakan </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">terhadap
terpidana-terpidana tertentu, dengan alasan untuk menghindari pelanggaran HAM,
karena dipandang <i style="mso-bidi-font-style: normal;">double penalty </i>karena
selama ini menunggu eksekusi dilakukan dengan menjalani pidana penjara,
mengingat <i style="mso-bidi-font-style: normal;">notabene</i> terpidana mati
ditempatkan di lembaga pemasyarakatan seperti layaknya terpidana penjara. Untuk
sementara ada baiknya digunakan ukuran yang terdapat dalam <i style="mso-bidi-font-style: normal;">ius constituendum</i>, RUU KUHP, <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">dimana </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>kelemahan-kelemahan
dalam penjatuhan dan pelaksanaan pidana mati diatasi dengan memperkenalkan
“pidana mati bersyarat”.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pasal 89 ayat (1) RUU
KUHP menentukan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun,
jika:</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .25in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l6 level1 lfo4; tab-stops: list .25in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">a.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Reaksi masyarakat terhadap terpidana
tidak terlalu besar;</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .25in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l6 level1 lfo4; tab-stops: list .25in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">b.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Terpidana menunjukkan rasa menyesal
dan ada harapan untuk diperbaiki</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .25in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l6 level1 lfo4; tab-stops: list .25in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">c.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Kedudukan terpidana dalam penyertaan
tindak pidana tidak terlalu penting, dan;</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .25in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l6 level1 lfo4; tab-stops: list .25in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">d.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Ada alasan yang meringankan;</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sedangkan Pasal 89 ayat (2) RUU KUHP
menentukan jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menunjukkn sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah
menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun dengan
keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan
hak asasi manusia. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Berdasarkan ketentuan
ini, maka sebaiknya terpidana mati yang telah lewat sepuluh tahun dari
putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak lagi dieksekusi. Dengan grasi
pidananya dapat diubah menjadi seumur hidup atau pidana penjara selama 20
tahun. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Persoalan <b>pelaksanaan
pidana mati</b> kemudian harus dikaitkan dengan putusan <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Mahkamah Konsititusi No. 34/PUU-XI/2013 dan Putusan
Nomor: 107/PUU-XIII/2015, yang menyebabkaan hal itu harus <b>ditunda.</b> Dalam
hal ini, Mahkamah Konstitusi menghapuskan ketentuan peninjauankembali hanya
boleh satu kali dan pengajuan grasi yang hanya dapat dilakukan dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun sejak putusan pidana mati berkekuatan hukum tetap. Padahal
ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP sangat penting untuk menjamin kepastian
hukum pelaksanaan pidana mati, setelah permintaan kembali diajukan Terpidana
ditolak oleh Mahkamah Agung. Demikian pula halnya dengan Pasal 7 ayat (2)<b> </b></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang
Grasi<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang No. 5 Tahun 2010, yang diantaranya <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>sangat menentukan bagi pelaksanaan pidana mati
dihubungkan dengan pengajuan grasi. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pada gilirannya putusan-putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut cukup berpengaruh <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">terhadap <b>“kepastian waktu“</b> pelaksanaan putusan pidana mati yang
telah berkekuatan hukum tetap, khususnya berkenaan dengan kapan eksekusi dapat
dilakukan, ketika ada upaya Peninjauankembali ataupun Grasi. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><b>Pelaksanaan pidana mati dapat melanggar HAM
jika terlalu cepat, juga jika terlalu lama tidak dieksekusi.</b> </span>Dalam
KUHAP, sekalipun Peninjauankembali tidak menangguhkan maupun menghentikan
pelaksanaan putusan, tertutama eksekusi jenis pidana yang lain, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 268 KUHAP, tetapi hal itu jelas-jelas berbeda jika
dihadapkan pada persoalan eksekusi pidana mati, dengan mengacu juga pada Pasal
8 ayat (4) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Selain itu, dalam
pelaksanaan pidana mati juga harus memperhatikan Pasal 2 ayat (2)<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang
perubahan atas Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi, yang memberikan
“hak” terhadap Terpidana untuk mengajukan grasi, dimana dalam Pasal 3
Undang-Undang No. 22 Tahun 2002<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>tersebut
ditegaskan bahwa <b>pengajuan grasi menunda pelaksanaan pidana mati</b>. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Persoalan-persoalan di atas menyebabkan
pelaksanaan pidana mati dapat tersandera dengan pelaksanaan hak Terpidana
mengajukaan Peninjauankembali atau pengajuan Grasi kepada Presiden.
Ujung-ujungnya ketika Jaksa pada Kejaksaan akan melakukan eksekusi putusan
pidana mati, maka kotroversi tidak dapat dihindarkan. Pro kontra dalam
masyarakat terhadap pidana mati semakin mengemuka, yang mengalahkan esensi
penanggulangan kejahatan dengan memfungsionalisasi Hukum Pidana itu sendiri. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Persoalan menjadi semakin kompleks,
ketika baik ketentuan mengenai Peninjauankembali maupun grasi, tidak menentukan
tenggang waktu pengajuannya. Pasal 264 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa <b>“permintaan
Peninjauankembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu”.</b> Dengan
demikian, pelaksanaan putusan pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap
seolah-olah “tersandera” oleh hak Terpidana untuk melakukan Peninjauankembali.
Selain itu, ketentuan <b>Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2010</b>
tentang perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tetang Grasi, yang semula
“membatasi” permohonan grasi hanya dapat diajukan paling lama 1 (satu) tahun
sejak putusan berkekuatan hukum tetap, justru oleh<b> </b><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">Putusan Mahkamah Konstitusi No.
107/PUU-XIII/2015 telah dinyatakaan bertentangan dengan konstitusi dan
karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat</span>. Hal ini tentunya
semakin dapat “mengaburkan”, kapan sebenarnya pelaksanaan pidana mati tersebut
dapat dilaksanakan oleh Jaksa dan/atau Kejaksaan. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Lebih-lebih lagi, juga <b>tidak ada
tenggat waktu yang pasti kapan Mahkamah Agung</b> <b>mengeluarkan putusan
Peninjauankembali</b> dan begitu juga <b>Presiden RI tidak dibatasi waktu
tertentu yang rigit</b> <b>untuk memutuskan Pengajuan Permohonan Grasi
Terpidana mati</b>.</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">
</span></b><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pembatasan/Standardisasi
Pelaksanaan Pidana Mati </span></b><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Berdasarkan
keseluruhan uraian di atas, pembatasan/standardisasi pelaksanaan pidana mati
dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu: (1) pidana mati yang tidak dapat
dilaksanakan lagi, (2) pidana mati yang sebaiknya diubah dengan grasi menjadi
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun, dan (3)
pidana mati yang pelaksanaannya ditunda karena alasan tertentu.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam
hal ini <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">pidana mati seharusnya tidak
dilaksanakan </b>jika dihadapi keadaan sebagai berikut ini:</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-left: .25in; mso-add-space: auto; mso-list: l5 level1 lfo5; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pidana mati tidak dilaksanakan
terhadap Terpidana yang telah berusia sangat tua, yaitu di atas 80 tahun;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: .25in; mso-add-space: auto; mso-list: l5 level1 lfo5; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pidana mati tidak dilaksanakan
terhadap Terpidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap lebih
dari 10 tahun;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-left: .25in; mso-add-space: auto; mso-list: l5 level1 lfo5; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">3.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pidana mati tidak dilaksanakan
terhadap Terpidana yang melakukan tindak pidana karena dirinya sendiri menjadi
korban dari tindak pidana yang dilakukan pihak lain;</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Presiden
dengan hak prerogatifnya agar didorong <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">mengubah
pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun, </b>sehingga
eksekusi hal itu tidak dilaksanakan, kecuali Presiden menolak memberikan Grasi,
jika dihadapi keadaan sebagai berikut ini:</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-left: .25in; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo7; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Terpidana yang sebenarnya baru pertama
kali melakukan tindak pidana <i>(first offender) </i>yang diancam dengan pidana
mati;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: .25in; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo7; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Terpidana yang dalam perkaranya
sebenarnya memiliki alasan apapun yang dapat meringankan baginya, baik karena perbuatannya,
kesalahannya, atau karena hal-hal lain diluar hal itu;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-left: .25in; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo7; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">3.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Terpidana yang putusan pidana matinya
berkekuatan hukum tetap telah lebih dari 10 tahun, tetapi belum<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dieksekusi;</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<a href="https://www.blogger.com/null" name="_GoBack"></a><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Selain itu, <b>pelaksanaan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>pidana mati </b></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">ditunda
</span></b><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">apabila
ditemui keadaan-keadaan tertentu, antara lain:</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-left: .25in; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo6; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Terpidana yang sedang mengajukan
Peninjauankembali atau Grasi, kecuali untuk yang kedua kali dan seterusnya; </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: .25in; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo6; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Terpidana yang belum mengajukan
Peninjauankembali dalam tenggang waktu lima tahun sampai 10 tahun sejak putusan
yang menjatuhkan pidana itu berkekuatan hukum tetap;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-left: .25in; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo6; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">3.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pidana mati ditunda pelaksanaanya jika
menurut pertimbangan Jaksa Agung atas perintah Presiden, pelaksanaanya tidak
berguna bagi kepentingan umum, atau bertentangan dengan kepentingan nasional;</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Penutup</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></b><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Persoalan
HAM dikaitkan dengan pidana mati, hanya berkenaan dengan penjatuhan dan
pelaksanaannya, dan tidak terkait dengan pengancamannya dalam undang-undang.
Dalam pelaksanaan pidana mati, pelanggaran HAM mungkin terjadi karena adanya
perbedaan perlakuan bagi Terpidana. Oleh karena itu, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>memang diperlukan standardisasi, yang terutama
untuk memilah mana terpidana mati yang sebaiknya tidak dieksekusi, atau pidana
matinya sebaiknya diubah (melalui grasi) dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, ataupun
pelaksanaan pidana mati yang sebaiknya untuk sementara waktu ditunda karena
alasan-alasan tertentu. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Wallahualam</i>. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div style="mso-element: footnote-list;">
<br clear="all" />
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: .5in;">
<br /></div>
<div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%;">[1]</span></span></span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif";"> <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Dosen Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Anggota Tim Ahli
Pemerintah dalam Pembahasan RUU KUHP,</b> dan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Anggota Penasihat Ahli Kapolri dalam bidang Hukum Pidana</b>. </span></div>
<div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: .5in;">
<br /></div>
<div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif";">Makalah ini disampaikan dalam <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Seminar Internasional</b> yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat
Jenderal Hak Asasi Manusia) dan Pemerintah Kerajaan Belanda (Kedutaan Besar
Kerajaan Belanda di Jakarta) ini adalah <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“Pelaksanaan
Hukuman Mati bagi Terpidana Kejahatan Serius dalam Perspektif HAM”, </b>Jakarta,
24 Oktober 2016;</span></div>
</div>
</div>
Chairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6365766892797238288.post-13350100552057081222016-10-26T21:58:00.002+07:002016-10-26T21:59:39.021+07:00PEMBATASAN/STANDARISASI PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI TERPIDANA KEJAHATAN SERIUS<!--[if gte mso 9]><xml>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:AllowPNG/>
</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]--><br />
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:TrackFormatting/>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:DontVertAlignCellWithSp/>
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
<w:DontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>
<w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="--"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
</style>
<![endif]-->
<br />
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></b></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwTkB7oUTNgyoNK2fRkieIlAJnOpcQrhHnHP5ZOxga8KV-KMKWmXNKP5Ckplu3JNxUc44bM-dKix9a1Osgj_rKwqRTDd6uoil76dPLZGto82dcF5QKfr1FZhLahpkshQ8DKXBRH0MriEY/s1600/_MG_4970.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="133" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwTkB7oUTNgyoNK2fRkieIlAJnOpcQrhHnHP5ZOxga8KV-KMKWmXNKP5Ckplu3JNxUc44bM-dKix9a1Osgj_rKwqRTDd6uoil76dPLZGto82dcF5QKfr1FZhLahpkshQ8DKXBRH0MriEY/s200/_MG_4970.jpg" width="200" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ee;"><u>Dr. Chairul Huda, SH. MH.</u></span></td></tr>
</tbody></table>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Oleh:
Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6365766892797238288#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">[1]</span></span></span></span></a></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pengantar</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></b><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Tema dari
Seminar Internasional yang diprakarsai Pemerintah Republik Indonesia
(Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia) dan
Pemerintah Kerajaan Belanda (Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta) ini
adalah <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“Pelaksanaan Hukuman Mati bagi
Terpidana Kejahatan Serius dalam Perspektif HAM”</b>, dalam hal mana saya
diminta untuk membahas sub tema tentang<b style="mso-bidi-font-weight: normal;">
“Pembatasan/Standardisasi Penerapan Hukuman Mati bagi Terpidana Kejahatan
Serius”</b>. Dalam hal ini, pada temanya Panitia menggunakan istilah <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“pelaksanaan”</b>, yang maknanya tertuju
pada <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“eksekusi”</b> pidana mati, tetapi
pada sub tema yang menjadi porsi pembicaraan saya, panitia menggunakan istilah <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“penerapan”</b>, yang berkonotasi pada<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“penjatuhan”</b>
pidana bagi terdakwa oleh hakim. Masalah pada tema seminar merupakan wilayah <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">executive
policy</i></b>, sedangkan dalam sub temanya merupakan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">domain <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">judicative policy</b></i>.
Pada dasarnya kedua masalah ini memiliki problematik yang berbeda dalam Sistem
Hukum Indonesia.</span></div>
<a name='more'></a><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Selain
itu, dalam sub tema yang menjadi tugas saya, Panitia menggunakan istilah <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“pembatasan/standardisasi”</b>, yang seolah-olah
dimaksudkan untuk mencari dasar-dasar yang membatasi penjatuhan atau
pelaksanaan pidana mati atau setidak-tidaknya dimaksudkan untuk menemukan
standard penjatuhan atau pelaksanaan pidana mati. Dalam pandangan saya <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“pembatasan”</b> hanya mudah dilakukan
dalam tataran <i style="mso-bidi-font-style: normal;">legislatif policy</i>,
ketika pembentuk undang-undang melaksanakan tugasnya menetapkan suatu perbuatan
dengan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“ancaman”</b> pidana mati.
Demikian juga <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“standardisasi”</b>, menurut
saya lazimnya digunakan sebagai instrumen yang seyogyanya dipedomani oleh hakim
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">(guidelines
sentencing)</i></b><i style="mso-bidi-font-style: normal;">, </i>ketika akan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“menjatuhkan”</b> pidana mati bagi
terdakwa. Tentu kedua <i style="mso-bidi-font-style: normal;">issue</i> di atas tidak
relevan untuk dibahas disini, mengingat persoalan pelaksanaan dan/atau
penerapan pidana mati disini dilakukan terhadap <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“terpidana”</b>.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Sementara agak
sukar menemukan “pembatasan/standardisasi” bagi “pelaksanaan” atau “eksekusi” (penerapan?)
pidana mati oleh pemerintah (Jaksa) terhadap terpidana. Mengingat pada dasarnya
pelaksanaan pidana mati tidak lain dan tidak lebih daripada apa yang dinyatakan
didalam amar putusan tentang hal itu, dan tidak dapat diubah kecuali dengan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“keputusan<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>politik”</b> yang menjadi hak prerogatif Presiden (grasi, amnesti atau
abolisi). </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sementara itu, jika pembahasan
seminar ini fokus pada <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>persoalan
pelaksanaan eksekusi mati, maka penggunaan istilah <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“kejahatan serius”</b> di ujung tema dan sub tema, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>menurut saya<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>hal ini sama sekali tidak lagi penting. Kejahatan serius terutama
diartikan sebagai tindak pidana yang diancam pidana penjara empat tahun atau
lebih, sebagaimana </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">ditentukan
dalam Pasal 2 huruf b <i style="mso-bidi-font-style: normal;">United Nations
Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)</i> yang telah
diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Pengesahan<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> “United Nations Convention
Against Transnational Organized Crime” </i>(Konvensi PBB menentang Kejahatan
Transnasional Terorganisasi) </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">atau seperti pendapat sebagian
orang yang mengartikan kejahatan serius sebagai tindak pidana yang pelakunya
dapat ditahan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">(arrested crime)</i></b><i style="mso-bidi-font-style: normal;">, </i>sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, sehingga hal ini sebenarnya tidak
bersangkut paut dengan eksekusi pidana. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Istilah kejahatan
serius <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(serious crime),</i> ataukah <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“kejahatan sangat serius”</b> <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(most serious crime), </i>seperti yang
dimaksudkan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP), tidak lagi
relevan dikaitkan dengan <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>pembatasan/standardisasi pelaksanaan pidana
mati. Dalam hal ini<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>ketika pidana mati telah
dijatuhkan oleh hakim dalam kejadian konkrit, maka sudah barang tentu hal itu
merupakan kejahatan serius atau kejahatan sangat serius. Persoalan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Serious crime</i> ataukah <i style="mso-bidi-font-style: normal;">most serious crime </i>keduanya hanya penting
dalam tataran <i style="mso-bidi-font-style: normal;">legislatif policy</i>, dan
bukan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">judicative policy</i> apalagi<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> executive policy</i>.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Berdasarkan uraian di
atas, tampaknya pelurusan-pelurusan harus terlebih dahulu dilakukan, supaya
jalannya pembahasan seperti yang diharapkan. Tentunya hal ini juga dimaksudkan
supaya para pembicara, terutama saya, dan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">audience</i>,
berada pada frekuensi yang sama.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Kekeliruan
perabaan saya terhadap ruang lingkup seminar ini sepatutnya dimaafkan.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Problematika
HAM dalam Pengancaman Pidana Mati</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></b><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Ketika
Indonesia masih mempertahankan pidana mati dalam sistem hukumnya, maka tidak
ada satu negara atau pihak manapun yang boleh ikut campur soal itu. Demikian
pula halnya dengan Pemerintah Kerajaan Belanda, saya kira ikut memprakarsai dan
mendukung seminar ini juga bukan dalam rangka mencampuri urusan dalam negeri
Indonesia. Mempertahankan pidana mati dalam sistem hukum nasional adalah “pilihan”
Bangsa Indonesia, dan seyogyanya semua negara atau pihak lain menghormati hal
itu. Tidak pula dengan Indonesia meratifikasi KIHSP seolah-olah timbul
kewajiban Indonesia untuk melakukan abolisionisasi terhadap pidana mati,
mengingat Kovenan masih “mentolelir” pengancaman dan penjatuhannya sepanjang
tertuju pada <i style="mso-bidi-font-style: normal;">most serious crime. </i>Dengan
kata lain, terkait <i style="mso-bidi-font-style: normal;">legislative policy </i>mestinya
tidak ada perdebatan terkait <i style="mso-bidi-font-style: normal;">issue</i>
HAM dalam menggunakan pidana mati untuk mengancam kejahatan dimaksud. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Dalam Hukum Pidana Indonesia,
pengancaman pidana mati dapat ditemukan dalam rumusan-rumusan tindak pidana
sebagai berikut:</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam KUHP, meliputi
perbuatan-perbuatan sebagai berikut:</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .75in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">a.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Makar</span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> dengan maksud membunuh <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Presiden dan Wakil Presiden</b>, merampas kemerdekaannya atau
membuatnya tidak dapat memerintah<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(Pasal
104 KUHP);</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .75in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">b.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pengkhianatan</span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> dengan mengadakan hubungan
dengan negara asing untuk bermusuhan atau berperang apabila permusuhan atau
perang itu jadi dilakukan (Pasal 111 ayat (2) KUHP);</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .75in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">c.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pengkhianatan </span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">pada waktu perang, </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">menyebabkan atau
memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi dikalangan
Angkatan Perang</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(Pasal 124 ayat (3) KUHP);</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .75in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">d.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Makar</span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> terhadap raja atau <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">kepala negara-negara sahabat</b> yang direncanakan dan berakibat maut</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> (</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pasal 140 ayat (3) KUHP);</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .75in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">e.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pembunuhan yang direncanakan</span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> lebih dahulu (Pasal 340
KUHP);</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .75in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">f.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pencurian dengan kekerasan</span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> yang mengakibatkan orang
lain <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">luka berat atau mati</b> (Pasal 365
ayat (4) KUHP);</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .75in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">g.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pemerasan dengan kekerasan</span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> yang berakibat orang lain <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">luka berat atau mati</b> (Pasal 368 ayat
(2) KUHP);</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .75in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">h.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Perompakan</span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> di laut, pesisir atau
sungai yang mengakibatkan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">kematian orang</b>
di kapal yang dirompak, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(Pasal 444
KUHP);</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .75in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">i.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pembajakan</span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> pesawat yang dilakukan dua
orang atau lebih, dengan direncanakan lebih dulu, dilakukan untuk merampas
kemerdekaan orang dan mengakibatkan </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">matinya seseorang</span></b><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> atau <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">kerusakan</b> atau <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">hancurnya pesawat udara</b> (Pasal 479k
ayat (2) KUHP;</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .75in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">j.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Perbuatan kekerasan</span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> terhadap seseorang <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">di pesawat udara dalam penerbangan</b> atau
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;">merusak pesawat dalam dinas</b> yang </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>mengakibatkan<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> matinya seseorang atau kerusakan atau hancurnya pesawat</b> udara itu</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> (Pasal 479o ayat (2) KUHP;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </b>Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api), yaitu
perbuatan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">memasukan ke atau mengeluarkan
dari Indonesia, memproduksi, mendistribusikan, memiliki, mempergunakan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></b></span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">senjata api, amunisi atau sesuatu bahan
peledak</b></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> </span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">(Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api);</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">3.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </b>Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu perbuatan<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau
menyalurkan, memperjualbelikan, mempergunakan untuk orang lain yang mengakibatkan
kematian Narkotika Golongan I<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dan II</b>
yang<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>beratnya melebihi 5 (lima) gram,
atau penganjurannya <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></b>(Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2),
Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2),
dan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">4.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam Undang-Udang No. 31 Tahun 1999, yaitu
perbuatan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>korupsi </b>dengan memperkaya diri sendiri, orang
lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan
atau perekonomian negara<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></b>yang<b style="mso-bidi-font-weight: normal;">
</b></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dilakukan
dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.
31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi)</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">5.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam Undang-Undang No. 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM , yaitu perbuatan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Genosida </b>dan<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> kejahatan
terhadap kemanusiaan </b><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(Pasal 8, 9, 36,
37, 41, dan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM);</span></div>
<div style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .5in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">6.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-bidi-font-family: Arial;">Dalam </span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-bidi-font-family: Arial;">Undang-Undang No. 35
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, yaitu perbuatan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">menempatkan,
membiarkan, melibatkan anak dalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika </b>(Pasal
8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) </span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">7.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam </span></b><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme,
yaitu <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">menebarkan teror</b> (Pasal 6, 8,
9, 10, 14, dan 16 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme);</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Berdasarkan uraian di atas, dalam stadia
perundang-undangan pidana Indonesia, tampak jelas bahwa <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">pidana mati diancamkan terhadap <i style="mso-bidi-font-style: normal;">most
serious crime</i></b>, yang terutama hal ini tertuju terhadap perbuatan yang <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">mengakibatkan matinya orang lain</b> atau
setidak-tidaknya<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> membahayakan
keselamatan jiwa orang lain</b>. Perbuatan-perbuatan tersebut mengancam hak
dasar manusia, yang paling dilindungi oleh piagam hak asasi manusia manapun,
dan sebagai hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan bagaimanapun <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(non derogable rights</i>) Konstitusi.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Hanya tindak pidana korupsi yang dilakukan
dalam keadaan tertentu, yang relatif tidak terlalu berhubungan dengan kematian
orang.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Apabila
dicermati, sebagian delik yang diancam dengan pidana mati merupakan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">peninggalan pemerintahan Kolonial Belanda</b>
(makar, penghianatan, pencurian dan pengancaman dengan kekerasan yang mengakibatkan
kematian, perompakan yang mengakibatkan kematian) <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>sebagian lagi merupakan tindak pidana-tindak
pidana yang diadakan sebagai <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">respons
bangsa Indonesia terhadap konvensi-konvensi internasional</b> (pembajakan
pesawat, korupsi, terorisme, pelanggaran HAM berat). Jadi tidak ada sama sekali
delik yang diancam dengan pidana mati yang merupakan buatan asli bangsa Indonesia.
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">L<i>egal
policy</i> bangsa Indonesia sebenarnya hanya <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>“melanjutkan”</b> atas
perundang-undangan peninggalan kolonial yang mengancamkan pidana mati terhadap
tindak pidana tertentu. Sekalipun Kerajaan Belanda telah menghapuskan pidana
mati sejak 1870 (kecuali terhadap tindak pidana dalam keadaan perang dan
didalam lingkungan angkatan bersenjata), tetapi pemerintahan kolonial Belanda
tetap memberlakukan pidana mati di Indonesia (baca: nusantara) pada masa
kolonial. Kebijakan hukum yang demikian itu, menyebabkan ketika Indonesia
menyatakan kemerdekaan Tahun 1945, pidana mati masih menjadi bagian dari Hukum
Pidana Indonesia hingga sekarang ini. Jadi sebenarnya kalau Indonesia sekarang
dengan pidana matinya dipandang melanggar HAM, maka hal itu bermula dari ulah
bangsa Belanda yang secara tidak adil membawa dan menerapkan pidana mati di
Indonesia, sementara di negaranya sendiri telah menghapuskannya. Perkenalan
bangsa Indonesia dengan pidana mati semata-mata atas “jasa” bangsa Barat
(Belanda), yang sekarang mengejar-ngejar kita dengan berbagai <i style="mso-bidi-font-style: normal;">issue</i> HAM (termasuk dengan seminar ini?).</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sementara
itu, tetap <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“dipertahankannya”</b> pengancaman
pidana mati di Indonesia dilatarbelakangi oleh faktor-faktor objektif dan
subjektif tertentu yang mempengaruhi <i>social policy</i> berkenaan dengan hal
ini.</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Salah satu <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">kondisi
objektif </b>bangsa Indonesia yang mempengaruhi <i>social policy </i>mengenai
pidana di Indonesia adalah perlunya “sanksi yang berat” terhadap beberapa
tindak pidana tertentu karena telah merebak pada tingkat yang <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">sangat membahayakan keselamatan bangsa</b>,
seperti: korupsi, <i>illegal traffic</i> terhadap <i><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></i>narkotika dan psikotropika dan terorisme”.
Belum lagi beberapa kondisi objektif bangsa Indonesia lainnya, seperti ancaman
disintegrasi dan masih cukup tingginya angka kejahatan terhadap nyawa dan
kejahatan dengan kekerasan lainnya, menyebabkan kejahatan seperti makar,
pemberontakan bersenjata dan pembunuhan berencana dipandang (masih) perlu untuk
diancam dengan pidana mati.</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sementara
itu<i>, social policy</i> yang <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">secara
subyektif</b> ikut mempengaruhi penggunaan pidana mati adalah kenyataan bahwa<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>mayoritas bangsa Indonesia yang <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">beragama Islam </b>yang menyebabkan
resistensi terhadap pidana mati sangat kecil, sehingga mendorong legislator
untuk mempertahankan dan menggunakan pidana mati dalam mengendalikan suatu
perbuatan. Berbagai survey yang dilakukan menunjukkan bahwa penolakan pidana
mati dibawah 20% dari umumnya mereka yang<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>mendukung hal itu.</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">
<span lang="EN-ID"></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pengancaman
pidana mati dalam undang-undang terhadap delik-delik tertentu sama sekali tidak
relevan apabila dikaitkan dengan isu HAM. Memang benar penolakan pidana mati
umumnya dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa jenis pidana ini:</span><span lang="EN-ID" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .25in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l4 level1 lfo3; tab-stops: list .25in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">•<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><i><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Inhuman;</span></i><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .25in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l4 level1 lfo3; tab-stops: list .25in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">•<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><i><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Conflict with human
dignity;</span></i><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .25in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l4 level1 lfo3; tab-stops: list .25in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">•<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><i><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">No positive effect on
preventing crime;</span></i><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .25in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l4 level1 lfo3; tab-stops: list .25in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">•<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><i><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">No positive effect on
safety of society;</span></i><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Namun demikian, kesemua
alasan itu juga dapat terjadi terhadap setiap bentuk pidana yang lain, termasuk
penjara ataupun denda. Argumentasi di atas, seharusnya dipandang gugur dengan
sendirinya mengingat hal yang sama juga didapati pada jenis pidana manapun.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sebenarnya
jika Hukum Pidana ditempatkan sebagai<i> symbol of sovereignty</i>, maka
tekanan, kritik, pertanyaan dari banyak kalangan dalam dan luar negeri,
negara-negara yang warga negaranya ikut dieksekusi ataupun dari lembaga-lembaga
internasional, termasuk Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa, dapat dengan mudah
diabaikan. Meminjam kata-kata Sultan Brunei ketika memberlakukan syariah Islam <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(qisosh)</i> yang ditentang banyak negara
karena dipandang kejam dan tidak menghormati hak asasi manusia, yang jika
diletakkan dalam konteks Indonesia, bahwa “orang-orang di luar Indonesia harus
menghormati kami dengan cara yang sama<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>seperti kami menghormati mereka” memandang persoalan kebebasan, hak
asasi manusia,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>termasuk tempat pidana
mati dalam Hukum Nasional.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Terlebih-lebih
lagi masalah pengancaman Pidana Mati di Indonesia harus dipandang sudah
selesai, dengan ditolaknya berbagai permohonan uji materiel terhadap
undang-undang yang didalamnya mencantumkan pidana mati oleh Mahkamah
Konstitusi, sekalipun tidak dapat dipungkiri masih terdapat sejumlah persoalan
yang sebenarnya masih relevan dipersoalkan dan diperbandingkan dengan negara
lain.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Bangsa
Indonesia sejak kemerdekaan memang meningkatkan (menambah) jumlah penggunaan
pidana mati dalam perundang-undangannya, tetapi jika diperhatikan di era
Indonesia moderen, pada sisi lain telah memiliki Undang-Undang Hak Asasi
Manusia dan telah melakukan Amandemen Konstitusi sehingga mencantumkan
pasal-pasal Hak Asasi Manusia. Penambahan beberapa tindak pidana yang
diancamkan dengan pidana mati tidak lain sebagai refleksi atas kebutuhan
respons yang keras atas bentuk-bentuk kejahatan tertentu, yang tidak sama
bahayanya jika hal itu terjadi di negara-negara lain.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .25in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Problematika
HAM dalam Penerapan Pidana Mati</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; tab-stops: list .5in; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Mencermati penjatuhan pidana mati di
Indonesia <i>(penal policy) </i>terhadap beberapa tindak pidana yang terdapat
dalam perundang-undangan kolonial, bila dikaitkan dengan masalah HAM,
sebenarnya bangsa Indonesia telah cukup banyak melakukan penyesuaian diri. Misalnya,
terhadap tindak pidana<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> makar</b>, pidana
mati cenderung telah dihapuskan secara <i>de facto</i>. Mengingat tidak
terdapat tindak pidana makar yang terjadi yang termasuk makar yang diancam
pidana mati. Tindak pidana ini masih cukup banyak terjadi di Papua, Papua
Barat, dan Aceh, seperti yang dilakukan FORKORUS YOBOISEMBUT, SELPIUS BOBII,
AUGUST MAKRAWEN SANANAY KRAAR, DOMINIKUS SORABUT, dan EDISON KLADUS WAROMI yang
mendeklarasikan Negara Federal Papua Barat atau kasus pemberontakan bersenjata
Colonel ISAK KALAIBIN sebagai Panglima Komando Daerah Militer II Sorong Raja
Ampat, yang merupakan tindakan separatisme dan karenanya tidak berujung
penjatuhan pidana mati. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Seperti halnya juga
pengadilan yang tidak menjatuhkan pidana mati terhadap<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>XANANA GUSMAO, yang juga didakwa makar ketika
Timor Timur masih menjadi bagian wilayah Republik Indonesia. Bahkan terhadap
PANJI GUMILANG yang nyata-nyata mendirikan NII KW9 sama sekali tidak diterapkan
pasal-pasal makar yang diancam dengan pidana mati. Dengan demikian, persoalan
penjatuhan pidana mati terhadap perbuatan makar, hanya terjadi di masa lalu dan
tidak terjadi pada Indonesia masa kini.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; tab-stops: list .5in; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Sebaliknya memang pada sisi lain harus
diakui adanya peningkatan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i>illegal traffic of drugs </i></b>(misalnya
<i>Duo Bali Nine</i> MYURAN SUKUMARAN dan ANDREW CHAN), RAHEEM AGBAJE SALAMI,
SYLVESTER OBIEKWE NWOLISE dan OKWUDILI OYATANZE, MARTIN ANDERSON, RODRIGO
GALARTE dan FREDDY BUDIMAN), <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">terorisme</b>
(misalnya AMROZI, IMAM SAMUDRA,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dkk),
dan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">kejahatan terhadap kemanusiaan</b> (misalnya
FABIANUS TIBO dkk), atau <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">pembunuhan
berencana</b> (misalnya SURYADI SWABUANA, JURIT bin ABDULLAH, IBRAHIM bin UJANG
atau UDIN BOTAK dan DEDI MURDANI yang baru-baru ini divonnis Mahkamah Agung). <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Kesemuanya itu, lebih kepada “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">respons</i> sementara” tentang betapa
mengkhawatirkannya kasus-kasus kejahatan tersebut. Menurut pendapat saya,
ketika kejahatan-kejahatan di atas dipandang tidak lagi “membahayakan”, boleh
jadi secara <i>de facto</i> terhadap kejahatan–kejahatan itu juga dilakukan
penghapusan pidana mati, sekalipun secara <i>de jure</i> tidak demikian.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; tab-stops: list .5in; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Meskipun demikian, harus diakui tetap
ada persoalan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">issue</i> HAM dihubungkan
dengan penerapan pidana mati dalam kasus-kasus konkrit, yang terutama lebih
tertuju pada persoalan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">disparitas
penjatuhan pidana</b><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>terhadap pelaku<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> most serious crime</i> yang masih kerap
terjadi. Baik terhadap tindak pidana yang sama ataupun terhadap tidak
pidana-tindak pidana yang berbeda. <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">Penerapan
pidana mati</span> dalam kasus-kasus konkrit disinyalir <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>masih belum memiliki acuan yang memungkinkan
hal itu dilakukan secara terukur dan <i>non disparity. </i>Khususnya belum
memolanya penghindaran penerapan pidana mati terhadap terdakwa yang memiliki faktor-faktor
yang meringankan, yang seyogyanya dapat menjadi alasan yang menyebabkan hakim
tidak menjatuhkan pidana mati<i>. </i></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; tab-stops: list .5in; text-align: justify;">
<i><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></i><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Selain itu,
disparitas juga <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>kerap terjadi dalam
kasus peredaran gelap narkotika. Jumlah barang bukti selalu dijadikan dalil/alasan
oleh lawyer untuk menunjukkan adanya disparitas, terutama dalam delik
penyertaan. Pidana mati dijatuhkan terhadap pemilik narkotika yang jumlahnya
lebih sedikit, sedangkan yang jumlahnya lebih banyak malah terhindar dari
vonnis mati. Lihatlah MERI UTAMI pemilik 1 kg Heroin divonnis mati, sementara
TOMY LIM dan APIP APRIANSYAH pemilik 25 Kg Sabu hanya divonnis 16 tahun
penjara.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; tab-stops: list .5in; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Kedepannya memang perlu diadakan
evaluasi yang komprehensif terhadap penjatuhan pidana mati ini. Terutama
tentang masih belum seragamnya penerapan hal ini jika dihadapkan pada adanya
“faktor-faktor yang meringankan” bagi terdakwa. Sebenarnya <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">setiapkali terdapat faktor yang meringankan</b>, maka <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">penjatuhan pidana mati seharusnya dihindari</b>.
Persoalannya adalah belum adanya satu pedoman nasional yang komprehensif
tentang apa yang termasuk ke dalam faktor yang meringankan, yang menjadi
pertimbangan akhir bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana mati.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; tab-stops: list .5in; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Lihatlah misalnya Pengadilan Negeri
Pangkajene No. 57/PID.B/2013/PN.PANGKAJENE, yang menjatuhkan pidana mati
terhadap MAARIF bin RUSDI karena pembunuhan berencana yang dilakukannya, yang
oleh Pengadilan Tinggi vonnis mati tersebut dibatalkan hanya karena hakim
banding melihat unsur perencanaan terbukti semata-mata sebagai pengakuan
Terdakwa, sehingga hal itu harus dipandang sebagai faktor yang meringankan
baginya. Satu peringanan saja menyebabkan penjatuhan pidana mati menjadi
terhalang. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; tab-stops: list .5in; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Selain itu, pidana mati seharusnya
juga <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">tidak dijatuhkan</b> ketika terdakwa
baru pertama kali melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">(first
offender)</i></b>. Pidana mati dijatuhkan terhadap mereka yang memang sudah
berkali-kali melakukan tindak pidana, dan telah pula dipidana atau menjalani
pidana dengan pidana yang lebih ringan dari pidana mati. Jadi memang tertuju
pada <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">recidief</i></b><i style="mso-bidi-font-style: normal;">, </i>sehingga menggambarkan pidana lain
semisal pidana penjara <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">tidak membuatnya
jera</b>. Pidana mati memang pantas dijatuhkan terhadap FREDDY BUDIMAN, setelah
sebelumnya pernah divonnis atas kejahatan yang sama dengan pidana penjara tahun
1997, tahun 2009, tahun 2011, yang kemudian divonnis mati tahun 2012 karena
selagi dirinya menjalani pidana penjara tetap mengedarkan narkotika.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; tab-stops: list .5in; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Pidana mati juga sebaiknya tidak
dijatuhkan terhadap <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">old offender</i></b>, yaitu mereka yang berusia lebih dari 80 tahun.
Prinsipnya hukum pidana tidak perlu mempercepat kematian orang ini, sekalipun
kejahatannya sangat berat. Tentunya hal ini masih juga dihindari ketika tindak
pidana terjadi karena yang bersangkutan menjadi korban dari tindak pidana yang
dilakukan oleh orang lain. Demikianlah misalnya MARY JENE FIESTA VELOSO yang
disebut-sebut menjadi kurir narkotika karena yang bersangkutan terjebak<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>pada jaringan perdagangan manusia di
Philipina.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; tab-stops: list .5in; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span><i><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></i><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; tab-stops: list .5in; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Problematika
HAM dalam Pelaksanaan Pidana Mati</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Persoalan HAM yang
terkait dalam pelaksanaan mati dalam kasus-kasus konkrit yang kerap menjadi
sorotan, yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi sementara terpidana adalah
adanya <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">perbedaan perlakuan</b><i style="mso-bidi-font-style: normal;"> (non equal process)</i> yang dialami
sebagian terpidana mati, ketika waktu pelaksanaan eksekusi tiba. Maksudnya,
kurun waktu pelaksanaan eksekusi yang kerapkali berbeda antara satu terpidana
dengan tepidana yang lain, yang boleh jadi menimbulkan ketidakpastian,
ketidakadilan, dan ketidaknyamanan. Lihatlah FABIANUS TIBO dkk, terpidana mati
Kerusuhan Poso dan AMROZI Cs, terpidana mati Bom Bali, dieksekusi dalam kurun
waktu yang cukup berbeda sejak putusan terhadap mereka berkekuatan hukum tetap,
meskipun pada masa yang kurang lebih sama.<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>Demikian pula, para pengedar narkotika dalam jumlah besar cukup banyak
yang tidak dijatuhi pidana mati, sementara mereka yang menguasai lebih sedikit
justru divonnis mati.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;">
</span>Kedepannya, seharusnya <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">eksekusi </b>pidana
mati dilaksanakan bagi mereka yang <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">putusan
pidana matinya lebih dulu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap</b>. Hal
ini guna menghindari kesan “pilih-pilih”, dalam pelaksanaan pidana mati itu.
Apa yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati tahap tiga di era
pemerintahan Jokowi-JK, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dimana dari 14
terpidana mati yang dipersiapkan, akhirnya hanya 4 terpidana yang dieksekusi,
yang mengesankan adanya “pilih-pilih” yang boleh jadi telah menim bulkan pelanggaran
HAM.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pelaksanaan (eksekusi) pidana mati sebaiknya tidak lagi dilaksanakan </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">terhadap
terpidana-terpidana tertentu, dengan alasan untuk menghindari pelanggaran HAM,
karena dipandang <i style="mso-bidi-font-style: normal;">double penalty </i>karena
selama ini menunggu eksekusi dilakukan dengan menjalani pidana penjara,
mengingat <i style="mso-bidi-font-style: normal;">notabene</i> terpidana mati
ditempatkan di lembaga pemasyarakatan seperti layaknya terpidana penjara. Untuk
sementara ada baiknya digunakan ukuran yang terdapat dalam <i style="mso-bidi-font-style: normal;">ius constituendum</i>, RUU KUHP, <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">dimana </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>kelemahan-kelemahan
dalam penjatuhan dan pelaksanaan pidana mati diatasi dengan memperkenalkan
“pidana mati bersyarat”.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pasal 89 ayat (1) RUU
KUHP menentukan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun,
jika:</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .25in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l6 level1 lfo4; tab-stops: list .25in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">a.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Reaksi masyarakat terhadap terpidana
tidak terlalu besar;</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .25in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l6 level1 lfo4; tab-stops: list .25in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">b.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Terpidana menunjukkan rasa menyesal
dan ada harapan untuk diperbaiki</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .25in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l6 level1 lfo4; tab-stops: list .25in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">c.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Kedudukan terpidana dalam penyertaan
tindak pidana tidak terlalu penting, dan;</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: .25in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; mso-list: l6 level1 lfo4; tab-stops: list .25in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">d.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Ada alasan yang meringankan;</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sedangkan Pasal 89 ayat (2) RUU KUHP
menentukan jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menunjukkn sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah
menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun dengan
keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan
hak asasi manusia. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Berdasarkan ketentuan
ini, maka sebaiknya terpidana mati yang telah lewat sepuluh tahun dari
putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak lagi dieksekusi. Dengan grasi
pidananya dapat diubah menjadi seumur hidup atau pidana penjara selama 20
tahun. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Persoalan <b>pelaksanaan
pidana mati</b> kemudian harus dikaitkan dengan putusan <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Mahkamah Konsititusi No. 34/PUU-XI/2013 dan Putusan
Nomor: 107/PUU-XIII/2015, yang menyebabkaan hal itu harus <b>ditunda.</b> Dalam
hal ini, Mahkamah Konstitusi menghapuskan ketentuan peninjauankembali hanya
boleh satu kali dan pengajuan grasi yang hanya dapat dilakukan dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun sejak putusan pidana mati berkekuatan hukum tetap. Padahal
ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP sangat penting untuk menjamin kepastian
hukum pelaksanaan pidana mati, setelah permintaan kembali diajukan Terpidana
ditolak oleh Mahkamah Agung. Demikian pula halnya dengan Pasal 7 ayat (2)<b> </b></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang
Grasi<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang No. 5 Tahun 2010, yang diantaranya <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>sangat menentukan bagi pelaksanaan pidana mati
dihubungkan dengan pengajuan grasi. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pada gilirannya putusan-putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut cukup berpengaruh <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">terhadap <b>“kepastian waktu“</b> pelaksanaan putusan pidana mati yang
telah berkekuatan hukum tetap, khususnya berkenaan dengan kapan eksekusi dapat
dilakukan, ketika ada upaya Peninjauankembali ataupun Grasi. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><b>Pelaksanaan pidana mati dapat melanggar HAM
jika terlalu cepat, juga jika terlalu lama tidak dieksekusi.</b> </span>Dalam
KUHAP, sekalipun Peninjauankembali tidak menangguhkan maupun menghentikan
pelaksanaan putusan, tertutama eksekusi jenis pidana yang lain, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 268 KUHAP, tetapi hal itu jelas-jelas berbeda jika
dihadapkan pada persoalan eksekusi pidana mati, dengan mengacu juga pada Pasal
8 ayat (4) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Selain itu, dalam
pelaksanaan pidana mati juga harus memperhatikan Pasal 2 ayat (2)<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang
perubahan atas Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi, yang memberikan
“hak” terhadap Terpidana untuk mengajukan grasi, dimana dalam Pasal 3
Undang-Undang No. 22 Tahun 2002<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>tersebut
ditegaskan bahwa <b>pengajuan grasi menunda pelaksanaan pidana mati</b>. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Persoalan-persoalan di atas menyebabkan
pelaksanaan pidana mati dapat tersandera dengan pelaksanaan hak Terpidana
mengajukaan Peninjauankembali atau pengajuan Grasi kepada Presiden.
Ujung-ujungnya ketika Jaksa pada Kejaksaan akan melakukan eksekusi putusan
pidana mati, maka kotroversi tidak dapat dihindarkan. Pro kontra dalam
masyarakat terhadap pidana mati semakin mengemuka, yang mengalahkan esensi
penanggulangan kejahatan dengan memfungsionalisasi Hukum Pidana itu sendiri. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Persoalan menjadi semakin kompleks,
ketika baik ketentuan mengenai Peninjauankembali maupun grasi, tidak menentukan
tenggang waktu pengajuannya. Pasal 264 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa <b>“permintaan
Peninjauankembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu”.</b> Dengan
demikian, pelaksanaan putusan pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap
seolah-olah “tersandera” oleh hak Terpidana untuk melakukan Peninjauankembali.
Selain itu, ketentuan <b>Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2010</b>
tentang perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tetang Grasi, yang semula
“membatasi” permohonan grasi hanya dapat diajukan paling lama 1 (satu) tahun
sejak putusan berkekuatan hukum tetap, justru oleh<b> </b><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">Putusan Mahkamah Konstitusi No.
107/PUU-XIII/2015 telah dinyatakaan bertentangan dengan konstitusi dan
karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat</span>. Hal ini tentunya
semakin dapat “mengaburkan”, kapan sebenarnya pelaksanaan pidana mati tersebut
dapat dilaksanakan oleh Jaksa dan/atau Kejaksaan. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Lebih-lebih lagi, juga <b>tidak ada
tenggat waktu yang pasti kapan Mahkamah Agung</b> <b>mengeluarkan putusan
Peninjauankembali</b> dan begitu juga <b>Presiden RI tidak dibatasi waktu
tertentu yang rigit</b> <b>untuk memutuskan Pengajuan Permohonan Grasi
Terpidana mati</b>.</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">
</span></b><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pembatasan/Standardisasi
Pelaksanaan Pidana Mati </span></b><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Berdasarkan
keseluruhan uraian di atas, pembatasan/standardisasi pelaksanaan pidana mati
dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu: (1) pidana mati yang tidak dapat
dilaksanakan lagi, (2) pidana mati yang sebaiknya diubah dengan grasi menjadi
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun, dan (3)
pidana mati yang pelaksanaannya ditunda karena alasan tertentu.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam
hal ini <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">pidana mati seharusnya tidak
dilaksanakan </b>jika dihadapi keadaan sebagai berikut ini:</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-left: .25in; mso-add-space: auto; mso-list: l5 level1 lfo5; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pidana mati tidak dilaksanakan
terhadap Terpidana yang telah berusia sangat tua, yaitu di atas 80 tahun;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: .25in; mso-add-space: auto; mso-list: l5 level1 lfo5; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pidana mati tidak dilaksanakan
terhadap Terpidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap lebih
dari 10 tahun;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-left: .25in; mso-add-space: auto; mso-list: l5 level1 lfo5; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">3.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pidana mati tidak dilaksanakan
terhadap Terpidana yang melakukan tindak pidana karena dirinya sendiri menjadi
korban dari tindak pidana yang dilakukan pihak lain;</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Presiden
dengan hak prerogatifnya agar didorong <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">mengubah
pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun, </b>sehingga
eksekusi hal itu tidak dilaksanakan, kecuali Presiden menolak memberikan Grasi,
jika dihadapi keadaan sebagai berikut ini:</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-left: .25in; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo7; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Terpidana yang sebenarnya baru pertama
kali melakukan tindak pidana <i>(first offender) </i>yang diancam dengan pidana
mati;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: .25in; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo7; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Terpidana yang dalam perkaranya
sebenarnya memiliki alasan apapun yang dapat meringankan baginya, baik karena perbuatannya,
kesalahannya, atau karena hal-hal lain diluar hal itu;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-left: .25in; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo7; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">3.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Terpidana yang putusan pidana matinya
berkekuatan hukum tetap telah lebih dari 10 tahun, tetapi belum<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dieksekusi;</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .5in;">
<a href="https://www.blogger.com/null" name="_GoBack"></a><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Selain itu, <b>pelaksanaan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>pidana mati </b></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">ditunda
</span></b><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">apabila
ditemui keadaan-keadaan tertentu, antara lain:</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-left: .25in; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo6; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Terpidana yang sedang mengajukan
Peninjauankembali atau Grasi, kecuali untuk yang kedua kali dan seterusnya; </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: .25in; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo6; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Terpidana yang belum mengajukan
Peninjauankembali dalam tenggang waktu lima tahun sampai 10 tahun sejak putusan
yang menjatuhkan pidana itu berkekuatan hukum tetap;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-left: .25in; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo6; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">3.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pidana mati ditunda pelaksanaanya jika
menurut pertimbangan Jaksa Agung atas perintah Presiden, pelaksanaanya tidak
berguna bagi kepentingan umum, atau bertentangan dengan kepentingan nasional;</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Penutup</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></b><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Persoalan
HAM dikaitkan dengan pidana mati, hanya berkenaan dengan penjatuhan dan
pelaksanaannya, dan tidak terkait dengan pengancamannya dalam undang-undang.
Dalam pelaksanaan pidana mati, pelanggaran HAM mungkin terjadi karena adanya
perbedaan perlakuan bagi Terpidana. Oleh karena itu, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>memang diperlukan standardisasi, yang terutama
untuk memilah mana terpidana mati yang sebaiknya tidak dieksekusi, atau pidana
matinya sebaiknya diubah (melalui grasi) dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, ataupun
pelaksanaan pidana mati yang sebaiknya untuk sementara waktu ditunda karena
alasan-alasan tertentu. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Wallahualam</i>. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div style="mso-element: footnote-list;">
<br clear="all" />
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: .5in;">
<br /></div>
<div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%;">[1]</span></span></span></span></span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif";"> <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Dosen Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Anggota Tim Ahli
Pemerintah dalam Pembahasan RUU KUHP,</b> dan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Anggota Penasihat Ahli Kapolri dalam bidang Hukum Pidana</b>. </span></div>
<div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: .5in;">
<br /></div>
<div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span style="font-family: "bookman old style" , "serif";">Makalah ini disampaikan dalam <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Seminar Internasional</b> yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat
Jenderal Hak Asasi Manusia) dan Pemerintah Kerajaan Belanda (Kedutaan Besar
Kerajaan Belanda di Jakarta) ini adalah <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“Pelaksanaan
Hukuman Mati bagi Terpidana Kejahatan Serius dalam Perspektif HAM”, </b>Jakarta,
24 Oktober 2016;</span></div>
</div>
</div>
Chairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6365766892797238288.post-26232541514784906102016-09-18T16:58:00.000+07:002016-09-18T17:00:33.781+07:00Haris Azhar Dapat Dipidanakan<br />
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiI0zY6gZ9weMtJ-0ayEf2sgSzCu1ZdnEvwF7iF_cPm_XMR4FS9znKw_x58wry19lixuizx6qY4Lw8BT249wJY1bS4kh1-MdMiNsyp1gAiqHUP5vCslvtgwJl1EYs0I79grKplI_hQTL5Y/s1600/dafbhgfd.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiI0zY6gZ9weMtJ-0ayEf2sgSzCu1ZdnEvwF7iF_cPm_XMR4FS9znKw_x58wry19lixuizx6qY4Lw8BT249wJY1bS4kh1-MdMiNsyp1gAiqHUP5vCslvtgwJl1EYs0I79grKplI_hQTL5Y/s1600/dafbhgfd.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dr.Chairul Huda,SH.MH.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<blockquote class="article-intro" itemprop="description" style="background-color: white; border-left-color: rgb(229, 229, 229); border-left-style: solid; border-left-width: 5px; box-sizing: border-box; color: #111111; font-family: 'Roboto Slab', Cambria, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 18px; font-variant-ligatures: normal; margin: 0px 0px 24px; orphans: 2; padding: 0px 24px; widows: 2;">
<div dir="ltr" style="box-sizing: border-box;">
Jakarta, Tengokberita.com - Tim Pencari Fakta Polri yang bertugas menyelidiki tulisan Haris Azhar di media sosial tak menemukan adanya bukti dugaan tindak pidana oknum BNN, TNI, dan Polri yang disebut-sebut memeras dan menerima setoran ratusan miliar dari Freddy Budiman. Lantas bagaimana nasib Haris Azhar yang kadung mempublish tulisan tersebut hingga dilaporkan institusi BNN, TNI bahkan Polri yang merasa diserang kehormatannya?</div>
</blockquote>
<br />
<section class="article-content" itemprop="articleBody" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; widows: 2;"><div dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 12px;">
Menurut pakar hukum pidana Chairul Huda, Bareskrim bisa melanjutkan proses hukum terhadap Koordinator Kontras tersebut. Sebab, hasil penyelidikan yang dilakukan TPF mengindikasikan tulisan Haris Azhar tersebut mengandung unsur penghinaan. "Ya tidak ada bukti bahwa yg dikemukakan Haris Azhar itu berasal dari Freddy Budiman," ujar Chairul Huda menjawab Tengokberita.com, Kamis (15/9/2016).</div>
<div dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 12px;">
Chairul mengatakan, penghinaan yang dilakukan Haris Azhar bukan ditujukan kepada perorangan. "Kalau 311 KUHP itu kan fitnah terhadap perseorangan. Pernyataan Haris Azhar kan bukan tertuju pada orang perseorangan. Kalau terhadap institusi itu (melanggar) Pasal 207 KUHP," katanya menerangkan.</div>
<div dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 12px;">
Sejatinya, Pasal 207 KUHP bisa dilakukan penyidikannya meskipun tanpa adanya aduan dari pihak korban. "Ini bukan delik aduan. Penyelidikan yang dilakukan Bareskrim bisa dilanjutkan lagi," katanya. Ketika ditanyakan apakah Polisi bisa atau harus melanjutkan proses hukum karena delik tidak bersifat aduan, Chairul menjawab "Ya bisa, bukan harus, kan bisa saja laporan atas kasus tersebut dicabut. Dan di Indonesia penuntutan pidana menganut asas oportunitas. Penuntutan tersebut dalam arti luas termasuk penyelidikan tentunya," katanya.</div>
<div dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 12px;">
Ketika diminta pendapatnya saat ditanya apakah baiknya Polisi melanjutkan proses hukum atau menghentikan, Chairul mengatakan sebaiknya tidak diteruskan sepanjang Haris mengklarifikasi tulisannya. "Tapi kalau ngotot terus merasa apa yg dikemukakan itu bisa dibuktikan, ya diproses aja," kata dia seraya menutup percakapan.</div>
</section>Chairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6365766892797238288.post-43911672066461713002016-08-29T11:17:00.003+07:002016-08-29T11:18:08.722+07:00EKSEKUSI PIDANA MATI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 107/PUU-XIII/2015 <!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:TrackFormatting/>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>IN</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:DontVertAlignCellWithSp/>
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
<w:DontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>
<w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="--"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><br />
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}
</style>
<![endif]--><br />
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<a href="https://www.blogger.com/null" name="_GoBack"></a><b><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<b><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pengantar</span></b></div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiI0zY6gZ9weMtJ-0ayEf2sgSzCu1ZdnEvwF7iF_cPm_XMR4FS9znKw_x58wry19lixuizx6qY4Lw8BT249wJY1bS4kh1-MdMiNsyp1gAiqHUP5vCslvtgwJl1EYs0I79grKplI_hQTL5Y/s1600/dafbhgfd.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiI0zY6gZ9weMtJ-0ayEf2sgSzCu1ZdnEvwF7iF_cPm_XMR4FS9znKw_x58wry19lixuizx6qY4Lw8BT249wJY1bS4kh1-MdMiNsyp1gAiqHUP5vCslvtgwJl1EYs0I79grKplI_hQTL5Y/s1600/dafbhgfd.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H.</span></b></td></tr>
</tbody></table>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap dalam perkara pidana menjadi tugas dan kewenangan Jaksa pada
Kejaksaan Republik Indonesia, seperti yang diamaanatkan KUHAP dan </span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Undang-Undang
No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pelaksanaan tugas dan kewenangan
mengeksekusi putusan kerap mendapat perhatian masyarakat, terlebih-lebih
berkenaan dengan eksekusi mati. <span style="mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Kontroversi berkenaan pidana mati rupanya
melebah hingga eksekusianya, dan bukan semata-mata dalam ranah <i style="mso-bidi-font-style: normal;">legislative and judicatice policy</i>.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>P</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">ersoalan
ini semakin riuh setelah </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Mahkamah Konsititusi </span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">mengeluarkaan Putusan </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Nomor: 107/PUU-XIII/2015</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menghapuskan ketentuan pengajuan
grasi yang hanya dapat dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak putusan
pidana mati berkekuatan hukum tetap. Padahal </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi </span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>sebagaimana diubaah dengan </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Undang-Undang No. 5 Tahun 2010</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">, menentukan
bahwa pengajuan Permohonan Grasi menunda pelaksanaan putusaan pidana mati hingga
Presiden memutuskan tentang diterima atau ditolaknya perohonan tersebut.
Tentunya hal ini pada giirannya cukup berpengaruh </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">terhadap </span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">T</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">ugas Jaksa</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> sebagai pelaksana putusan pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap.
Tentunya pembahasan ini juga tidak terlepas sorotan tentang apaakah hal
tersebut <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dapat menjadi </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">kendala dalam
melak</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">anakan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>putusan<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>dimaksud, terutama karena adanya </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor:
107/PUU-XIII/2015</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> tersebut</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br />
<a name='more'></a><br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<b><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pelaksana Putusan Pengadilan
berdasarkan KUHAP </span></b><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam sistem peradilan pidana Indonesia,
pelaksanaan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap, sepenuhnya menjadi</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> kewenangan</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> Jaksa pada Keja</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">ks</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">aan Republik Indonesia. Tidak
termasuk eksekutor adalah Jaksa pada KPK, karena Undang-Undang No. 30 tahun
2002 tentang KPK, tidak memberikan kewenangan kepada lembaga itu, termasuk
pejabat/pegawainya, untuk melakukan eksekusi putusan. Kewenangan mengeksekusi
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sec</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">a</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">ra atributif ditegaskan dalam KUHAP menjadi monopoli Jaksa pada Kejakaan,
karena tidak ada pejabat lain, termasuk aparatur sistem perad</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">i</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">lan pidana lainnya yang diberi wewenang sama. Hal ini tercermin dari
beberapa ketentuan</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> yang mengatur tentang kewenangan Jaksa dalam melaksanakan
putusan penagdilan, </span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">antara lain:</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.45pt; mso-list: l2 level2 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pasal 1 angka
6 huruf a KUHAP </span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">yang menentukan bahwa </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Jaksa adalah
pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai
penutut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap;</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.45pt; mso-list: l2 level2 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pasal 270
KUHAP </span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>yang menentukan bahwa p</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">elaksanaan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh
Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Kewenangan mengeksekusi putusan yang telah kerkekuatan hukum tetap yang
diberikan oleh KUHAP kepada Jaksa,<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>kemudian diejawantahkan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan. Dalam hal ini per definisi <b>“j</b></span><b><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">aksa</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">”</span></b><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> adalah <b>pejabat fun</b></span><b><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">g</span></b><b><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">sional yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk </span></b><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">bertindak
sebagai penu</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">n</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">tut
umum dan <b>pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap</b> serta wewenang lain berdasarkan undang-undang (Pasal 1 angka 1 UU No.
16 Tahun 2004). </span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam<b> </b></span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Jaksa </span><b><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">“</span></b><b><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">melaksanakan </span></b><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">penetapan hakim<b> dan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap</b></span><b><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">” </span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">menjadi tugas
dan wewenang <b>kejaksaan di bidang pidana</b></span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Berdassarkan hal itu, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap menjadi wewenang <b>Jaksa</b> dan <b>Kejaksaan</b>,
yang pada dasarnya bersifat<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><i>“subordinated”</i>
dari kekuasaan kehakiman. Namun demikian, bukan berarti tidak ada sama sekali
ruang diskresional berkenaan dengan hal ini, mengingat Jaksa</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> </span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">dalam
melaksanakan tugas dan wewenang harus mengindahkan norma-norma keagamaaan,
kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>nilai-nilai </span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">kemanusiaan
yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (4) </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">. Demikian pula
halnya, dalam </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan
pelaksanaan </span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">pidana </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>mati</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">.</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<b><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">P</span></b><b><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">ersoalan dalam Pelaksanaan Putusan</span></b><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Per</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">soalan yang
masih mengganjal berkenaan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Jaksa, diantaranya adalah masih
tersedianya upaya hukum luar biasa ataupun upaya lainnya yang dapat dilakukan
Terpidana, yang boleh jadi <i>output</i>-nya akan mempengaruhi substansi
putusan yang akan dieksekusi tersebut. Diantaranya yang terpenting adalah upaya
hukum luar biasa <b>Peninjauankembali</b> dan <b>Pengajuan Permohonan Grasi</b>.</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam KUHAP, sekalipun </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Peninjauan</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">k</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">embali</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> tidak
menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan, tertutama eksekusi jenis
pidana yang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 KUHAP, tetapi hal itu
jelas-jelas</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> </span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">berbeda jika
dihadapkan pada persoalan eksekusi pidana mati, dengan mengacu juga pada Pasal
8 ayat (4) </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">UU No. 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan.</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> Apalagi Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No.
34/PUU-XI/2013 juga telah menghapuskan ketentuan bahwa Peninjauankembali hanya
dapat diajukan untuk 1 (satu) kali, yang semula ditentukan dalam 268 ayat (3)
KUHAP. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Selain itu, </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">dalam
</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">pelaksanaan pidana mati juga harus memperhatikan Pasal 2 ayat (2)<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Undang-Undang
No. 5 Tahun 2010</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> tentang</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">
perubahan atas Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">, </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">yang </span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">memberikan
“hak” terhadap Terpidana untuk mengajukan grasi, dimana dalam Pasal 3
Undang-Undang No. 22 Tahun 2002<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>tersebut
ditegaskan bahwa <b>pengajuan grasi menunda pelaksanaan pidana mati</b>.</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Persoalan-persoalan di atas menyebabkan pelaksaanaan pidana mati dapat
tersandera dengan pelaksanaaan hak Terpidana mengajukaan Peninjauankembali atau
pengajuaan grasi kepada Presiden. Ujung-ujungnya ketika Jaksa pada Kejaksaan
akan melakukan eksekusi putusan pidana mati, maka kotroversi tidak dapat
dihindarkan. Pro kontra dalam masyarakat terhadap pidana mati semakin
mengemuka, yang mengalahkan esensi penanggulangan kejahatan dengan
memfungsionalisasi Hukum Pidana. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<b><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Tenggang Waktu Pengajuan PK dan Grasi
terhadap Putusan Pidana Mati </span></b><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Persoalan menjadi semakin kompleks, ketika baik ketentuan mengen</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">a</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">i
Peninjauankembali maupun grasi, tidak menentukan tenggang waktu pengajuannya.
Pasal 264 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa <b>“permintaan Peninjauankembali
tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu”.</b> Dengan demikian, pelaksanaan
putusan pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap seolah-olah “tersandera”
oleh hak Terpidana untuk melakukan Peninjauankembali.</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Selain itu, ketentuan <b>Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2010</b>
tentang perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tetang Grasi, yang semula
“membatasi” permohonan grasi hanya dapat diajukan paling lama 1 (satu) tahun
sejak putusan berkekuatan hukum tetap, justru oleh<b> Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 107/PUU-XIII/2015 telah dinyatakaan bertentangan dengan
konstitusi dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat</b>. Hal ini
tentunya<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>semakin dapat “mengaburkan”,
kapan sebenarnya pelaksanaan pidana mati tersebut dapat dilaksanakan oleh Jaksa
dan/atau Kejaksaan. </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Lebih-lebih lagi, juga <b>tidak ada tenggat waktu yang pasti kapan
Mahkamah Agung</b> <b>mengeluarkan putusan Peninjauankembali</b> dan begitu
juga <b>Presiden RI tidak dibatasi waktu tertentu yang rigit</b> <b>untuk
memutuskan Pengajuan Permohonan Grasi Terpidana mati</b>.</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa m</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">emberikan
Grasi sebagai Hak Preogratif Presiden dan Mengajukan Permohonan Grasi sebagai
Hak Konstitusional Terpidana</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">. Disini menjadi letak kontroversi putusan dimaksud. Pada
satu sisi, pertimbangan hukum Mahkamah Konstutisi dalam Putusan No.
107/PUU-XIII/2015 lebih menitikberatkan bahwa <b>g</b></span><b><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">rasi</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> merupakan <b>“hak
prerogratif”</b> Presiden </span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">untuk memberikan</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">
pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan
pelaksanaan pidana kepada </span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">T</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">erpidana</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">, <b>sebagaimana
dimandatkan dalam<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Pasal 14 ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945</b>, yang tidak boleh “direduksi” dengan ketentuan Pasal 7 ayat
(2) Undang-Undang No.5 Tahun 2010. Namun secara pada sisi lain secara
kontradiktif, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa mengajukan permohonan
grasi merupakan <b>“hak konstitusional”</b> Terpidana, <b>yang tidak boleh
dibatasi dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 2010</b>. </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sementara itu, pada bagian lain, Mahkamah juga mempertimbangkan, bahwa
untuk menghindari hak konstitusional mengajukan grasi digunakan sebagai hal
yang menghambat pelaksanaan putusaan pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap,
sebagaimana ditegaskan dalam </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pasal
3 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> <b><span lang="EN-US">“seharusnya Jaksa sebagai
eksekutor tidak harus terikat dengan jangka waktu tersebut</span></b><span lang="EN-US"> (jangka waktu pengajuan grasi yang paling lama 1 (satu) tahun) <b>apabila
nyata-nyata terpidana atau keluarganyaa tidak menggunakan hak atau kesempatan
untuk mengajukan permohonan grasi</b>,” atau<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>sekalipun tidak diatur dalam UU setelah “<b>jaksa selaku eksekutor demi
kepentingan kemanusiaan telah menanyakan kepada terpidana apakah terpidana atau
keluarganya akan menggunakan haknya mengajukan permohonan grasi”</b>, eksekusi
terhadap Terpidana mati tersebut dapat dilaksanakan.</span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> </span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pertimbangan
ini merupakan bentuk apoligi Mahkamah Konstitusi atas putusannyaa tersebut. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<b><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">I</span></b><b><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">mplikasi Putusan Mahkamah Konstitusi </span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">No. 107/PUU-XIII/2015</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstutisi dalam Putusan No.
107/PUU-XIII/2015 pada dasarnya Kejaksaan harus mengatur sendiri (swa regulasi)
berkenaan pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap, khususnya terhadap
putusan pidana mati. Mengingat tidak ada pembatasan waktu mengajukan Pemohonan
Grasi, sementara pelaksanaan putusaan pidana mati yang telah berkekuatan hukum
tetap ditunda karena pengajuan grasi tersebut, maka<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>menyangkut hal-hal sebagai berikut:</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 1.0cm; mso-list: l1 level2 lfo2; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Kejaksaan perlu mengatur ukuran
kapan dapat dikatakan terpidana atau keluarganya</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">nyata-nyata tidak menggunakan hak atau
kesempatan untuk mengajukan permohonan grasi</span>;</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 1.0cm; mso-list: l1 level2 lfo2; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Kejaksaan demi kepentingan
kemanusiaan perlu mengatur tata cara bagi Jaksa untuk menanyakan kepada
Terpidana atau keluarganya apakah akan menggunakan haknya mengajukan permohonan
grasi atau tidak.</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">
</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Hal ini untuk memastikan bahwa<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>persoalan
lebih penting, yaitu diantisipasi Kejaksaan adalah ketika telah ada permohonan
Grasi, dimana pelaksaanaan putusan pidana mati harus ditanggu</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">h</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">kan, sampai
dengan terpidana telah menerima keputusan mengenai permohonan grasinya oleh
Presiden, sebagaimana dimaksud Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2002, tetapi tidak
cukup jelas kapan keputusan Presiden mengenai hal itu terbit. Sekalipun tenggang
waktu pemrosesan permohonan dimaksud dapat dihitung, yaitu: </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 1.0cm; mso-list: l0 level2 lfo3; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">a.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam hal permohonan grasi diajukan melalui Kepala LP,
maka dalam<b> 7 (tujuh)</b> hari telah dikirimkan kepada pengadilan yang
memutus perkaranya pada tingkat pertama (Pasal 8<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>ayat (4) UU No. 22 Tahun 2002); </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 1.0cm; mso-list: l0 level2 lfo3; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">b.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam
jangka waktu paling lambar <b>20 (dua puluh) hari</b> terhitung sejak tanggal
penerimaan salinan permohonan grasi, pengadilan tingkat pertama mengirimkan
salinan permohonan dan berkas perkara terpidana ke Mahkamah Agung (Pasal 9 UU
No. 22 Tahun 2002); </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 1.0cm; mso-list: l0 level2 lfo3; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">c.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam
jangka waktu paling lambat<b> 3</b></span><b><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">0</span></b><b><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> (tiga</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> puluh</span></b><b><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">) </span></b><b><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">haru</span></b><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">terhitung sejak tanggal diterimanya
salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan
tertulis kepada Presiden</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> (Pasal 10 UU No. 5 Tahun 2010)</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">;</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 1.0cm; mso-list: l0 level2 lfo3; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">d.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Presiden
memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan
Mahkamah Agung paling lambat<b> 3 (tiga) bulan</b> terhitung sejak diterimanya
pertimbangan Mahkamah Agung</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> (Pasal 11 UU No. No. 22 Tahun 2002)</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 1.0cm; mso-list: l0 level2 lfo3; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">e.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Keputusan
Presiden disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu <b>14 (empat belas)
hari</b> terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> (Pasal 12 UU
No. 22 Tahun 2002)</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Namun demikian,
dalam prakteknya tidak ada jaminan bahwa Presiden akan mengeluarkan keputusan
grasi dalam kurun waktu dimaksud. Seperti telah ditegaskan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 107/PUU-XIII/2015 mengabulkan atau menolak grasi adalah
hak prerogatif Presiden RI. Sekalipun telah ada tenggang waktu yang diatur
dalam UU pada dasarnya Presiden tidak dapat dibatasi dalam penggunaan
kewenangannya itu</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pada dasarnya hambatan utama bagi Jaksa untuk melakukan eksekusi<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>mati justru bukan terletak pada adanya
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 107/PUU-XIII/2015 yang menghapuskan tenggang
waktu hak terpidana untuk mengajukan Permohonan Grasi kepada Presiden, tetapi
justru pada kewenangan Presiden yang dapat memutuskan untuk mengabulkan atau
menolak permohonan grasi kapanpun.<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>Dilihat dari sisi ini, maka pada dasarnya ketentuan bahwa </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Presiden memberikan keputusan atas
permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung paling
lambat<b> 3 (tiga) bulan</b> terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah
Agung</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">, sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 11 UU No. No. 22
Tahun 2002</b>, juga dapat dipandang inskonstitusional jika hal itu dipandang
“mereduksi” hak Presiden memberikan grasi, sebagaimana juga hal yang sama dalam
<b>Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2010</b> tentang perubahan
Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tetang Grasi;</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
107/PUU-XIII/2015 secara prinsip tidak menghalangi </span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">pelaksanaan </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">putusan yang sudah berkekuatan hukum
tetap</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">. Mengingat<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>pada dasarnya yang dilaksanakan oleh Jaksa atau Kejaksaan adalah putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bukan Keputusan Presiden
tentang permohonan grasi<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>yang diajukan
oleh Terpidana atau ahli warisnya</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">.
</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Hanya saja perlu perhitungan waktu yang wajar eksekusi pidana mati dapat
dilakukan, terutama ketika terpidana atau ahli warisnya tidak mengajukan
permohonan grasi</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Mengacu Pasal Pasal 8 ayat (2) UU </span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">No.
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan</span><span lang="EN-US" style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> dimana Jaksa dalam melaksanakan tugasnya atas nama
negara, maka pada dasarnya tidak ada konsekuensi yuridis yang menjadi resiko
bagi Jaksa eksekutor yang putusan pidana mati yang telah berkekuatan hukum
tetap terhadap terpidana atau ahli warisnya yang belum (tidak) mengajukan
grasi. Mengingat pada dasarnya Presiden<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>karena kewenangan konstitusionalnya<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>sebagaimana ditentukan dalam <b>Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945</b>
setiap saat dapat menghentikan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>proses
eksekusi, sekalipun tidak ada permohonan untuk itu dari terpidana atau ahli
warisnya. Hal ini juga didasarkan bahwa pada dasarnya Jaksa atau Kejaksaan
hanya dapat melaksanakan eksekusi mati setelah Presiden memberikan
persetujuannya <i>(fiat executie)</i>. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Wallahua’alaam</i>.</span><span style="font-family: "book antiqua" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
Chairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6365766892797238288.post-11687726450146279752016-08-19T18:52:00.005+07:002016-08-19T18:54:07.897+07:00Kesengajaan Dalam Penyertaan<!--[if gte mso 9]><xml>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:AllowPNG/>
</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]--><br />
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:TrackFormatting/>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>IN</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:DontVertAlignCellWithSp/>
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
<w:DontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>
<w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="--"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
</style>
<![endif]-->
<br />
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<a href="https://www.blogger.com/null" name="_GoBack"></a></div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwTkB7oUTNgyoNK2fRkieIlAJnOpcQrhHnHP5ZOxga8KV-KMKWmXNKP5Ckplu3JNxUc44bM-dKix9a1Osgj_rKwqRTDd6uoil76dPLZGto82dcF5QKfr1FZhLahpkshQ8DKXBRH0MriEY/s1600/_MG_4970.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwTkB7oUTNgyoNK2fRkieIlAJnOpcQrhHnHP5ZOxga8KV-KMKWmXNKP5Ckplu3JNxUc44bM-dKix9a1Osgj_rKwqRTDd6uoil76dPLZGto82dcF5QKfr1FZhLahpkshQ8DKXBRH0MriEY/s320/_MG_4970.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.</span></span></td></tr>
</tbody></table>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"></span></span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pada
masa sekarang terdapat kecenderungan bahwa umumnya pengujudan suatu tindak
pidana, termasuk tindak pidana korupsi, dengan melibatkan lebih dari satu
orang. Padahal umumnya rumusan delik itu hanya dipersiapkan untuk pembuat
tunggal, sehigga ketentuan tentang penyertaan<span style="mso-spacerun: yes;">
</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;">(deelneming)</i>, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 dan 56 KUHP menjadi sangat strategis. Ketentuan
tersebut itulah yang menyebabkan mereka yang bukan pelaku langsung dapat
dipandang juga karena <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>telah “melakukan
tindak pidana”. Mereka yang “menyuruh melakukan”, “menganjurkan”, ataupun<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>“turut serta melakukan” tindak pidana itu,
juga dipandang melakukan delik itu dan dapat dipidana yang sama dengan mereka
yang “melakukan”. Belum lagi mereka yang “membantu melakukan” suatu delik, juga
dipandang telah melakukan tindak pidana, sekalipun pidana yang dapat dijatuhkan
padanya sedikit lebih ringan (dikurangi sepertiga), kecuali dalam tidak pidana
berat seperti makar, korupsi dan terorisme dapat dipidana yang sama dengan
pembuat materielnya.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Persoalan pokok yang hingga kini selalu
menjadi masalah dalam praktek adalah “bentuk kerjasama” diantara mereka dan
“persyaratan dapat dipertanggungjawabkannya” para peserta karena perbuatannya
itu. Terutama <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dalam penyertaan itu yang berupa
“turut serta melakukan” atau <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“medeplegen”</i>,
yang sekarang<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>ini makin kabur
batas-batasnya. Kesesatan yang paling menonjol berkenaan mengenai “turut serta”
adalah<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>menyamaartikan hal itu dengan
“bersama-sama” melakukan delik. Tidak dinilai adanya kesamaan kualitas personal
atau tidak diantara mereka, dengan berada dalam rangkaian terjadinya delik,
perannya besar atau kecil, serta<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>disadari atau tidak berada dalam rangkaian delik itu, mereka semua
dipidana dengan perantaraan Pasal 55 KUHP tersebut.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Pasal ini telah dijadikan dasar menjatuhkan
pidana <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(strafausdehnungsgrunde), </i>dan
bukan dasar menentukan apakah yang bersangkutan melakukan tindak pidana <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(taatbetandausdehnungsgrunde)</i> dan dapat
dipersalahkan atas hal itu<i style="mso-bidi-font-style: normal;">
(schuldausdehnungsgrunde). </i>Tidak mengherankan kalau pengadilan, terutama
Pengadilan Tipikor, dituding sebagai “tempat menghukum”, dan bukan “tempat
mengadili”. Pengadilan bukan lagi menjadi “tempat memisahkan orang tidak
bersalah dari orang-orang yang bersalah”, tetapi telah menjelma menjadi “tempat
menghukum mereka yang diajukan sebagai terdakwa”.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Dalam penyertaan yang berbentuk turut
serta melakukan, kerjasama antara mereka yang melakukan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(pleger)</i> dan mereka yang turut serta melakukan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(medepleger)</i> mutlak adanya. Dengan kata lain, hanya dengan adanya
kerjasama itu delik dapat diujudkan atau tanpa kerjasama itu delik tidak akan
terjadi. Para penulis menggunakan istilah “kerjasama yang erat” untuk
menggambarkan hal itu, sekalipun diakui pula tidaklah semua mereka harus
mengujudkan perbuatan secara bersama-sama dan berada pada tempat yang sama.
Pendek kata, mereka “bekerja bersama-sama” dan “sama-sama bekerja” untuk
mengujudkan delik itu. Dalam delik suap misalnya, jika pemberian suap<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dilakukan oleh beberapa orang, maka
masing-masing memainkan peranan penting dalam mengujudkan hal itu.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Dikatakan peranan penting disini tentunya
perbuatan yang memiliki kontribusi significant terhadap terpenuhinya unsur<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>“memberi atau menjadikan sesuatu” kepada
penerima suap. Dalam hal ini <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“deal”</i>,
“kesepakatan” atau “janji” memberikan sesuatu atau hadiah itu, karena mereka
sepenuhnya berbuat untuk itu. Jika kesepakatan dengan penerima suap hanya
dibuat oleh seorang saja, sementara yang lain tidak ambil bagian atas hal itu,
maka penyertaan menyuap belum ada, melainkan penyuapan dengan pemberi suap
tunggal.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Selain itu, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>kerjasama yang erat saja belum cukup untuk
dapat memidana peserta delik. Kerjasama tersebut harus lahir dari kesadaran
atau pengetahuannya <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(willen en wettens)</i>.
Dengan kata lain, kerjasama dalam penyertaan harus dilakukan dengan kesengajaan
<i style="mso-bidi-font-style: normal;">(opzettelijke)</i>.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Seorang pengemudi taksi yang mengantar
penumpangnya ke sebuah mini market, lalu penumpang<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>tersebut tanpa sepengetahuan pengemudi taksi
ternyata merampok kasir mini market itu, dan melarikan diri dengan menumpang
taksi yang mengantarnya itu, tidak dapat dipandang adanya kesengajaan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>bekerjasama melakukan pencurian dengan
pemberatan.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Secara
lahiriah memang terlihat ada kerjasama diantara mereka, tetapi dilihat dari
segi bathinnya si pengemudi taksi hal itu bukan karena kesadaran atau
pengetahuannya <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(willen en wettens). </i>Tidak
ada pemahaman dan keinsyafan bagi pengemudi taksi bahwa perannya mengemudikan
mobil menuju dan dari tempat kejadian perkara <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(crime scene) </i>tersebut, dimaksudkan sebagai perbuatan ambil bagian
dari kejahatan penumpangnya. Kerjasama antara pengemudi dan penumpang taksi
tersebut bukan suatu hal yang disengaja oleh pengemudi taksi, maka tidak ada
kesalahan baginya <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(zonder schuld)</i>.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Dalam kasus penyuapan, jika pemberian
suap<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> (actieve omkoping) </i>terkait
dengan beberapa orang, maka kesepakatan yang dibuat salah satu diantara mereka
dengan penerima suapnya, harus merupakan suatu hal yang disadari dan diketahui
mereka yang lain. Dalam banyak kejadian, yang terjadi justru terputusnya
hubungan kerjasama itu dengan kesengajaannya. Dalam pikiran mereka yang
menyediakan atau memberikan dana dimaksud, sama sekali bukan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>bagi kepentigan penyuapan, namun jelas-jelas
dana yang digunakan untuk menyuap berasal darinya. Dalam hal ini tidak
terbatahkan adanya kerjasama diantara mereka, tetapi tidak ada kesengajaan bagi
penyandang dananya bahwa kontribusi yang disediakan atau diberikannya itu untuk
kepentingan suatu delik.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Selanjutnya, setelah dapat dibuktikan adanya
kesengajaan dalam berkerjasama dalam penyertaan, maka hal itu juga harus
diikuti dengan kesengajaaan terhadap kejahatannya itu sendiri. Dalam literatur
Hukum Pidana dikatakan hal itu sebagai “kesengajaan ganda” atau <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“double opzet”. </i>Kesengajaaan pertama,
tadi tertuju pada kepada kerjasamanya, yaitu adanya kesadaran atau pengetahuan
dari mereka yang terlibat atas suatu kerjasama diantara mereka. Kesengajaaan
kedua tertuju kepada kejahatannya itu sendiri, yatu kesadaran atau pengetahuan
dari mereka bahwa keterlibatan mereka semua dalam mengujudkan suatu kejahatan. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif";"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam delik penyuapan, inisiatif dan tindakan tersebut
tidak boleh datang dari salah satu pihak saja. Dengan demikian, sekalipun hal
itu merupakan kepentingan beberapa orang secara bersamaan atau kepentingan
orang yang bukan pelaku langsungnya, maka tetap harus dapat dibuktikan
kesadaran bersama atas kehendak menyuap dalam hal ini. Dengan demikian, adanya
kesamaan kepentingan diantara mereka dalam pemberian suap tidak serta merta
dapat dipandang sebagai kesengajaan berkerjasama<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dalam memberi suap. Adakalanya berbagai pihak
belum benar-benar dapat dipandang sengaja turut serta melakukan kejahatan,
karena sebenarnya bagian inti delik itu sendiri masih sangat jauh dari dapat diwujudkan.
Beberapa orang menyiapkan sejumlah uang dan menyerahkan kepada seseorang untuk
dipergunakan sebagai suap. Sementara orang yang dipercayakan itu belum<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>memiliki <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“deal”</i>,
“kesepakatan” atau “janji” dengan penerima suapnya. Katakanlah jika telah ada
penangkapan terhadap<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>orang itu, maka
dapat dipandang belum ada kesengajaan untuk turut serta melakukan penyuapan
bagi penyedia dananya. Dalam banyak kejadian<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>mereka yang menyatakan mampu “memperatarai” penyuapan sebenarnya hanya
berusaha memperdagangkan pengaruh <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(trading
in inffluence) </i>calon penerima.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Betapa pentingnya memahami<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>“bentuk kerjasama” dan “persyaratan dapat
dipertanggungjawabkannya” para peserta delik. Tentunya hal itu untuk
benar-benar memastikan bahwa pidana dijatuhkan kepada mereka yang telah
melakukan tindak pidana <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(actus reus)</i>
dan bersalah karenanya <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(mens rea)</i>.
Hanya dengan memisahkan kedua hal itu sebagai buah dari cara berfikir yang dualistis,
maka pidana dapat dikenakan benar-benar terhadap orang yang memiliki kesalahan.
Kesalahan yang memang dibuktikan, dan bukan sekedar diasumsikan ada di dalam
tindak pidananya itu ssendiri (inheren), seperti selama ini menjadi cara
gampang mereka yang berfikir monistis dalam melihat persoalan ini. Tidak
mengherankan jika sekarang ini mereka yang menjadi terpidana banyak yang merasa
sebagai orang yang terdzolimi, karena sebenarnya kesalahan mereka hanya
berdasarkan asumsi-asumsi belaka. Wallahu’alam.</span></div>
Chairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6365766892797238288.post-7498810406725267842016-08-12T14:26:00.002+07:002016-08-12T14:29:42.764+07:00Percobaan Penyuapan<h2>
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>IN</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
</style> <![endif]--></h2>
<br />
<h2>
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b><span lang="EN-US" style="line-height: 107%;"></span></b></span></span></div>
</h2>
<h2>
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b><span lang="EN-US" style="line-height: 107%;"></span></b></span></span></div>
</h2>
<br />
<h2>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwTkB7oUTNgyoNK2fRkieIlAJnOpcQrhHnHP5ZOxga8KV-KMKWmXNKP5Ckplu3JNxUc44bM-dKix9a1Osgj_rKwqRTDd6uoil76dPLZGto82dcF5QKfr1FZhLahpkshQ8DKXBRH0MriEY/s1600/_MG_4970.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwTkB7oUTNgyoNK2fRkieIlAJnOpcQrhHnHP5ZOxga8KV-KMKWmXNKP5Ckplu3JNxUc44bM-dKix9a1Osgj_rKwqRTDd6uoil76dPLZGto82dcF5QKfr1FZhLahpkshQ8DKXBRH0MriEY/s320/_MG_4970.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><h2>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b><span lang="EN-US" style="line-height: 107%;">Dr. Chairul Huda, SH., MH.</span></b></span></span></h2>
</td></tr>
</tbody></table>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="EN-US" style="line-height: 150%;">Pada dasarnya delik suap tergolong sebagai delik berpasangan, yang tidak dapat dilakukan dalam bentuk perbuatan satu pihak, tetapi harus perbuatan dua pihak sekaligus, yaitu: perbuatan pemberi suap <i>(actieve omkoping)</i> dan perbuatan penerima suap <i>(passieve omkoping)</i>. Dalam literatur delik suap digolongkan sebagai <i>noodzakelijke deelneming</i> (penyertaan mutlak perlu), yaitu tindak pidana yang hanya dapat terjadi karena kepesertaan pemberi suap dan penerima suap secara sekaligus. Singkatnya, bukan delik suap jika perbuatan yang terjadi hanya perbuatan pemberi saja, dan tidak ada penerimanya, sebaliknya tidak mungkin sebagai suap jika hanya ada penerimanya saja tanpa pemberinya.</span></span></span></div>
</h2>
<br />
<h2>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="EN-US" style="line-height: 150%;"> Konsepsi ini berpengaruh dalam ranah praktek, yaitu tidak mungkin menuntut pemberi suap tanpa ada penerimanya. Dalam dakwaan harus terurai tentang peranan kedua belah pihak ini, baik pemberi maupun penerimanya, sekalipun yang sedang didakwa salah satu pihak saja. Dengan demikian, perbuatan yang harus dibuktikan penuntut umum pun, meliputi perbuatan pemberi dan perbuatan penerima. Menjadi tidak logis jika dalam suatu peristiwa pidana suap menyuap, hanya “berhasil” di tangkap tangan pemberi suap, tanpa penerimanya. Lalu kemudian didakwa telah memberi suap, tanpa ada penerimanya. Kondisi ini menunjukkan suap belum terjadi, karena hakekat dari suap adalah perjumpaan kepentingan pemberi dan penerima.</span></span></span></div>
<a name='more'></a></h2>
<br />
<h2>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="EN-US" style="line-height: 150%;"> Bagian inti delik <i>(bestanddeel delict)</i> suap adalah adalah adanya “kesepakatan”, <i>“deal”</i>, “transaksi” antara pemberi dan penerima. Tanpa adanya hal ini belum ada perbuatan yang menjurus kepada suap. Perlu dipahami, sekalipun dalam undang-undang suap dapat berbentuk “memberi janji”, tetapi hal ini tidak dapat diartikan bahwa kehendak dan keinginan pemberi saja telah dipandang cukup. Janji hanya dapat terjadi dengan keterlibatan dua pihak (atau lebih). Jika seseorang “berjanji” untuk memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka pada dasarnya belum dapat dipandang suap dalam bentuk “memberi janji”, jika tidak ada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang “menerima janji” tersebut. Dengan demikian, dalam kata “memberi janji” termaktub didalamnya ada perbuatan “menerima janji” itu. Tanpa adanya hal itu, maka peristiwa yang demikian itu belum dapat dipadang “memberi janji”, tetapi hanya “niat” akan membuat “janji” dengan penerima suap.</span></span></span></div>
</h2>
<h2>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="EN-US" style="line-height: 150%;"> Perlu diingat pula, unsur-unsur delik suap bukan hanya adanya “janji”. Perlu adanya perbuatan yang lebih jauh lagi untuk sejauh mungkin mengarah pada perwujudan janji itu. Dengan kaata lain, unsur “dengan maksud membuatnya (pegawai negeri atau penyelenggara negara) berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”, bukan pajangan belaka. Unsur ini harus juga dibuktikan, yang diantaranya mengarah pada pemenuhan janji tersebut karena latar belakang unsur ini, yaitu keinginan pemberi dan kesanggupan penerima untuk “berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”. </span></span></span></div>
</h2>
<br />
<h2>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="EN-US" style="line-height: 150%;"> Menjadi persoalan, dapatkah penyuapan terjadi dalam bentuk percobaan <i>(poging)</i> ataau lebih tepatnya apakah dalam percobaan penyuapan, yang diperukan hanya perbuataan pemberi suap semata? Jawabannya tidak dapat dilepaskan dari konteeks bahwa suap adalah <i>noozakelijke deelneming</i>, dan percobaaan sebagai<i> taatbestandausdehnungsgrund</i>.</span></span></span></div>
</h2>
<br />
<h2>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="EN-US" style="line-height: 150%;"> Seperti telah saya jelaskan, suap adalah delik berpasangan, maka konstruksinya tetap harus ada pemberi maupun penerima suap, sekalipun perbuaatan itu masih dalam tahap percobaan. Misalnya seseorang berniat menyuap seorang pejabat, dan kemudian yang bersangkutan membawa sejumlah uang menuju kantor pejabat itu. Ditengah jalan ditangkap penyidik, sehingga “rencana” penyuapan itu tidak terlaksana. Peristiwa seperti ini belum dapat dipandang sebagai suap, kecuali sebelumnya telah ada “kesepakatan”, <i>“deal”</i>, “transaksi” antara pemberi dan penerima. Jadi perginya pemberi ke kantor itu hanya dapat dipandang sebagai perbuatan persiapan (dan bukan permulaan pelaksanaan dalam percobaan) jika perjumpaan kepentigan pemberi dan penerima belum terjadi. Contoh lain yang lebih ekstrim, apabila sesampainya di kantor pejabat itu, yang bersangkutan menolak “pemberian” atau “hadiah” dari calon pemberi suap, juga tidak dapat dipandang sebagai suap. Hal ini karenakan dapat dipandang sebelumnya belum ada “kesepakatan”,<i> “deal”</i>, “transaksi” antara calon pemberi dan pejabat itu yang merupakan calon penerima. Disini percobaan suap juga belum terjadi, tetapi hanya niat atau persiapannya saja. Niat menyuap belum dapat dipidana dan juga persiapan memberi suatu juga tidak dapat dipidana, sekalipun mengikuti teori subjektif tentaang permulaan pelaksanaan. </span></span></span></div>
</h2>
<br />
<h2>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="EN-US" style="line-height: 150%;"> Dalam hal, pidana dijatuhkan terhadap niat atau persiapan menyuap tetap yang dipandang sebagai percobaan, seperti ketika seseorang berniat menyuap seorang pejabat, dan kemudian yang bersangkutan membawa sejumlah uang menuju kantor pejabat itu, tetapi ditengah jalan ditangkap penyidik, atau apabila sesampainya di kantor pejabat itu, yang bersangkutan menolak “pemberian” atau “hadiah” dari calon pemberi suap, maka kententuan tentang percobaan delik ditempatkan sebagai dasar memidana pembuat <i>(strafaussdehnungsgrund)</i>, bukan dasar memperluas bekerjanya rumusan delik sehingga juga dapat diktakan sebagai tindak pidana sekalipun belum selesai sempurna (<i>taatbestandausdehnungsgrund). </i>Dalam hal ini Hukum Pidana hanya dijadikan dasar untuk menghukum niat jelek seseorang, dan bukan sebagai dasar untuk memidana seseorang karena melakukan suatu tindak pidana dan bersalah karenanya.</span></span></span></div>
</h2>
<br />
<h2>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="EN-US" style="line-height: 150%;"> Percobaan yang dipandang sebagai <i>strafausdehnungsgrund </i>melanggar asas “tiada pidana tanpa tindak pidana”. Mengingat pada dasarnya keinginan untuk menghukum saja yang dicarikan dasarnya. Berbeda halya jika percobaaan dipandang sebagai <i>taatbestandausdehnungsgrund.</i> Disini pembuat percobaan suap dipidana karena melakukan tindak pidana mandiri yang bersifat khusus <i>(sui generis delict), </i>yaitu perbuatan yang dilarang<i> (strafbaaar) </i>dalam delik suap yang tidak selesai karena diluar kehendaknya. Perbuatan memberi hadiah atau janji yang belum selesai sempurna, karena diluar kehendak pemberi dan penerimanya. </span></span></span></div>
</h2>
<br />
<h2>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="EN-US" style="line-height: 150%;"> Pada sisi lain, tujuan perundang-undangan pidana Indonesia terkait dengan tindak pidana korupsi terutama tertuju pada mengendalikan tindak pidana tersebut, termasuk suap didalamnya, dengan mengadakan penegakan hukum yang ditujukan untuk memulihkan kerugian keuangan atau perekonomian negara <i>(asset recovery)</i>. Oleh karena itu, politik hukumnya tetap menjadikan percobaan melakukan kejahatan sebagai <i>taatbestandausdehnungsgrund, </i>dasar yang memperluas bekerjanya rumusan delik, sehingga menjadi delik yang bersifat khusus dan mandiri sekalipun belum selesai dilakukan. Pikiran yang menempatkan <i>ratio leges</i> undang-undang korupsi sebagai upaya pembenahan <i>social culture</i>, sebenarnya belum memiliki intrumen yuridis yang cukup. Makanya perbuatan memperdagangkan pengaruh (<i>trading in inffluence</i>) belum dikriminalisasi. </span></span></span></div>
</h2>
<br />
<h2>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="EN-US" style="line-height: 150%;"> Akal-akalah seseorang yang menggambarkan kepada orang lain bahwa dirinya dapat atau mempunyai kemampuan untuk “mengatur” pegawai negeri atau penyelenggara negara tertentu, untuk berbuat menyahgunakan kewenangannya demi kepentingan calon pemberi suap, yang menyebabkan yang bersangkutan percaya dan menyerahkan sejumlah uang “untuk menyuap” tersebut, tidak dapat dipandang sebagai percobaan suap, apalagi suap yang sempurna <i>(vooltoid), </i>ketika belum ada kesepahaman antara orang itu dengan pejabat yang bersangkutan. Tidak dapat dipandang suap atau percobaan kejahatan itu karena belum ada penerima suapnya, melainkan hanya dapat dipandang perilaku memperdagangkan pengaruh (<i>trading in inffluence</i>) belum dikriminalisasi. Hal ini menyebabkan unsur “dengan maksud membuatnya (pegawai negeri atau penyelenggara negara) berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” menjadi tetap harus dibuktikan, sekalipun perbuatan masih dalam bentuk percobaan. Adanya unsur subjektif sifat melawan hukum dalam delik suap ini menyebabkan percobaan suap bukan dipandang terjadi semata-mata karena ada “janji”, tetapi karena janji itu hendak diwujudkan dengan serangkaian perbuatan yang relevan. Oleh karena itu, percobaan memberi suap juga berpasangan dengan percobaan menerima suap. Suap tidak dapat bertepuk sebelah tangan, sekalipun masih dalam tahap percobaan. <a href="https://www.blogger.com/null" name="_GoBack"><i>Wallahualam</i></a>.</span></span></span></div>
</h2>
<br />
<h2>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
</h2>
Chairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6365766892797238288.post-27181631979847576082016-06-17T10:48:00.000+07:002016-06-17T10:48:49.578+07:00Tanggapan Terhadap RUU Tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia<!--[if gte mso 9]><xml>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:AllowPNG/>
</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]--><br />
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:TrackFormatting/>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>IN</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:DontVertAlignCellWithSp/>
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
<w:DontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>
<w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="--"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;}
</style>
<![endif]-->
<br />
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<a href="https://www.blogger.com/null" name="_GoBack"></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0Q66g7oKqfIhy7fztQp-7dwzQI2EzhaWSg5sUbW3b5pMWsIYibLDrQhyphenhyphendXRLJMpSY9WIbNklDu_PvrhIl0l5BhJeSsiOeQ-O9HYZRjgdrzVObI-PXdYgFz_RiGSopgrQsM0codSL7nz0/s1600/_MG_4970.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="133" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0Q66g7oKqfIhy7fztQp-7dwzQI2EzhaWSg5sUbW3b5pMWsIYibLDrQhyphenhyphendXRLJMpSY9WIbNklDu_PvrhIl0l5BhJeSsiOeQ-O9HYZRjgdrzVObI-PXdYgFz_RiGSopgrQsM0codSL7nz0/s200/_MG_4970.jpg" width="200" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: left;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">Oleh: Dr. Chairul Huda, S</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-GB" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-GB;">.</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">H.,
M</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-GB" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-GB;">.</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">H</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-GB" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-GB;">.</span></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">Umum</span></b></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l8 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;"> 1.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Urgensi
revisi UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU
Kepolisian)</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo13; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">a.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Kepentingan revisi UU
Kepolisian harus juga diletakkan dalam konteks reformasi Sistem Peradilan
Pidana di Indonesia, mengingat salah satu fungsi Polri adalah sebagai “penegak
hukum”. Dalam hal ini, Polri tidak dapat dipandang semata-mata<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>pelaksana fungsi pemerintahan, tetapi juga
merupakan badan penyelenggara kekuasaan kehakiman.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo13; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">b.</span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Pelaksanaan
fungsi Polri sebagai Penegak Hukum menempatkan lembaga ini bukan bagian dari
kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh Presiden</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">,
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;">tetapi menjelma menjadi bagian dari kekuasaan
yudikatif yang merdeka dan independen, dengan terbebas dari pengaruh kekuasaan
manapun juga</b>. Oleh karena itu, patut dipertanyakan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“tempus”</i> dari pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan
UU kepolisian (RUU) ini, mengingat sekarang ini sedang dibahas DPR dan
Pemerintah RUU KUHP, yang nantinya harus pula diikuti dengan pengajuan RUU
KUHAP. Dengan demikian, RUU Perubahan UU Kepolisian seharusnya diajukan
“setelah” RUU KUHP dan RUU KUHAP ditetapkan sebagai undang-undang;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l8 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;"> 2.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Perubahan
atau Penggantian UU Kepolisian</span></b></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l5 level1 lfo14; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">a.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Secara keseluruhan
RUU mengadakan perubahan beberapa konsepsi yang bersifat fundamental, seperti
berkenaan dengan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">kedudukan kelembagaa</b></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-GB" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-GB;">n</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">
Polri dalam sistem ketatanegaraan, pengisian jabatan Kapolri, prinsip tata
kelola dan pelaksanaan fungsi dan tugas, serta reposisi kedudukan Kompolnas</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">.
Oleh karena itu, RUU ini sebenarnya lebih tepat sebagai RUU yang mengganti UU
Kepolisian dan bukan revisi hal itu.</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> </span></b>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l5 level1 lfo14; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">b.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Tambahan lagi
beberapa perubahan yang lebih merupakan<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>perbaikan kebahasaan dan teknik perundang-undangan, juga turut direvisi,
sehingga telah merubah hakekat undang-undang tersebut secara keseluruhan, dan
karenanya kalaupun hal ini dilakukan tidak lagi ber</span><span lang="EN-GB" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-GB;">si</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">fat perubahan semata;<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 18.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Khusus</span></b></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l8 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;"> 3.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Kedudukan
Polri dalam Sistem Pemerintahan Negara</span></b></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l4 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">a.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Pada dasarnya suatu
UU seperti layaknya “bejana berhubungan”, dimana perubahan suatu ketentuan akan
berpengaruh pada ketentuan yang lain. RUU tampaknya mengadakan perubahan teknis
perundang-undangan, tetapi hal itu justru menjadi “mengganggu” karena “tidak
bersambungan” satu sama lain secara sistemis. Misalnya Pasal 2 ayat (1)
dan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Pasal 1 angka 1 RUU yang pada
dasarnya keduanya berisi “pengertian” dari Polri, yang dalam hal ini
menggunakan pendekatan peran <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(role
approach)</i>. Apabila disandingkan, revisi yang di</span><span lang="EN-GB" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-GB;">u</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">sulkan justru membuat
hal ini tidak selaras atau bahkan duplikasi yang tidak sama. Dalam hal ini
ditentukan:</span></div>
<div align="center" class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: center;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Pasal 1 angka 1 RUU</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">“…Polri adalah alat negara yang <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">berperan</b> dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan
dalam negeri”</span></div>
<div align="center" class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: center;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Pasal 2 ayat (1) RUU</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">“Polri merupakan alat negara yang <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">berperan</b> dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat”</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l4 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">b.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Dalam RUU, posisi
Polri tampaknya ingin “didegradasi” menjadi tidak lagi langsung “dibawah
Presiden”. Dalam Pasal 9 ayat (1)<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>RUU, <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Kapolri</b> hanya ditempatkan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“penanggung jawab penyelenggaraan”</b>
fungsi dan tugas <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Polri, sebagai pelindung,
pengayom dan pelayan masyara</span><span lang="EN-GB" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-GB;">k</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">at serta penegak hukum, dan bukan lagi
sebagai <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“policy maker”, </i>seperti yang
ditentukan dalam Pasal 2 UU Kepolisian, yang bertanggung jawab <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“menetapkan” menyelenggarakan” dan
“mengendalikan” </b>kebijakan teknis kepolisian. Ketentuan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Pasal 9 ayat (1) RUU ini menjadi “pintu masuk” untuk menempatkan Polri
di bawah kementerian negara</b>. Padahal posisi Polri berada langsung dibawah
Presiden, bukan hanya didasarkan pada UU Kepolisian itu sendiri, tetapi lebih
jauh lagi hal itu merupakan pelaksanaan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR
No. VI/MPR/200 Tentang Pemisahan TNI dan Polri, dan Tap MPR No. VII/MPR/2000
tentang Fungsi dan Peran TNI dan Polri. Dengan demikian, Polri <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>di bawah Presiden, sebagai “norma Konstitusi”,
yang hanya dapat diubah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan tidak
dapat diubah mela</span><span lang="EN-GB" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-GB;">l</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">ui
undang-undang, bentukan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), termasuk
RUU Perubahan UU kepolisian ini. Dengan kata lain, hanya perubahan Konstitusi
yang dapat merubah kedudukan Polri, dari berada dibawah langsung Presiden,
menjadi dalam kedudukan lainnya, seperti dibawah lembaga tinggi Negara lain
atau bahkan dibawah suatu kementerian negara;</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> </span></b>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l4 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">c.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Meskipun demikian, kedudukan
Polri versi Konstitusi dan UU Kepolisian tersebut sangat <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">unik</span>, karena tidak menyebabkan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Presiden
mempunyai kewenangan untuk melakukan “intervensi” terhadap proses hukum </b>yang
sedang berlangsung, yang diselenggarakan Polri. Mengingat jika dilakukan hal
itu bertentangan dengan Konstitusi dan Sumpah Jabatannya, misalnya dengan
mengartikan kedud</span><span lang="EN-GB" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-GB;">u</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">kan
tersebut juga dimaknai dalam pelaksanaan fungsi Penyidik (Polri), maka berada
“dibawah Presiden” menyebabkan kekuasaan eksekutif<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dapat menentukan kelangsungan atau
penghentian suatu proses hukum. Konstruksi ini menyebabkan makna kemerdekaan
dan kemandirian proses penegakan hukum itu menjadi kabur, bahkan hilang sama
sekali;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l4 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">d.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Polri karenanya tidak
dapat dan tidak boleh berada dibawah Presiden dalam pengertian yang sama dengan
kedudukan Kementerian Negara apalagi </span><span lang="EN-GB" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-GB;">di</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">bawah suatu kementerian negara.
Artinya, kalaupun dibentuk kementerian dibidang keamanan yang menterinya
dijabat oleh Kapolri, hal itu tidak dimungkinkan secara konstitusional. <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Kapolri tidak boleh merangkap Menteri pada</b>
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Kementerian Kamtibmas</b>, karena hal itu
menyebabkan penegakan hukum menjadi murni urusan pemerintahan. Amanat
Konstitusi yang menempatkan Kapolri dibawah Presiden secara langsung hanya
dalam hubungannya dengan “urusan pemerintahan dibidang keamanan”, tetapi bukan
sama sekali dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum pidana melalui
Sistem Peradilan Pidana;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l8 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;"> 4.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Asas-asas
Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Polri</span></b></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left: 54.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l7 level1 lfo3; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">a.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">Pasal 2A RUU pada
dasarnya memuat ketentuan baru tentang asas-asas yang harus diperhatikan dalam <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“menetapkan” menyelenggarakan” dan “mengendalikan”
</b>kebijakan teknis kepolisian serta pelaksanaan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">fungsi dan tugas Polri</b>. Dalam hal ini dtentukan:</span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt;">Pasal
2A</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt;">Polri
dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya </span><span lang="ES" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Arial;">berlandaskan pada asas</span><span style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: Arial;">:</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-list: l9 level1 lfo4; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">a.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="ES" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Arial;">profesionalitas</span><span style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: Arial;">;</span><span style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Arial;"> </span><span style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: Arial;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-list: l9 level1 lfo4; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">b.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">keterbukaan;</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Arial;"> </span><span style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: Arial;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-list: l9 level1 lfo4; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">c.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="ES" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Arial;">akuntabilitas; dan</span><span style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: Arial;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-list: l9 level1 lfo4; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">d.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="ES" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Arial;">netralitas. </span><span style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: Arial;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l7 level1 lfo3; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">b.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Arial;">Tampaknya konseptor RUU kurang “memahami” konsepsi teoretis hubungan
asas dan aturan Hukum dalam suatu norma UU. Ada baiknya dipelajari
tulisan-tulisan dari <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Paul Scholten</b>, <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Ronald Dworkin</b> atau <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Roeslan Saleh</b> mengenai hal ini. Pada
dasarnya para ahli terkemuka itu menya</span><span lang="EN-GB" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-GB; mso-bidi-font-family: Arial;">ta</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Arial;">kan bahwa <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">asas hukum adalah
“pikiran-pikiran yang berada didalam atau dibelakang suatu aturan hukum”</b>.
Jadi penormaannya bukan dengan “menyebutkan” asas-asas dimaksud tetapi dengan
membuat norma aturan yang mengandung atau menegaskan berlakunya suatu asas
hukum. Oleh karena itu, justru seharusnya substansi “penjelasan” Pasal 2A RUU
yang “diangkat” menjadi norma, dan penamaan asas-asas itu justru yang
ditempatkan dalam penjelasan. Dengan demikian, sebaiknya hal ini dirumuskan
sebagai berikut:</span><span style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: Arial;"></span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Pasal
2A</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Pelaksanaan fungsi dan tugas Polri </span><span lang="ES" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Arial;">dilaksanakan:</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Arial;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l12 level1 lfo5; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="ES" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">a.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="ES" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Arial;">berdasarkan keahlian, kapabilitas, dan sumpah
sebagai Pimpinan, Pejabat dan Anggota Polri, serta senantiasa menjaga keluhuran
dan kredibil</span><span lang="EN-GB" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-GB; mso-bidi-font-family: Arial;">i</span><span lang="ES" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Arial;">tas Polri;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l12 level1 lfo5; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="ES" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">b.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="ES" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Arial;">secara terbuka, responsif, dan memudahkan akses informasi
bagi masyarakat;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l12 level1 lfo5; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="ES" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">c.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="ES" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Arial;">dengan bertanggung jawab penuh, baik secara etik, disiplin,
maupun hukum dan peraturan perundang-undangan.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l12 level1 lfo5; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="ES" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">d.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="ES" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Arial;">dengan berpegang pada kebenaran, tidak memihak,
bebas intervensi, antidiskriminasi, dan menjunjung tinggi hukum demi terwujudnya
keadilan bagi setiap warga negara.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 54.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Arial;">Penjelasan Pasal 2A</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 54.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Pada
dasarnya ketentuan memuat asas-asas yang harus diperhatikan dalam<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“menetapkan”
menyelenggarakan” dan “mengendalikan” </b>kebijakan teknis kepolisian serta
pelaksanaan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">fungsi dan tugas Polri</b>.,
yaitu:</span><span style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: Arial;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l13 level1 lfo6; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 72.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">a.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="ES" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Arial;">profesionalitas</span><span style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: Arial;">;</span><span style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Arial;"> </span><span style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: Arial;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l13 level1 lfo6; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 72.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">b.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Arial;">keterbukaan;</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Arial;"> </span><span style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: Arial;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l13 level1 lfo6; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 72.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">c.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="ES" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Arial;">akuntabilitas; dan</span><span style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: Arial;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l13 level1 lfo6; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 72.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">d.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="ES" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Arial;">netralitas. </span><span style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: Arial;"></span><span style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 16.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: Arial;"> </span>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l8 level1 lfo1; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;"> 5.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Pengangkatan
dan Pemberhentian Kapolri</span></b></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l11 level1 lfo7; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 54.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">a.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Pasal 10A dan 11 RUU
“membalik” kewenangan pengangkatan Kapolri dari <i style="mso-bidi-font-style: normal;">executive heavy</i> menjadi <i style="mso-bidi-font-style: normal;">legislative
heavy</i>. Setidaknya, pada dasarnya ketentuan ini menyebabkan Presiden
“tersandera” DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dalam hal ini
tergambar dengan jelas dari ketentuan Pasal 10A ayat (3), (4) dan (5)<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>RUU, yang menentukan:</span></div>
<div align="center" class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 54.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: center;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Pasal 10A</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo8; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 72.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">(3)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Sebelum
mengusulkan pengangkatan Kapolri kepada DPR, Presiden terlebih dahulu
mengusulkan pemberhentian Kapolri<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>kepada
DPR beserta alasan dengan memperhatikan pertimbangan dari Komisi Kepoli</span><span lang="EN-GB" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-GB;">si</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">an Nasional.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo8; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 72.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">(4)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Persetujuan
atau penolakan DPR terhadap usul pemberhentian Kapolri oleh Presiden sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus diberikan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung
sejak tanggal surat Presiden diterima oleh DPR.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo8; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 72.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">(5)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Jika
DPR menolak usul pemberhentian Kapolri maka Presiden menarik kembali usulannya
dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada
masa persidangan berikutnya.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l11 level1 lfo7; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 54.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"> <span style="mso-list: Ignore;">b.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Pada dasar</span><span lang="EN-GB" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-GB;">n</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">ya pemberhentian
Kapolri semata-mata harus ditempatkan sebagai bagian dari hak prerogatif
Presiden, dan bukan sebagai “syarat” penga</span><span lang="EN-GB" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-GB;">ng</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">katan Kapolri.
Pemberhentian Kapolri merupakan konsekuensi logis dari kehendak Presiden untuk
menunjuk Kapolri “baru” dan karenanya Kapolri “lama” harus diberhentikan. </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l8 level1 lfo1; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 16.0pt; line-height: 115%;"> </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;"> 6.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Hubungan
Penyidik Polri dan PPNS</span></b></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo9; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 54.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">a.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Pasal 15 ayat (2)
huruf j dan l RUU menegaskan kembali hubungan Penyidik Polri PPNS yang oleh
berbagai undang-undang telah dibuat “merenggang”.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Hubungan antara Penyidik Polri selaku KORWAS
PPNS dan PPNS khas yang telah diatur dalam KUHAP telah diabaikan oleh pembentuk
UU sendiri dalam berbagai produknya.</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> Pola umum hubungan antara Penyidik Polri selaku KORWAS PPNS
dan PPNS berangsur-angsur dikecualikan atau dikesamping</span><span lang="EN-GB" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">k</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">an oleh <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>praktek, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>termasuk oleh swa regulasi yang dibuat oleh
Kejaksaan. Dampak hal ini antara lain:</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo10; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 72.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">1)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Penegakan hukum yang
dilakukan oleh PPNS yang tidak terlebih dahulu menjalankan koordinasi dengan
Penyidik Polri dapat berakibat fatal jika mendapatkan resistensi dari
masyarakat atau perlawanan dari para kriminal</span><span lang="FI" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: FI; mso-bidi-font-family: Arial;">;</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo10; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 72.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">2)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="FI" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: FI; mso-bidi-font-family: Arial;">Adanya tindak pidana-tindak pidana yang murni
menjadi kewenangan PPNS, dan undang-undang tidak memberikan kewenangan
penyidikan tindak pidana-tindak pidana tersebut kepada Polri, menimbulkan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">rechtsvacuum</i>, dalam bentuk keabsenan
negara melakukan tindakan penegakan hukum, jika PPNS tersebut belum terbentuk.
Misalnya, tindak pidana-tindak pidana yang menjadi kewenangan PPNS Kereta Api,
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perkereta</span><span lang="EN-GB" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-GB; mso-bidi-font-family: Arial;">a</span><span lang="FI" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: FI; mso-bidi-font-family: Arial;">pian, yang sejauh pengetahuan
penulis hingga kini belum terbentuk.</span><span lang="FI" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo10; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 72.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">3)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Penyerahan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>berkas perkara dari PPNS yang diserahkan ke
Penuntut Umum tidak melalui penyidik Polri, padahal sesuai ketentuan dalam
Pasal 107 ayat (3) KUHAP menyebutkan PPNS menyerahkan hasil penyidikan yang
telah selesai kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri; </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo10; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 72.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">4)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Penyidik Polri tidak
pernah menerima turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan yang
dikirim Penuntut Umum ke pengadilan (Pasal 143 ayat (4) KUHAP). Akibatnya
Penyidik Polri juga tidak bisa melakukan pengawasan kepada PPNS yang
“menyerahkan langsung” Berkas Perkara kepada Penuntut Umum, selain juga
menyebabkan Penyidik Polri tidak dapat mengikuti perkembangan proses penuntutan
perkara PPNS tersebut di pengadilan;<span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo10; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 72.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">5)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Dalam hal PPNS
membutuhkan bantuan dalam penyidikan, maka kedudukan Penyidik Polri sebagai
KORWAS PPNS seharusnya dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan
kewenangan PPNS;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo10; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 72.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">6)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Kedudukan Polri
sebagai KORWAS PPNS juga terkait dengan kerjasama internasional penegakan hukum
<i style="mso-bidi-font-style: normal;">(mutual legal assistance)</i><span style="mso-tab-count: 1;"> </span> yang selama ini lebih efektif dilakukan
dengan cara informal melalui kerja sama <i style="mso-bidi-font-style: normal;">police
to police</i>. </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo9; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 54.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">b.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Persoalan
“meregangnya” hubungan antara PPNS dengan Penyidik Polri selaku KORWAS PPNS,
seharusnya diatasi dengan membangun sinkronisasi. Mengingat hal ini juga wujud
dari terfragmentasinya sistem atau subsistem yang dapat berakibat pada
penurunan daya guna dan hasil guna penanggulangan kejahatan,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>baik substansi, struktural maupun kultural.
Persoalan pokok mengenai hal ini perkembangan yang hendak diusung oleh RUU ini
justru tidak sejalan dengan RUU KUHAP, yang membagi dan menjadikannya sebagai
masing-masing penyidik yang independen, Penyidik Polri, PPNS dan Penyidik
Lembaga.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l8 level1 lfo1; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; text-indent: -18.0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"> <span style="mso-list: Ignore;"> 7.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Reposisi
Kompolnas</span></b></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l6 level1 lfo11; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 54.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">a.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Tidak disangsikan
lagi jika ketentuan tentang Kompolnas dalam UU Kepolisian sangat<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> sumir</i> bahkan bersifat <i style="mso-bidi-font-style: normal;">lips service</i> semata. Oleh karena itu <i style="mso-bidi-font-style: normal;">empowerment</i> Kompolnas yang dimuat dalam
Pasal 37, 38, 38A, 38B, 39,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>39A dan 39B
RUU merupakan perkembangan positif.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l6 level1 lfo11; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 54.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">b.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Kompolnas sebenarnya
harus didorong menjadi Komisi Kepolisian yang berada disetiap Polres, sehingga
dapat berfungsi sebagai <i style="mso-bidi-font-style: normal;">police complaint
committee</i>.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l6 level1 lfo11; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 54.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">c.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Beberapa hal yang
seharusnya secara tegas menjadi kewenangannya dalam menjamin adanya
akuntabilitas publik proses penegakan hukum. Baik pelaksanaan penyidikan,
penuntutan maupun pemeriksaan didepan pengadilan. Misalnya, menurut <b>Roslyn
Muraskin</b> dan <b>Albert R. Robert</b> setiap lembaga kepolisian dituntut
akuntabilitasnya setidaknya terhadap hal-hal sebagai berikut:</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l10 level1 lfo12; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 72.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"> <span style="mso-list: Ignore;">1)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">penggunaan kekuatan
bersenjata/kekerasan;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l10 level1 lfo12; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 72.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">2)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">keputusan menangkap
dan menahan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>tersangka;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l10 level1 lfo12; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 72.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">3)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">hasil tes penggunaan
narkotika dan zat psikoaktif lainnya;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l10 level1 lfo12; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 72.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">4)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">hasil dengar pendapat
dan promosi pejabat kepolisian;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l10 level1 lfo12; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 72.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">5)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">diskriminasi
berdasarkan ras, jenis kelamin atau usia;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l10 level1 lfo12; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 72.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">6)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">pembukaan catatan
rahasia (termasuk rahasia bank) dan <i>privacy</i></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l10 level1 lfo12; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 72.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">7)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">manajemen rumah
tahanan</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 115%; margin-bottom: 24.0pt; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-add-space: auto; mso-para-margin-bottom: 2.0gd; mso-para-margin-left: 72.0pt; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Bookman Old Style","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
Chairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6365766892797238288.post-88513732801362894492016-05-19T12:39:00.002+07:002016-05-19T12:58:50.757+07:00TANGGAPAN TERHADAP PENDEKATAAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN KOMUNISME<div style="text-align: justify;">
<!--[if gte mso 9]><xml>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:RelyOnVML/>
<o:AllowPNG/>
</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]--><br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:TrackFormatting/>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>IN</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:DontVertAlignCellWithSp/>
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
<w:DontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>
<w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="--"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}
</style>
<![endif]-->
</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"></span></b></div>
<ol style="text-align: justify;">
</ol>
<div style="text-align: justify;">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYg1qOHI1lYA7p5TD0uhamcHOvjnmNIndGmQL_d8Q-7gBNCBDBbLlVipweR9gEmh_IaE2oGCU1uF7rsz12Bqow7FXa40Knko4JzyK4i8JW1IZ1oayrc9MEebua1XPUI_ITOkzuT4B3waI/s1600/Dr.+Chairul.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYg1qOHI1lYA7p5TD0uhamcHOvjnmNIndGmQL_d8Q-7gBNCBDBbLlVipweR9gEmh_IaE2oGCU1uF7rsz12Bqow7FXa40Knko4JzyK4i8JW1IZ1oayrc9MEebua1XPUI_ITOkzuT4B3waI/s320/Dr.+Chairul.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dr. Chairul Huda, SH. MH.</td></tr>
</tbody></table>
<span style="background-color: white; color: black; display: inline; float: none; font-family: "helveticaneue" , "helvetica neue" , "helvetica" , "arial" , "lucida grande" , sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Sebagai Penanggap Aktif dalam FGD yang diselenggarakan MABES POLRI tentang Kajian Yuridis Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia yang diselenggarakan pada hari Kamis, 12 Mei 2016</span></div>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">FGD ini tidak dalam konteks “menguji”
Undang-Undang No</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">.</span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> 27
Tahun 1999 tentang </span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Perubahan KUHP</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">
</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Yang Berkaitan dengan Kejahatan
Terhadap Keamanan Negara,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>terhadap Undang-Undang Dasar 1945</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> atau prinsip-prinsip hak asasi manusia</span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">. Juga
tidak sedang mempersoalkan “pertentangan” antar</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">a</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> </span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Undang-Undang
No</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">.</span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> 27 Tahun 1999 tentang </span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Perubahan KUHP tersebut dengan </span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">berbagai
UU atau</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">pun membahas ide atau
gagasan untuk </span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">membuat/merevisi UU tersebut, terkait la</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">r</span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">angan penyebaran komunisme</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">. </span></li>
<li><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Saya kira FGD ini tidak diperlukan jika TREND,
MODE, KAOS, MEREK dan lain-lain itu tidak muncul dimasa sebagian masyarakat
MENUNTUT pemerintah/negara MEMINTA MAAF kepada keluarga, anggota, pengikut atau
simpatisan PKI yang dilanggar haknya pasca </span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">penumpasan </span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">G.30S</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">/PKI</span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">. FGD ini justru lebih banyak untuk mengh</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">ilangkan</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> kegamangan POLRI terhadap
pelaksanaan tugasnya menegakkan hukum dan ketertiban<span style="mso-list: Ignore;"> </span></span></li>
<li><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"></span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Pada
prinsipnya saya s</span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">etuju penerapan UU No. 27 Tahun 1999 harus
ditempatkan dalam konteks <u>historis,</u> baik terhadap UU tersebut, maupun
peristiwa G.30S/PKI, suatu sejarah panjang bangsa Indonesia.</span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> </span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Namu</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">n</span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> demikian, perlu diingat <u>konteks</u>
peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini tidak sepenuhnya berangkat dari
keinginan “membalik sejarah” atau mengungkit peristiwa pasca G.30S/PKI yang
disana sini disebut-sebut ditandai oleh pelanggaran hak asasi mereka yang
terlibat/terkait, tetapi cukup<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>banyak
mereka yang misalnya menggunakan atribut yang mempunyai simbol-simbol PKI,
hanya karena <u>TREND</u>, <u>MODE</u>, <u>IKUT-IKUTAN</u> dan lain-lain</span></li>
<li><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"></span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Oleh
karena itu,</span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> faktor <u>KONTEKS</u> sangat penting, yang menggambarkan
MOTIF dan NIAT dari tindakan-tindakan yang bersangkutan, yang tentunya menjadi
suatu bagian penting dalam pemenuhan unsur: MENYEBARKAN dan MENGEMBANGKAN
ajaran komunisme/leninisme</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">.</span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> Dua
istilah ini yang menurut saya perlu dibuat suatu pedoman teknis yang lebih
mudah dimengerti masyarakat dan penegak hukum. Jika menurut Prof. Muladi
diperlukan kebijakan NON PENAL terkait dengan hal ini, yang menjadi media <u>PREVENSI</u>
bagi masyarakat luas. Misalnya, mengikuti langkah yang dilakukan KAPOLRI
terhadap <u>HATE SPEECH</u>, yang ternyata tanpa membuat</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> undang-undang baru, cukup efektif menurunkan
frekuensi ujaran kebencian di media sosial.</span></li>
<li><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><u><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Unsur </span></u><u><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">MENYEBARKAN</span></u><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> atau <u>MENGEMBANGKAN</u>
</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>komunisme </span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">disini harus dipahami </span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">sebagai upaya untuk </span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">membawa keyakinan <u>PRIBADI</u>
ke ranah <u>PUBLIK</u>. Saya pernah menyatakan</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">:</span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> “menjadi komunis adalah hak pribadi
seseorang</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">,</span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">
tetapi MENGAJAK ORANG LAIN menganut paham yang sama adalah persoalan lain”</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">.</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">M</span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">enjadi hak publik untuk mengatur termasuk
mela</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">rang</span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">nya</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> dengan sanksi pidana jika perbuatan yang demikian itu
mengajak orang-orang lain itu “memusuhi” ideologi Pancasila</span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">.</span></li>
<li><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">UU No. 27</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> Tahun </span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">1999 dalam beberapa bagian
mempersyaratkan adanya unsur “MELAWAN HUKUM”, tentu menjadi katup pengaman
untuk menghindari penerapan UU tersebut terlepas dari konteks historis dan
kekiniannya. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Sejauh ini</span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">
rambu-rambu umum tentang hal </span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">tersebut</span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">
terutama tidak ditujukan bagi mereka yang bermaksud mempelajari ajaran
Komunisme-Marxisme-Leninisme untuk tujuan ilmiah. Dalam perkembangannya perlu
parameter yang lebih </span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">“</span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">lebar</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">”</span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">, untuk menempatkan pengertian melawan
hukum dalam konteks kekinian dimaksud. Misalnya, dengan menyatakan pula bahwa
tidak melawan hukum jika materi yang akan disampaikan telah melalui mekanisme
sesuai UU. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Misalnya, </span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">FILM </span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">yang </span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">telah lewat LEMBAGA SENSOR FILM</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">, </span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>PENEBITAN </span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">yang </span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>telah menyebutkan dengan jelas PENERBIT</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> dan lolos <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“screening”</i>
KEJAGUNG</span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">,
</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Produk </span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">PERS
telah melalui mekanisme ETIKA/HUKUM JURNALISTIK dan lain-lain.</span></li>
<li><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"></span></span></span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Diskusi-diskusi tentang paham KOMUNIS tidak
menjadi melawan hukum jika memperhatikan KESEIMBANGAN </span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">narasumber </span><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">(</span><span lang="EN-US" style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">meminjam istilah jurnalistik jika hal itu dilakukan
dengan memperhatikan prinsip </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">COVER
BOTH SIDE</span></i><span style="font-family: "garamond" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">) dari apa yang dibahas, dengan tentunya memperhatikan UU,
seperti UU Penyampaian Pendapat dimuka umum atau UU Gangguan dan lain-lain.</span></li>
</ol>
Chairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6365766892797238288.post-67993625826090665642016-05-19T12:36:00.002+07:002016-05-19T12:36:55.085+07:00KETERANGAN AHLI Tentang Konstitusionalitas Pasal 14 huruf b dan huruf i, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) Terhadap Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:TrackFormatting/>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>IN</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:DontVertAlignCellWithSp/>
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
<w:DontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>
<w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="--"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><br />
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
</style>
<![endif]-->
<br />
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> oleh: </span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Dr. Chairul Huda, SH., MH</span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">(Ahli Hukum Pidana)</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Yang
Mulia,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Yang
Terhormat, Pemerintah dan DPR RI,</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Yang
Terhormat, Pemohon atau Kuasa Hukumnya,</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Hadirin
yang berbahagia.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV0v7PkfkV3Ex8Fg0KHZwungns7_xsAzDjaNWtkREaVKLBIK-umqUTFpn0PiPi0VsvwvBdCZTBIIlrULmw2VBiOEvgpymOpLQdLxdu11RKWck6Gc2evFZrnIpoJwf7dMQB88U26Kdc9vI/s1600/iMG_4972.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV0v7PkfkV3Ex8Fg0KHZwungns7_xsAzDjaNWtkREaVKLBIK-umqUTFpn0PiPi0VsvwvBdCZTBIIlrULmw2VBiOEvgpymOpLQdLxdu11RKWck6Gc2evFZrnIpoJwf7dMQB88U26Kdc9vI/s320/iMG_4972.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ee;"><u>Dr. Chairul Huda, SH. MH<span style="color: #0000ee;"><u>.</u></span></u></span></td></tr>
</tbody></table>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Perkenankanlah saya
dalam kapasitas sebagai Ahli Hukum Pidana mengemukakan pandangan-pandangan
berkaitan dengan keahlian saya, dalam persidangan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>pengujian undang-undang ini. Mengingat <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">Pasal 14 huruf b dan huruf i, Pasal 109 ayat
(1), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>Pasal 139 KUHAP </span>yang diuji konstitusionalitasnya, merupakan ketentuan
yang mengatur berbagai permasalahan dalam Hukum Acara Pidana, sehingga termasuk
bidang keahlian saya. Saya akan memfokuskan Keterangan Ahli ini pada persoalan
utamanya saja, yaitu beberapa masalah dalam pra penuntutan. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Pendapat saya ini
terdiri dari tiga bagian, yaitu: <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">pertama</b>,
berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 14 huruf b dan huruf i KUHAP. Kedua,
berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 109 ayat (1) KUHAP, dan ketiga,
berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 138 ayat (1) dan (2) dan Pasal 139
KUHAP. Pembagian demikian, karena pada hakekatnya ketentuan-ketentuan tersebut
berkaitan satu sama lain dan atau setidak-tidaknya menyangkut persoalan yang
berkaitan sehingga harus dipahami dalam satu perspektif. Pendapat yang saya
ajukan lebih banyak berkenaan dengan pemaknaan ketentuan-ketentuan tersebut
dalam ranah filosofis, teoretis maupun sosiologisnya, sehingga diharapkan
membantu Mahkamah dalam mengambil keputusan terkait dengan permohonan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">judicial review</i> tersebut.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Konstitusionalitas
Pasal 14 huruf b dan huruf i KUHAP</span></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-no-proof: yes;">Secara
sederhana prapenuntutan dapat diartikan sebagai tahap dalam proses perkara
pidana, dimana dalam berkas perkara bolak-balik dari penyidik kepada penuntut
umum dan sebaliknya. Sesungguhnya hal ini merupakan kelaziman, mengingat tidak
selalu berkas perkara yang dipersiapkan oleh penyidik, dipandang (telah) lengkap
oleh penuntut umum. Disamping itu tugas penyidik yang semata-mata menemukan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">factual guilt</i> dari tersangka, belum
tentu dipandang “cukup” oleh penuntut umum yang harus memformulasi hal itu
dalam konstruksi yuridis, sehingga dapat dengan terang tergambar<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> legal guilt</i> dari pelaku tindak pidana
tersebut. Selebihnya, prapenuntutan merupakan mekanisme kontrol horizontal,
dari penuntut umum terhadap penyidik, begitu pula sebaliknya, sehingga penyidik
dan penuntut umum dapat memainkan perannya secara maksimal dan proporsional
pada masing-masing subsistem.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-no-proof: yes;">Dalam Pasal</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-weight: bold;"> 14 huruf b KUHAP prapenuntutan dirumuskan secara
fakultatif, dan bukan bersifat imperatif. Artinya, penggunaan kewenangan ini
dilakukan “apabila diperlukan”, dan tidak sebagai suatu kewajiban yang “selalu”
dilakukan penuntut umum. Sebenarnya hal ini merupakan manifestasi dari penempatannya
sebagai “wewenang” dan bukan “tugas” atau “kewajiban”. Kewenangan memang dari sananya
bersifat demikian, yaitu digunakan dimana perlu. Dengan demikian, dalil Pemohon
yang menghendaki agar sifat fakultatif dari ketentuan tersebut dicabut, dan
menjadikan prapenuntutan sebagai keharusan yang dilakukan penuntut umum
terhadap berkas perkara yang disampaikan penyidik, justru telah “keluar” dari
makna “wewenang” itu sendiri. Dari sisi ini permohonan Pemohon sama sekali
tidak berdasar. </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-weight: bold;">Tambahan
lagi sejatinya dikembalikan atau tidak suatu berkas perkara oleh penuntut umum
kepada penyidik, sifatnya kasuistis. Tidak benar jika penuntut umum tidak
mengembalikan berkas perkara yang disampaikan penyidik, lalu dikatakan penuntut
umum telah bertindak “pasif” dalam hal ini. Pada dasarnya pasif atau tidak,
bukan ditentukan oleh dikembalikan atau tidak dikembalikannya berkas, tetapi
sejauhmana penelaahan penuntut umum terhadap berkas dimaksud. Hal ini
dikarenakan dalam Pasal 139 KUHP ditentukan: “setelah penuntut umum menerima
atau menerima kembali berkas perkara yang lengkap dari penyidik, ia segera
menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat
atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”. Artinya, berkas perkara yang lengkap
saja yang dapat diterima oleh penuntut umum, yang didalamnya menunjukkan adanya
penilaian aktif terhadap berkas perkara yang disampaikan oleh penyidik. Dari
sini sifat kontrol aktif penuntut umum tetap terlaksana sekalipun berkas
perkara langsung dinyatakan lengkap atau tidak dikembalikan kepada penyidik
untuk dilengkapi, sehingga sangat tergantung dari keadaan berkas itu kasus per
kasus. Oleh karena itu sama sekali tidak berdasar Pemohonan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">aquo</i>, dalam bagian ini. </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-weight: bold;">Berdasarkan
hal di atas, permohonan Pemohon yang meminta agar frasa “apabila ada kekurangan
pada penyidikan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan
dengan Konstitusi, merupakan dalil yang sama sekali tidak beralasan, karena
bertentangan dengan hakekat hal itu sebagai “wewenang” penuntut umum dan tidak
memberi keleluasaan peran aktif penuntut umum untuk mengarahkan proses
penyidikan sehingga dapat mengkonstruksi<i style="mso-bidi-font-style: normal;">
legal guilt</i> tersangka <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>berdasarkan
hasil penyidikan yang menggambarkan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">factual
guilt</i>-nya. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-no-proof: yes;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Sementara itu, Pasal 14
huruf i KUHAP sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan prapenuntutan.
Ketentuan ini merupakan pasal blanko yang disediakan untuk mengantisipasi
kebutuhan praktek penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Ketentuan yang sama
juga terdapat pengaturan kewenangan penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf j KUHAP. KUHAP tidak lagi menempatkan penyidik sebagai <i style="mso-bidi-font-style: normal;">hulp magistraat</i>, melainkan berdiri
secara horizontal sejajar dengan penuntut umum, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dengan tugas dan kewenangannya masing-masing,
sehingga ketentuan ini sama sekali tidak dimaksudkan seperti apa yang
didalilkan Pemohon. </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Permohonan Pemohon yang
meminta Pasal 14 huruf i KUHAP dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi
kecuali ditafsirkan “meliputi melengkapi berkas perkara tertentu dengan
melakukan pemeriksaan tambahan” merupakan kekeliruan fatal Pemohon, tentang
apakah yang dimaksud pembentuk undang-undang dari ketentuan tersebut.
Sebenarnya penjelasan Pasal 14 huruf i KUHAP yang menentukan yang dimaksud
“tindakan lain” ialah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti
dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik,
penuntut umum dan pengadilan”, telah menegaskan bahwa penerapan pasal ini tidak
boleh mengabaikan prinsip diferensiasi fungsional. Dengan memberi tafsiran
seperti yang dimohonkan Pemohon justru telah mengaburkan batas-batas antara
penyidikan dan penuntutan, yang secara <i style="mso-bidi-font-style: normal;">mutatis
mutandis</i> justu telah mengaburkan atau menghilangkan fungsi prinsip
diferensiasi fungsional yang menjadi asas fundamental KUHAP.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Dengan kata lain, “meliputi melengkapi berkas
perkara tertentu dengan melakukan pemeriksaan tambahan” bukanlah termasuk makna
“tindakan lain” yang telah diisyaratkan dalam penjelasan pasal dimaksud, yaitu:
“meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara
tegas<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>batas wewenang dan fungsi antara
penyidik, penuntut umum dan pengadilan”</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Konstitusionalitas
Pasal 109 ayat (1) KUHAP</span></b></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Pasal 109 ayat (1) KUHAP
juga bagian dari mekanisme kontrol horizontal penuntut umum terhadap penyidik.
Dalam istilah praktek, hal ini merupakan kewajiban penyidik menyampaikan Surat
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, sehingga sejak
dimulainya penyidikan, hal itu<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>“dalam
pengendalian” penuntut umum.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Dengan demikian, sama sekali tidak benar jika
Pemohon mendalilkan ketentuan ini tidak dengan jelas menyebutkan kapan SPDP
disampaikan, tetapi disampaikan “segera” setelah dimulainya penyidikan.
Artinya, pada kesempatan pertama ketika telah ada surat perintah penyidikan
(sprindik). <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Dalam prakteknya, memang kadangkala
SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung “cukup” lama. Hal ini
dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kendala geografis, dan kendala
teknis, yaitu tingkat kerumitan perkara dimaksud, yang menyebabkan sudah dalam
tahap penyidikanpun<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>masih diperlukan
pendalaman tentang <i style="mso-bidi-font-style: normal;">anatomy of crime</i>
yang terjadi. Sedangkan kendala yuridisnya justru dalam SPDP itu mengharuskan
telah menyebutkan seseorang sebagai tersangkanya. Padahal untuk menetapkan
seseorang sebagai tersangka, diperlukan dua alat bukti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga diperlukan waktu untuk memastikan hal itu. </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Berdasarkan hal ini, sama
sekali tidak berdasar jika Permohonan dalam perkara ini menyatakan Pasal 109
ayat (1) KUHAP tidak konstitusional karena dengannya tidak terdapat kontrol
horizontal penuntut umum terhadap penyidik. Menyadari adanya kendala geografis,
teknis dan yuridislah yang menyebabkan <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>pembentuk
KUHAP tidak menyebutkan secara definitif tentang waktu kapan SPDP disampaikan
penyidik kepada penuntut umum. Oleh karena itu, penggunaan istilah “segera”
disini sangat wajar, konstitusional dan menyadari akan problematika yang ada. Justru
jika dibakukan, misalnya 1 (satu) hari setelah ada sprindik atau pada saat yang
bersamaan dengan penerbitan sprindik, dapat melanggar hak-hak seseorang, yaitu
ditetapkan sebagai tersangka “secara tergesa-gesa” dan “tidak didasarkan dua
alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP”, seperti diperintahkan
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang lain. Oleh karena itu, memberi tafsir
ketentuan ini seperti yang dikehendaki Pemohon, justru lebih banyak sisi
negatifnya, yang dapat melanggar hak-hak seseorang, atau hak-hak tersangka,
yang penegasan perlindungannya juga telah dinyatakan dalam Konstitusi atau
bahkan sangat tidak realistis melihat betapa luasnya Indonesia dengan beragam
karakteristik tempat, termasuk kantor penyidik dan penuntut umum yang boleh
jadi berada dalam jarak yang tidak dapat ditempuh dalam satu hari.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Konstituionalitas
Pasal 138 ayat (1) dan (2) dan Pasal 139 KUHAP</span></b></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Pada dasarnya jika dipahami
secara tepat Pasal 138 ayat (1) dan (2) dan Pasal 139 KUHAP, tidak ada
norma<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>yang tidak memberi kejelasan
tentang berapa kali berkas perkara dapat bolak-balik dari penyidik kepada
penuntut umum dan begitu sebaliknya. Normanya cukup jelas, bahwa yang
ditetapkan oleh penuntut umum sebagai berkas perkara yang memenuhi persyarataan
untuk dapat dilimpahkan <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>atau tidak ke
pengadilan adalah “berkas perkara yang lengkap”. Jadi ukurannya adalah berkas
perkara yang lengkap itu. Mengingat penilaian itu menjadi kewenangan penuntut
umum, maka pada satu sisi, hal ini sangat tergantung dari pendirian yang
bersangkutan dalam kasus konkrit. Jadi persoalan ini, sama sekali bukan
persoalan norma yang dapat diuji konstitusionalitasnya, melainkan wilayah
penerapan dari norma itu dalam alam kenyataan. </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Tambahan lagi jika dibaca
secara seksama, bahwa berkas dinyatakan lengkap oleh penuntut umum ketika
pejabat itu “menerima” atau “menerima kembali” berkas itu dari penyidik,
cenderung harus ditafsirkan sebagai berikut:</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: Arial;"><span style="mso-list: Ignore;">1)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Penuntut
umum yang “menerima” berkas perkara dari penyidik langsung menyatakan berkas
tersebut telah lengkap;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: Arial;"><span style="mso-list: Ignore;">2)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Penuntut
umum yang “menerima kembali” berkas perkara dari penyidik setelah dilengkapi sesuai
petunjuk yang diberikan berdasarkan Pasal 138 ayat (2) KUHAP;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Dengan demikian, berkas perkara hanya satu
kali dapat dikembalikan disertai petunjuk<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>oleh penuntut umum<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>kepada
penyidik, dan setelah itu berdasarkan Pasal 139 jo Pasal 140 KUHAP penuntut
umum harus menentukan apakah akan melakukan penuntutan dengan membuat surat
dakwaan dan melimpahkan perkara itu ke pengadilan, atau menghentikan
penuntutan. Demikian, jika ditafsirkan demikian, maka permohonan Pemohon cukup
beralasan untuk dikabulkan. Dalam hal ini menafsirkan bolak baliknya berkas
perkara dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) dan (2) jo Pasal 139 KUHP “hanya berlangsung
1 (satu) kali”.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Demikian pendapat saya.
Wallaualam. </span></div>
<br />
Chairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6365766892797238288.post-6062625155056994242016-05-13T14:57:00.001+07:002016-05-16T10:11:29.085+07:00Keterangan Ahli Tentang Konstitusionalitas Pasal 35 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945<div style="text-align: justify;">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0Q66g7oKqfIhy7fztQp-7dwzQI2EzhaWSg5sUbW3b5pMWsIYibLDrQhyphenhyphendXRLJMpSY9WIbNklDu_PvrhIl0l5BhJeSsiOeQ-O9HYZRjgdrzVObI-PXdYgFz_RiGSopgrQsM0codSL7nz0/s1600/_MG_4970.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0Q66g7oKqfIhy7fztQp-7dwzQI2EzhaWSg5sUbW3b5pMWsIYibLDrQhyphenhyphendXRLJMpSY9WIbNklDu_PvrhIl0l5BhJeSsiOeQ-O9HYZRjgdrzVObI-PXdYgFz_RiGSopgrQsM0codSL7nz0/s320/_MG_4970.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;">
oleh: Dr. Chairul Huda, SH., MH (Ahli Hukum Pidana)</div>
</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,</div>
<div style="text-align: justify;">
Yang Terhormat, Pemerintah dan DPR RI,</div>
<div style="text-align: justify;">
Yang Terhormat, Pemohon atau Kuasa Hukumnya,</div>
<div style="text-align: justify;">
Hadirin yang berbahagia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Perkenankanlah saya dalam kapasitas sebagai Ahli Hukum Pidana mengemukakan pandangan-pandangan berkaitan dengan keahlian saya, dalam persidangan pengujian undang-undang ini. Mengingat Pasal 35 huruf c dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No. 16 Tahun 2004) yang diuji konstitusionalitasnya, terkait dengan permasalahan dalam Hukum Acara Pidana, sehingga termasuk bidang keahlian saya. Saya akan memfokuskan Keterangan Ahli ini pada persoalan utamanya saja, yaitu masalah tugas dan wewenang Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, sekalipun disana sini mengkaitkannya dengan masalah lain yang diatur dalam KUHAP, yaitu penuntutan dan pengentiannya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<a name='more'></a><div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam hal ini penjelasan dibagi kedalam dua bagian, yaitu: pertama persoalan makna frasa “mengesampingkan perkara demi kepentingan umum” dalam Pasal 35 huruf c dalam UU No. 16 Tahun 2004, dikaitkan dengan penjelasan pasal tersebut, dan kedua tentang fungsi “kewenangan Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”, dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Makna frasa mengesampingkan perkara demi kepentingan umum</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sepintas lalu frasa mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang menjadi kewenangan Jaksa Agung, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 huruf c dalam UU No. 16 Tahun 2004, tidak menjadi persoalan karena mempunyai fundamental teori yang cukup kuat. Dalam hal ini disebut-sebut ketentuan tersebut merupakan ejawantah dari asas oportunitas penuntutan perkara pidana (opportuniteitsbeginsel). Dalam hal ini dikatakan orang jaksa berwenang untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara pidana, dengan syarat atau tanpa syarat. Pada sisi seberangnya penuntutan dilandasi oleh asas legalitas, yang justru menempatkan penuntutan sebagai kewajiban dan bukan kewenangan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Memahami tentang frasa yang menjadi kewenangan Jaksa Agung tersebut, yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dalam UU No. 16 Tahun 2004, tidak pada tempatnya dengan menghadap-hadapkan asas legalitas penuntutan versus asas oportunitas penuntutan. Kedua asas tersebut mempunyai pembenaran dalam ranah teoretik dan mempunyai dasar falsafahnya masing-masing. Tentunya penggunaan kedua asas tersebut mempunyai plus minus-nya dalam suatu sistem hukum. Menurut hemat saya, sejatinya kedua asas tersebut tidak dalam posisi yang saling bertentangan satu sama lain, melainkan bersifat kontemplatif, dimana kedua-duanya diakui dalam sistem peradilan pidana Indonesia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut pendapat saya, memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 huruf c dalam UU No. 16 Tahun 2004, pada satu sisi merupakan otonomi pembentuk undang-undang. Namun yang menjadi persoalan adalah, apakah rumusan yang telah diberikan pembentuk undang-undang dalam mewadahi pemberian kewenangan tersebut telah menjamin kepastian hukum (legal certainty), proses yang tidak memihak dan perlakuan yang adil (due process and fair procedure) dan menempatkan setiap orang memiliki persamaan derajat di muka hukum (equality before the law). Dari sisi ini persoalan pokok berkenaan dengan pemohonan uji materil Pasal 35 huruf c dalam UU No. 16 Tahun 2004, lebih tertuju pada tafsiran konstitusionalnya, yang selaras dengan prinsip-prinsip penegakan negara hukum yang diamanatkan Konstitusi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tanpa tafsir yang memadai, boleh jadi potensi kerugian konstitusional Pemohon (prinsipal) benar-benar terjadi, seperti juga penggunaan kewenangan Pasal 35 huruf c dalam UU No. 16 Tahun 2004 oleh Jaksa Agung sebelum ini, yang dirasakan banyak pihak telah digunakan secara politis, sebagai bentuk penyelundupan hukum dan justru dilakukan untuk melindungi individu tertentu dari proses hukum. Misalnya, berkenaan dengan penggunaan kewenangan ini oleh Jaksa Agung terhadap kasus dugaan korupsi terhadap BIBIT SAMAD RIYANTO (TAP 001/A/JA/01/2011) dan CHANDRA M HAMZAH (TAP 002/A/JA/01/2011). Dikatakan bersifat politis, karena dilakukan pemerintahan Presiden SUSILO BAMBANG YUDOYONO dibawah tekanan sebagian masyarakat dan sebagai dampak bumerang politik pemerintah dalam mencampuri proses hukum dengan membentuk apa yang disebut dengan TIM DELAPAN. Dikatakan penyelundupan hukum karena kewenangan ini digunakan Jaksa Agung setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan terhadap perkara itu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah pula dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Dikatakan digunakan untuk melindungi kepentingan individu tertentu, karena pokok dasar pengesampingannya bukan menyangkut materi perkaranya, tetapi individunya (pada waktu itu merupakan Komisioner (non aktif) pada Komisi Pemberantasan Korupsi). Dalam hal ini penggunaan ketentuan yang memberi kewenangan seponering ini terkesan bukan semata-mata dilakukan demi kepentingan umum, dalam artian demi kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, sebagaimana diamatkan dalam penjelasan pasal dimaksud. Tanpa tafsir yang konstitusional, ketentuan ini juga dapat digunakan oleh Jaksa Agung secara subyektif, dengan mengabaikan faktor-faktor obyektif atas perkaranya, dan tentunya pada sisi lain melukai kepentingan pihak lain (pelapor atau korban ataupun masyarakat luas).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Persoalan pokoknya menurut pendapat saya justru terletak pada pemaknaan ketentuan memungkinkan suatu perkara dapat dikesampingkan oleh Jaksa Agung, pertama, apakah dimaknai semata-mata sebagai suatu keputusan yang didasarkan pada penilaian Jaksa Agung sendiri, atas justru apakah dipahami dalam makna yang kedua, bahwa hal itu dilakukan Jaksa Agung dalam rangka melayani kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jikalau pembentuk undang-undang bermaksud memberikan kewenangan mengesampingkan perkara disini semata-mata pada penilaian subyektif Jaksa Agung, maka pembentuk undang-undang tidak perlu memberi definisi tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan umum itu, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan ketetuan tersebut. Biarlah Jaksa Agung memberi makna sendiri tentang apakah yang dimaksud demi kepentingan umum baginya dalam hal ini. Selain itu, jika memang demikian, pembentuk undang-undang juga tidak perlu sama sekali memberikan penjelasan bahwa penggunaan kewenangan itu oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Dengan demikian, terang benderanglah bahwa kewenangan Jaksa Agung mengesampingkan perkara disini bukan dalam makna yang pertama. Dengan kata lain, kewenangan seponering tidak bersifat discretional (kewenangan yang tidak bergantung pada kewenangan pejabat/lembaga lain). Namun, hal itu lebih menunjukkan bahwa Jaksa Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dibidang penuntutan perkara pidana bewenang mengesampingkan perkara itu demi kepentingan umum, yaitu ketika lembaga-lembaga negara yang lain menyatakan bahwa kepentingan institusionalnya akan terganggu jika proses pidana atas suatu perkara dilanjutkan atau jika hal itu dilakukan justru tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat luas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut pendapat saya, jika kewenangan Jaksa Agung sebagaimana dimakud dalam Pasal 35 huruf c dalam UU No. 16 Tahun 2004 dipahami dalam makna yang pertama, atau mengesampingkan perkara dilakukan sema-mata atas penilaiannya sendiri, maka hal itu lebih tepat jika dirumuskan untuk kepentingan umum dan bukan demi kepentingan umum. Kata untuk, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satunya berarti tujuan atau maksud. Dalam hal ini pengesampingan perkara itu dilakukan dengan tujuan atau dimaksudkan bagi kepentingan umum. Otoritas yang inheren pada diri Jaksa Agung itu sendiri yang berwenang memberi tafsir apakah yang dimaksud kepentingan umum dalam hal ini atau apakah suatu keadaan telah berada pada situasi tertentu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berbeda dengan Pasal 35 huruf c dalam UU No. 16 Tahun 2004, yang menggunakan kata demi di depan istilah kepentingan umum, dan membatasi makna “kepentingan umum” sebagai kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas dan menentukan “prosedurnya” bahwa pengambilan keputusan yang demikian itu dilakukan setelah memperhatikan saran dan pendapat badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Dalam hal ini, kepentingan umum merupakan sesuatu yang berada di luar Jaksa Agung. Artinya, Jaksa Agung hanya melayani kepentingan umum dan tidak merupakan representasi kepentingan umum itu sendiri. Oleh karena itu, kepentingan umum sebenarnya adalah kepentingan dari lembaga-lembaga negara atau setidak-tidaknya kepentingan umum merupakan kepentingan masyarakat luas yang disuarakan lembaga-lembaga negara itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berdasarkan alasan di atas, berbeda dengan apa yang didalilkan Pemohon, menurut pendapat saya sebagai Ahli Hukum Pidana, frasa demi kepentingan umum sebagaimana dimaskud dalam Pasal 35 huruf c dalam UU No. 16 Tahun 2004 konstitusional sepanjang dimaknai (conditionally constitutional) sebagai kepentingan lembaga-lembaga negara dan/atau kepentingan masyarakat luas yang disuarakan lembaga-lembaga negara itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,</div>
<div style="text-align: justify;">
Hadirin yang berbahagia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Fungsi kewenangan Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penggunaan kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentunya tidak dilakukan sebagai balasan atau tindak lanjut ketika suatu perkara yang telah dihentikan penuntutannya oleh Jaksa/Penuntut Umum, tetapi oleh Pengadilan Negeri yang berwenang dalam melaksanakan kontrol horizontalnya, menyatakan langkah tersebut tidak sah. Dalam hal keadaan yang demikian itu, sama artinya pengadilan mewajibkan perkara itu untuk diperiksa di muka sidang pengadilan dan sama sekali menuntup kemungkinan Jaksa Agung menggunakan kewenangannya dengan menghentikan penuntutan melalui mengesampingkan perkara itu berdasarkan Pasal 35 huruf c dalam UU No. 16 Tahun 2004.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada dasarnya antara kewenangan menghentikan penuntutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dan kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dalam UU No. 16 Tahun 2004, bersifat paralel dan bukan bersifat hirarkhis. Perbedaannya cuma pada persoalan pejabat yang berwenang dan alasannya. Penghentian penuntutan menjadi kewenangan setiap Jaksa/Penuntut Umum sedangkan pengesampingan perkara demi kepentingan umum hanya menjadi kewenangan Jaksa Agung. Sementara itu, penghentian penuntutan dilakukan demi kepentingan hukum, yaitu karena tidak terdapat cukup bukti, peritiwa tersebut ternyaata bukan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum (ne bis in idem, terdakwa yang meninggal dunia, unfit to stand trial, daluwarsa dll.). Sedangkan pengesampingan perkara dilakukan demi kepentingan umum, yaitu kepentingan lembaga-lembaga negara dan/atau kepentingan masyarakat luas yang disuarakan lembaga-lembaga negara itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam konstruksi yang demikian itu, antara demi kepentingan hukum (yang menjadi alasan penghentian penuntutan) dan demi kepentingan umum (yang menjadi alasan pengesampingan perkara), tidak mungkin ada dalam satu perkara yang sama. Ide mengesampingakan perkara tidak mungkin baru ada setelah ketetapan penghentian penuntutan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, atau sebaliknya. Masing-masing ada tempatnya sendiri-sendiri dalam Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, jika pengesampingan perkara dilakukan setelah penghentian penuntutan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, tentu hal itu bukan pengesampingan perkara yang diamanatkan dalam Pasal 35 huruf c dalam UU No. 16 Tahun 2004.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pengesampingan perkara dapat dilakukan Jaksa Agung justru karena suatu perkara tidak dapat dihentikan penuntutannya dengan alasan-alasan hukum yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP. Dalam hal ini kepentingan hukum untuk menuntut pidana dikalahkan oleh kepentingan umum. Sebangun dengan hal ini adalah mengenai apa yang dalam doktrin Hukum Pidana, dikatakan: suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat melawan hukum, apabila perbuatan itu dilakukan untuk melayani kepentingan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, mentaati norma hukum pidana tidak lebih penting apabila dibandingkan dengan pemenuhan kewajiban menurut norma yang lebih tinggi. Dalam konteks ini hukum diadakan untuk masyarakat dan bukan sebaliknya, masyarakat diadakan untuk hukum. Oleh karena itu, tidak ada faedahnya memproses suatu perkara pidana ketika hal itu berhadap-hadapan atau tidak sejalan dengan kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berdasarkan hal tersebut memaknai Pasal 35 huruf c dalam UU No. 16 Tahun 2004 terlepas dari penjelasannya merupakan konstruksi hukum yang inkonstitusional. Penjelasan Pasal 35 huruf c dalam UU No. 16 Tahun 2004 harus ditempatkan sebagai substansi dari norma tersebut. Dalam hal ini demi kepentingan umum semata-mata merupakan kepentingan lembaga-lembaga negara dan/atau kepentingan masyarakat luas yang disuarakan oleh lembaga-lembaga negara tersebut. Oleh karena itu, persoalan berkenaan dengan pengesampingan perkara yang dirasakan sebagian oleh masyarakat tidak pada tempatnya, bukan semata-mata domain pelaksanaan norma atau penyimpangan pelaksanaan dari norma tersebut, tetapi justru berpangkal tolak dari penormaan yang tidak lengkap, samar atau setidak-tidaknya meletakkan norma substansi dan norma prosedur dalam penjelasan, yang seharusnya hanya menjelaskan dan bukan membentuk norma tersendiri.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berdasakan hal tersebut, menurut pendapat saya sebagai Ahli Hukum Pidana, penjelasan Pasal 35 huruf c dalam UU No. 16 Tahun 2004 harus diangkat menjadi norma itu sendiri, sehingga frasa demi kepentingan umum sebagaimana dimaskud dalam Pasal 35 huruf c dalam UU No. 16 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum, kecuali dimaknai sebagai kepentingan lembaga-lembaga negara dan/atau kepentingan masyarakat luas yang disuarakan lembaga-lembaga negara itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Demikian pendapat saya. Wallaualam.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
Chairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6365766892797238288.post-56854712725717075732016-04-27T13:21:00.003+07:002016-04-27T13:54:48.180+07:00KETERANGAN AHLI Tentang Konstitusionalitas Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Terhadap Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:TrackFormatting/>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>IN</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:DontVertAlignCellWithSp/>
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
<w:DontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>
<w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="--"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]-->
<br />
<div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt; text-align: center;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">KETERANGAN AHLI</span></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Tentang Konstitusionalitas Pasal 15 Undang-Undang
No. 31 Tahun 1999 </span></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</span></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Terhadap Undang-Undang Dasar Negera Republik
Indonesia Tahun 1945</span></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">oleh: </span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Dr. Chairul
Huda, S.H., M.H.</span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">(Ahli Hukum
Pidana)</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> </span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Yang Mulia,<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Yang Terhormat, Pemerintah dan DPR RI,</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Yang Terhormat, Pemohon atau Kuasa Hukumnya,</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Hadirin yang berbahagia.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0Q66g7oKqfIhy7fztQp-7dwzQI2EzhaWSg5sUbW3b5pMWsIYibLDrQhyphenhyphendXRLJMpSY9WIbNklDu_PvrhIl0l5BhJeSsiOeQ-O9HYZRjgdrzVObI-PXdYgFz_RiGSopgrQsM0codSL7nz0/s1600/_MG_4970.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="133" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0Q66g7oKqfIhy7fztQp-7dwzQI2EzhaWSg5sUbW3b5pMWsIYibLDrQhyphenhyphendXRLJMpSY9WIbNklDu_PvrhIl0l5BhJeSsiOeQ-O9HYZRjgdrzVObI-PXdYgFz_RiGSopgrQsM0codSL7nz0/s200/_MG_4970.jpg" width="200" /></a><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Perkenankanlah saya dalam kapasitas sebagai Ahli Hukum Pidana
mengemukakan pandangan-pandangan berkaitan dengan keahlian saya, dalam
persidangan pengujian undang-undang ini. Mengingat Pasal 15 Undang-Undang No.
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang diuji
konstitusionalitasnya, merupakan norma Hukum Pidana, sehingga termasuk bidang
keahlian saya. Saya akan memfokuskan Keterangan Ahli ini pada persoalan
utamanya saja, yaitu <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“masalah
permufakatan jahat”</b>, sekalipun disana sini mengkaitkannya dengan masalah
lain yang juga diatur didalam pasal yang diuji ini, yaitu percobaan dan pembantuan.
Dalam hal ini penjelasan dibagi kedalam </span><span style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">dua bagian keterangan</span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">, yaitu: <u>pertama</u>
persoalan kedudukan norma “permufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang No.
31 Tahun 1999 dikaitkan dengan sistem perundang-undangan pidana, dan yang <u>kedua</u>,
tentang makna norma “permufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 31
Tahun 1999 itu sendiri. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Kedudukan norma “permufakatan jahat” dalam sistem
perundang-undangan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>pidana</span></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Undang-Undang
No. 31 Tahun 1999 </span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Pasal 15</span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">“Setiap
orang yang melakukan percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat dalam tindak
pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal
5 sampai dengan Pasal 14</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">”</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Dilihat
dari substansinya pasal ini merupakan bentuk kriminalisasi tidak sempurna <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(uncomplete criminalization)</i>, karena
hanya memuat sanksi pidana yang dapat dijatuhkan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(strafmaat dan strafsoort)</i>, itupun dengan merujuk sanksi pidana
yang ada di rumusan tindak pidana lainnya (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai
dengan Pasal 14), tanpa memberikan rumusan unsur-unsur perbuatan yang
dilarangnya <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(strafbaar)</i>. Dalam hal
ini Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 melarang dan mengancam dengan
pidana perbuatan-perbuatan sebagai berikut:</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 18.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo4; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"><span style="mso-list: Ignore;">1)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Percobaan</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> tindak pidana korupsi;</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 18.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo4; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"><span style="mso-list: Ignore;">2)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Pembantuan</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> tindak pidana korupsi, dan;</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 18.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo4; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"><span style="mso-list: Ignore;">3)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Permufakatan Jahat</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> tindak pidana korupsi.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<a name='more'></a><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Tidak ada unsur
<i style="mso-bidi-font-style: normal;">(strafelemen)</i>, uraian cara melakukan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(strafmodus)</i> atau penjelasan lebih
lanjut mengenai maknanya, tentang apakah yang dimaksud perbuatan-perbuatan atau
istilah-istilah tersebut, dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999, ataupun
undang-undang tentang tindak pidana korupsi lainnya, seperti: Undang-Undang No.
20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang
No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang No. 7
Tahun 2006 tentang Pengesahan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">United
Nations Convention Against Corruption </i>sebagai Undang-Undang dan lain
sebagainya. Seolah-olah telah jelaslah unsur-unsur dan maknanya dari perbuatan-perbuatan
atau istilah-istilah tersebut. Padahal suatu rumusan tindak pidana bukan hanya
harus secara tertulis <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(lex scripta)</i>,
tetapi juga tegas batas-batasnya <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(lex
stricta)</i>, dan tentunya jelas maksudnya hingga tidak dapat ditafsirkan lain <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(lex certa), </i>karena dengannya hak-hak
konstitusional seseorang sedang dikurangi.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Memang, dilihat dari segi Ilmu Hukum
Pidana, istilah <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">percobaan</b> <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(poging)</i>, <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">pembantuan</b> <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(medeplightige)</i>
dan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">permufakatan jahat </b><i style="mso-bidi-font-style: normal;">(samenspanning)</i> merupakan istilah-istilah
yang tidak asing lagi. Ketiganya merupakan konsep tentang <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">perluasan berlakunya ketentuan undang-undang tentang suatu tindak
pidana </b><i style="mso-bidi-font-style: normal;">(tatbestandausdehnungsgrud), </i>dengan
cara menduplikasikannya. Suatu rumusan tindak pidana, dikaitkan dengan konsep
tersebut, menjadi suatu tindak pidana tersendiri. Namun demikian, ketika
menjadi suatu rumusan delik, jelas secara keilmuan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(by science)</i>, </span><span style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">belum
tentu</span><span style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> </span><span style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">jelas
</span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">secara perundang-undangan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(by law)</i>.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>KUHP<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>memang telah merumuskan unsur-unsur percobaan (Pasal 53 KUHP),
pembantuan (Pasal 56 KUHP) dan permufakatan jahat (Pasal 88 KUHP). Namun
demikian, “kedudukan” </span><span style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">yang berbeda antara </span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">pasal-pasal tersebut terhadap ketentuan pidana
diluar KUHP, termasuk yang terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999,
berbeda satu sama lain, khususnya berbeda antara ketentuan pidana tentang percobaan</span><span style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">/</span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">pembantuan,
dengan permufakatan jahat. Ketentuan tentang percobaan (Pasal 53 KUHP) dan
pembantuan (Pasal 56 KUHP) dapat digunakan bagi ketentuan pidana lainnya di
luar KUHP. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 103 KUHP, yang menentukan sebagai
berikut:</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">“Ketentuan-ketentuan
dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>perbuatan-perbuatan yang oleh peraturan
perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh
undang-undang itu ditentukan lain.” </span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Dalam hal
ini, Pasal 53 yang didalamnya mengatur tentang unsur-unsur percobaan melakukan
kejahatan berada dalam <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Bab IV tentang
Percobaan</b>,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>sedangkan Pasal<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>56 KUHP yang didalamnya mengatur tentang
unsur-unsur pembantuaan melakukan kejahatan, berada dalam <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Bab V Penyertaan Dalam Delik</b>. Dengan demikian secara sistematis,
ketentuan Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP tentang percobaan, dan pembantuan
merupakan unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam KUHP tetapi juga
berlaku bagi tindak pidana di<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>luar KUHP,
jika undang-undang itu menggunakan istilah-istilah tersebut atau menentukan
perbuatan percobaan atau pembantuan tindak pidana itu juga turut dipidana.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Dalam konteks permohonan dalam perkara ini,
maka secara sistememik, makna istilah “percobaan” dan “pembantuan” dalam Pasal
15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah identik dengan Pasal 53 dan Pasal 56
KUHP, karena Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menentukan definisinya sendiri,
sehingga berlaku ketentuan Pasal 103 KUHP.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Berbeda halnya dengan istilah
“permufakatan jahat”, yang didalam KUHP dirumuskan pengertiannya dalam Buku
Kesatu, <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Bab IX Tentang Arti Beberapa
Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang</b>,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Pasal 88 KUHP.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Ketentuan ini tidak dapat dipakai dalam
perundang-undangan pidana atau perundang-undangan lainnya di luar KUHP, karena </span><span style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">permufakatan jahat </span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">tidak </span><span style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">masuk </span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">dalam Pasal 103 KUHP (hanya Bab I s/d Bab VIII Buku Kesatu KUHP),<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dan terdapat <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Bab IX Buku Kesatu KUHP. Artinya, dalam
konteks perkara ini, istilah “permufakan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang
No. 31 Tahun 1999 tidak dapat mengacu pada Pasal 88 KUHP, kecuali ditegaskan
oleh<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 itu
sendiri.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Mengingat Undang-Undang No. 31 Tahun
1999 tidak memberi rumusan unsur <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(strafelemen)</i>,
uraian cara melakukan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(strafmodus)</i>
atau penjelasan lebih lanjut mengenai makna perbuatan atau istilah
“permufakatan jahat”, dan juga tidak merujuk ketentuan Pasal 88 KUHP, sehingga
memperluas bekerjanya Pasal 103 KUHP, maka norma “permufakatan jahat” dapat dipandang
sebagai norma yang samar pengertiannya<i style="mso-bidi-font-style: normal;">
(vaagennorm)</i>, yang bertentangan dengan Konstitusi karena tidak menjamin
“kepastian hukum”. Tampaknya ini merupakan “kelalaian” pembentuk undang-undang
yang potensial akan merugikan konstitusonal warga negara dan siapapun yang
menjadi subjek tindak pidana korupsi di Indonesia.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Pada dasarnya “permufakatan jahat” </span><span style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">adalah</span><span style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> <span lang="EN-US">nama</span></span><span style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> dan bukan perbuatan itu sendiri</span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">. Hal ini menyebabkan, makna “permufakatan jahat”
tidak boleh hanya didasarkan pada penafsiran, melainkan harus dirumuskan dalam
undang-undang dalam bentuk penguraian unsur-unsurnya. Mengingat pembentuk
undang-undang tindak pidana korupsi tidak memberi unsur-unsur tersebut, baik
dirumuskan sendiri maupun merujuk pada ketentuan yang ada, maka hal ini memberi
peluang untuk dilakukan pemaknaan atas hal itu dengan cara apapun juga, yang karenanya
dapat dipandang mengabaikan persyaratan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">lex
scripta, lex stricta</i> dan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">lex certa</i>.
Seperti misalnya mereka yang memaknai permufakatan jahat cukup hanya jika telah
ada <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">“meeting
of minds</i>”</b></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></b><span style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">bukan perbuatan</span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">, yang pada dasarnya bukan konsep yang berasal dari Hukum Pidana
Indonesia, dan juga umumnya <i style="mso-bidi-font-style: normal;">civil law
system</i>. <i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Meeting
of minds</b></i><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> adalah istilah yang
digunakan untuk menggambarkan adanya <i style="mso-bidi-font-style: normal;">mens
rea</i> <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(guilty mind)</i> dalam kejahatan
<i style="mso-bidi-font-style: normal;">conspiracy</i></b><i style="mso-bidi-font-style: normal;">, </i>yang terdapat dalam <i style="mso-bidi-font-style: normal;">common
law system</i>. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Meeting of minds</i>
adalah persesuaian kehendak atau persamaan niat diantara orang-orang yang akan
mengadakan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">conspiracy</i>. Dengan
demikian, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">meeting of minds</i> bukan
“perbuatan”, tetapi merupakan “sikap batin” ketika melakukan perbuatan.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Oleh
karena itu, merupakan kekeliruan yang mendasar apabila memandang dapat
dipidananya permufakatan jahat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
Pasal 88 KUHP, semata-mata dengan telah adanya <i style="mso-bidi-font-style: normal;">meeting of minds</i> terhadap perbuatan tersebut</b>. Permufakan jahat
adalah perbuatan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(actus reus)</i>, yang
untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam Hukum Pidana membutuhkan kesalahan<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> (mes rea), </i>sesuai dengan asas<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> geen straf zonder schuld </i>atau<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> no liability without fault </i>(tiada
pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). Dengan demikian, permufakatan jahat
tidak sama dengan<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> meeting of minds</i>,
yang <i style="mso-bidi-font-style: normal;">notabene</i> merupakan unsur
kesalahan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(mens rea)</i> dalam
permufakatan jahat itu sendiri. Apabila permufakatan jahat dipersamakan dengan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">meeting of minds</i> maka sama artinya
memidana “kehendak”, “niat” <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>atau <i style="mso-bidi-font-style: normal;">”mens rea”</i> semata. Suatu konstruksi
penafsiran terhadap “permufakatan jahat” yang sangat berbahaya, yang dapat
menyebabkan hak-hak konstitusional seseorang dirampas hanya karena ada <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“su’udzon”</i> belaka berbentuk <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“meeting of minds”</i> itu. Oleh karena itu,
sedikit berbeda dengan Pemohon dalam permohonan ini, menurut pendapat saya
sebagai Ahli Hukum Pidana, <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">frasa
“permufakatan jahat” dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 harus dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum, karena bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</b>.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Hadirin
yang saya hormati</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Makna norma “permufakatan jahat” </span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Dalam Hukum Pidana, dikatakan telah ada<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>permufakatan jahat apabila <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“dua
orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”</b>, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 KUHP. Dengan demikian, <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">permufakatan jahat </b></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">tidak dapat</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> berdiri sendiri</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">, melainkan bagian dari persiapan melakukan penyertaan tindak pidana,
yaitu membuat kesepakatan diantara beberapa orang untuk melakukan tindak pidana
tertentu.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Selain itu, tidak semua <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">permufakatan </b>merupakan tindak pidana,
tetapi <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">hanya kesepakatan akan melakukan tindak
pidana-tindak pidana tertentu</b> yang ditentukan secara tegas <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">dalam undang-undang</b>. Dengan kata lain,
tidak merupakan permufakatan jahat yang dapat dipidana, jika yang disepakati
akan dilakukan adalah kejahatan-kejahatan yang tidak dinyatakan oleh
undang-undang, bahwa permufakatan jahatnya juga dipidana.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Perbuatan permufakatan jahat tidak disiapkan dapat dipidana untuk semua
tindak pidana. Hal ini dikarenakan apa yang dimaksud dalam “permufakatan jahat”
tidak diatur dalam Bab I s/d Bab VIII Buku Kesatu KUHP</span><span style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> hanya untuk delik-delik yang tidak memerlukan
kualitas</span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">, yang berdasarkan Pasal 103 KUHP juga berlaku bagi
tindak pidana diluar KUHP. Permufakatan jahat hanya ditujukan terhadap
Kejahatan terhadap Keamanan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Negara,</span><span style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> antara lain :</span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP, yang hal ini
ditentukan secara khusus dalam Pasal 110 KUHP. Hal ini merupakan isyarat
pembentuk WvS bahwa hanya kejahatan-kejahatan yang sangat-sangat serius dan
mengancam eksistensi negara saja yang bisa dipidana dengan ketentuan ini.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Perkembangan perundang-undangan pasca kemerdekaan, ternyata juga
mengkriminalisasi beberapa tindak pidana di luar KUHP, seperti misalnya tindak
pidana korupsi, sehingga dapat dipidana sekalipun baru berupa permufakatan
jahat, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.
Namun seperti telah saya jelaskan dalam bagian pertama<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>penjelasan di atas, secara sistemik ketentuan
Pasal 88 KUHP tidak dapat dirujuk sebagai perumusan unsur-unsur permufakatan
jahat, karena tidak diamanatkan Pasal 103 KUHP. Meskipun demikian, kalaulah
konstruksi di atas dipandang “terlalu keras”, masalahnya kemudian memusat pada
persoalan, apakah pengertian permufakatakan jahat dalam Pasal 88 KUHP secara
substansial memang dapat dipandang memadai untuk diterapkan dalam delik-delik
korupsi, sebagaimna dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan
Pasal 14 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Pada dasarnya pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP hanya
ditujukan bagi delik-delik yang tidak memerlukan kualitas tertentu untuk
melakukannya, seperti<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Pasal 104, 106,
107 dan 108 KUHP. Pasal-pasal pidana lainnya yang dialamatkan terhadap orang
dengan kualitas khusus, seperti pegawai negeri, anggota tentara, dokter,
nahkoda, seorang ibu dan lain sebagainya sama sekali tidak ada yang ditetapkan
dapat dipidana karena permufakatan jahatnya. Berbeda dengan tindak pidana
korupsi, yang dapat dilakukan oleh orang pada umumnya, seperti dalam Pasal 2,
Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-Undang
No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tetapi berkenaan dengan
tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 ayat (2),
Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 12
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, merupakan
tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kualitas khusus <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(kwaliteisdelicts)</i>.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Berdasarkan hal di atas, ketika permufakatan jahat
menurut versi Pasal 88 KUHP digunakan pula bagi tindak pidana korupsi, yang
hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kualitas khusus <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(kwaliteisdelicts), </i>maka <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“dua
orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan” </b>tersebut, harus
diartikan hanya dapat diterapkan bagi<b style="mso-bidi-font-weight: normal;">
“perbuatan orang-orang dengan kualitas yang sama”</b>. Oleh karena itu, terlepas
dari konstruksi dalam bagian pertama pendapat saya di atas, setidak-tidaknya ketentuan
Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 88 KUHP dinyatakaan <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>konstitusional bersyarat, apabila frasa
“permufakatan jahat” diartikan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“dua orang atau lebih dengan kualitas yang
sama telah sepakat akan melakukan kejahatan”</b>. Hal ini sepertinya sejalan
dengan yang mohonkan oleh Pemohon dalam perkara ini.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Pada sisi lain, perlu juga dipahami bahwa Pasal 5 sampai
dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun
2001 merupakan tindak pidana korupsi yang berasal dari tindak pidana-tindak
pidana dalam KUHP, antara lain: Pasal 209, Pasal 210, Pasal 38</span><span style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">8</span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">, Pasal 415,
Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>425, ataupun Pasal 435 KUHP. Namun demikian,
tidak satupun pasal-pasal tersebut yang ditegaskan dalam KUHP juga dapat
dilakukan sekalipun dalam fase “permufakatan jahat”.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Oleh karena itu, tidak pada tempatnya pula
jika Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
menyatakan bahwa Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 KUHP. Hal ini merupakan bentuk <i style="mso-bidi-font-style: normal;">overcriminalization </i>yang telah dilakukan
pembentuk undang-undang, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi
yang hendak dilindungi oleh Konstitusi. Dengan demikian, kembali berbeda dengan
konstruksi yang dimohonkan dalam permohonan ini, maka pada dasarnya Mahkamah
Konstitusi dapat memutuskan bahwa <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">frase
“Pasal 5 sampai dengan Pasal 14” dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
bertentangan dengan undang-undang dasar dan karenanya tidak mempunyai kekuatan
mengikat sebagai hukum</b>. </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Sementara itu, perlu diingat bahwa permufakatan
jahat terhadap tindak pidana korupsi, frasa “Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai
dengan Pasal 14” yang ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun
1999, seharusnya selain berkedudukan sebagai penentuan sanksi pidana (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">strafmaat</i> dan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">strafsoort</i>) bagi permufakatan jahat tindak pidana korupsi, tetapi juga
menjadi delik inti <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(berstanddeelen
delicts)</i> dari tindak pidana permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi
tersebut itu sendiri. </span><span style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Pasal 5 sampai dengan Pasal 14
merupakan delik kualitatif karenanya tidak dapat dijatuhkan delik permufaktan
jahat. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Oleh karena itu, dalam menerapkan ketentuan Pasal
15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">mutlak
harus ditentukan tindak pidana korupsi yang mana yang “disepakati oleh dua
orang atau lebih akan dilakukan”</b>. Bukan adanya kesepakatan saja yang
penting diantara orang-orang itu, tetapi kesepakatan untuk melakukan suatu
tindak pidana korupsi tertentu, yaitu tindak pidana korupsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 199 jo
Undang-Undang No 20 Tahun 2001, jika frasa “Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”
dinyatakan inkonstitusional.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Berdasarkan uraian di atas, memidana permufakatan
jahat dalam tindak pidana korupsi, hanya apabila memenuhi unsur-unsur sebagai
berikut:</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 18.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-list: Ignore;">a.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Komponen Perbuatan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(actus reus), </i>yaitu:
</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 45.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -27.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-list: Ignore;">(1)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Adanya kesepakatan dua orang
atau lebih, atau kesepakatan dua orang atau lebih dengan kualitas yang sama;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 45.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -27.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-list: Ignore;">(2)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Adanya perbuatan dari
orang-orang yang bersepakat itu yang tertuju pada suatu unsur atau unsur-unsur
tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3
Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>baik suatu tujuan yang melawan hukum ataupun
suatu tujuan yang sah tetapi dilakukan dengan cara yang melawan hukum;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 18.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-list: Ignore;">b.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Komponen Kesalahan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(mens rea)</i>,
yaitu:</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 45.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3; text-align: justify; text-indent: -27.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-list: Ignore;">(1)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Terdapat “persesuaian kehendak”,
“kesamaan niat” atau <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“meeting of minds” </i>diantara
dua orang atau lebih tersebut yang tertuju pada sasaran yang dilarang;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 45.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3; text-align: justify; text-indent: -27.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-list: Ignore;">(2)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Adanya dampak terhadap kepentingan hukum
tertentu yang dituju dari sasaran perbuatan yang disepakati dua orang atau
lebih tersebut; </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial narrow" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Demikian
pendapat saya. Wallaualam. </span><br />
<br />
<br /></div>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
</style>
<![endif]-->Chairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6365766892797238288.post-32799775128648222382016-02-12T08:55:00.002+07:002016-02-12T08:58:33.549+07:00DIALOG TENTANG PERBUATAN DAN KESALAHAN DALAM HUKUM PIDANA, SERTA PEMBUKTIAN DAN PENILAIANNYA DALAM PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERISAAN DI MUKA SIDANG PENGADILAN<!--[if gte mso 9]><xml>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:AllowPNG/>
</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]--><br />
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:TrackFormatting/>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>IN</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:DontVertAlignCellWithSp/>
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
<w:DontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>
<w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="--"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}
</style>
<![endif]-->
<br />
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Oleh:
Dr. CHAIRUL HUDA, SH., MH.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Persoalan penilaian tentang kesalahan
dalam Hukum Pidana, telah memasuki fase keempat. Fase ini diwarnai oleh
pertayaan-pertayaan bagaimana mengimplementasikan ajaran tentang kesalahan
dalam putusan hakim. Tentunya sebelum itu bagaimana mempertimbangkannya dalam
acara pidana. Dibawah ini akan saya kemukakan dialog saya, dengan seorang hakim
(Yang Mulia Wahyu Sudrajat, SH) yang sedang menulis tesis.
Pertanyaan-pertayaannya, sangat mendalam, khas seorang hakim, tetapi sangat
teoretik dan belakangan menjadi filosofis.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Untuk mendapatkan kesan dialog
yang sempurna, saya sengaja menampilkan pertanyaan yang bersangkutan dan
jawaban saya tanpa saya tambah dan kurangi sedikitpun, keculai perbaikan
pengetikan dan sedikit penambahan kata penghubung untuk menghindari kekeliruan
pemahaman. Semoga bermanfaat.</span></div>
<a name='more'></a><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">########PERTANYAAN################JAWABAN######################</span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 21.3pt; mso-list: l3 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pada
hakikatnya baik putusan bebas maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum
sama-sama merupakan putusan bukan pemidanaan. Apakah perbedaan mendasar dari
kedua putusan tersebut yang menyebabkan keduanya harus diatur secara sendiri-sendiri?</span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 58.5pt; text-align: justify; text-indent: -36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">-----1.
Perbedaan mendasar antara putusan lepas dan putusan bebas adalah sebagai<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>berikut: </span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 76.5pt; mso-list: l4 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">a.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Putusan bebas merupakan kesimpulan Hakim atas
penilaian fakta-fakta yang terungkap di sidang pengadilan, sedangkan putusan
lepas dari segala tuntutan hukum seharusnya merupakan masalah penilaian
hukumnya. Jadi putusan bebas masalah fakta sedangkan putusan lepas dari segala
tuntutan hukum merupakan masalah hukum;</span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 76.5pt; mso-list: l4 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">b.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sebagai masalah fakta maka seharusnya putusan bebas
tidak dapat di Kasasi, sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum
karena berkenaan dengan penerapan hukum, maka dapat di Kasasi. Kekacauan
terjadi ketika diperkenalkan putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni,
yang mencampuradukkan dua persoalan ini;</span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 76.5pt; mso-list: l4 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">c.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Persoalan pokok yang selama ini terjadi dalam praktek
hukum adalah rumusan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP yang “multi tafsir”, yang
menyebabkan penggunaannya<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>bealih-alih.
Dalam pandangan saya putusan bebas ketika terdakwa tidak terbukti melakukan tindak
pidana, sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum ketika terdakwa
sekalipun dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, tetapi tidak dapat
dipersalahkan (dimintai pertanggungjawaban pidana) atas hal itu;</span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 76.5pt; mso-list: l4 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">d.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Putusan bebas lebih terutama menggambarkan hasil<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>“pertarungan” antara Penuntut Umum dan
Terdakwa/Penasihat Hukum, sedangkan putusan lepas dari dari segala tututan
hukum, didominasi oleh peran hakim untuk melihat pertanggungjawaban (kesalahan)
terdakwa karena perbuatannya. Jadi soal-soal yang berhubungan dengan
pertanggungjawaban pidana, diajukan sebagai dasar pembelaan ataupun tidak tetap
membuat hakim berkewajiban mendalami dan mempertimbangkannya;</span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 76.5pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 21.3pt; mso-list: l3 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Apakah
alasan yang menyebabkan pasal 244 KUHAP sebelum frasa “kecuali terhadap putusan
bebas” dibatalkan oleh MK melarang dilakukan upaya kasasi terhadap putusan
bebas tetapi tidak memberikan larangan itu terhadap putusan lepas dari segala
tuntutan hukum?</span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 72.0pt; text-align: justify; text-indent: -49.5pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">--------2.
Pertanyaan ini terjawab sebenarnya dari jawaban saya atas pertanyaan no. 1. Putusan
bebas merupakan masalah fakta, yang menjadi kewenagan pengadilan tingkat
pertama dan tingkat banding (sistem peradilan dua instansi), dan tidak menjadi
kewenangan MA, yang kewenangannya hanya masalah penerapan hukum di tingkat
kasasi. Pada dasarnya hakim Kasasi tidak pernah menilai bukti-bukti secara
langsung, yang berbeda dengan hakim tingkat pertama (dan hakim banding,
sekalipun prakteknya hampir tidak ditemukan hakim banding memeriksa kembali
saksi-saksi atau alat bukti lain secara langsung);</span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 21.3pt; mso-list: l3 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">3.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pada
buku Bapak dengan judul “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">dari tiada
pidana tanpa kesalahan menuju...dst</i>”tepatnya halaman 53. Bapak menyarankan
seharusnya bunyi putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah “apabila
terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan maka
diputus lepas dari segala tuntutan hukum” artinya ada tidaknya kesalahan
menjadi ukuran. Tetapi saat ini bunyi ketentuan putusan bebas sebagaimana
diatur pada pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan “apabila pengadilan berpendapat
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti maka terdakwa
diputus bebas” artinya kesalahan juga tolak ukur atas putusan bebas menurut
pasal tersebut. Atas hal tersebut bagaimana seharusnya ketentuan putusan bebas
itu menurut Bapak?</span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 72.0pt; text-align: justify; text-indent: -45.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">---------3.
Seperti telah saya jelaskan, seharusnya putusan bebas dijatuhkan ketika
terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana. Namun perlu diingat, tindak
pidana disini adalah ti</span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">n</span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">dak pidana dalam pandangan monistis, yang berisi perbuatan yang dilarang
semata. Jadi orang dibebaskan bukan karena dirinya tidak bersalah, tetapi
karena tindak pidana yang didakwakan kepadanya tidak terbukti. Sebaliknya orang
dinyatakan tidak bersalah, ketika tidak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban
(pada manusia terdiri dari mampu bertanggung jawab, sengaja atau alpa dan tidak
ada alasan pemaaf). Mengenai hal ini merupakan penilaian atas keadaan batin
terdakwa dan hubungan keadaan batinnya dengan perbuatannya. Disini lebih banyak
penilaian yuridis apakah yang bersangkutan dapat dicela karena perbuatannya
(yang notabene merupakan tindak pidana). Oleh karena itu, jika tidak terbukti
bersalah, terhadap terdakwa itu dilepaskan dari segala tuntutan hukum.</span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 21.3pt; mso-list: l3 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">4.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pasal
143 ayat (2) huruf b KUHAP menggunakan frasa “tindak pidana yang didakwakan”
sedangkan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP menggunakan frasa “perbuatan yang
didakwakan”. Apakah “tindak pidana yang didakwakan” yang disebut dalam pasal
143 ayat (2) huruf b KUHAP itu<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>adalah
sama maknanya dengan “perbuatan yang didakwakan” sebagaimana digunakan dalam pasal
191 ayat (1) dan (2) KUHAP?</span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 72.0pt; text-align: justify; text-indent: -49.5pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">---------4.
Ini adalah bentuk inkonsistensi KUHAP dalam menggunakan istilah. Lihatlah Pasal
191 ayat (2) KUHAP menggunakan istilah “perbuatan yang didakwakan kepada
terdakwa terbukti”, tetapi kemudian ditambah anak kalimat “tetapi perbuatan itu
tidak merupakan suatu tindak pidana”. Jadi seolah-olah yang didakwakan bukan
perbuatan yang merupakan tindak pidana. Dalam pandangan saya, ketika perbuatan
yang didakwakan terbukti, maka hal itu merupakan tindak pidana. Jika suatu peristiwa
yang terjadi ternyata suatu wanprestasi, maka tindak pidana yang didakwakan
tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan. Dalam konstruksi KUHAP, jika
yang terbukti adalah wanprestasi, justru terdakwa dilepaskan dari segala
tuntutan hukum.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Oleh karena itu, yang
didakwakan harus merupakan tindak pidana, dan bukan sekedar perbuatan.
Perbuatan dalam pengertian disini harus merupakan perbuatan yang memenuhi isi
larangan undang-undang sebagai delik, dan tidak sekedar adanya perbuatan
semata. Penyidik dan karenanya juga Penuntut Umum, mempunyai kewajiban hukum
untuk memastikan bahwa perbuata terdakwa adalah tindak pidana, bukan sekedar
perbuatan yang dilaporkan Pelapor/Korban. Perbuatan yang dilaporkan, bisa
tindak pidana bisa juga bukan. Ketika dipastikan merupakan tindak pidana, maka
perbuatan inilah yang didakwakan.</span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 72.0pt; text-align: justify; text-indent: -49.5pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 72.0pt; text-align: justify; text-indent: -49.5pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Berbeda dengan kesalahan yang
menjadi domain hakim. Jika tindak pidana yang didakwakan terbukti, tetapi hakim
memandang hal itu tidak dapat dipersalahkan kepada terdakwa, maka terdakwa dilepaskan
dari segala tuntutan hukum. Makna “dilepaskan” dan bukan “dibebaskan” mempunyai
pesan bagi siapa saja, termasuk terdakwa, bahwa dirinya tetap saja telah
melakukan tindak pidana (perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidna).
Keadaan pada dirinya<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dan kaitan antara
perbuatannya dengan keadaan dirinya itu, menyebabkan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>yang bersangkutan dilepaskan dari segala
tuntutan hukum.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Tindak pidana yang
didakwakan terbukti tetapi terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas hal itu,
semisal karena tidak waras, tidak ada kesalahan sama sekali (AVAS) ataupun
dalam keadaan adanya paksaan dari luar yang menyebabkan dirinya tidak dapat
berbuat lain. </span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 21.3pt; mso-list: l3 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">5.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam
pendapat Bapak diatas, </span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">seharusnya
putusan bebas dijatuhkan ketika terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana</span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">.
Sedangkan menurut Prof. Sudikno Mertokusumo (</span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sudikno Mertokusumo, 1988, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Hukum Acara Perdata</i>, Liberty,
Yogjakarta, hlm. 92-94</span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">) ada tiga tahap hakim dalam mengadili, yaitu
konstatasi, kualifikasi dan konstitusi. Jika diterapkan dalam perkara pidana
artinya konstatasi adalah menentukan ada tidaknya perbuatan yang didakwakan
dalam arti ada tidaknya perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa. Jika
terbukti maka hakim akan masuk ke tahap kualifikasi untuk menentukan apakah
perbuatan terdakwa itu merupakan tindak pidana atau bukan. Akan tetapi jika
hakim berpendapat perbuatan materiil yang didakwakan itu tidak ada maka dengan
sendirinya hakim tidak melakukan kualifikasi dan langsung mengkonstitusi hukum
bagi perbuatan materiil yang tidak terbukti itu.</span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 39.3pt; mso-list: l2 level1 lfo3; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">a.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Contoh : JPU mendakwa A melakukan perbuatan mengambil
HP di kamar B pada tanggal 1-1-2016 dan atas perbuatan yang didakwakan itu JPU mendakwa
Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP. Ternyata alat
bukti tidak cukup membuktikan dan meyakinkan hakim bahwa A mengambil HP bahkan
A berhasil membuktikan sejak tgl 25-12-2015 sampai tanggal 5-1-2016<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>A berada di luar negeri melalui bukti catatan
keimigrasian. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 39.3pt; text-align: justify;">
<u><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam keadaan yang demikian apakah A itu dapat
dikategorikan dalam keadaan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan
atau tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan atau tidak terbukti
melakukan perbuatan yang didakwakan sekaligus tidak terbukti melakukan tindak
pidana yang didakwakan</span></u><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">?</span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 39.3pt; mso-list: l2 level1 lfo3; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">b.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Jika
dalam tahap konstatasi, hakim berkeyakinan perbuatan yang didakwakan terbukti
maka hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang didakwakan itu<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dalam tahap kualifikasi untuk menentukan
apakah perbuatan yang didakwakan terbukti adanya itu dapat dikualifikasikan
sebagai tindak pidana dan apakah terdakwa dipertanggungjawabkan atas tindak
pidana itu. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 39.3pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej, pada kasus Putusan
Arrest Hoge Raad tanggal (23 Mei 1921) dimana HR menentukan perbuatan dokter
gigi menyalakan listrik dikualifikasikan sebagai mengambil dan listrik dapat
dikualifikasikan barang<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>sebagaimana
dimaksud dalam pasal pencurian dalam KUHP Belanda waktu itu, di pengadilan
tingkat pertama perdebatan bukan pada persoalan apakah dokter gigi yang
didudukan sebagai terdakwa itu benar menyambungkan listrik ke tetangganya dan
kemudian menyalakan saklar karena atas perbuatan yang didakwakan tersebut hakim
sudah yakin keterbuktiannya tetapi perdebatan terjadi pada tahap kualifikasi
yaitu persoalan apakah menyambungkan kabel sehingga listrik mengalir ke tempat
dokter gigi itu adalah perbuatan mengambil barang sebagaimana dimaksud unsur
dari rumusan tindak pidana pencurian dalam pasal yang didakwakan penuntutan
umum.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Sehingga pada pengadilan tingkat
pertama putusan yang dijatuhkan adalah lepas dari segala tuntutan hukum dengan
pertimbangan tidak memenuhi unsur mengambil dan unsur barang dan atas putusan
itu diajukan kasasi meskipun pada tingkat kasasi HR menjatuhkan pidana dengan
alasan menyambungkan kabel dan menyalakan saklar sehingga listrik mengalir ke
ruang dokter gigi itu adalah perbuatan mengambil barang sebagaimana dimaksud
dalam tindak pidana pencurian.</span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 39.3pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Berkaca dari perkara yang demikian, artinya pada
pengadilan tingkat pertama, tidak terpenuhinya unsur mengambil barang
menyebabkan perbuatan yang didakwakan itu terbukti tetapi bukan tindak pidana
karena unsur dari rumusan tindak pidananya tidak terpenuhi dan ini berarti
berkaitan dengan persoalan penerapan dan penafsiran hukum oleh hakim sudah
tepat atau tidak ketika mengkualifikasikan perbuatan yang didakwakan tersebut.</span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 39.3pt; text-align: justify;">
<u><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam keadaaan tersebut diatas, dalam pendapat bapak
apakah keadaan yang demikian itu dapat diartikan “tindak pidana tidak terbukti”
atau “perbuatannya terbukti tetapi bukan tindak pidana” atau makna “tindak
pidana tidak terbukti itu” sebenarnya dalam putusan pengadilan tingkat pertama
diatas sama dengan dengan “perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi bukan
tindak pidana”?</span></u><u><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></u></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 58.5pt; text-align: justify; text-indent: -45.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">---------5. Bagi
saya penganut dualistis, tahap konstatasi dapat diartikan sebagai tindakan
hakim dalam mepertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan terbukti atau
tidak. Disini yang untuk dapat dikatakan terbukti perlu dua alat bukti. Jadi
jika tidak ada alat bukti dimaksud maka perbuatan terdakwa tidak terbukti.
Dalam contoh pertama, maka A yang tidak terbukti berada di TKP ketika Hp
dimaksud hilang, menyebabkan A tidak terbukti melakukan tindak pidana, dan
karenanya harus dibebaskan. Dalam hal ini sama sekali tidak ada “problem
perbuatan”, dan juga karenanya secara mutatis mutandis<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>tidak ada “problem kesalahan”. Terdakwa A
memang seharusnya dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana yang
didakwakan.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 58.5pt; text-align: justify; text-indent: -45.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 58.5pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sementara itu dalam contoh yang
kedua, persoalan pokoknya pada penafsiran hakim tentang apa yang dimaksud
perbuatan “mengambil” atau “barang”. Disini, masih masuk tahap konstatasi,
yaitu mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan terbukti atau
tidak. Seharusnya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan dokter gigi
dimaksud tidak termasuk dalam pengertian “mengambil” dan listrik tidak masuk
dalam pengertian “barang”, maka dokter gigi itu harus dibebaskan. Jika
dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka suatu konstruksi yang keliru karena
berpandangan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dokter itu terbukti, tetapi tidak dapat
dipersalahkan kepadanya. Tidak mengherankan ketika pengadilan diatasnya
kemudian menghukum dokter gigi tersebut karena dikonstatir perbuatan
menyambungkan kabel termasuk perbuatan “mengambil” dan listrik termasuk dalam
pengertian “barang” dalam pasal pencurian. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 58.5pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Jika dipikirkan terpisah antara
“perbuatan yang didakwakan tidak terbukti” dan “tindak pidana yang didakwakan
tidak terbukti”, maka akan ada persoalan pembuktian yang serius. Dengan apakah
dikatakan pebuatan yang didakwakan tidak terbukti? Konstruksi di atas
menimbulkan beban pembuktian bagi terdakwa, untuk membuktikan bahwa perbuatan
yang didakwakan kepadanya tidak terbukti. Jika tindak pidana yang didakwakan
tidak terbukti, maka penuntut umum yang tidak dapat membuktikan bahwa
persistiwa dimaksud adalah perbuatan terdakwa atau perbuatan itu bukan
perbuatan yang taatbestand denga nisi rumusan tindka pidana. Sejauh<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>mungkin terdakwa tidak dibebani kewajiban
pembuktian, kecuali dalam tindak pidana-tindak pidana yang memerlukan perlakuan
khusus karena politik kriminal.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 58.5pt; text-align: justify; text-indent: -45.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Bagi saya, sekali lagi sebagai
penganut dualistis, tahap kualifikasi adalah bagaimana hakim mempertimbangkan
kesalahan terdakwa. Bagaimana sikap batin dokter gigi itu ketika mencuri
listrik. Apakah perbuatannya dapat dicela? Apakah dokter gigi itu dapat berbuat
lain? Apakah orang-orang yang setara dengan dokter gigi itu akan melakukan hal
serupa dalam kejadian-kejadian yang serupa pula. Disini, tampaknya tidak ada
“problem kesalahan” sama sekali, jadi dokter gigi itu seharusnya memang
dijatuhi pidana.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 58.5pt; text-align: justify; text-indent: -45.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 58.5pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dengan <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>demikian, dalam tahap konstatasi yang bermain
adalah minimal “dua alat bukti yang sah”, sedangkan dalam tahap kualifikasi
permainan berpusat pada “keyakinan hakim”. Kualifikasi adaah bicara soal
ketercelaan terdakwa atas tindak pidana yang dipandang terbuti secara sah dan
meyakinkan. Segala keraguan harus disingkirkan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(beyond the reasonable doubt)</i>, sehingga hakim berteguh sikap bahwa
celaan yang objektif pada tindak pidana yang dilakukan terdakwa memang
seharusnya diteruskan secara subyektif kepada yang bersangkutan. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 58.5pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Lihatlah dalam Aresst Hoge Raad
tentang penjual susu. Dakwaan terhadapnya terbukti, yaitu<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>menjual susu yang diberi label susu murni
tetapi sebenarnya telah dicampur air, sehingga merupakan tindak pidana. Namun
demikian perbuatan itu, tidak dapat dipersalahkan kepada bujang penjual susu
itu, karena sebagai penjual tidak mempunyai kewajiban hukum sampai dengan
memastikan kemurnian mengenai susu yang dijualnya. Tahap konstatasinya
terpenuhi, tetapi tahap kualifikasinya tidak masuk. Disini si penjual susu
seharusnya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Konsekuensinya tuntutan hukum
diajukan kepada produsen susu itu. Jika penjual susu itu dibebaskan, maka tidak
ada alasan untuk menuntut pidana kepada kepada produsennya, karena perbuatan
materilnya dipandang bukan tindak pidana.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 58.5pt; text-align: justify; text-indent: -45.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Tahap konstitutif, adalah
pertimbangan hakim tentang jenis dan jumlah pidana. Disini masih mungkin
terdakwa tidak dijatuhi pidana jika cara lain akan lebih baik buat semua. Namun
demikian, jika tidak ditemukan alasan-alasan yang bisa menolong terdakwa untuk
tidak dijatuhi pidana, atau pidana<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>yang
berat daripada yang ringan, ataupun pidana dengan tindakan, maka “mau tidak
mau” atau “dengan berat hati” hakim harus menjatuhkan pidana. Penjatuhan pidana
adalah pilihan terakhir yang harus dijatuhkan hakim. Ultimum remedium, bukan
hanya dalam penegretian in abstracto tetapi juga in konkreto dalam tahapan ini.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 58.5pt; text-align: justify; text-indent: -45.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Demikian pak Wahyu, jika
pandangan dualistis diikuti secara konsisten maka tahap konstatasi, kualifikasi
dan konstitusi diartikan secara demikian.</span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; mso-list: l3 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">6.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam
tesis saya ini, batu uji yang digunakan selain teori dualistis adalah teori
pembuktian negatif sebagaimana dianut pasal 183 KUHAP dan sebagaimana Bapak, saya
juga adalah penganut ajaran dualistis. Namun sebelumnya saya kutipkan pendapat
(Alm) Prof Sudikno mengenai proses pertimbangan hakim sampai pada tahap
menjatuhkan putusan sbb:</span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 49.65pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: -49.65pt;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 200%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Dalam mengadili suatu perkara,
hakim harus melakukan tiga tindakan secara bertahap sebagai berikut:<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6365766892797238288#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">[1]</span></span></span></span></a></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 70.9pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo4; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Pertama-tama
mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan. Mengkonstatir berarti
melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah
diajukan tersebut.</span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 70.9pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo4; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Setelah hakim
berhasil mengkonstatir peristiwanya, tindakan yang harus dilakukannya kemudian
ialah harus mengkualifisir peristiwa itu. Mengkwalifisir berarti menilai
peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hokum
apa atau yang mana, dengan perkataan lain menemukan hukumnya bagi peristiwa
yang telah dikonstatir. Jadi mengkwalifisir pada umumnya berarti menemukan
hukumnya dengan jalan menerapakan peraturan hokum terhadap peristiwa, suatu
kegiatan yang pada umumnya bersifat logis. Mengadakan kwalifisering peristiwa
bolehlah diaktakan jauh lebih sukar daripada mengkonstatir peristiwa, karena
mengkonstatir peristiwa berarti melihat peristiwa konkrit, sesuatu yang dapat
dilihat, sedangkan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>kwalifikasi dalam hal
ini berarti abstraksi daripada peristiwa yang konkrit tersebut. Mengkwalifisir
pada hakikatnya tidak lain daripada menilai, dan menilai merupakan pertimb</span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">an</span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">gan yang tidak semata-mata logis sifatnya seperti dalam mengkonstatir
peristiwa. Mengkwalifisir peristiwa mengandung unsur kreatif seperti yang telah
dikemukakan diatas dan ini sekaligus berarti melengkapi undang-undang. Maka
oleh karena itu daya cipta hakim be</span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">s</span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">ar sekali
peranannya.</span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 70.9pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo4; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"><span style="mso-list: Ignore;">3.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Dalam tahap terakhir,
sesudah mengkonstatir dan mengkwalifisir peristiwa, hakim harus mengkonstituir
atau memberi konstitusinya. Ini berarti bahwa hakim menetapkan hukumnya kepada
yang bersangkutan, memberi keadilan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari
adanya premise mayor, yaitu (peraturan) hokum, dan premise minor, yaitu
peristiwanya.</span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.45pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Terhadap
pemaparan tersebut, dalam </span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">(maskudnya
Wahyu Sudrajat-pen)<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">menyatakan
sebagai berikut:</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.45pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dari
uraian tersebut tampak pada perkara pidana dalam tahap konstatasi, yang diuji
adalah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dengan menggunakan batu uji
berupa alat-alat bukti yang diajukan penuntut umum. Dalam tahap kualifikasi,
pertama, yang diuji adalah perbuatan yang telah terbukti dalam tahap konstatasi
dengan menggunakan batu uji berupa unsur dari rumusan tindak pidana dalam pasal
yang didakwakan oleh penuntut umum. Kedua, yang diuji adalah kesalahan terdakwa
yang diuji dengan motif, keadaan-keadaan yang melatarbelakangi timbulnya
perbuatan dan lain-lain. Tahap konstatasi ini bisa disebut sebagai wilayah
penerapan hukum sekaligus wilayah penemuan hukum dimana hakim dituntut
menggunakan penalaran hukumnya secara maksimal. Sedangkan dalam tahap
konstitusi, hakim memutuskan hukum atas perkara tersebut berdasarkan
pertimbangan yang dilakukan pada tahap konstatasi dan tahap kualifikasi.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 35.45pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Mohon
dengan hormat, pendapat Bapak, atas pernyataan-pernyataan diatas.</span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 81.0pt; text-align: justify; text-indent: -45.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 81.0pt; text-align: justify; text-indent: -45.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">-------6.
Sesungguhnya tidak ada perbedaan yang terlalu prinsipiel antara pernyataan di
atas dengan pandangan saya. Perbedaannya adalah untuk tahap pengujian perbuatan
yang terbukti dalam tahap kontatasi dengan batu uji unsur-unsur tindak
pidana<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>yang didakwakan, saya
memasukkannya kedalam bagian tahap kontatasi. Sekali lagi karena yang
didakwakan bukan “perbuatan” atau “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">feit”</i>,
tetapi yang didakwakan adalah “tindak pidana” atau <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“strafbaar feit”. </i>Bagi saya membuktikan suatu dakwaan adalah
membuktikan tindak pidana dan bukan membuktikan perbuatan semata. Tahapan ini
belum merupakan suatu “pengkualifikasian” karena belum berkenaan dengan
penilaian tentang “tingkatan” atau “derajat” atau “batasan” tententu. Sesungguhnya
perbuatan itu tidak bertingkat-tingkat atau berwarna-warni. Kesalahanlah yang
bertingkat-tingkat atau berwarna-warni. Jadi mengkualifikasikan sesuatu adalah
menentukan tingkatan sesuatu. Sungguh sifat itu tidak ada pada “perbuatan”,
tetapi justru adanya pada “kesalahan”. Perbuatan hanya merujuk pada persoalan
dilarangnya hal itu oleh undang-undang. Sedangkan sengaja atau alpa yang
bersifat hirarkhis, begitu pula hal itu bermula dari<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>kesengajaan karena kepastian dan kemudian
degradasinya berbatasan dengan kesengajaan karena kemungkinan, yang bertepi
pada kealpaan yang disadari dan berujung pada kealpaan yang tidak disadari,
menunjukkan terhadap tingkatan-tingkatan dan warna-warna tersendiri atas
kesalahan. Penentuan kesalahan adalah pengkualifikasian tentang tingkat
ketercelaan seseorang karena perbuatannya.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 81.0pt; text-align: justify; text-indent: -45.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 81.0pt; text-align: justify; text-indent: -45.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Perbuatan sama sekali tidak
bertingkat-tingkat apalagi berwarna-warni. Selagi pembentuk undang-undang
menyatakannya sebagai terlarang, maka derajatnya sama, sebagai tindak pidana,
apapun alasan pelarangannya. Dewasa ini <i style="mso-bidi-font-style: normal;">mala
in se (rechtsdelic) </i>dan<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> mala in
prohibita (wetsdelic)</i> tidak lagi<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>dapat dijadikan ukuran tentang “kualifikasi” suatu perbuatan. Pokoknya
semuanya itu adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang
siapa yang melakukannya. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">mala in se
(rechtsdelic)<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></i>juga harus dilarang
dengan undang-undang, dan tidak dapat begitu saja dipandang sebagai delik tanpa
ketentuan undang-undang, sekalipun perbuatan-perbuatan itu “dari sananya” jahat.
Jadi penilaian tentang perbuatan, termasuk tindak pidana, antara yang dipandang
terbukti telah terjadi dengan unsur-unsur suatu tindak pidana adalah tahapan
konstatasi atas satu nafas yang tidak terpisahkan.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 81.0pt; text-align: justify; text-indent: -45.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; mso-list: l3 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">7.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Hakim
Harjono dalam dissenting opinion Putusan 114/PUU-X/2012 yang menguji pasal 244
KUHAP menyatakan sebagai berikut:</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 49.65pt; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">“</span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dengan demikian jelas bahwa KUHAP membedakan antara
kedua hal<br />
tersebut. Pasal 191 ayat (1) berkaitan dengan pembuktian di dalam persidangan
yang tidak dapat membuktian bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang
didakwakan, sedangkan yang ayat (2) dalam persidangan terbukti terdakwa
melakukan perbuatan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana. Inti dari
perbedaan tersebut menyangkut dua hal yang pertama masalah fakta (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">a question of fact</i>), sedangkan yang
kedua adalah persoalan hukum (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">a question
of law</i>).</span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">”</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">sejalan
dengan hal tersebut, Bapak juga berpendapat dalam jawaban nomor 1 diatas sbb:</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-left: 49.65pt; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">“</span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Putusan bebas merupakan kesimpulan Hakim atas
penilaian fakta-fakta yang terungkap di sidang pengadilan, sedangkan putusan
lepas dari segala tuntutan hukum seharusnya merupakan masalah penilaian
hukumnya. Jadi putusan bebas masalah fakta sedangkan putusan lepas dari segala
tuntutan hukum merupakan masalah hukum</span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">”</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Pertanyaannya adalah :</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-left: 54.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l5 level1 lfo5; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">a.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Apakah
yang dimaksud dengan “masalah fakta” dan “masalah hukum” itu?</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-left: 54.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l5 level1 lfo5; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">b.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">sebagaimana
Bapak sampaikan dalam jawaban nomor 5 “...</span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sementara itu dalam contoh yang kedua, persoalan
pokoknya pada penafsiran hakim tentang apa yang dimaksud perbuatan “mengambil”
atau “barang”. Disini, masih masuk tahap konstatasi, yaitu mempertimbangkan
apakah tindak pidana yang didakwakan terbukti atau tidak</span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">..”.
apakah dengan demikian masalah penafsiran hakim tentang maksud dari suatu unsur
dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan itu merupakan persoalan fakta? dan
persoalan hukum dalam perkara pidana hanya mengenai kesalahan terdakwa saja?
Apakah alat bukti menjadi sarana dalam hakim menafsirkan suatu ketentuan atau sarana
dalam menentukan ada tidaknya perbuatan yang diduga sebagai perbuatan pidana?</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">------7. Adapun jawaban saya
adalah sebagai berikut:</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-left: 90.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo6; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">a.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Betul saya berpendapat mirip dengan Yang Mulia Hakim
Konstitusi Harjono, walaupun pandangan saya itu jauh sebelum adanya putusan MK
dimaksud. Masalah fakta adalah masalah pencocokan antara uraian dakwaan tentang
suatu tindak pidana dengan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>fakta-fakta
yang didasarkan pada alat-alat bukti. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Disini
hakim memadupadankan antara perbuatan dalam tataran norma dan perbuatan dalam
tataran fakta. Apabila berkesesuaian, maka masalah fakta itu menjadi sesuatu
yang terbukti. Sedangkan masalah hukum adalah masalah perefleksian antara
pandangan umum tentang ketercelaan suatu tindak pidana terhadap<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>seseorang yang melakukan tindak pidana itu.
Disini perefleksian dimaksud dilakukan dengan cermin yuridis. Bukan berarti
hakim harus mengadakan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">polling</i>
tentang ketercelaan suatu kelakuan yang didakwakan terhadap seseorang, tetapi
hakim cukup menggunakan piranti lunaknya untuk mempertimbangkan batasan, ukuran
atau tingkat<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>ketercelaan dimaksud.
Makanya dalam hal ini<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>kacamata yuridis
hakim menjadi perspektif yang dipandang mewakili kemauan dan harapan
masyarakat.</span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 90.0pt; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 90.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo6; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">b.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Betul, penafsiran adalah masalah fakta. Disini hakim
menafsirkan bukan terlepas dengan konteks fakta, tetapi untuk menjawab
pertanyaan tentang dilarang tidaknya suatu fakta perbuatan. Penafsiran yang
dilakukan oleh hakim, tidak ada artinya jika tidak mengkait dengan fakta yang
dipersengketakan. Jadi hakim disini mencocokkan norma dengan fakta, dimana
makna yang digunakannya boleh jadi bukan makna leksikon lagi, sehingga telah
menjadi suatu penafsiran. Persoalan hukum dalam perkara pidana tentunya tinggal
penilaian tentang kesalahan. Hakim menuntun refleksinya dengan rasa keadilan
yang dimilikinya. Hukum<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>adalah anak
kandung dari<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>keadilan, sehingga adil tidaknya penilaian
hakim sangat tergantung dari mampu tidaknya mengukur tingkat ketercelaan (jika
memang ada) pada diri seseorang. Disini persolan pengukuran keadilan yang oleh
Sudikno dipandang sebagai tahap pengkualifikasian tersebut memusat pada
persoalan kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan. Persoalannya
bukan lagi terbukti atau tidak, karena hal <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>itu merupakan persoalan fakta, tetapi tercela
atau tidak, dan ini persoalan hukum. Keseluruhan alat bukti yang membutikan unsur-unsur
tindak pidana pidana, secara tidak langsung menggambarkan celaan objektif
terhadap suatu perbuatan, yang kemudian apakah hal itu seharusnya diteruskan
secara subyektif kepada pembuatnya. Intuisi hakim lebih dominan dalam hal ini,
yang merupakan kelanjutan dari perspektifnya ketika hakim itu menyatakan tindak
pidana yang didakwakan telah terbukti.</span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 90.0pt; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; mso-list: l3 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">8.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Kapan
suatu perbuatan harus dipastikan sebagai perbuatan pidana? Waktu di tahap
penyidikan dan penuntutan ataukah ketika di persidangan? Tidakah cukup jika
penyidik dan penuntut umum menduga (kata “duga” bersinonim dengan “dakwa” dan
juga “tuduh”) suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana dan melimpahkan kepada
Hakim untuk memastikan dugaan mereka bahwa suatu perbuatan itu sebagai tindak
pidana sehingga penentuan tindak pidana atau tidaknya dipastikan di Pengadilan?</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 67.5pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -31.5pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">----8. Pada dasarnya pada setiap tahapan, yaitu mulain
dari penyidikan sampai pemeriksaan dimuka sidang pengadilan, suatu tindak
pidana tengah dipastikan. Perbedaannya bukan pada dimensi “apa”, tetapi
berkenaan dengan “bagaimana” hal itu dilakukan. Jadi perbedaan penyidikan,
penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan dalam memastikan ada tidaknya
suatu tindak pidana, berbeda tentang cara dan pendekatan yang dilakukan,
sementara objek yang dipastikan itu tidak ada beda, yaitu suatu tindak pidana.
Makanya Mahkamah Kontitusi tidak lagi membedakan apa yang dimaksud “bukti”,
“bukti permukaan”, atau “alat bukti”, kesemuanya sama dalam bentuknya tetapi
cuma berbeda kekuatannya (kualitasnya) <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>karena berhubungan dengan cara pemerolehan dan
tahap penggunaannya yang berbeda. </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 67.5pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -31.5pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 67.5pt; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Penyidik tidak cukup menduga saja, atau<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>penuntut umum belum selesai tugasnya ketika telah mendakwa saja,
melainkan juga harus membuktikannya. Pembuktian bukan hanya di muka sidang
pengadilan, tetapi penyidik untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya juga
membuktikan suatu tindak pidana, ketika mempersangkakan hal itu kepada
seseorang, dan penuntut umum juga membuktikan bahwa hal itu telah terjadi
sehingga membawanya ke pengadilan dengan membuat surat dakwaan, dan tentunya
hakim juga<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>“membuktikan” tentang
kebenaran dakwaan dimaksud dengan kemudian pada akhirnya mengambil kesimpulan
apakah yang bersangkutan bersalah karenanya. </span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 67.5pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -31.5pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; mso-list: l3 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">9.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Menarik
sekali pemaparan Bapak tentang Arrest HR terkait penjual susu. Terkait
kesalahan ini, ada juga kasus yang menjadi data saya yang ringkasnya sbb:
seorang anak (A) dipaksa dengan ancaman akan dibunuh oleh seseorang bernama B
untuk membeli Ganja. Setelah berkali-kali diancam dan diteror akhirnya A mau
membelikan ganja kepada seseorang di suatu tempat. Belum sempat ganja
diserahkan A kepada B, A ditangkap polisi dalam keadaan menguasai Ganja. Dari
alat-alat bukti hakim yakin perbuatan A membeli ganja dan menguasainya terbukti
dan mengkualifikasinya sebagai tindak pidana dalam UU Narkotika. Tetapi hakim
berpendapat ada daya paksa dalam perbuatan itu sehingga Terdakwa tidak dapat
dipidana karena tidak memiliki kesalahan. Yang menarik dalam pertimbangannya,
hakim tetap berpendapat bahwa daya paksa yang ada pada perbuatan A tidak
menyebabkan perbuatan yang dilakukan A kehilangan sifat melawan hukum sehingga
dapat dikatakan perbuatan A adalah tindak pidana tetapi A tidak memiliki kesalahan.
Artinya perbuatan pidana dipisah dari kesalahan pidana sebagaimana dikehendaki
oleh ajaran dualistis. Tetapi anehnya dalam amar putusannya hakim menyatakan
“perbuatan terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak tindak pidana” dan
melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Tampak jika dari amar itu hakim
memaksakan untuk menyesuaikan dengan bunyi ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP
agar dapat menjatuhkan putusan lepas.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pertanyaannya:</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Apakah
pertimbangan hakim ketika “menafsirkan” perbuatan terdakwa tetap sebagai tindak
pidana meskipun kesalahan terdakwa tidak ada berada dalam tahap konstatasi atau
dalam tahap kualifikasi?</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 72.0pt; mso-add-space: auto; tab-stops: 72.0pt; text-align: justify; text-indent: -36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 72.0pt; mso-add-space: auto; tab-stops: 72.0pt; text-align: justify; text-indent: -36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">-----9. Pertimbangan hakim tersebut benar dan tepat.
Saya menyetujuinya. Kemudian mengapa akhirnya putusannya menggunakan Pasal 191
ayat (2) KUHAP, dan menyatakan bahwa perbuatan terbukti tetapi tidak tindak
pidana, semata-mata karena hakim “terpaksa” menggunakan pasal yang rumusannya
tidak tepat tersebut, untuk mendapatkan konstitusi yang tepat. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Tokh</i> hakim telah melepaskan A dari
segala tuntutan hukum, yang bagi saya penganut dualistis, menunjukkan hakim
dimaksud memahami bahwa A tidak dapat berbuat lain sehingga melakukan perbuatan
yang tidak lahir dari kehendak bebasnya. Mengenai hal terakhir ini sudilah pak
Wahyu mengirimkan kepada saya putusan dimaksud, setidak-tidaknya menyebutkan
nomor dan tanggalnya. Wallahualam.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div align="center" class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 21.3pt; text-align: center;">
<br /></div>
<div style="mso-element: footnote-list;">
<br clear="all" />
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<div class="MsoFootnoteText">
<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6365766892797238288#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "calibri" , "sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 107%;">[1]</span></span></span></span></a> <span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-weight: bold;">Sudikno
Mertokusumo, 1988, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Hukum Acara Perdata</i>,
Liberty, Yogjakarta, hlm. 92-94.</span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US;"></span></div>
</div>
</div>
Chairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6365766892797238288.post-5536969983695823782016-01-27T11:14:00.001+07:002016-01-27T11:32:43.639+07:00UREGENSI REVISI UNDANG-UNDANG TERORISME<div style="text-align: justify;">
Oleh : Dr.Chairul Huda, SH.MH</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Peristiwa bom bunuh diri dan baku tembak antara pelaku teror dan aparat kepolisian di kawasan Jalan Thamrin Jakarta, beberapa waktu yang lewat, seolah dijadikan momentum oleh pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang Terorisme yang diberlakukan pasca bom Bali I. Beberapa isu krusial telah dijadikan tajuk oleh berbagai media terkait perubahan tersebut. Boleh jadi persoalan utamanya lebih kepada persoalan belum maksimalnya upaya pencegahan penyebaran teori (terorisme), yang popular dalam peristiwa kemarin dengan istilah “BIN kecolongan”, atau memang ada hal yang kurang dari perangkat hukum kita mengenai kejahatan yang terkadang lintas batas negara . </div>
<div style="text-align: justify;">
Tentunya, apapun kesimpulannya hal itu akan mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat, dari mereka yang sebenarnya awam soal ini sampai dengan para pakar yang kompeten. Sebenarnya, pro ataupun kontra terkait hal ini, jika memang benar undang-undang yang ada perlu direvisi, sangat tergantung pada dua hal, yaitu: tentang cara revisi dilakukan dan substansi perubahannya sudah barang tentu.</div>
<br />
<a name='more'></a><div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<b>Mekanisme Revisi</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Revisi UU Terorisme dapat ditempuh dengan dua jalan, yaitu pengajuan RUU kepada DPR dan pembuatan PERPPU oleh Presiden RI. Berkenaan pengajuan RUU, bisa berupa hanya perubahan parsial (RUU Perubahan), ataupun perubahan secara gradual (RUU Penggantian). Mekanisme apa yang dipilih, tentunya sangat tergantung dari seberapa besar revisi yang ingin dilakukan. Persoalan mendasar yang harus dijawab disini adalah, adalah alasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi justifikasi dari revisi dimaksud. Sudahkan pemerintah melakukan studi yang memadai bahwa memang perlu perubahan paradigma dalam UU Terorisme, dan apakah terdapat kelemahan teknis yuridis atas hal itu, dan apakah memang dirasa tidak cukup efektif menanggulangi aktivitas teror yang ada.</div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Berkenaan dengan pembuatan PERPPU untuk merevisi UU Terorisme, tidak kurang kontrovesinya. Dalam hukum Indonesia, PERPPU hanya diadakan ketika terdapat alasan “kegentingan yang memaksa”. Dengan ini, persoalan pokok yang harus dijawab pemerintah adalah, apakah memang bom di jalan Thamrin yang lewat, atau kasus teror yang lain menjadi “kegentingan” yang dengan “memaksa” Presiden mengeluarkan PERPPU, sehingga dapat dipersamakan dengan tragedi Bom Bali I, yang ketika itu memaksa pemerintah mengeluarkan PERPPU yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi UU Terorisme yang kita kenal sekarang. Jika tidak demikian, adakah hal lain, semisal kencenderungan global perkembangan terorisme internasional, telah mengancam eksistensi Indonesia sebagai suatu bangsa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Persoalan-persoalan di atas yang harus dijawab peperintah dan kemudian perlu di-share kepada publik untuk dilakukan pengujian. Hal ini dikarenakan penerapan UU Terorisme yang ada sejauh ini telah cukup banyak mengundang kontroversi. Dari mulai pemberlakuannya yang secara surut, yang kemudian dinyatakan tidak konstitusional oleh MK, disebut-sebut sebagai mekanisme menyudutkan kelompok agama tertentu (kelompok Islam), sampai dengan dikatakan sebagai bagian dari perpanjangan kepentingan asing (Amerika Serikat) di Indonesia. Tanpa jawaban yang memuaskan, sama artinya dengan memupuk resistensi sementara kalangan atas revisi UU Terorisme ini.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Substansi Revisi</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Substansi revisi UU Terorisme, bisa dibedakan ke dalam tiga kelompok. Pertama, berkaitan dengan hukum pidana materiel, tentunya hal ini berkenaan kriminalisasi, dekriminalisasi, penalisasi dan depenalisasi. Apakah benar delik-delik atau sanksi pidana yang ada didalamnya yang existing dalam UU Terorisme dipandang tidak cukup memadai untuk merepresi penyebaran teror di Indonesia ataukah justru ada pergeseran kecenderungan kegiatan teror, sehigga belum dapat diantisipasi dengan undang-undang yang ada. Kedua, berkaitan dengan hukum acara pidana, khsusnya berkenaan dengan upaya paksa dalam penyidikan dan pembuktian. Dalam hal ini,pertanyaannya apakah kewenangan penyidik dalam melakukan upaya paksa dipandang tidak cukup, sehingga harus diperluas, ataukah diperlukan suatu bentuk kewenangan baru yag lain dari yang selama ini ada untuk dapat mengantisipasi, mencegah dan menindak tindak pidana terorisme ini. Ketiga, berkaitan dengan hukum pelaksanaan pidana, tentunya dengan melihat tingkat pengulangan (recidiv) dari tindak pidana ini, dan kecenderungan meluasnya “penularan” kejahatan bagi potential offender. </div>
<div style="text-align: justify;">
Mengacu pada persoalan-persoalan di atas, sepertinya revisi UU Terorisme memang sudah menjadi kebutuhan, bahkan keharusan. Diperlukan bentuk-bentuk kriminalisasi baru, yang dilatabelakangi oleh munculnya fenomena baru kejahatan penyebaran teror ini, antara lain:</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<br />
<ol>
<li>Bergesernya sasaran tindak pidana terorisme Indonesia, dari korban acak menjadi korban lebih terpilih, yaitu aparat penegak hukum, khususnya anggota TNI dan Polri, serta warga negara asing; </li>
<li>Bergesernya pola serangan teror, dari serangan secara tersembunyi (memasang bom yang sulit dijinakkan, pembajakan pesawat atau penyanderaan), menjadi serangan terbuka (serangan bersenjata);</li>
<li>Bergesernya kemampuan pelaku teror, dari kemampuan khusus, misalnya pembuatan bahan peledak, menjadi kemampuan umum para militer;</li>
<li>Bergesernya bentuk organisasi teror, dari organisasi tertutup (shadow terrorist organization) menjadi organisasi terbuka yang berpaham radikalisme (misalnya ISIS).</li>
</ol>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Perkembangan diatas, sepertinya belum cukup diantisipasi undang-undang terorisme yang ada. Khususnya berkenaan dengan kegiatan pelatihan para militer, keturutsertaan dalam organisasi berpaham radikal, didalam maupun di luar negeri, serta persiapan tindak pidana terorisme penyiapan dan pengumpulan alat, bahan habis pakai, informasi, yang sesungguhnya belum merupakan suatu perbuatan melawan hukum, kecuali dikondisikan untuk kegiatan penyebaran teror.</div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam bidang Hukum Acara Pidana diperlukan kewenangan khusus bagi aparat penegak hukum untuk dapat mencegah pelaksanaan kegiatan teror. Kewenangan penangkapan dan penahanan yang dimiliki penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana terorisme, lebih ditujukan untuk memproses pelaku teror “setelah” tindak pidana itu terjadi. Sementara itu, ketika diperoleh informasi intelejen akan dilakukannya tindak pidana terorisme, telah pula diidentifikasi calon pelakunya, tetapi belum ditemukan bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan atau upaya paksa lain terhadap yang bersangkutan, maka diperlukan kewenangan khusus untuk “mengamankan” calon pelaku kejahatan itu, supaya teror gagal dilakukan. Disini upaya paksa ini dilakukan “sebelum” tindak pidana terorisme terjadi. Dapat saja hal itu dilakukan dengan menambah waktu penangkapan, misalnya dari tujuh hari menjadi makasimal 30 hari, tetapi sebenarnya hal ini rawan pelanggaran hak asasi manusia jika terhadap kejadian dimana penyebaran teror tersebut belum terjadi.</div>
<div style="text-align: justify;">
Selain itu, diterimanya informasi intelejen sebagai alat bukti untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana ini tidak bisa dihindari. Boleh jadi penggunaan informasi intelejen hanya untuk level pencegahan dan penyelidikan, dan ketika dilakukan penyidikan dan penuntutan di muka sidang pengadilan, harus dengan alat-alat bukti lain yang sah. Kesemua ini tentunya perlu pengaturan baru, diluar yang selama ini ada dalam undang-undang tindak pidana terorisme.</div>
<div style="text-align: justify;">
Persoalan lain, yang juga belum diantisipasi dalam undang-undang tindak pidana terorisme yang ada adalah, kecenderungan pengulangan delik ini yang sangat tinggi. Seolah “sekali jadi teroris maka seterusnya akan menjadi teroris”. Para pelaku teror, sulit sekali untuk insyaf, deradikal, dan kembali menjadi warga negara yang baik. Boleh jadi ini masalah ideologis yang sukar untuk didikte, tetapi boleh jadi pula hal ini menunjukkan belum bekerjanya program deradikalisasi yang dicanangkan. Hal ini sedapat mungkin dapat diintrodusir dalam revisi Undang-Undang Anti Terorisme atau dengan merevisi Undang-Undang Pemasyarakatan. Wallahualam.</div>
Chairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6365766892797238288.post-61520278405583791422016-01-25T17:40:00.001+07:002016-02-12T09:19:03.601+07:00Momentum Memperkuat KPK<div style="background-color: white; box-sizing: inherit; color: #333333; font-family: "open sans",sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">
<b style="box-sizing: inherit;">SEMANGAT</b> mulia melawan tindak pidana korupsi merupakan hal yang harus konsisten dilakukan untuk menjaga momentum pembangunan Indonesia. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah organ terpenting dalam perlawanan terhadap tindak pidana korupsi yang harus dijaga bersama.</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: inherit; color: #333333; font-family: "open sans",sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">
Meski demikian menjalankan semangat pemberantasan tersebut dengan cara-cara yang benar. Menang saja tidak cukup, karena prinsip keadilan yang sesungguhnya adalah menang dengan cara yang benar. Penulis melihat, sejumlah kekalahan KPK dalam sidang pra peradilan adalah indikasi lemahnya semangat KPK untuk menang secara benar.<br />
</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: inherit; color: #333333; font-family: "open sans",sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 13px; line-height: 20px;">Salah satu problem krusial dari proses di setiap sidang pengadilan, termasuk sidang praperadilan adalah pembuktian. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak mengatur secara khusus tentang tata cara pembuktian dalam sidang praperadilan, tetapi dalam praktiknya alat bukti yang digunakan tetap mengacu pada Pasal 184 KUHAP.<span style="color: #333333;"><span style="font-family: "open sans",sans-serif;"><b> </b></span></span>Oleh karena itu, alat-alat bukti itu tetap dijadikan sarana untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil Pemohon ataupun Termohon.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<a name='more'></a><br /><br />
<div style="background-color: white; box-sizing: inherit; color: #333333; font-family: "open sans",sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">
Kerumitan mengenai hal ini semakin meninggi ketika, sebenarnya praperadilan belum merupakan proses pemeriksaan pokok perkaranya. Jadi yang ingin dibuktikan bukanlah apakah ada orang yang secara materiel bersalah melakukan suatu tindak pidana, tetapi apakah proses penegakan hukum secara formal telah dijalankan dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: inherit; color: #333333; font-family: "open sans",sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">
Konstruksi ini sedikit banyak telah menyebabkan terjadinya pembalikan beban pembuktian, dari Pemohon kepada Termohon. Misalnya, jika penetapan tersangka oleh penyidk didalilkan oleh Pemohon sebagai tidak sah, karena belum ada bukti yang sah dan cukup untuk melakukan itu, maka justru Termohon (Penyidik) yang harus membuktikan bahwa memang pihaknya telah memiliki bukti untuk itu. Prinsip “siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan”, menjadi hal yang dikecualikan dalam hal ini.</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: inherit; color: #333333; font-family: "open sans",sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">
Pembuktian oleh Termohon (Penyidik) bahwa pihaknya telah memiliki bukti, lebih dititikberatkan pada bahwa memang benar Penyidik telah terdapat minimal memiliki dua bukti yang diperoleh secara sah dan relevan dengan pemenuhan unsur-unsur suatu tindak pidana, sehingga seseorang ditetapkan sebagai tersangka karenanya.</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: inherit; color: #333333; font-family: "open sans",sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">
Di sini ada persoalan kuantitas, yaitu minimal ada dua bukti (alat bukti, bukti permulaan, atau bukti). Selain itu terdapat pula problem kualitas, yaitu keabsahan dan relevansi. Dimaksud sah dalam hal ini adalah karena pemerolehannya menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, dan relevan maksudnya adalah ada korelasi antara bukti itu dengan unsur tindak pidana yang ingin dibuktikan.</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: inherit; color: #333333; font-family: "open sans",sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">
Dalam praperadilan yang diajukan oleh RJ Lino pekan ini, KPK dapat dipandang gagal membuktikan bahwa telah memiliki minimal dua bukti yang sah dan relevan untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Hal ini didasarkan pada indikator-indikator sebagai berikut:</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: inherit; color: #333333; font-family: "open sans",sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">
Pertama, bukti yang digunakan KPK bukan bukti yang diperoleh dalam masa penyidikan. Artinya penetapan tersangka hanya dapat diakukan dalam tahap penyidikan, sehingga bukti-bukti yang digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah bukti yang diperoleh dalam tahap penyidikan, dan bukan bukti penyelidikan.</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: inherit; color: #333333; font-family: "open sans",sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">
Hal ini bukan hanya mengacu pada ketentuan KUHAP, bahwa penyidikan adalah “mencari dan mengumpulkan bukti, guna membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya”, tetapi juga ditentukan dalam UU KPK itu sendiri. sekalipun KPK telah diwajibkan oleh hukum memiliki bukti ketika akan menaikkan proses penyelidikan menjadi ke dalam tahap penyidikan, tetapi bukti-bukti dimaksud hanya ditujukan untuk menentukan adanya peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana. Bukti penyelidikan hanya digunakan untuk mengkonstruksi anatomy of crime, dan bukan untuk menetapkan siap pelaku tersangkanya.</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: inherit; color: #333333; font-family: "open sans",sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">
Dalam kasus KPK vs RJ Lino, KPK kembali mengulangi kesalahan yang sama, ketika dikalahkan dalam praperadilan yang diajukan Budi Gunawan, Ilham Sirajudin (praperadilan yang pertama) ataupun Hadi Purnomo, yaitu menetapkan tersangka hanya didasarkan pada hasil penyelidikan yang diperoleh belum untuk kepentingan pro justitia.</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: inherit; color: #333333; font-family: "open sans",sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">
Seperti juga kekeliruan Kejaksaan Agung ketika dikalahkan dalam sidang praperadilan yang diajukan Bachtiar Abdul Fatah dan Dahlan Iskan, KPK mengabaikan pertimbangan putusan-putusan tersebut yang boleh dikatakan telah menjadi yurisprudensi, bahkan KPK mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang mempersyaratkan penetapan tersangka dilakukan pada tahap penyidikan, dengan bukti yang diperoleh dalam tahap itu, berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUAP, dan tentunya dengan terlebih dahulu memeriksa calon tersangka, untuk memberi kesempatan pada diri yang bersangkutan mengemukakan perkara itu menurut versinya.</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: inherit; color: #333333; font-family: "open sans",sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">
Jika RJ Lino diperiksa dulu, semisal sebagai saksi, yang ternyata penunjukan langsung pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2010 “terpaksa” dilakukan karena setelah sebelumnya diadakan secara lelang 10 kali gagal, dan betapa efektifnya alat dimaksud untuk mendongkrak pemasukan negara melalui Pelindo II, boleh jadi mengurungkan penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka.</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: inherit; color: #333333; font-family: "open sans",sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">
Singkatnya, sebenarnya KPK belum memiliki dua bukti yang sah dan relevan yang diperoleh dalam penyidikannya, untuk menetapkan RJ Lino sebagai tersangka. Melihat dari segi waktunya, penetapan tersangka RJ Lino yang dilakukan pada menit-menit terakhir kepemimpinan KPK Jilid 3 plus (dengan dua komisioner definitif dan tiga komisioner pelaksana tugas), dilakukan hanya beberapa hari sejak dimulainya penyelidikan, boleh jadi ada motivasi non hukum dalam kasus ini.</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: inherit; color: #333333; font-family: "open sans",sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">
<b style="box-sizing: inherit;">Oleh: Dr Chairul Huda SH MH, Dosen UMJ & Pakar Hukum Pidana & Korupsi</b></div>
Chairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6365766892797238288.post-22104543558394826532015-10-12T21:41:00.000+07:002016-02-12T09:20:20.531+07:00Kekhilafan Dalam Pajak Dan Pidana<div style="text-align: center;">
<!--[if gte mso 9]><xml>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:AllowPNG/>
</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]-->Tinjauan dari Aspek Hukum Pidana tentang Pengertian “KEKHILAFAN” dan perbedaannya dengan “KESENGAJAAN” atau “KESALAHAN” dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Perpajakan</div>
<div style="text-align: justify;">
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:TrackFormatting/>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>IN</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:DontVertAlignCellWithSp/>
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
<w:DontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>
<w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="--"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
</style>
<![endif]-->
</div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0cm 36pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<br /></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0cm 36pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
</div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0cm 36pt; text-align: center; vertical-align: baseline;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "arial" , "sans-serif";">oleh: Dr.
CHAIRUL HUDA, S.H., M.H.</span></b></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0cm 36pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<br /></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0cm 36pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "arial" , "sans-serif";"> Pengantar</span></b></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0cm 36pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<br /></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0cm 36pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "arial" , "sans-serif";"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></b><span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "arial" , "sans-serif";">Pasal 2
Peraturan Menteri Keuangan RI No. 9/PMK.03/2015 tanggal 30 April 2015, memuat
ketentuan yang sangat penting bagi Wajib Pajak, yaitu:</span></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0cm 36pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<br /></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; margin: 0cm 0cm 0cm 72pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "arial" , "sans-serif";">“Direktur
Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan
Sanksi Administrasi dalam hal Sanksi Administrasi tersebut dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya”</span></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; margin: 0cm 0cm 0cm 36pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<br /></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0cm 36pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "arial" , "sans-serif";">Ketentuan ini sepertinya merupakan pengejawantahan Pasal 36 ayat
(1) huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 1983<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sebagaimana Terakhir
Diubah Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, yaitu: <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; margin: 0cm 0cm 0cm 72pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<br /></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; margin: 0cm 0cm 0cm 92.15pt; text-align: justify; text-indent: -20.15pt; vertical-align: baseline;">
<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "arial" , "sans-serif";">(1) “Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau permohonan
Wajib Pajak <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dapat:</span></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; margin: 0cm 0cm 0cm 111.6pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; vertical-align: baseline;">
<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "arial" , "sans-serif";">a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya”</span></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<br />
<a name='more'></a><br /></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0cm 36pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; vertical-align: baseline;">
<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "arial" , "sans-serif";">Pada satu sisi ketentuan ini menggambarkan
adanya <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“kewenangan”</b> yang sifatnya
atributif dari Direktur Jenderal Pajak, tetapi pada sisi yang lain juga
menggambarkan adanya <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“hak”</b> Wajib
Pajak untuk mengkoreksi sanksi administrasi perpajakan. Namun kedua aspek
tersebut bukanlah titik berat pembahasan yang dimintakan oleh penyelenggara
Seminar Perpajakan ini, selain juga bukan persoalan yang bersentuhan langsung
berkenaan dengan Hukum Pidana, kecuali karena pelaksanaan kewenangan itu
seorang mantan Dirjen Pajak ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi, yang sekarang telah dibatalkan status tersangkanya
tersebut oleh Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. </span></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0cm 36pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<br /></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0cm 36pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; vertical-align: baseline;">
<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "arial" , "sans-serif";">Melainkan yang dimintakan untuk dibahas
pada kesempatan kali ini adalah berkenaan dengan penggunaan istilah <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“kekhilafan”</b> dan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“kesalahan”</b>. Barangkali Hukum Pidana adalah sub disiplin Ilmu Hukum
yang paling banyak membahas tentang “kekhilafan” dan “kesalahan”. Diantara
kedua istilah tersebut masih ada lagi istilah “kelalaian” atau “kealpaan” dan
juga tentunya<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>istilah <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“kesengajaan”</b> yang juga menjadi pusat
perhatian dari Ilmu Hukum Pidana itu. Hal inilah yang dimintakan untuk dibahas,
dengan mengkaitkannya dengan penggunaan istilah serupa dalam Hukum Pajak,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun
1983<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan, Sebagaimana Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun
2000 jo Peraturan Menteri Keuangan RI No. 9/PMK.03/2015 tanggal 30 April 2015.</span></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0cm 36pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<br /></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<br /></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0cm 36pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "arial" , "sans-serif";">Pengertian
dan Ruang Lingkup “Kekhilafan” dan “kesalahan” dari segi Peraturan
Perundang-Undangan Perpajakan</span></b></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0cm 36pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<br /></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 17.15pt 36pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; vertical-align: baseline;">
<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "arial" , "sans-serif";">Pada dasarnya <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>“kekhilafan”
sesuatu yang cukup sukar untuk ditentukan batas-batasnya, apabila dikaitkan
dengan “kelalaian”, “kealpaan”, “kesengajaan” atau “kealpaan”. Kerapkali penggunaan
istilah ini dalam peraturan perundang-undangan, membuka subyektivitas dari pihak-pihak
yang berkepentingan, termasuk Dirjen Pajak atau pejabat fiskus lainnya. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 17.15pt 36pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; vertical-align: baseline;">
<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "arial" , "sans-serif";">Pada dasarnya peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan
telah memberikan sejumlah isyarat berkenaan dengan pengertian kedua istilah
tersebut. Pengertian <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“kekhilafan” </b>misalnya,
secara implisit disebutkan dalam Penjelasan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang
No. 6 Tahun 1983<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan, Sebagaimana Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang No.
16 Tahun 2000, yang antara lain menyebutkan bahwa ketentuan ini untuk
melindungi Wajib Pajak yang <span class="apple-converted-space"> “</span><b><span style="border: none 1.0pt; font-family: "arial" , "sans-serif"; padding: 0cm;">tidak memahami peraturan
perpajakan”.</span></b><span class="apple-converted-space"><b><span style="border: none windowtext 1.0pt; mso-border-alt: none windowtext 0cm; padding: 0cm;"> </span></b><span style="border: none windowtext 1.0pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-border-alt: none windowtext 0cm; padding: 0cm;">Maksudnya,
boleh jadi sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak dipandang
“tidak adil” oleh Dirjen Pajak, sehingga perlu dikoreksi, yang diantaranya
karena ada kekeliruan pemahaman tentang ketentuan perpajakan yang dialami oleh
Wajib Pajak. Dalam hal ini </span></span>Wajib Pajak dipandang gagal dalam
menjalankan kewajiban administrasinya secara <i style="mso-bidi-font-style: normal;">self-assesment</i> karena diakibatkan ketidakpahaman atau ketidaktahuan
Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan itu sendiri.</span></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 17.15pt 36pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; vertical-align: baseline;">
<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "arial" , "sans-serif";">Berkenaan dengan hal itu, undang-undang memberikan wewenang
kepada Dirjen Pajak, sebagaimana dimaksud dalam <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun
1983<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan, Sebagaimana Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun
2000 jo Peraturan Menteri Keuangan RI No. 9/PMK.03/2015 tanggal 30 April 2015,
untuk “menguji”, baik karena jabatannya ataupun karena dimohonkan oleh Wajib
Pajak, dari sisi finansial, sosial, moral dan hukum, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>apakah Wajib Pajak dapat diminta
pertanggungjawaban atas kekeliruan pemahamannya itu. Dalam hal Dirjen Pajak
memandang bahwa Wajib Pajak tidak patut dipertanggungjawabkan atas hal itu,
maka disini dipandang terdapat “kekhilafan” pada wajib pajak dimaksud.</span></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 17.15pt 36pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; vertical-align: baseline;">
<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "arial" , "sans-serif";">Berbeda dengan “kekhilafan” dalam peraturan perpajakan yang
memang tertuju pengertiannya pada Wajib Pajak, maka berkenaan dengan
“kesalahan” justru isyarat tentang pengertian ini tidak tertuju pada Wajib
Pajak, melainkan pada Petugas Pajak (fiskus). Dalam hal ini tersirat dari
digunakannya istilah yang dirumuskan secara negatif, yaitu <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“bukan karena kesalahannya”</b>, baik dalam Pasal 2 Peraturan Menteri
Keuangan RI No. 9/PMK.03/2015 tanggal 30 April 2015 maupun<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun
1983<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan, Sebagaimana Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun
2000. </span></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0cm 36pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; vertical-align: baseline;">
<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "arial" , "sans-serif";">Dalam hal ini pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi perpajakan dapat dilakukan jika pengenaan sanksi itu
dipandang bukan karena kesalahan Wajib Pajak, tetapi karena <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“ketidaktelitian petugas pajak”</b>. Dirjen
pajak dalam hal ini berwenang mengkoreksi penetapan sanksi admistrasi
perpajakan yang telah ditetapkan bawahannya, karena Wajib Pajak telah terbebani
lebih daripada yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal
ini <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>secara implisit disebutkan dalam
Penjelasan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, Sebagaimana Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000
bahwa “<b><span style="border: none 1.0pt; font-family: "arial" , "sans-serif"; padding: 0cm;">sanksi administrasi yang
dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak”.</span></b></span></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0cm 36pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; vertical-align: baseline;">
<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "arial" , "sans-serif";">Wewenang atributif Dirjen Pajak untuk
mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi hanya dapat dilakukan karena
alasan “kekhilafan” atau “bukan kesalahan” Wajib Pajak.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Selain karena alasan tersebut maka
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. </span></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0cm 36pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; vertical-align: baseline;">
<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "arial" , "sans-serif";">Sebenarnya, termasuk dalam pengertian
“bukan karena kesalahannya” disini juga ketidaktelitian pihak lain selain Wajib
Pajak, misalnya ketidaktelitian Konsultan Pajak, atau mitra bisnis Wajib Pajak
yang mempunyai kaitan dengan pemungutan pajak yang dilakukan terhadap transaksi
bisnis Wajib Pajak. Namun sayangnya hal ini tidak termasuk dalam pengertian
perundang-undangan di bidang perpajakan. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0cm 36pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "arial" , "sans-serif";">Pengertian<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dan Ruang Lingkip “Kekhilafan”, “kelalaian”,
“kesengajan” dan “kesalahan” dari segi Hukum Pidana </span></b></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0cm 36pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<br /></div>
<div style="background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0cm 36pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "arial" , "sans-serif";"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></b><span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "arial" , "sans-serif";">Sepertinya “kekhilafan”
yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 9/PMK.03/2015
tanggal 30 April 2015 maupun<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Pasal 36
ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 1983<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sebagaimana Terakhir
Diubah Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, </span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif";">mempunyai cakupan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“yang lebih sempit”</b> dari hal serupa yang berkembang dalam Hukum
Pidana. Dalam hal ini Hukum Pidana, mengenai dua bentuk “kekhilafan”, yaitu <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“kekhilafan tentang fakta”</b> <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(mistake of fact)</i> dan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“kekhilafan tentang hukum” </b><i style="mso-bidi-font-style: normal;">(mistake of law)</i>. Umumnya di banyak negara,
terutama di negara-negara<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> common law
system</i>, kedua bentuk kekhilafan ini dijadikan alasan-alasan penghapus
pidana <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(strafuitsluitingsgronden)</i>.<span style="color: #333333;"></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Dikatakan
ada “kekhilafan terhadap fakta” jika seseorang keliru memahami fakta yang ada
disekitarnya, sehingga mendorongnya melakukan suatu perbuatan. Misalnya, ketika
seseorang memasuki rumahnya ketika dalam keadaan gelap gulita akibat pemadaman
lampu listrik, dengan berbekal ingatannya tentang keadaan rumah itu, yang
bersangkutan berjalan menuju kamarnya dan pada saat itu dia mendapati perempuan
yang diduga istrinya dikamar itu. Lantas mencium dan memeluknya. Ternyata
perempuan itu bukan istrinya, melainkan adik iparnya yang kebetulan datang
berkunjung. Perbuatan laki-laki itu tidak dapat dipandang sebagai perbuatan
pencabulan, karena adanya<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> mistake of fact</i>.
Demikian pula seseorang yang berpisah dengan saudara kandungnya dalam jangka
waktu yang lama, dan kemudian menikah tanpa menyadari bahwa mereka adalah
saudara kandung, tidak dapat dipandang sebagai <i style="mso-bidi-font-style: normal;">incest</i> karena adanya <i style="mso-bidi-font-style: normal;">mistake
of fact</i>.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Dalam
bidang perpajakan tampaknya <i style="mso-bidi-font-style: normal;">mistake of
fact</i> tidak dipandang sebagai “kekhilafan”. Kekeliruan dalam melakukan
perhitungan-perhitungan berkenaan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan,
misalnya karena terdapat data yang tidak akurat karena sistem laporan yang
tidak komprehensif, tidak dapat dipandang sebagai bentuk “kekhilafan”. Demikian
juga segala bentuk keterlambatan, seperti keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan
Pajak, keterlambatan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>pembetulan ataupun
keterlambatan pembayaran, semuanya tidak dapat dipandang sebagai
“kekhilafan”.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Apalagi berkenaan dengan
rekayasa dokumen dalam suatu <i style="mso-bidi-font-style: normal;">tax planning</i>,
tentu hal ini sudah merupakan “kesengajaan” untuk menyampaikan surat
pemberitahuan pajak yang tidak sesuai dengan kenyataan yang seharusnya.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Kesengajaan
dalam Hukum Pidana tertuju pada “kesadaran” atau “pengetahuan’ <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(willen en wettens)</i> seseorang ketika
melakukan perbuatan. Baik sebagai yang harus dilakukannya maupun kemungkinan
yang dapat dipastikan timbul dari perbuatannya. Rekayasa dokumen dalam suatu <i style="mso-bidi-font-style: normal;">tax planning </i>justru menunjukkan bahwa
seseorang Wajib Pajak menyadari dan mengerti bahwa laporan pajak yang
disampaikannya bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, sehingga hal ini
jelas bukan “kekhilafan”. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>“Kekhilafan”
dalam perpajakan boleh jadi dapat dipersamakan dengan “kekhilafan terhadap
hukum”. Hal ini terkait dengan sistem perpajakan yang bersifat<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> “self assessment”</i>, yang mempercayakan
perhitungan (awal) tentang jumlah pajak yang harus dibayarkan dilakukan sendiri
oleh Wajib Pajak. Dalam Hukum Pidana<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;">mistake of law </i>adalah keadaan dimana
seseorang dipandang keliru mengenai hukum yang berlaku baginya. Hukum
diterapkan dengan asumsi “setiap orang dipandang tahu tentang hukum, ketika hal
itu telah diundangkan”. Oleh karena itu, adakalanya orang berbuat sesuatu yang
dilarang tanpa mengetahui tentang keterlarangan hal itu. Misalnya, seseorang
yang baru sampai di kampung halamannya, yang tidak mengetahui bahwa telah
berlaku jam malam di wilayah itu,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dapat
dimaafkan karena melanggar jam malam dalam Hukum Pidana. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Demikian
pula halnya dengan dalam bidang perpajakan, perubahan-perubahan peraturan dapat
menyebabkan seseorang keliru dalam menyampaikan laporan pajaknya, dan hal ini
dipandang sebagai suatu “kekhilafan” yang dapat memaafkan Wajib Pajak tersebut,
sehingga kalaupun sempat dijatuhi sanksi administratif, Dirjen Pajak dapat
mengurangkan atau menghapuskannya sama sekali.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Berbeda
dengan “kesalahan” yang dimaksud dalam peraturan perpajakan yang tertuju pada
“ketidaktelitian”, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>kesalahan dalam hukum
pidana mencakup hal yang lebih luas lagi. Dalam Hukum Pidana “ketidaktelitian”
merupakan salah satu indikator dari adanya “kelalaian” atau “kealpaan”. Dikatakan
orang, lalai itu “tidak berhati-hati sebagaimana orang lain diwajibkan
berhati-hati”. Dalam hal ini disadari ataupun tidak disadari, seseorang telah
sangat ceroboh atau sembrono sehingga menimbulkan keadaaan terlarang. Namun
demikian, jika dalam Hukum Pidana “ketidaktelitian” itu tertuju pada “pelaku”
kejahatan, yang<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dalam perpajakan dapat
disepadankan pada Wajib Pajak, tetapi “ketidaktelitian” itu tertuju pada
Petugas Pajak, yang bertanggungjawab meneliti laporan perpajakan yang
disampaikan Wajib Pajak.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dalam Hukum Pidana “kesalahan” dipahami
secara evolutif dari masa ke masa. Pada fase awal, telaah tentang kesalahan
ditempatkan sebagai konsep moral. Dalam hal ini menjadi tidak berlandaskan
moral apabila orang buta yang melakukan perbuatan dalam kebutannya, anak-anak
yang belum dapat membedakan patut tidaknya suatu perbuatan, dan tentunya
orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan yang melakukan tindak pidana
dipandang memiliki kesalahan. Kesalahan dipandang tidak terdapat dalam diri
mereka itu, sebagai suatu keadaan yang diberikan oleh Tuhan.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pada fase berikutnya, diskusi mengenai kesalahan
terutama menentukan kriteria dapat dipidananya pembuat tindak pidana. Dalam hal
ini kesalahan menjadi dasar dari dapat dipidananya pembuat tindak pidana.
Keadaan jiwa yang normal (mampu bertanggung jawab), melakukan perbuatan itu
dengan salah satu bentuk kesalahan (dengan sengaja atau karena kealpaannya),
dan keadaan lingkungan yang normal (tidak ada alasan pemaaf) menjadi kriteria
kumulatif untuk dapat dicelanya seseorang karena tindak pidana yang
dilakukannya.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Fase ketiga pembahasan mengenai kesalahan
terutama berkenaan dengan tantangan dapat dicelanya korporasi karena melakukan
tindak pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat
dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin
melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini korporasi dipandang salah karena
tid<a href="https://www.blogger.com/null" name="_GoBack"></a>ak menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan harapan
masyarakat <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(unzumuthbarkeit)</i>, yang
sejauh mungkin menghindari timbulnya keadaan terlarang, dengan membuat <i style="mso-bidi-font-style: normal;">standard of care </i>dalam kegiatannya, </span><span lang="EN-AU" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">yang menjadi
kewajiban suatu korporasi tersebut,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>yang
diperlukan untuk menentukan kesalahan korporasi itu</span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">. Terbentuknya
kesalahan karena tindak pidana sebenarnya dapat dihindari oleh pembuat, jika
pikirannya memang ditujukan terhadap hal itu. Dapat dicelanya pembuat karena
sebenarnya tindak pidana tersebut dapat dihindari. Tentunya pembuat tidak dapat
dicela jika tindak pidana tidak dapat dihindari olehnya.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;">
</span>Dengan demikian, pembuat berkewajiban untuk menghindari timbulnya keadaan
terlarang, dengan kriteria: pertama,<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>pada pembuat timbul kewajiban untuk mengenal resiko suatu perbuatan
tertentu untuk kepentingan yang dilindungi oleh norma yuridis dan menilainya
dengan baik. Dengan kata lain, pembuat juga memahami dampak dari perilakunya.
Kedua, pembuat harus mempunyai ketelitian lahir, guna mencegah datangnya dampak
tidak diingankan dalam batas-batas kemampuan. Termasuk didalamnya menjauhi
perbuatan-perbuatan berbahaya, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dituntut
kemahiran untuk melakukannya, bertindak hati-hati dalam situasi berbahaya, dan
mengadakan persiapan-persiapan yang sungguh-sungguh sebelum bertindak dan
berusaha mendapatkan informasi mengenai hal itu.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Berdasarkan uraian di atas, jika “bukan
karena kesalahannya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri
Keuangan RI No. 9/PMK.03/2015 tanggal 30 April 2015 maupun Pasal 36 ayat (1)
Undang-Undang No. 6 Tahun 1983<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sebagaimana Terakhir Diubah Dengan
Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, secara <i style="mso-bidi-font-style: normal;">a
contrario </i>digunakan terhadap wajib pajak, maka hal itu dapat diartikan
adanya indikator-indikator sebagai berikut:</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;">
<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">a.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Wajib
Pajak telah berusaha menghindari resiko menimbulkan keadaan terlarang, yaitu
melakukan tindakan yang dapat dikenakan sanksi administrasi, dengan
memperhatikan prinsip-prinsip <i style="mso-bidi-font-style: normal;">good
corporate governace</i>;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;">
<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">b.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Wajib
Pajak telah sedapat mungkin mengetahui dengan baik seluruh ketentuan perpajakan
yang berlaku baginya, termasuk dengan memberdayakan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Tax Consultant</i> atau <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Tax
Lawyer</i> untuk membantunya menyusun laporan pajak;</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;">
<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;">c.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Wajib
Pajak telah memiliki <i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>standard of care </i>dalam menyiapkan<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> tax planning, </i>yang diantaranya
menentukan ketelitian lahir dalam penyusunan laporan pajaknya;<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36pt; text-align: justify;">
<br /></div>
Chairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6365766892797238288.post-63468885723281480282015-09-18T13:32:00.004+07:002015-09-18T13:58:40.998+07:00PEMAHAMAN TENTANG ALAT BUKTI SEBAGAI “BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP” DAN SEBAGAI “BUKTI YANG CUKUP”<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:TrackFormatting/>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>IN</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:DontVertAlignCellWithSp/>
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
<w:DontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>
<w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="--"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><br />
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";}
</style>
<![endif]-->
<br />
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt;"> Oleh: Dr. Chairul Huda, S.H.,
M.H.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US"> Pengantar</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US">Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) adalah salah satu undang-undang yang paling sering
diujimaterilkan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena KUHAP bersentuhan
langsung dengan kepentingan hakiki setiap individu, seperti antara lain
kodifikasi itu berkaitan dengan kebebasan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(freedom)
</i>individu. Pembatasan kebebasan yang ditentukan dalam KUHAP menjadi pangkal
tolak dari upaya konstitusional dari mereka yang merasa haknya dilanggar, untuk
“melawan” penerapan KUHAP terhadap dirinya. Namun demikian, seringnya pengajuan<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> judicial review</i> terhadap KUHAP boleh
jadi karena disana-sini terdadapat perumusan norma yang buruk <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(bad formulation), </i>yang memicu timbulnya
ketidakpastian hukum <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(legal uncertainty)</i>
dan perlakuan yang tidak adil <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(unfair
treatment)</i>, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>ketika hal itu
diimplementasikan dalam kejadian-kejadian konkrit. Padahal maksud semula <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(original intent)</i> pembentukan KUHAP justru
adalah dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia, sehingga perumusan proses
dan prosedur penegakan hukum yang tidak menjamin kepastian hukum dan tidak menjamin
perlakukan yang adil pada hakekatnya akan berujung pada “kegagalan” negara menjalankan
fungsinya (melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia) seperti yang diamanatkan Konstitusi. </span><br />
<a name='more'></a></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US">Sejak semula seharusnya disadari bahwa KUHAP adalah instrumen
perlindungan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>masyarakat dari
kesewenang-wenangan aparatur sistem peradilan pidana, termasuk penyelidik,
penyidik, dan penuntut umum. Jadi hakekat dasar pengaturannya adalah “membatasi”
kekuasaan negara. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Namun demikian, ketika
implementasinya tidak mencapai maksud semula, maka <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>masalah sebenarnya bukan hanya pada persoalan
struktural (kendala kelembagaan) dan kultural (kendala pemahaman), tetapi juga
secara substansial (kendala penormaan). </span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Hal ini terlihat dari berbagai kerancuan,
kekeliruan dan ketidakjelasan makna rumusan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>apabila dibandingkan dengan asas-asas yang
mendasari dan melatarbelakangi pengaturan masalah tersebut. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Kenyataan itu telah menimbulkan
masalah-masalah dalam praktek hukum, terutama tidak dapat diterapkannya <i style="mso-bidi-font-style: normal;">equal treatment</i> terhadap tersangka dan
terdakwa tindak pidana, padahal kejadian konkritnya kurang lebih sama <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(similar), </i>yang berujung pada pengabaian
hak segala warga negara secara kolektif untuk tidak diperlakukan secara
diskriminatif dan hak setiap orang secara individual untuk dijamin mendapatkan
perlakuan yang sama dan adil.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Salah satu persoalan mendasar
mengenai hal ini yang terkait dengan penyelengaraan peradilan pidana, berkenaan
dengan peralatan pembuktian <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>yang
digunakan sistem, untuk memastikan adanya perbuatan yang secara faktual
memenuhi isi larangan undang-undang tentang suatu tindak pidana <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(factual guilt),</i> dan persyaratan secara
yuridis untuk dapat menunjuk seseorang<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>bertanggungjawab atas hal itu <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(legal
guilt)</i>, yang dikonstruksikan mulai dalam tahap penyidikan sampai dengan
dinyatakan demikian dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Kekeliruan sistem menentukan hal itu, sama
artinya dengan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara terstruktur.
Sistem yang tadinya dirancang untuk melindungi hak asasi, justru berbuah
sebaliknya. Ibarat pepatah sistem yang dirancang KUHAP terkadang seperti<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>“pagar makan tanaman” <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dalam kerangka hak-hak tersangka/terdakwa.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Pada awal pembentuannya KUHAP
disebut-sebut sebagai “karya agung”, tetapi seiring dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan praktek hukum, semakin terlihat betapa kelemahan sistemik yang
di-<i style="mso-bidi-font-style: normal;">design</i> didalamnya membutuhkan
respons yang bukan hanya menjadi tanggung jawab legislator, tetapi juga
diperlukan langkah antisipatif konstitusional. Hal ini sebagai konsekuensi
langsung diabaikannya amanat konstitusi dalam substansi KUHAP. Salah satu
persoalan mengenai hal ini telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 28
April 2015, sebagaimana dimaksud dalam Putusan No. 21/PUU-XII/2014, yang kemudian
begitu mengguncang praktek hukum, karena terjadi pergeseran makna yang cukup
mendalam berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembuktian pada
tahap penyelidikan dan penyidikan, dan tentunya hal itu berkaitan langsung dengan
perkembangan kewenangan hakim prapreadilan, tempat menguji keabsahan tindakan
aparatur penegak hukum yang demikian itu.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Putusan
MK No. 21/PUU-XII/2014 memuat beberapa pokok<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>hal kaidah hukum baru, antara lain:</span></div>
<ol start="1" style="margin-top: 0cm;" type="1">
<li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-top: 6.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify;"><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Frasa “bukti permulaan”, “bukti
permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak
dimaknai bahwa<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>“bukti permulaan”,
“bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat
bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP;</span></li>
<li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-top: 6.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify;"><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang
tidak dimaknai bahwa termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan
penyitaan;</span></li>
</ol>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Dengan amar putusan yang demikian
itu, maka pada dasarnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan yang lebih
<i style="mso-bidi-font-style: normal;">“strict”</i> tentang kriteria penetapan
tersangka, penangkapan dan penahanan. Selain itu, tentunya putusan Mahkamah
Konstitusi dimaksud telah “menambah” kewenangan hakim praperadilan sehingga
meliputi pula pengujian tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka,
penangkapan dan penahanan.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Pada satu sisi Mahkamah
Konstitusi memperketat persyaratan yang harus dipenuhi penyidik untuk melakukan
penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan,<span style="mso-spacerun: yes;">
</span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dengan mengurangi acuan yang
mungkin digunakan oleh penyidik untuk melakukan hal itu, sehingga hal ini hanya
berkorelasi dengan alat bukti yang menjadi acuan bagi hakim menyatakan seseorang
bersalah melakukan tindak pidana. Namun demikian, pada sisi lain Mahkamah
Konstitusi juga menentukan bahwa mekanisme pengendalian terhadap kewenangan
penyidik dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang
tindang pidana yang terjadi dan menemukaan tersangkanya, termasuk dalam
menggunakan kewenangannya melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan
penahanan, tidak sepenuhnya berada<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>dalam<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>kendali penuntut umum,
tetapi juga kini dalam kendali pengadilan, melalui hakim praperadilan. Oleh karena
itu, perkembangan dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 ini perlu disikapi
secara gradual oleh Polri, sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan melakukan penyelidikan
dan penyidikan tindak pidana pada umumnya.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Tentang Makna “bukti”,
“bukti permulaan”,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>atau “alat bukti”,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21
ayat (1), serta Pasal 184 KUHAP</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Pada dasarnya, dengan
Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 maka istilah “bukti”, “bukti permulaan”, dan “alat
bukti”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 14, Pasal 17 dan
Pasal 21 ayat (1), serta Pasal 184<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>KUHAP,
secara substansial tidak lagi memiliki perbedaan makna. Perbedaannya tinggal
terletak pada aspek formalitasnya. Maksudnya, perbedaan istilah-istilah tersebut
ditentukan oleh tata cara pemerolehannya dan tentu penggunaanya. Dalam hal
ini,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>prosedur pemerolehannya
menyebabkan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>suatu hal menjadi<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>bukti”,
“bukti permulaan”,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>atau <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>justru sebagai “alat bukti”. Oleh karena itu, dengan
ini Mahkamah ingin menegaskan bahwa penggunaan istilah-istilah tersebut
tidak<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dimaksudkan sebagai suatu bentuk
“gradasi” sarana pembuktian, melainkan semata-mata hanya berkenaan dengan
tempat penggunaanya.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Selain itu, istilah
“yang cukup” atau “cukup” yang melekat pada istilah<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>“bukti”, “bukti permulaan”, dan “alat bukti”,
baik yang mendahului atau dibelakangnya, sama sekali tidak<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>berbeda dari segi kuantitasnya satu dengan
yang lain. Kesemuanya harus dimaknai berhubung dengan ketentuan minimal yang
harus ada sebelum suatu keputusan dalam proses penyidikan dilakukan. Dalam hal
ini, hukum menentukan<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>sekurang-kurangnya terdapat dua<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>“bukti”,
“bukti permulaan”, atau “alat bukti”, untuk dapat dikatakan memenuhi
persyaratan (yang cukup atau cukup). Dalam hal ini untuk menetapkan seseorang
sebagai tersangka atau melakukan penahanan harus didasarkan pada minimal dua
bukti untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (“yang cukup” atau “cukup”),
sedangkan untuk melakukan penangkapan harus didasarkan minimal dua bukti
permulaan untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (“yang cukup” atau “cukup”).
Keharusan adanya minimal dua bukti atau bukti permulaan itu, sebangun kriteria
yang digunakan oleh hakim untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana
dan bersalah oleh karenanya, yaitu dengan minimal dua alat bukti untuk dapat
dikatakan memenuhi persyaratan (“yang cukup” atau “cukup”).</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Pengetatan kriteria
itu, dimaksudkan MK untuk menjamin <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>proses
dan prosedur yang ditentukan dalam Hukum Pidana formiel (Hukum Acara Pidana) benar-benar
mengacu pada asas legalitas <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(principle of
legality)</i>, yang termaktub dalam Pasal 3 KUHAP (peradilan dilakukan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang ini), sehingga <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Hukum Acara Pidana <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>juga memiliki sifat <i style="mso-bidi-font-style: normal;">lex scripta</i>, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">lex stricta</i>,
<i style="mso-bidi-font-style: normal;">lex certa</i>, sebagai komponen dasar
dari asas legalitas. Dalam hal ini tekanan pengaturan Hukum Acara Pidana ada menyebabkan
setiap proses (pengurangan hak individu) dan prosedur (perlindungan hak
individu)<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>yang dijalankan oleh aparatur
peradilan pidana berlangsung secara lebih “ketat”.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Hal ini membawa
konsekuensi bahwa pengaturan terkait dengan definisi yang sifatnya operasional yang
selama ini ada dan menjadi acuan, tidak lagi dapat dijadikan rujukan, seperti: <span style="background: white; mso-bidi-font-weight: bold;">Keputusan Bersama Mahkamah
Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No.
M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984
tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol)</span><span class="apple-converted-space"><span style="background: white;"> </span></span><span style="background: white;">dan pada <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">Peraturan
Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan
Tindak Pidana jo </span></span></span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-weight: bold;">Peraturan</span><span lang="EN-US"> <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">Kapolri</span>
Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">Pengendalian</span> Penanganan <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">Perkara</span>
Pidana.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US">Putusan MK di atas, juga dimaksudkan untuk mengakhiri
kesimpangsiuran dan inkonsistensi penggunaan istilah-istilah dimaksud dalam
KUHAP. </span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Ketika </span><span style="mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: Arial;">Pasal 1 angka 14 KUHAP </span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">t</span><span style="mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: Arial;">ersangka</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;"> didefiniskan dengan menggunakan<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> </i>istilah
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“</b></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: Arial;">bukti
permulaan</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">”</span></b><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;"> sebagai dasar untuk menyatakan seseorang</span><span style="mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: Arial;"> patut diduga sebagai
pelaku tindak pidana”</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">,
yang tentunya sepintas lalu penggunaan istilah yang demikian itu tidak sejalan
dengan definisi penyidikan yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu
pencarian dan pengumpulan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“bukti” </b>yang<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </b>dengannya “membuat terang tindak
pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya”, maka dengan Putusan MK No.
21/PUU-XII/2014 ketidakakuratan penggunaan istilah-istiilah dimaksud tidak lagi
perlu dipersoalkan. Kesemuanya istilah-istilah tersebut sebenarnyan bisa
diartikan sama <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(evidence)</i>, sehingga
membedakan antara bukti dan bukti permulaan, atau bahkan dengan alat bukti tidak
lagi bernilai. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Begitu pula inkonsistensi
penggunaan istilah ketika mengatur kewenangan penyidik melakukan penangkapan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal</span><span style="mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: Arial;"> 17 KUHAP</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">, </span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: Arial;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">yang hanya dapat </span><span style="mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: Arial;">dilakukan terhadap
seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">“</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-language: IN; mso-bidi-font-family: Arial;">bukti permulaan yang
cukup”</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">, </span></b><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">sementara perintah penahanan yang merupakan
kelanjutannya dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga
keras melakukan tindak pidana berdasarkan <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">“bukti
yang cukup</b>”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, karena
adanya kekhawatiran yang bersangkutan akan melarikan diri, merusak atau
menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidananya, seharusnya kini tidak
lagi berbeda secara prinsipiel maknanya. Keduanya kini dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014
harus dipersamakan. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Pemaknaan yang sama
atas istilah-istilah yang beragam itu, dimaksudkan agar fungsi negara hukum
dapat dilaksanakan, yaitu kemampuan negara melalui pembentuk undang-undang
untuk membuat atau memaknainya lewat putusan mahkamah, sehingga dapat
dilaksanakan secara netral <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(neutrality)</i>,
seragam <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(uniformity)</i>, dan dapat
diprediksiakan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(predictability). </i></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Keputusan penyidik
melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, sekarang ini dengan
adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, menjadi “linear” dengan pengambilan
keputusan oleh hakim, melalui putusannya yang menyatakan suatu <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>tindak pidana telah terbukti dan terdakwa
bersalah oleh karenanya. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Dalam hal ini,
penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan harus didasarkan sekurang-kurang
pada:</span></div>
<ol start="1" style="margin-top: 0cm;" type="a">
<li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; mso-list: l1 level1 lfo2; text-align: justify;"><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Adanya Keterangan Saksi dan
Surat;</span></li>
<li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; mso-list: l1 level1 lfo2; text-align: justify;"><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Adanya Keterangan Saksi dan
Keterangan Ahli;</span></li>
<li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; mso-list: l1 level1 lfo2; text-align: justify;"><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Adanya Surat dan Keterangan
Ahli.</span></li>
</ol>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36.0pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Dalam hal ini, bukti
atau bukti permulaan atau alat bukti tersebut untuk dapat digunakan dalam
penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, harus diperoleh “dalam hal dan
menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang. Bahan keterangan dari seorang
saksi yang diperoleh dalam tahap penyelidikan “harus diambil kembali” dalam
rangka penyidikan. Dengan demikian, Berita Acara Klarifikasi yang dibuat dalam
penyelidikan harus diubah dalam format pro justisia berbentuk Berita Acara
Pemeriksaan dari saksi tersebut. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Demikian
pula pendapat ahli yang diperoleh dalam tahap penyelidikan, dimuat lagi
substansinya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari seorang Ahli. Baik Keterangan
Saksi maupun Keterangan (pendapat Ahli) yang diperoleh dari perkara lain, yang
berkaitan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(spliitzing), s</i>ekalipun
sudah dimuat dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, harus
diambil ulang untuk kepentingan pemeriksaan dalam penyidikan perkara tersebut.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Begitu pula halnya
dengan bukti, bukti permulaan atau alat bukti surat, yang merupakan barang
bukti, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>harus diperoleh secara resmi,
melalui penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerolehan surat sebagai
barang bukti yang tidak melalui proses yang demikian itu hanya berfungsi
sebagai bahan bukti dalam penyelidikan, dan tidak menjadi bukti, bukti
permulaan atau alat bukti dalam penyidikan.<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>Lain halnya dengan surat-surat yang dikeluarkan instansi yang
berwenangan yang memang dimintakan oleh penyidikan untuk membuat terang suatu
perkara pidana yang sedang disidik, seperti<i style="mso-bidi-font-style: normal;">
visum et repertum</i> atau misalnya surat keterangan tentang tanah yang menjadi
objek perkara dari Badan Pertanahan Nasional, dapat langsung menjadi bukti,
bukti permulaan atau alat bukti tanpa melalui penyitaan. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Sementara itu Barang
Bukti <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(material evidence)</i> yang semula
dapat menjadi “bukti” atau “bukti permulaan”, untuk penetapan tersangka,
penangkapan dan penahanan, dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 harus
diubah bentuknya menjadi Surat atau Keterangan Ahli. Barang bukti tidak lagi
dapat dipandang “bukti” atau “bukti permulan” secara langsung, mengingat dalam
Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, konstitusionalitas bersyarat dari pasal-pasal
yang diujikan sepanjang dimaknai dengan susunan alat bukti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 184 KUHAP. Sementara alat bukti “petunjuk” dan “keterangan
terdakwa” hanya menjadi domain hakim ataupun baru ada dalam pemeriksaan di muka
sidang pengadilan, sehingga tertutup kemungkinannya untuk digunakan di
penyidikan. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Berdasarkan
hal itu pula, keterangan tersangka atau calon tersangka (keterangan terlapor
atau keterangan tersangka yang untuk sementara diperiksa sebagai saksi) sama
sekali tidak menjadi bukti,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>bukti
permulaan atau alat bukti. Dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 disyaratkan
pemeriksaan calon tersangka hanya menjadi persyaratan tambahan bagi keabsahan
penetapan tersangka. Pemeriksanaan tersangka hanya menjadi syarat kelengkapan
berkas perkara dan tentunya dalam rangka pemenuhan hak tersangka untuk didengar
perkara yang dipersangkakan terhadapnya menurut versinya. Dengan kata lain,
pemeriksaan calon tersangka (keterangan terlapor, atau keterangan terlapor atau
tersangka yang sementara diperiksa sebagai saksi) atau keterangan tersangka
tidak dapat dijadikan tumpuan pembuktian, karena sebenarnya tidak mempunyai
nilai pembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindak pidana
yang dipersangkakan terhadapnya. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Hal ini merupakan
pengejawantahan asas <i style="mso-bidi-font-style: normal;">non self
incrimination</i>, yang berlaku secara universal, yang diadakan guna terwujudkanya
<i style="mso-bidi-font-style: normal;">due process, </i>pada satu sisi<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">fair
procedure </i><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>pada sisi yang lain. Dalam
penyidikan hal ini berarti,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>seseorang
tidak boleh dikatakan telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana hanya
karena keterangannya sendiri sebagai seorang tersangka.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18.0pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Tentang Relevansi bukti atau bukti permulaan dengan tindak pidana yang
dipersangkakan, keadaan dimana seseorang diduga keras melakukan tindak pidana</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Asas Praduga Tak
Bersalah <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(presumption of innocence) </i>menempatkan
<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>pembentukan Hukum Acara Pidana harus didedikasikan
untuk “mengambil<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>jarak sejauh mungkin
dengan anggapan bahwa seseorang telah bersalah”, kecuali dapat dibuktikan
sebaliknya, yang memuncak melalui penerapan proses dan prosedur di pengadilan. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Dengan cara demikian itulah perlakuan terhadap
tersangka/terdakwa tentang<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dugaan
kebersalahannya atas suatu tindak pidana berada dalam “tataran yang wajar”. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Hukum Acara Pidana
harus dapat mencegah dan menghalangi <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>pelaksanaan sistem peradilan yang dapat
dilandasi pada selera penegak hukum, “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">like
or dislike”</i> ataupun “praktek <i style="mso-bidi-font-style: normal;">wani
piro”</i>, ataupun <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“unfair and partial
trial”</i>. Dalam hal ini dengan sejumlah pengaturannya praktek peradilan harus
dilaksanakan secara <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“equal”</i>, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“proportional and professional”, </i><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>sehingga tercipta <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“fair and impartial trial”</i> perlakuan. Oleh karena itu, dalam
tataran penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan hanya dapat
dilakukan jika secara substansial hasil<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>penyidikan menunjukkan adanya korelasi antara bukti dan bukti permulaan
yang ada dengan tindak pidana yang dipersangkakan atau keadaan dimana seseorang
diduga keras melakukan tindak pidana.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Dalam hal ini perlu
diperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2011 No.
65/PUU-VIII/2010, yang telah memperluas pengertian saksi dan keterangan saksi,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116
ayat (3) dan ayat (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Putusan tersebut menyebabkan
<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>pengertian saksi tidak terbatas pada
orang yang memberikan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan, tentang<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>suatu perkara pidana yang ia dengar sendri,
ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dengan demikian, arti penting dari kesaksian
bukan lagi terletak pada kenyataan bahwa seseorang dalam hal dan menurut cara
yang ditentukan dalam undang-undang telah memberikan penjelasan tentang
peristiwa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, melainkan terletak pada
“relevansi” antara kesaksiannya dengan perkara yang sedang diproses. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Kontruksi tentang
relevansi antara keterangan saksi dengan perkara yang sedang diproses dalam
penyidikan, berlaku juga untuk bukti, bukti permulaan atau alat bukti lain.
Artinya, tidak sekedar terdapat surat yang telah disita yang diperlukan untuk
membuktikan tentang suatu sangkaan tindak pidana sehingga seseorang diduga
keras melakukannya, tetapi juga secara substansial terdapat korelasi dengan
unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Demikian pula halnya, keterangan ahli
yang bukan semata-mata menyimpulkan tentang terjadinya suatu perbuatan atau
adanya suatu keadaan, tetapi perbuatan dan keadaan itu berkorelasi dengan unsur
atau unsur-unsur tertentu dari suatu tindak pidana.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Berdasarkan hal itu,
relevansi keterangan saksi dengan unsur-unsur tindak pidana yang sedang
dilakukan penyidikan menjadi sangat penting. Keterangan saksi bukan hanya
membuktikan seseorang melakukan tindak pidana atau tidak, tetapi lebih jauh
lagi apakah peristiwa yang dipersangkakan padanya tersebut benar-benar terjadi
atau tidak. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi yang dihimpun penyidik,
dipersyaratkan harus memiliki kesesuaian satu sama lain untuk dapat dipandang
sebagai satu alat bukti. Tambahan lagi untuk dapat dipandang telah memiliki
nilai pembuktian, keterangan saksi-saksi tersebut itu harus berkesesuaian
dengan alat bukti lain. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Ketika keseluruhan
bukti, bukti permulaan atau alat bukti tersebut telah cukup dari segi kuantitas
dan kualitas, maka masih perlu dilakukan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">cross
examination</i> dengan keterangan calon tersangka, keterangan tersangka ataupun
keterangan saksi <i style="mso-bidi-font-style: normal;">a de charge</i> atau
ahli yang diajukan tersangka.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Beberapa
keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri, tidak mempunyai nilai pembuktian
jika bertolak belakang dengan keterangan calon tersangka, keterangan tersangka
ataupun keterangan saksi <i style="mso-bidi-font-style: normal;">a de charge</i>
atau ahli yang diajukan tersangka. Oleh karena itu, kesesuaian diantara alat
bukti itu menjadi kata kuncinya, dan seperti diperintahkan Putusan Mahkamah
Konstitusi tanggal 8 Agustus 2011 No. 65/PUU-VIII/2010, penyidik tidak
mempunyai kewenangan menilai relevansi keterangan keterangan calon tersangka,
keterangan tersangka ataupun keterangan saksi <i style="mso-bidi-font-style: normal;">a de charge</i> atau ahli yang diajukan tersangka dengan dugaan tindak
pidana yang perkaranya sedang diproses, kecuali keterangan-keterangan itu telah
diperoleh penyidik melalui proses pemeriksaan.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;">Pada dasarnya proses
penyidikan, yang sebagian tujuan akhirnya “menemukan tersangkanya”, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, tidak boleh dimaknai imperatif. Artinya,
tidak tepat jika hal itu dipandang mengandung makna bahwa seolah-olah
penyidikan harus sampai dengan adanya penetapan seseorang sebagai tersangka.
Dengan kata lain, setelah adanya surat perintah penyidikan (sprindik), penyidik
harus dapat menemukan tersangka. Ketentuan ini berhadap-hadapan dengan
ketentuan lain bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan, jika berdasarkan
bukti yang telah ditemukan dan dikumpulkannya, peristiwa yang terjadi ternyata
bukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.
Bagaimana mungkin penyidikan “harus” menemukan “tersangka”, yang tercermin dari
istilah “dan” yang bermakna kumulatif yang terhubung dengan pekerjaan “mencari
dan menemukan bukti”, jika kemudian suatu penyidikan dapat dihentikan karena
“bukan tindak pidana”. Bagaimana mungkin jika seseorang ditetapkan sebagai
tersangka karena berdasarkan bukti permulaan yang bersangkutan diduga keras
melakukan tidak pidana, lalu penghentian penyidikan dapat dilakukan karena
tidak cukup bukti sebagai tindak pidana. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: Arial;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Konstruksi di atas dapat menyebabkan timbulnya
perlakuan yang diskriminatif pada individu yang tersangkut hukum. Ada yang
menjadi tersangka karena dilaporkan sebagai orang yang disangka melakukan tindak
pidana, ada pula yang menjadi tersangka karena ditetapkan sebagai tersangka
oleh penyidik berdasarkan bukti yang cukup, dan ada pula yang harus ditetapkan
sebagai tersangka untuk dapat dihentikan penyidikannya, karena pemberitahuan
penghentian penyidikan hanya diberikan kepada seseorang yang berstatus
tersangka, serta ada yang menjadi tersangka karena dialah orang yang harus
ditemukan sebagai pelaku tindak pidana. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US">Penutup</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></b><span lang="EN-US">Uraian di atas menggambarkan betapa kini penyidik dituntut lebih
professional dan lebih<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>berhati-hati
dalam melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>penahanan, karena begitu “ketatnya”
persyaratan untuk dapat dikatakan telah ada keadaan adanya bukti, bukti
permulaan atau alat bukti yang cukup lagi sah. Persyaratan ini seyogianya juga
tidak membuat proses penegakan hukum menjadi “lambat”, karena tuntutan profesionalitas
dan kehati-hatian tidak menghilangkan keharusan adanya <i style="mso-bidi-font-style: normal;">speed trial</i>, sesuai dengan<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>asas penyelenggaran peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Wallahualam<span style="mso-spacerun: yes;">
</span></span></div>
Chairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6365766892797238288.post-33115804044956886422015-06-10T18:26:00.000+07:002015-06-10T18:26:50.910+07:00LAPORAN KUNJUNGAN KE NEGERI BELANDA TERKAIT PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA <br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<div style="text-align: center;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dr. CHAIRUL HUDA, SH., MH.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l4 level1 lfo1; tab-stops: 2.0cm; text-align: justify; text-indent: -.55pt;">
<div style="text-align: justify;">
<b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">A.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-weight: normal;"> </span></span></b><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Kodifikasi Hukum dan Hukum Pidana Khusus<o:p></o:p></span></b></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pada dasarnya Hukum Pidana Indonesia mewarisi <i>civil law system, </i>mengingat asas konkordansi yang menempatkan Hukum Pidana Kerajaan</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> Belanda </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">diterapkan di Hindia Belanda. Sekalipun setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 dilakukan pertumbuhan peraturan perundang-undangan baru, termasuk dalam bidang Hukum Pidana, tetapi pendekatan </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">kodifikasi hukum</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> hingga kini tetap dipertahankan, seperti juga di Negeri Belanda.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pada umumnya tindak pidana di Negeri Belanda diatur dalam KUHP. Perkembangan bentuk-bentuk kejahatan baru, yang mengharuskan penambahan perumusan delik-delik baru, dilakukan dengan hanya dengan mengadakan amandemen KUHP, dan tidak membentuk undang-undang Hukum Pidana di luar KUHP. Kalaupun terdapat bentuk-bentuk Hukum P</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">idana </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">K</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">husus</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">, maka kecenderungannya kini dalam Hukum Pidana Belanda hanya berkenaan dengan delik-delik administratif, yang dalam penegakan hukumnya tidak dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Nasional Belanda <i>(Ducth National Police)</i>, tetapi dilakukan oleh Penyidik Khusus <i>(Special Investigative Service)</i>, yang diberada di bawah koordinasi kementerian atau lembaga tertentu pula.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Hukum Pidana Khusus yang memuat tindak pidana khusus, yang dilakukan penyidikan oleh Penyidik Khusus <i>(Special Investigative Service)</i>, dan bahkan penuntutannya juga dilakukan oleh Penuntut Umum sendiri<i> (National Office for Financial, Enviromental and Food Safety Offences)</i>, yang dipisahkan dari Penuntut Umum untuk tindak pidana umum lainnya <i>(National Procsecutors’Office)</i>, sekalipun keduanya berada dalam organisasi Kejaksaan Belanda <i>(Dutch Public Prosecutor Service) </i>yang sama, yaitu:<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l5 level1 lfo5; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">a.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal;"> </span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Tindak Pidana dibidang Keuangan<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l5 level1 lfo5; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">b.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal;"> </span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Tindak Pidana dibidang Ekonomi (termasuk Pertanahan);<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l5 level1 lfo5; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">c.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal;"> </span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Tindak Pidana dibidang Masalah-masalah Sosial dan Ketenagakerjaan;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l5 level1 lfo5; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">d.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal;"> </span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Tindak Pidana dibidang Infrastruktur dan Lingkungan<o:p></o:p></span><br />
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"></span><br />
<a name='more'></a><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Penyidik Khusus <i>(Special Investigative Service) </i>terhadap tindak pidana-tindak pidana tersebut di atas, dibentuk dalam kementerian-kementerian terkait, dan menjalankan kewenangannya menurut undang-undang di luar KUHP. Dalam pelaksanaan tugasnya ini, kadangkala dilakukan berkoordinasi dengan otoritas administratif tekait untuk menentukan langkah penegakah hukum yang paling efektif terhadap kejadian itu, apakah dengan mengadakan penegakan Hukum Adminitrasi belaka, Hukum Adminitrasi dan Hukum Pidana sekaligus atau Hukum Pidananya saja, sehingga di Belanda <b>“join handling”</b> merupakan suatu lembaga yang ditentukan dalam undang-undang, seperti dikatakan <b>Prof. Jan Crinjns</b> di Universiteit Leinden. Keberadaan kekhususan-kekhususan dari segi hukum acara dan kelembagaan tersebut dalam penangan tindak pidana-tindak pidana administratif tersebut itulah, yang dikatakan <b>Dr. Cecily Rose</b> di Universiteit Leiden sebagai Hukum Pidana Khusus.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> Hal ini sejalan dengan rencana pembentukan KUHP (baru) Nasional, melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), yang mengakhiri keberadaan Undang-Undang Pidana Khusus di luar KUHP, dan mengintegrasikan delik-delik itu ke dalam (RUU) KUHP. Sedangkan Hukum Pidana Khusus di luar KUHP hanya bagi Tindak Pidana Adminitratif, dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertindak sebagai Penyidik Khusus yang dibentuk di kementerian-kementerian terkait.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> Hukum Pidana Khusus terletak pada adanya Hukum Acara Pidana yang bersifat khusus, dan bukan pada Hukum Pidana Materielnya, yang dalam hal ini sebenarnya dikhususkan pada tindak pidana adminitratif di atas. Tindak pidana yang sekarang ini sering disebut sebagai tindak pidana khusus, diintegrasikan ke dalam KUHP, seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Pornografi, Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain sebagainya. Tidak diperlukan undang-undang pidana khusus dalam bidang Hukum Pidana Materiel dan Hukum Pidana Formiel terkait hal itu. Kalaupun diperlukan kebijakan khusus terkait tindak pidana-tindak pidana tersebut, maka di dalam institusi Kepolisian atau Kejaksaan dibentuk satuan yang bidang tugasnya mengurusi kebijakan-kebijakan khusus terkait hal itu, seperti yang dilakukan di Belanda. Kalaupun perlu dibentuk lembaga-lembaga khusus tentang hal itu, seperti Badan Nasional Narkotika (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebenarnya cukup berkenaan dengan penyiapan “kebijakan” dan “pengkoordinasian” pencegahan dan penanggulangannya, yang di Belanda lembaga-lembaga itu berada di bawah Kementerian Keamanan dan Keadilan<i> (Ministrie van Veligheid en Justitie)</i>. Sementara seharusnya tindak-tindak pidana tersebut tetap saja dalam penyidikannya menjadi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dibawah koordinasi Kejaksaan Agung.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 24px; text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pendekatan di atas, yang mengidentikkan Tindak Pidana Adminitrasi dengan Tindak Pidana Khusus, tidak bertentangan pengertian Hukum Pidana Khusus itu sendiri, yang diadakan mengingat berbagai kepentingan khusus, yaitu antara lain:<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 54.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(1)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal;"> </span></span><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Subyeknya yang bersifat khusus</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">, yaitu menyangkut kualitas tertentu yang harus dipenuhi untuk mengujudkan suatu delik;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 54.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(2)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal;"> </span></span><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Objeknya yang bersifat khusus</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">, yaitu menyangkut benda-benda hukum tertentu yang mempunyai sifat kekhususan tertentu;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 54.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(3)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal;"> </span></span><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Diperlukan hukum acara yang bersifat khusus</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> untuk penegakannya, yaitu menyangkut proses dan prosedur khusus, yang memberikan kewenangan khusus dan terbatas kepada aparat penegak hukum tertentu.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 24px; text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dalam hal ini, subyeknya khusus misalnya wajib pajak dalam tindak pidana lingkungan, tindak pidana perpajakan, atau perusahaan sekuritas dalam tindak pidana pasal modal. Objeknya khusus, yaitu lingkungan hidup yang memerlukan pendekatan teknologi tertentu, pajak yang memerlukan keahlian akutansi perpajakan tertentu, dan perdagangan saham yang berbeda dengan objek perdagangan pada umumnya. Penegarakan hukum terhadap hal ini dilakukan berdasarkan hukum acara yang bersifat khusus, yaitu dengan membentuk penyidik khusus, semisal Penyidik Lingkungan, Penyidik Pajak dan Penyidik Pasar Modal, yang dibentuk dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Keuangan. Sebenarnya tidak diperlukan penyidik khusus untuk Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pornografi dll, tetapi cukup Penyidik Polri yang mendapatkan pelatihan khusus untuk itu. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dengan pendekatan yang demikian itu, berbagai “pengecualian” atau “penyimpangan” terhadap asas-asas umum dalam kodifikasi (KUHP) menjadi dapat lebih terkendali, yang sebenarnya hanya merupakan penambahan kewenagan-kewenangan bagi penyidik yang khusus terkait dengan tindak pidananya tersebut, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Administratif terkait.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 2.0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l4 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;">
<div style="text-align: justify;">
<b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">B.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-weight: normal;"> </span></span></b><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Asas Legalitas<o:p></o:p></span></b></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">S</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">eperti juga Hukum Pidana Indonesia, Hukum Pidana Belanda sangat ketat dalam menganut asas legalitas <i>(principle of legality). </i>Undang-Undang menjadi sumber utama diadakannya tindak pidana, dan tidak digunakan sumber lain selain hal itu. Sekalipun demikian, tergabungnya Kerajaan Belanda ke dalam Uni Eropa<i> (European Union)</i> sedikit banyak menyebabkan adanya perbedaan makna terhadap asas legalitas. Dalam hal ini asas legalitas menjadi tidak seketat dulu di Belanda, yaitu:<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo6; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">a.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal;"> </span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Bagi Belanda, setiap hal terkait dengan hukum yang diberlakukan oleh Uni Eropa secara <i>mutatis mutandis</i> menjadi Hukum Kerajaan Belanda tanpa perlu proses lebih lanjut. Artinya, KUHP Belanda tidak boleh bertentangan dengan Hukum Uni Eropa dan sebaliknya KUHP Belanda akan teramandemen dengan sendirinya dengan adanya ketentuan baru yang diberlakukan di Uni Eropa, jika hal itu terkait dengan suatu tindak pidana. Warga Negara Belanda atau penduduk yang berdiam di Negeri Belanda dapat menggunakan Hukum Uni Eropa untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya, termasuk ketika dipersangkakan melakukan suatu tindak pidana;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo6; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">b.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal;"> </span></span><i><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Customary Law </span></i><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(Hukum Kebiasaan) yang beraku di Negara-negara lain yang tergabung di Uni Eropa juga berlaku di Negeri Belanda. Artinya, asas legalitas dalam KUHP Belanda juga diperlunak dengan Hukum Kebiasaan dimaksud;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-style: italic; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dalam konteks ini <i>Living Law </i></span><span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">yang diusung dalam RUU KUHP mendapatkan pembenaran baru, jika hal itu dapat dipersamakan dengan Hukum Uni Eropa dan<i> Customary Law</i> yang berlaku di Uni Eropa. Artinya, masalah keberadaan <i>Living Law</i> (Hukum Adat dan Hukum Agama) menjadi sangat mungkin terintegrasi dengan Hukum Nasional, yang dalam bidang Hukum Pidana, diintrodusir didalam asas legalitas RUU KUHP.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dalam hal ini, penegasan dalam RUU KUHP yang menyatakan tindak pidana yang ditentukan dalam <i>Living Law</i> (Hukum Adat dan Hukum Agama) juga dipandang sebagai tindak pidana, dan telah pula diancamkan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan yang ditentukan dalam RUU KUHP, yang terlepas dari adanya sanksi menurut hukum yang hidup dan hukum agama tersebut, menjadi dasar bahwa tindak pidana dalam RUU KUHP juga dipandang tunduk kepada asas legalitas. Penjelasan dari Hakim-hakim Agung Belanda yang dalam kunjungan ini menegaskan bahwa ketentuan undang-undang yang menunjuk berlaku hukum tidak tertulis, menjadi dasar bahwa sebenarnya tindak pidana-tindak pidana dalam hukum tidak tertulis itu juga tunduk kepada hukum tertulis (asas legalitas).<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Sekalipun <b>Prof. Nico Keijzer</b> di Universiteit Leiden menyarankan dihapuskannya pasal-pasal dalam RUU KUHP terkait dengan pemberlakukan tindak pidana menurut hukum yang hidup, karena menurutnya tindak menjamin perlindungan individu dan memungkinkan adanya tindakan sewenang-wenang Penyidik dan Penuntut Umum, serta aparat peradilan lainnya. Boleh jadi pandangan ini berpangkal tolak dari keadaan hukum dan masyarakat di Belanda yang lebih homogen. Kemungkinan mengenai hal itu dilakukan di Indonesia melalui RUU KUHP, menjadi bersifat a historis. <o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pada masa kolonisasi justru pemerintahan Hindia Belanda, melalui <b>Van Vollenhoven, </b>yang pada saat itu memperkenankan “hidup berdampingannya” hukum negara dan hukum yang hidup. Bagi Bangsa Indonesia, keberadaaa <i>living law </i>tentu tidak selalu relevan jika dihadapkan pada fenomena globalisasi jika hukum selalu dipandang sebagai <i>state law</i>. Namun demikian, kenyataan kemajemukan masyarakat Indonesia, menyebakan pendekatan Hukum Positif dirasakan terlalu “sesak” dan “membelenggu” dalam melihat fenomena hukum yang ada. Pencasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia memiliki kedudukan <i>superior </i>dibanding peraturan perundang-undangan, dan hal itu tidak perlu lagi dilakukan secara diam-diam, tetapi harus dengan terang-terangan yang dilandasri dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dengan demikian, harus dibangun suatu norma peraturan perundanng-undangan yang menentukan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum tertulis<i> inferior </i>atas hukum tidak tertulis.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Tawaran <b>Prof. Nico Keijzer </b>untuk membuat delik-delik dalam hukum yang hidup itu “dituliskan” dalam Peraturan Daerah, tidak sepraktis yang dibayangkannya. Hukum yang hidup, katakanlah hukum adat yang ada di dalam suatu masyarakat hukum adat itu, tidak berada atau setidak-tidanya tidak selalu berada dalam suatu wilayah adminitrastif tertentu. Akibatnya ada pembagian wilayah Indonesia yang berbeda antara menurut versi adminitrasi pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau desa) dengan menurut versi hukum yang hidup. <o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<i><span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Living law </span></i><span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">dalam kaitannya dengan perkembangan globalisasi dapat ditempatkan sebagai <i>“filter” </i>diintroduksinya gaya hidup, sikap pandang, prilaku sosial individu bahkan masyarakat, yang keluar dari batas, kebudayaan dan/atau transaksi kebudayaan dari kebudayan masyarakat Indoensia. Dalam hal ini Hukum Pidana diharapkan akan mempengaruhi perilaku individu dan secara global akan turut mempengaruhi watak masyarakan dan bangsa.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Era globalisasi setiap individu mempunyai tiga peranan utama yang saling berkaitan, yaitu: sebagai sarana pengendalian sosial, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial, dan sebagai sarana untuk menciptakaan keadaan tertentu. Dalam hal ini Hukum Pidana digunakan untuk mempengaruhi sikap dan prilaku individu sehingga dapat memainkan peran yang demikian. Kadangkala penekatan hukum positif saja tidak akan mampu melaksanakannya, sehingga diperlukan <i>living law</i> sebagai acuan dalam pengaturannya.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Perlindungan individu dan pencegahan kesewenang-wenangan aparat mengharuskan pemberlakukan hukum yang hidup dalam kerangka hukum nasional berdasarkan asas legalitas, perlu diformulasi secara lebih baik lagi. Terutama untuk menghindari tidak bekerjanya undang-undang (asas legalitas) sebagai <i>early warning system </i>bagi masyarakat untuk menghindar dari kelakuan yang melanggar hukum yang hidup. Termasuk dalam hal ini adalah perlindungan terhadap anggota masyarakat lain yang tidak termasuk anggota masyarakat hukum adat itu atau warga negara asing yang kebetulan berada di wilayah yang dinyatakan <i> </i>memiliki delik adat, sehingga seperti dikakakan Hakim Agung Belanda, yang penting kenyataan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, “tidak terlalu mengejutkan” bagi individu.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 63.8pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l4 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -1.0cm;">
<div style="text-align: justify;">
<b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">C.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-weight: normal;"> </span></span></b><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi<o:p></o:p></span></b></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-AU" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-AU; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Seiring dengan perkembangan ekonomi, perluasan subyek Hukum Pidana sehingga meliputi suatu korporasi menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari dimanapun, baik di Indonesia maupun di Belanda. Tindak pidana korporasi di Belanda dapat terjadi pada setiap tindak pidana, jika pada hakekatnya perbuatan itu dapat dipandang sebagai tindak pidana korporasi. Artinya, langkah penyusun RUU KUHP menjadikan tindak pidana korporasi menjadi objek pengaturannya, sehingga bukan pengaturan-pengaruran yang bersifat sporadis dalam beberapa undang-undang di luar KUHP, baik Undang-Undang Pidana maupun Undang-Undang Administratif, menjadi suatu langkah yang sangat tepat.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-AU" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-AU; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Di Belanda pada dasarnya tindak setiap tindak pidana oleh individu dalam suatu korporasi dipandang sebagai tindak pidana korporasi. Perlu lebih daripada sekedar adanya suatu kelakukan individual dalam hal ini, melakinkan penilaian hal itu dihubungkan dengan kedudukan yang bersangkutan dalam korporasi, tujuan korporasi, dan dampaknya tindak pidana itu bagi korporasi. Dalam hal ini penjelasan-penjelasan yang diperoleh dari para Hakim Agung Belanda ataupun Guru Besar Hukum Pidana di Belanda, pada dasarnya telah sejalan dengan perumusan yang terdapat dalam RUU KUHP. Suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana korporasi, jika dilihat dari kelakuannya merupakan kelakuan individu dalam suatu korporasi (organ korporasi), yang dilakukan dalam rangka menjalankan usaha atau kegiatan korporasi yang terlihat dari kesesuaiannya dengan tujuan korporasi itu, dan pada dasarnya perbuatan itu akan mempunyai relevansi dengan keuntungan yang langsung maupun tidak langsung diterima oleh korporasi itu.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-AU" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-AU; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Problemnya bagi Indonesia, ketika suatu tindak pidana korporasi dipertanggungjawabkan hanya terhadap individunya, lebih pada persoalan praktek penerapan norma daripada normanya itu sendiri, seperti dikatakan <b> Laura Lancee </b>di Universiteit Leiden. Persoalan ini lebih pada persoalan profesionalitas penyidik, penuntut umum ataupun hakim dalam menilai suatu peristiwa. Namun sebenarnya hal ini mengajarkan bahwa diperlukan pengaturan tersendiri tentang kriteria-kriteria yang lebih rinci bahwa terkait dengan tindak pidana korporasi, pidana dapat dijatuhkan pelakunya secara langsung atas delik itu, direksinya sebagai pengurus dari korporasinya, maupun korporasinya itu sendiri.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-AU" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-AU; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pertanggungjawaban pidana korporasi di Belanda adalah pertanggungjawaban berbasis pada kesalahan <i>(liability based on fault)</i>. Oleh karena sebenarnya ada benarnya pemahamannya <b>Prof. Nico Keijzer</b> yang menyatakan <i>“it is not quite clear”</i> berkenaan dengan Pasal 38 ayat (1) RUU KUHP (Pasal 32 ayat (3) RUU KUHP yang digunakan Prof Nico), yang dengan seolah-olah dikecualikannya asas kesalahan dalam tindak pidana-tindak pidana tertentu <i>(libality without fault)</i>. Perlu perbaikan rumusan atas hal ini, jika pertanggungjawaban korporasi juga didasarkan pada kesalahan.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-AU" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-AU; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Di Belanda kesalahan korporasi dapat dipandang telah timbul jika beberapa organ korporasi masing-masing pada kedudukannya melakukan suatu kesalahan, baik kesengajaan atau kealpaan, sehingga suatu tindak pidana terwujudkan. Hal ini yang dinyakakan oleh beberapa Hakim Agung Belanda. Sebenarnya hal ini telah termasuk dalam penentuan kesalahan terhadap korporasi dalam RUU KUHP, hanya saja ditambah pula dengan penentuan kesalahan secara lainnya, yaitu kebijakan korporasi yang tidak sejauh mungkin menghindari timbulnya keadaan terlarang<i> (unzumuthbarkeit)</i>, yang secara teoretik berasal dari Hukum Pidana Jerman. Di Belanda seperti dikatakan <b>Prof. Jan Crijns</b>, hal ini ditentukan dalam <i>Standar of Care</i> yang menjadi kewajiban suatu korporasi, yang diperlukan untuk menentukan kesalahan korporasi itu. <o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<i><span lang="EN-AU" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-AU; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> </span></i><span lang="EN-AU" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-AU; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dalam hal suatu korporasi dipandang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka tidak serta merta direksinya juga harus dipidana. Kedudukan Direksi hanya mewakili korporasi dalam “<b>proses hukum acaranya”</b> untuk kemudian korporasinya yang dijatuhi pidana denda. Hal ini menyebabkan perlu pengaturan yang lebih mendetil di dalam RUU KUHP, untuk menentukan kapan suatu tindak pidana korporasi dipertanggungjawabkan terhadap pengurus korporasi (pelaku langsung atau direksinya) dan kemudian dijatuhi pidana oleh karenanya. Bakan <b>Prof Jan Crijns </b>menyatakan perlunya <i>criteria of immune prosecution for corporation</i>. Perumusan yang ada dalam RUU KUHP bahwa dalam hal ini pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya, tidak cukup menjamin kepastian hukum.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-AU" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-AU; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> Dalam Hukum Pidana Belanda pengurus korporasi dapat dipidana sebagai individual jika dipandang tidak mengambil langkah yang cukup untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Namun demikian, dalam Hukum Pidana Belanda juga dipandang lebih menguntungkan mengambil laba korporasi sebagai denda atas tindak pidana korporasi yang terjadi, daripada memenjara pengurus korporasi (termasuk direksinya).<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-AU" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-AU; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Di Belanda tindak pidana korporasi juga hanya dapat terjadi pada badan hukum privat, tetapi juga pada badan hukum publik, seperti pemerintah kota yang tidak mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mencegah timbulnya bahya bagi nyawa atau tubuh orang atau harta bendanya ketika berada di ruang-ruang publik. Hal-hal ini sebenarnya perlu dipertimbangkan untuk dirumuskan setidaknya dalam penjelasan pasal-pasal tentang pertanggungjawaban pidana korporasi.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-AU" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-AU; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Catatan penting lain berkenaan dengan hal ini adalah berbedanya secara konseptual antara tindak pidana korporasi dengan kejahatan yang terorganisasi. Merupakan suatu kejahatan jika suatu individu atau korporasi terlibat dalam suatu organisasi kriminal.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 49.65pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l4 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">D.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-weight: normal;"> </span></span></b><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-style: italic; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Jenis-Jenis Pidana</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Menurut <b>Prof Martin Moerings </b>di Universiteit Leiden, masalah sanksi pidana secara umum dapat dibedakan dalam tiga persoalan, yaitu:<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo7; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">a.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal;"> </span></span><i><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Sanctions in the law</span></i><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">, yaitu pidana yang diancamkan;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo7; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<i><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">b.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-style: normal;"> </span></span></i><i><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Sentencing: imposing sanctions</span></i><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">, yang menjatuhkan pidana terhadap kasus-kasus konkrit;<i><o:p></o:p></i></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo7; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">c.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal;"> </span></span><i><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Application of sactions: execution</span></i><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> in prison system and collcting fine, pelaksanaan eksekusi sanksi pidana tersebut.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> <o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Jenis-jenis pidana baru yang telah cukup lama diperkenalkan di Belanda, tetapi tidak termasuk dalam pidana yang sekarang dalam Pasal 10 KUHP warisan colonial antara lain adalah jenis pidana yang oleh <b>Prof Martin Moerings </b>di Universiteit Leiden disebut dengan <b>“community sactions”</b>, yaitu sanksi pidana memberikan pelayanan social kepada masyarakat. Sepertinya ketika RUU KUHP menentukan adanya pidana kerja social, perkembangan ini telah cukup diakomodir.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Namun demikian, Belanda tidak mengenal minimum khusus untuk suatu delik tertentu. Baik pidana denda maupun pidana penjara, pada dasarnya yang diancamkan hanya maksimum pidana untuk tiap-tiap delik. Berbeda dengan KUHP Indonesia, pidana penjara sementara waktu yang maksimal 20 tahun, di Belanda pidana penjara sementara waktu dapat dijatuhkan hingga 30 tahun. Denda di Belanda maksimum 67.000 euro. Dilihat dari sisi ini perlu penyelidikan tersendiri, berkenaan penentuan minimum khusus dalam Undang-Undang di luar KUHP yang telah diterapkan di Indonesia, yang juga akan diintrodusir di dalam RUU KUHP, apakah benar-benar telah mencerminkan rasa keadilan. Perlu penelitian dalam putusan-putusan hakim yang menyimpangi ketentuan minimum khusus ini, menunjukkan justru ketentuan minimum khusus ini lebih banyak membawa kepada keburukan atau ketidakadilan daripada kebaikan dan keadilan. Selain itu, perlu penelitian tersendiri apakah maksimum pidana penjara sementara waktu itu sebaiknya diperlama seperti di Belanda hingga 30 tahun, atau cukup seperti tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dapat dijatuhkan hingga 25 tahun.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Salah satu perkembangan dalam penjatuhan sanksi pidana di Belanda adalah diadakannya<i> sentencing guidelines</i> yang disusun oleh para hakim sebagai pedoman penjatuhan pidana. Dalam hal ini pidana yang dijatuhkan umumnya lebih rencah daripada pidana yang diacamkan dalam undang-undang. RUU KUHP juga mengenai <i>sentencing guidelines</i> dalam bentuk pedoman pemidanaan dan pedoman penjatuhan pidana penjara, tetapi dalam makna yang lain, disini <i>sentencing guidelines </i>dirumuskan dalam RUU KUHP dan bukan kesepakatan diantara para hakim.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> </span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Belanda tidak mengenai Pidana Mati,<b> </b>karena Belanda telah menghapuskan pidana mati sejak tahun 1870. Sekalipun setelah masa itu pidana mati masih bisa dijatuhkan <i>untuk act commited in time of war and in the army </i>(kejahatan pada masa perang dan kejahatan militer), tetapi mengacu pada Hukum Uni Eropa menyebabkan Konstitusi Belanda tahun 1983, menentukan pidana mati benar-benar telah dihapuskan untuk setiap keadaan. <o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 24px; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Bagi Indonesia, ketika penggunan pidana mati dalam Hukum Pidana dipertahankan sebagai <i>national policy</i>, maka sejumlah persoalan seharusnya ditelaah kembali, yaitu:<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-left: 54.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo4; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(1)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal;"> </span></span><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Penerapan pidana mati</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> dalam kasus-kasus konkrit yang masih belum memiliki acuan yang memungkinkan hal itu dilakukan secara terukur dan <i>non disparity. </i>Ketika dalam RUU KUHP telah diintrodusir “pedoman penjatuhan pidana penjara”, maka untuk kedepannya perlu dibuat <b>“pedoman penjatuhan pidana mati”</b>, antara lain memuat ketentuan:<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 93.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l6 level2 lfo3; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">a.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal;"> </span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pidana mati tidak dijatuhkan terhadap terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana <i>(first offender) </i>yang diancam dengan pidana mati;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 93.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l6 level2 lfo3; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">b.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal;"> </span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pidana mati tidak dijatuhkan terhadap terdakwa yang memiliki alasan apapun yang dapat meringankan baginya, baik karena perbuatannya, kesalahannya, atau karena hal-hal lain diluar hal itu;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 93.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l6 level2 lfo3; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">c.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal;"> </span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pidana mati tidak dijatuhkan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana karena dirinya sendiri menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan pihak lain;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 57.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l6 level1 lfo3; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(2)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal;"> </span></span><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pelaksanaan (eksekusi) pidana mati </span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">terhadap terpidana-terpidana tertentu harus <b>ditunda</b>, antara lain apabila diterui keadaan-keadaan tertentu, antara lain:<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 93.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l6 level2 lfo3; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">a.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal;"> </span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pidana mati ditunda pelaksanaannya terhadap terpidana yang sedang mengajukan Peninjauan Kembali, kecuali untuk yang kedua dan seterusnya;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 93.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l6 level2 lfo3; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">b.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal;"> </span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pidana mati ditunda pelaksanaannya terhadap terpidana yang belum mengajukan peninjauan kembali dalam waktu tenggang waktu lima tahun dan tidak lebih dari sepuluh tahun, sejak putusan yang menjatuhkan pidana itu berkekuatan hukum tetap;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 93.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l6 level2 lfo3; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">c.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal;"> </span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pidana mati ditunda pelaksanaanya jika menurut pertimbangan Jaksa Agung atas perintah Presiden, pelaksanaanya tidak berguna bagi kepentingan umum, atau bertentangan dengan kepentingan nasional;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-left: 57.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l6 level1 lfo3; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(3)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal;"> </span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Terpidana mati tidak menunggu waktu pelaksanaan eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah <i>dauble penalty</i>.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 24px; margin-left: 36pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 24px; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<br /></div>
<br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 24px;">
<div style="text-align: justify;">
</div>
</div>
<br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<div style="margin: 0px;">
<br /></div>
</div>
</div>
Chairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6365766892797238288.post-70821173481895148082015-06-10T18:24:00.001+07:002015-06-10T18:27:29.464+07:00Peradilan Militer di Indonesia<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIs-jq-s8EeEO-q0pEZtNCtWbPxcqa7hFDfWTSs0El0N7XT87BbOmix4tXH-wruQ4bZIfpPXZccLgOMV-GwaS4d_RbPHxP2lpYZ37ddpkS5wzh-_fz8sWxVXLnPSBQK3PsyRG1LB5XZFQ/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_001.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIs-jq-s8EeEO-q0pEZtNCtWbPxcqa7hFDfWTSs0El0N7XT87BbOmix4tXH-wruQ4bZIfpPXZccLgOMV-GwaS4d_RbPHxP2lpYZ37ddpkS5wzh-_fz8sWxVXLnPSBQK3PsyRG1LB5XZFQ/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_001.png" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiELgSkxo0RwWfz0z8sIfWLfekIwzYq3ylsW5-qkZ1GlZZjdbGCdvj7gJIXauuwoybbbwWY0BZsuYZxgNDQRE_ofhrDLXaWbDbu_KGPyXMnp0gr9c_bxTc6P1JpOImYoaqvNxuGNIc3q7E/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_002.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiELgSkxo0RwWfz0z8sIfWLfekIwzYq3ylsW5-qkZ1GlZZjdbGCdvj7gJIXauuwoybbbwWY0BZsuYZxgNDQRE_ofhrDLXaWbDbu_KGPyXMnp0gr9c_bxTc6P1JpOImYoaqvNxuGNIc3q7E/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_002.png" width="640" /></a></div>
<br />
<a name='more'></a><br /><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig_2ngB2wyi2fLlif8Vl4fkivecweMf-9S55ghMmsSeu4JQqrDmzW5jxv2NEWT6Wvg9CRgv4JPo_fDbD-8ViIYvKDeq5nY7YU-4hOSQ3X7WMAPU6eY-jOcFzslQ0N8Z3jNUNbvFoHxsNs/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_003.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig_2ngB2wyi2fLlif8Vl4fkivecweMf-9S55ghMmsSeu4JQqrDmzW5jxv2NEWT6Wvg9CRgv4JPo_fDbD-8ViIYvKDeq5nY7YU-4hOSQ3X7WMAPU6eY-jOcFzslQ0N8Z3jNUNbvFoHxsNs/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_003.png" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCvRCDchtdog4yaCiA8aGw7taazUfvmIDWdqsBa4hyphenhyphenbi0BtwNsxR1SiD_XipvQJq8sXJwLLzpB11mYxbP6t3XywbYuP8-jXDggQI0zB1FMhEXfcuSgV4wPQDI7A5xLGtzqY65Um5HbKHs/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_004.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCvRCDchtdog4yaCiA8aGw7taazUfvmIDWdqsBa4hyphenhyphenbi0BtwNsxR1SiD_XipvQJq8sXJwLLzpB11mYxbP6t3XywbYuP8-jXDggQI0zB1FMhEXfcuSgV4wPQDI7A5xLGtzqY65Um5HbKHs/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_004.png" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaZ52isfY9GHjODiXiUC6NPGaEcVr0_e6KBrpYQKxZqCQd87ePkSoAqDO6s5hr2dQzZZytLw1BN5VMm6PLqI2v0cGtmOgr9cu4XweUBDPkHFvc_erJTGWIUHj4Z_KX_odeUi6YlnwN2to/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_005.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaZ52isfY9GHjODiXiUC6NPGaEcVr0_e6KBrpYQKxZqCQd87ePkSoAqDO6s5hr2dQzZZytLw1BN5VMm6PLqI2v0cGtmOgr9cu4XweUBDPkHFvc_erJTGWIUHj4Z_KX_odeUi6YlnwN2to/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_005.png" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuTNhScIfUGxDeTtVNPycXheM_D2KJK-uoFevpkXA3f5uWF9-w8ZLA-yOoRPtToZAn6brYyEEiX98sBnMWaiS-83Xio4KiG2QUIp0ATepu4kK9igZtClc9NFb98zIxcJ7Hzt3Uys0_Bb0/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_006.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuTNhScIfUGxDeTtVNPycXheM_D2KJK-uoFevpkXA3f5uWF9-w8ZLA-yOoRPtToZAn6brYyEEiX98sBnMWaiS-83Xio4KiG2QUIp0ATepu4kK9igZtClc9NFb98zIxcJ7Hzt3Uys0_Bb0/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_006.png" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjyOKWwcflJWsvWTsgLj6ujOr_9hEipUq3B03TmQBUz7ghcfqh9VvS3FU-FAkNoEtFav8nnaQ1PBCavVLF1eF9gCslqNbhQVPHRtr4BDVR6lQx5Bz4i0uek5dN9Kp9xxqI2D2m7bVvLIo/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_007.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjyOKWwcflJWsvWTsgLj6ujOr_9hEipUq3B03TmQBUz7ghcfqh9VvS3FU-FAkNoEtFav8nnaQ1PBCavVLF1eF9gCslqNbhQVPHRtr4BDVR6lQx5Bz4i0uek5dN9Kp9xxqI2D2m7bVvLIo/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_007.png" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirdv7oppc_Ngov9eUJIZYEfIXj5QRmmpK3nYrETU8g5vX_6JjTv0n_Gc2va0yrnaAYtRaJc36dOf4s-muk4nm0aYqx6Jfrgk9heVEjAHF0htqUVUaUGRJk2Q-IdV7hv0TVV2wlJm9rC88/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_008.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirdv7oppc_Ngov9eUJIZYEfIXj5QRmmpK3nYrETU8g5vX_6JjTv0n_Gc2va0yrnaAYtRaJc36dOf4s-muk4nm0aYqx6Jfrgk9heVEjAHF0htqUVUaUGRJk2Q-IdV7hv0TVV2wlJm9rC88/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_008.png" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxdB9lSX5ayBhc-EbaQOVjtFJFpxKQBbBbMUKvQrzIKp8gsOs_gGNAt_Lfr30zu7mK3ntEXgs28JiMs70DKfI9E4eWAB0CD9jpD4DEtxQkoiv00aAoAJwFgIi2NN5U286Z1DpcyYlo9us/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_009.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxdB9lSX5ayBhc-EbaQOVjtFJFpxKQBbBbMUKvQrzIKp8gsOs_gGNAt_Lfr30zu7mK3ntEXgs28JiMs70DKfI9E4eWAB0CD9jpD4DEtxQkoiv00aAoAJwFgIi2NN5U286Z1DpcyYlo9us/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_009.png" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1H35T0cXDbZZjgxWZMaJlv-L0L7gArzXWkHPAZ7kMjPFUANn4th23mxaPNJ4ayiu7awDQkXzrbLTUEzR0IaqN6MVw4LoY561mx5N6DLX4jKLpJ7q2sijeI6H5LllJwvbrn_g71SYOxqM/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_010.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1H35T0cXDbZZjgxWZMaJlv-L0L7gArzXWkHPAZ7kMjPFUANn4th23mxaPNJ4ayiu7awDQkXzrbLTUEzR0IaqN6MVw4LoY561mx5N6DLX4jKLpJ7q2sijeI6H5LllJwvbrn_g71SYOxqM/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_010.png" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjeJCH6e7AbkDIsccYif5xa4k3Ni6ZqItshHPL_JbU0xf-6auHNrgM9HccMyvztvcErxsvBTLY11wNckIGjHVcxuGoeVrBjmm3BoN2VpHpUdw5Jb0ewdmjPA9Y1t-REMPZsrMcXX77hII/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_011.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjeJCH6e7AbkDIsccYif5xa4k3Ni6ZqItshHPL_JbU0xf-6auHNrgM9HccMyvztvcErxsvBTLY11wNckIGjHVcxuGoeVrBjmm3BoN2VpHpUdw5Jb0ewdmjPA9Y1t-REMPZsrMcXX77hII/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_011.png" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXVkQfoelYbVZcWM-D2jQX-UO0c9RCP-uzfjLcMGehKIjZkAoA6wtECeDIzGIgv9PMdfZz9tlJPAONBTjFgQ8PpKgs0RHIatMP_b3FuFGwD6migQ5oSNaXjVLryXlIaiXZnAGzdi4vHa8/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_012.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXVkQfoelYbVZcWM-D2jQX-UO0c9RCP-uzfjLcMGehKIjZkAoA6wtECeDIzGIgv9PMdfZz9tlJPAONBTjFgQ8PpKgs0RHIatMP_b3FuFGwD6migQ5oSNaXjVLryXlIaiXZnAGzdi4vHa8/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_012.png" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQoonwmPH-rMSNaYm2LnsurBqivwwZ7WgEmOqQ-qty2ELk-aBwhIYpS0WJVKBRHFK_CL4f0I3bB3daEjsHyou8oIiF7mwc7r-AjIS-uSj-suISFi_xZZVMO0g7QnJl2Wc1aQ5MWqQfpF0/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_013.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQoonwmPH-rMSNaYm2LnsurBqivwwZ7WgEmOqQ-qty2ELk-aBwhIYpS0WJVKBRHFK_CL4f0I3bB3daEjsHyou8oIiF7mwc7r-AjIS-uSj-suISFi_xZZVMO0g7QnJl2Wc1aQ5MWqQfpF0/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_013.png" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgExHneS7BdOSa7MQf2kT08rc6RnC_CY3Nn4Y92cr4ho4i2vRlLmgQ_FM07JRRum_AxFR3f9dGcceJZ3v_39MAK-O1PtAURpJi-5Q3RkNABdyZ923i17Q-wyBuHjETkbyLQg0dTg8cvziA/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_014.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgExHneS7BdOSa7MQf2kT08rc6RnC_CY3Nn4Y92cr4ho4i2vRlLmgQ_FM07JRRum_AxFR3f9dGcceJZ3v_39MAK-O1PtAURpJi-5Q3RkNABdyZ923i17Q-wyBuHjETkbyLQg0dTg8cvziA/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_014.png" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioWNDIGab56etNopZQdkkFQ-ME6aRTB_g6303JqONwzN2cYFlNzqcrG_GSWmHM06tER0uBSRrEH755kpJb-aJ1M8ZFProK9OUAKGgDm4ARvi5CIGyKLU6qoB46DnrU9nGD_7A-2ECft88/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_015.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioWNDIGab56etNopZQdkkFQ-ME6aRTB_g6303JqONwzN2cYFlNzqcrG_GSWmHM06tER0uBSRrEH755kpJb-aJ1M8ZFProK9OUAKGgDm4ARvi5CIGyKLU6qoB46DnrU9nGD_7A-2ECft88/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_015.png" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPyzLs76NneR5A9wOCVvpsIKxJ2j0wvhUq034GMe2v_2ZNQAsGMVboLCrbF5P5I6JYPJg5LdDva97X0sALYHeMSCEKqcK1WwYnpgPmurIOpja7DMtJflB1Q7ws2-cEQDxaF3HMWrWtu34/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_016.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPyzLs76NneR5A9wOCVvpsIKxJ2j0wvhUq034GMe2v_2ZNQAsGMVboLCrbF5P5I6JYPJg5LdDva97X0sALYHeMSCEKqcK1WwYnpgPmurIOpja7DMtJflB1Q7ws2-cEQDxaF3HMWrWtu34/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_016.png" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTlkSXO7QHUiXX7ssjab1z5jUY9T2QHCqecEC-aFFC_aZJR77kp1jExhRqtZqNRqozYsu8zLjE0zaVFRCn2x8MGcdGcSpQNqlKmrwggOuNelNdB21zJUVn-AQy7-c2MrC3tARTV2wcE-U/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_017.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTlkSXO7QHUiXX7ssjab1z5jUY9T2QHCqecEC-aFFC_aZJR77kp1jExhRqtZqNRqozYsu8zLjE0zaVFRCn2x8MGcdGcSpQNqlKmrwggOuNelNdB21zJUVn-AQy7-c2MrC3tARTV2wcE-U/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_017.png" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYxYS_NiihEP-N4Xb2muIn9xddhEgrKNVVP5BlMDAl8auAIrXNzXSLAFquy-eO8y1aPT2NxS8QgCmNF7nf6RrfyT-ADFrJiFHWdwenpBDkO-DxXGSTWuUr2kxYwiCvxNn5aVjvn38FmDU/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_018.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYxYS_NiihEP-N4Xb2muIn9xddhEgrKNVVP5BlMDAl8auAIrXNzXSLAFquy-eO8y1aPT2NxS8QgCmNF7nf6RrfyT-ADFrJiFHWdwenpBDkO-DxXGSTWuUr2kxYwiCvxNn5aVjvn38FmDU/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_018.png" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQNlUjIneS2oBEzWpOzL1nkzJ9Om80nZRoJ9-1t4DzQwyKbU2xdc2OQmB_Dz3f2S0v_b01fTtf33bv7Q0zdglQZMo67a7BoYE770e3WD1y-QWr4CPogTCyYho6U_hk8zfhtsipp76xDe0/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_019.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQNlUjIneS2oBEzWpOzL1nkzJ9Om80nZRoJ9-1t4DzQwyKbU2xdc2OQmB_Dz3f2S0v_b01fTtf33bv7Q0zdglQZMo67a7BoYE770e3WD1y-QWr4CPogTCyYho6U_hk8zfhtsipp76xDe0/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_019.png" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzGjJ_N7FWMzbUE2MQzJwcwfbZ80k8mYH1Zph_dsPkzt_qcXboFScv05eotnGTFeeBpb2gBQ0S_NfaknnsNNPHQB0yZoQi3nScSlj1kWl17M7EC0MBcCICjldVnZchTUvVHsg7Tb2AI0c/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_020.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzGjJ_N7FWMzbUE2MQzJwcwfbZ80k8mYH1Zph_dsPkzt_qcXboFScv05eotnGTFeeBpb2gBQ0S_NfaknnsNNPHQB0yZoQi3nScSlj1kWl17M7EC0MBcCICjldVnZchTUvVHsg7Tb2AI0c/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_020.png" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZEQFbwUHRtianMq7mBfTiOEjB-8vzweixgYPkDjA2urzJ6dq-iSG_tVhb8hzNgwpzeP6tckV2avsvrhgtTvNCmmTdwGUHydT5Z5B0uXHahROfKwe-gaqV1MZBfVgCJCWCZnCmVL5zU3g/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_021.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZEQFbwUHRtianMq7mBfTiOEjB-8vzweixgYPkDjA2urzJ6dq-iSG_tVhb8hzNgwpzeP6tckV2avsvrhgtTvNCmmTdwGUHydT5Z5B0uXHahROfKwe-gaqV1MZBfVgCJCWCZnCmVL5zU3g/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_021.png" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghZ_BjrB-Sga6AKXchSV1-GWOSUPA2vAaBf47u-6sINNNfJZBXw-kRB8SYqU135x7qMmoY5tUeWDx2BwLQZDrz1ImZvRKmolI3NsnQmxqTJPpofB0HGP989mtKeuHDO5HmtEw1a8-Nf30/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_022.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghZ_BjrB-Sga6AKXchSV1-GWOSUPA2vAaBf47u-6sINNNfJZBXw-kRB8SYqU135x7qMmoY5tUeWDx2BwLQZDrz1ImZvRKmolI3NsnQmxqTJPpofB0HGP989mtKeuHDO5HmtEw1a8-Nf30/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_022.png" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBB-wvr32YMxHvJUcQByDVJ65TeGTZJ7zwYvMobNf7F2P7kbLUWdyJaANPCgGbMaGf-Y_5Od5l5yhYF6cmz5G3OJzmDumw5ArFGI4MFLHyxEk3FeTrP3jSBHl72Gfy0J59KVpceahmNSI/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_023.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBB-wvr32YMxHvJUcQByDVJ65TeGTZJ7zwYvMobNf7F2P7kbLUWdyJaANPCgGbMaGf-Y_5Od5l5yhYF6cmz5G3OJzmDumw5ArFGI4MFLHyxEk3FeTrP3jSBHl72Gfy0J59KVpceahmNSI/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_023.png" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1NusjpDNpwaX-IzOwQQxbK6a0a9dF_oDJO0XablHuLkhKo4YjGRq1fv2MBtWuTP-36Dz2enmYqDDwIDAytnKtKIgwdbHtMywYJEPidzLoybtEvYtHuuVE8aV19NVWG0gJQWi0zVQ1GPY/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_024.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1NusjpDNpwaX-IzOwQQxbK6a0a9dF_oDJO0XablHuLkhKo4YjGRq1fv2MBtWuTP-36Dz2enmYqDDwIDAytnKtKIgwdbHtMywYJEPidzLoybtEvYtHuuVE8aV19NVWG0gJQWi0zVQ1GPY/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_024.png" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNb9sjXmVQD-aOUwjRasbt3WaKB2hZ9KKIIeJVjL5grTZFQMoChOpLCRKFlvUF9aFXwRI4G4_G1merv8LdezH_BpFsAd3khjZSir95MaFu6MGuGRyI7aQsLmaBrCRegIIDN-ox0EGqEBw/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_025.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNb9sjXmVQD-aOUwjRasbt3WaKB2hZ9KKIIeJVjL5grTZFQMoChOpLCRKFlvUF9aFXwRI4G4_G1merv8LdezH_BpFsAd3khjZSir95MaFu6MGuGRyI7aQsLmaBrCRegIIDN-ox0EGqEBw/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_025.png" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMgSGzuM3cphGIO4XOJD8S2TEBIik51HAUG6QHfzrZvlYV8IUitRBBg5djEXrlnOmazwA3dxfXYorRCmCT-0vQf2Nvs1C0oWl4qqmkfFDK-ZepbwUkClQdRj4BedCnHDri3Fn3umPWDv0/s1600/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_026.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMgSGzuM3cphGIO4XOJD8S2TEBIik51HAUG6QHfzrZvlYV8IUitRBBg5djEXrlnOmazwA3dxfXYorRCmCT-0vQf2Nvs1C0oWl4qqmkfFDK-ZepbwUkClQdRj4BedCnHDri3Fn3umPWDv0/s640/Peradilan+Militer+di+Indonesia+UNISBA_026.png" width="640" /></a></div>
<br />Chairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6365766892797238288.post-87569864870816864092015-06-10T18:15:00.002+07:002015-06-10T18:27:57.262+07:00BEBERAPA ISU PENTING DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TERKAIT DENGAN HUKUM PIDANA BELANDA<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Dr. CHAIRUL HUDA, SH., MH</span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 2.0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l11 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">A.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">
</span></span></b><!--[endif]--><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Kodifikasi Hukum dan Hukum Pidana
Khusus<o:p></o:p></span></b></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pada
dasarnya Hukum Pidana Indonesia mewarisi <i>civil
law system, </i>mengingat asas konkordan yang menempatkan Hukum Pidana Kerajaan</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> Belanda </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">diterapkan di Hindia Belanda.
Sekalipun setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 dilakukan pertumbuhan
perundnag-undangan baru, termasuk dalam bidang Hukum Pidana, tetapi pendekatan </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">kodifikasi
hukum</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">
hingga kini tetap dipertahankan, seperti juga di Negeri Belanda.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pada
dasarnya pula, perkenalan dengan Hukum P</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">idana </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">K</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">husus</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">, seperti pembentukan Undang-Undang
Pidana Khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga
diperkenalkan oleh Sistem Hukum Belanda, sehingga di Indonesia bertumbuh
kembang, hingga hampir tidak terkendali, pembentukan undang-undang pidana di
luar KUHP, seperti melalui pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,
Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan
Orang, Undang-Undang Tindak Piana Pornografi, Undang-Undang Tindak Pidana
Pencucian Uang dan lain sebagainya. <o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Hukum
Pidana Khusus bidang hukum pidana materil keberlakukananya didasarkan pada
ketentuan Pasal 103 KUHP: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku
ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan
perundang-undangan yang lain diancam pidana, <b>kecuali jika oleh undang-undang
ditentukan lain</b>”. Sedangkan Hukum Pidana Khusus bidang hukum acara pidana
keberlakuannya didasarkan pada ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP: “Dalam waktu
dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara
diberlakukan ketentuan undang-undang ini, <b>dengan pengecualian untuk
sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada
undang-undang tertentu, </b>sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak
berlaku lagi”.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Hukum
Pidana Khusus diadakan mengingat berbagai kepentingan khusus, yaitu antara lain:<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 54.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l7 level1 lfo3; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(1)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Subyeknya yang bersifat khusus</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">, yaitu menyangkut kualitas tertentu
yang harus dipenuhi untuk mengujudkan suatu delik;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 54.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l7 level1 lfo3; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(2)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Objeknya yang bersifat khusus</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">, yaitu menyangkut benda-benda hukum
tertentu yang mempunyai sifat kekhususan tertentu;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 54.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l7 level1 lfo3; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(3)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Diperlukan hukum acara yang bersifat khusus</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> untuk penegakannya, yaitu
menyangkut proses dan prosedur khusus, yang memberikan kewenangan khusus dan
terbatas kepada aparat penegak hukum tertentu.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br />
<a name='more'></a><br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Persoalan mendasar mengenai hal ini, sejauhmanakah dalam
sistem kodifikasi Hukum Pidana Khusus dimungkinkan. </span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Hal ini perlu dipastikan untuk
kemudian menentukan berbagai “pengecualian” atau “penyimpangan” terhadap
asas-asas umum dalam kodifikasi menjadi dimungkinkan pula. Bagaimana kemudian
pertumbuhanya ke dean, apakah seharusnya
hanya meliputi bidang Hukum Pidana Formiel (Hukum Acara Pidana) belaka atau justru dalam
batas-batas tertentu Hukum Pidana subtantifnya dan Hukum Pelaksanaan Pidana juga
mungkin “disimpangi”. <o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Untuk
menjawabnya, pertama-tama harus didudukkan terlebih dahulu peristilahan
mengenai hal ini. Istilah yang umumnya
digunakan adalah <b>“Tindak Pidana Khusus” <i>(speciale delicten)</i></b>,
padahal hal ini bukan hanya menyangkut <b>“hukum pidana materil”</b> yang
diantaranya mengatur masalah-masalah <b>“tindak pidana”</b>, tetapi juga
berkaitan dengan <b>“hukum pidana formil”</b> dan <b>“hukum pelaksanaan
pidana”. </b>Istilah lain yang digunakan adalah <b>“Undang-Undang Pidana
Khusus” <i>(bijzondere wetten)</i></b><i>, </i>yang<i> </i>mengandung kelemahan
karena seolah-olah suatu sifat kekhususan aturan hanya terdapat dalam undang-undang ini,
padahal baik aturan-aturan yang bersifat umum
dan <b>“kekhususannya yang logis”</b> maupun <b>“kekhususannya yang sistematis”</b> dapat terjadi dalam satu
undang-undang.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Istilah<b>
“Hukum Pidana Khusus”</b> lebih relevan untuk menggambarkan isi dari studi ini,
sehingga dapat meliputi asas-<b>asas</b> <i>(principles)</i>, <b>aturan-aturan</b>
<i>(rules) </i>dan <b>kebijakan-kebijakan</b> <i>(policies)</i> dalam hukum
pidana yang sifatnya “khusus” <b><i>(lex specialis)</i></b>, yang “menyimpang”
dari hal yang sifatnya “umum” <b><i>(lex generalis)</i></b>, baik dalam
lapangan hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana dan hukum
pelaksanaan pidana,<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Berdasarkan
hal itu, Hukum Pidana Khusus memiliki ruang lingkup studi antara lain:<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 54.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l4 level1 lfo9; tab-stops: list 54.0pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(1)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;">
</span></span><!--[endif]--><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Tindak pidana-tindak pidana
tertentu yang teknik perumusannya
“menyimpang”</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">
dari <i>design</i> tindak pidana pada umumnya;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 54.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l4 level1 lfo9; tab-stops: list 54.0pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(2)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;">
</span></span><!--[endif]--><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pertanggungjawaban pidana terhadap
orang-orang yang mempunyai kedudukan khusus</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 54.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l4 level1 lfo9; tab-stops: list 54.0pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(3)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;">
</span></span><!--[endif]--><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Sanksi pidana yang bersifat khusus</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 54.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l4 level1 lfo9; tab-stops: list 54.0pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(4)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;">
</span></span><!--[endif]--><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Proses dan prosedur khusus dalam
penegakan hukum pidana</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 54.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l4 level1 lfo9; tab-stops: list 54.0pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(5)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;">
</span></span><!--[endif]--><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pelaksanaan sanksi pidana yang
bersifat khusus</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">.
<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-left: 72.0pt; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 18.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Mengacu
pada hal-hal di atas, maka Hukum Pidana Khusus berkaitan dengan teknik
perumusan tindak pidana sebaiknya sama sekali dihindari. Kesulitan-kesulitan
penerapannya akan dating menghadang jika perumusan delik dikecualikan. <b>Hukum Pidana Materiel yang bersifat khusus
tidak diperlukan</b> lagi apabila dalam
kodifikasi baru (RUU KUHAP) telah mengatur
hal-hal sebagai berikut:<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l5 level1 lfo6; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(1)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pengecualian peringanan pidana bagi tindak pidana tertentu </span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">telah ditentukan dalam kodifikasi.
Misalnya ketentuan peringanan pidana bagi persiapan, permufakatan jahat, percobaan,
dan pembantuan terhadap tindak pidana
terorisme, korupsi dan peredaran gelap narkotika yang dinyatakan tidak berlaku
dalam kodifikasi;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l5 level1 lfo6; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(2)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Perluasan <b>tindak pidana</b> sehingga dapat dilakukukan dan kemudian dimintai <b>pertanggungjawabkan</b> terhadap <b>korporasi</b> telah diatur dalam
kodifikasi. <o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Sebaiknya
pengaturan yang bersifat khusus perlu ditekankan pada Hukum Acara Pidana dan
Hukum Pelaksanaan Pidana Dalam hal ini Hukum Acara Pidana khusus diperlukan
mengingat hal-hal sebagai berikut:<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo4; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(1)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Perlunya <b>kelembagaan khusus</b> untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu tindak pidana, karena sifat
kekhususan pembuktian atas tindak pidana itu, seperti tindak pidana korupsi
dengan adanya KPK, dan tindak pidana
pencucian uang terkait dengan peran PPATK dan tindak pidana pelanggaran hak
berat terkait dengan peran Komnas Ham, sebagai
lembaga strategis yang menentukan dalam penyidikan hal itu;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo4; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(2)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Perlunya <b>perlakuan khusus terhadap objek</b> suatu tindak pidana, seperti<i> illegal logging,</i> <i>illegal fishing</i> dan <i>illegal
mining </i>atau<i> cyber crime</i>, yang
memerlukan pendkatan khusus, baik lembaga peradilan khusus (seperti Pengadilan
perikanan) maupun teknik pembuktin khusus melalui bukti elektronik;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Sedangkan
Hukum Pelaksanaan Pidana Khusus sekarang ini diperlukan mengingat keadaan
sebagai berikut:<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l6 level1 lfo5; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(1)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Perluya <b>perlakuan dan <i>treatment</i>
khusus bagi terpidana</b> tertentu, seperti terpidana anak-anak, terpidana pelaku
kejahatan dengan prilaku menyimpang (<i>pedofil</i>,
homo sexual), terpidana pengguna, penyalahguna, dan pecandu narkotika,
terpidana yang menderita HIV/AIDS dan penyakit berbahaya lainnya, terpidana terorisme yang perlu
deradikalisasi;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l6 level1 lfo5; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(2)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Perlunya <b>tempat
khusus</b> bagi terpidana yang menunggu pelaksanaan pidana mati, sehingga tidak
mengganggu proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyakatan; <o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Kesemua
itu menunjukkan Hukum Pidana Khusus lebih tertuju pada proses dan prosedur
khusus bagi tersangka/terdakwa, serta pembinaan dan perlakuan yang khusus bagi
narapidana, daripada pembentukan delik-delik khusus. <b>Bagaimanakah hal-hal di atas
disikapi oleh pemerintah Belanda dalam Hukum dan Undang-Undang Pidananya, perlu
dicermati secara lebih mendalam. <o:p></o:p></b></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 2.0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l11 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">B.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">
</span></span></b><!--[endif]--><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Perubahan dan Struktur Hukum Pidana<o:p></o:p></span></b></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Perubahan
terhadap Undang-Undang Hukum Pidana sebenarnya merupakan keniscayaan, sebagai
konsekuensi dinamika vertikal dan horizontal. Dinamika vertikal yang sedang
dialami oleh Bangsa Indonesia yang mengharuskan diadakannya
penyesuaian-penyesuaian daam bidang Hukum Pidana antara lain:<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l10 level3 lfo2; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(1)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Amandemen Konstitusi</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">, yang menyebabkan timbulnya amanat
perlindungan yang baru melalui mekanisme Hukum Pidana. Misalnya diintrodusirnya
berbagai ketentuan tentang perlindungan dan pernghormatan terhadap Hak Asasi
Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l10 level3 lfo2; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(2)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Perubahan Undang-Undang </span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">lain yang menyangkut kepentingan
sektor pebangunan tertentu yang membutuhkan perlindungan dari segi Hukum
Pidana, seperti sektor: (1) pembangunan politik, keamanan dan pertahanan, (2)
pembangunan ekonomi dan industi, (3) pembangunan sumber daya manusia, (4) pembangunan
kemaritiman. Kesemua sector pembangunan tersebut telah memiliki landasan
hukunya<i> (sectoral law)</i>, tetapi
terkadang efektivitasnya sangat perlu ditunjang oleh Hukum Pidana;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l10 level3 lfo2; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(3)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">
</span></span></b><!--[endif]--><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Ratifikasi konvensi-konvensi internasional
</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">sebagai
upaya untuk mengikuti perkembangan global dan kecenderungan internasional,
dengan harus disesuainya Hukum Pidana
Nasional ddengan kecenderungan demikian sebagai konsekuensi menempatkan
Indonesia sebagai negara beradab dalam pergaulan bangsa-bangsa. Sekalipun tidak
selalu harus diikuti, tetapi penyesuaian dalam bidang Hukum Pidana terkait hal
itu sanga diperlukan;<b><o:p></o:p></b></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l10 level3 lfo2; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(4)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">
</span></span></b><!--[endif]--><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Perkembangan ilmu pengetahuan,
tekonologi dan seni</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">, yang menyebabkan perubahan cara pandang, gaya, dan
perilaku hidup individu atau masyarakat, yang pada satu sisi memerlukan
proteksi dan tetapi pada sisi yang lain memerlukan pembatasan dari segi Hukum
Pidana<b><o:p></o:p></b></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Untuk
menyikai hal di atas, bagi Hukum Pidana terbuka dua kemungkinan untuk mensikapi
hal-hal tersebut, yaitu:<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 55.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo7; text-align: justify; text-indent: -19.2pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(1)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Mengadakan amandemen terhadap KUHP</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">, seperti yang selama ini telah
dilakukan, antara lain: dengan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965, Undang-Undang No. 27 Tahun 1999 tentang
Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 dan lain
sebagainya;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 55.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo7; text-align: justify; text-indent: -19.2pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(2)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Membentuk Undang-Undang Hukum Pidana di luar KUHP dan
Undang-Undang Administratif bersanksi pidana</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">, seperti Undang-Undang No. 3 Tahun
1971, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001,
Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, Undang-Undang
No. 8 Tahun 2010 dan lain sebagainya, serta undang-undang administratif pada umumnya;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Sebenarnya
kedua pendekatan di atas selain mengandung kelebihan-kelebihan juga
kelemahan-kelemahan sekaligus. Perubahan dengan melakukan amandemen KUHP menyebabkan penambahan delik-delik baru harus
dilakukan dalam sistematika yang ada. Hal ini menjadi kelebihan dan sekaligus
kelemahanya. Dikatakan kelebihannya karena ketika telah dihimpun dalam satu
naskah, Hukum Pidana akan lebih mudah
dipahami dan dipelajari, serta lebih praktis penerapannya. Kekurangannya adalah
kadangkala kepentingan yang hendak dilindungi oleh delik-delik baru itu jika
tidak terdapat dalam sistematika yang ada, sehingga jika tidak mungkin dibuat
bab tersendiri (seperti pembentukan Bab tersendiri Kejahatan terhadap
Penerbangan dan Sarana Penerbangan), maka pasal-pasal dimaksud dimasukkan
“disisipkan” dalam bab yang paling mendekati yang sebenarnya tidak selalu tepat
(seperti tindak pidana penodaan agama ditempatkan dalam Bab tentang Kejahatan
terhadap Ketertiban Umum). <o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Sementara
itu, pembentukan Undang-Undang Pidana tersendiri, baik Undang-Undang Pidana
Khusus atau Undang-Undang Administratif bersanksi pidana, menyebabkan kerapkali
terjadi penyimpangan terhadap asas-asas dalam KUHP. Misalnya dengan memperluas
subyek tindak pidana sehingga meliputi korporasi dalam banyak undang-undang
yang belum memiliki <i>“cantolan” </i>sistemnya
dalam KUHP. Pengaturan dari satu undang-undang ke undang-undang yang lain
terhadap tindak pidana korporasi kerap berbeda-beda yang menimbulkan kekacauan
dalam prakteknya. Begitu pula halnya dengan jenis dan jumlah (<i>strafmaat</i> dan <i>strafsoort</i>) yang tidak sebanding, yang menimbulkan kekacauan
sistemik baik dalam ranah teoritis mapun aplikasinya;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Hukum
Pidana Belanda umumnya menggunakan pendekatan amandemen, dengan mengadakan
penyesuaian yang bukan semata-mata menyisipkan delik-delik baru tetapi juga
memperbaiki asas-asas hukum yang berlaku sebagai aturan umum. Misalnya, ketika
Hukum Pidana Belanda menerima korporasi sebagai subyek delik, pertama-tama
dilakukan dengan meperluas makna <i>“hij
die”</i> (barangsiapa) sehingga meliputi pula korporasi. Penambahan delik baru
yang ditujukan pada korporasi juga menyebabkan perubahan sistem asas pada KUHP
Belanda.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Ketika
Indonesia mengambil langkah perubahan dengan membetuk undang-undang di luar
KUHP maka pendekatan yang dilakukan untuk memberi “<i>rational respons to crimes”</i> semakin tidak sistemik. Oleh karena
itu, tidak diperlukan “evolusi” Hukum Pidana dalam hal ini, melainkan
“revolusi” yang mendasar dengan mengkonslidasikan undang-undang di luar KUHP ke
dalam sistem KUHP dalam RUU KUHP. Nanti dengan
telah membagi habis kepentingan-kepentingan yang hendak dilindungi dengan
Hukum Pidana, sehingga ketika RUU KUHP telah diundangkan, barulah sistem
amandemen diterapkan. Oleh karena itu, ketika perubahan dengan model amandemen
diterapkan sekarang sedangkan sebaiknya
hal itu dilakukan untuk dua kepentingan:<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l8 level1 lfo8; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(1)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Memperbaiki aturan umum yang memuat
asas-asas hukum pidana;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l8 level1 lfo8; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(2)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Mengkompilasi tindak pidana-tindak
pidana yang selama ini tersebar dalam banyak undang-undang menjadi bagian
kepentingan yang dilindungi dalam sistem kodifikasi;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Maka kesulitan-kesulitan akademis
perumusannya sangat besar. Perubahan yang dibutuhkan sekarang adalah
“mengganti” KUHP peninggalan Belanda dengan “kodifikasi yang lebih baik”, dan
barulah kemudian hari perubahan-perubahan lebih lanjut pasca diundangkannya
KUHP baru di Indonesia cukup dilakukan dengan mengadakan amandemen kodifikasi
tersebut, dan harus dihindari pembentukan Undang-Undang Pidana Khusus<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> Pendekatan
yang demikian menyebabkan struktur Hukum Pidana pada masa mendatang cukup
dibedakan dalam dua kelomok besar, yaitu:<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l4 level3 lfo9; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(1)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Hukum Pidana Umum dalam KUHP, yaitu
memuat semua tindak pidana yang menyangkut kepentingan asli <i>(original interest) </i>kehidupan masyarakat
beradab, sehingga hal itu merupakan perlindungan
norma-norma etis;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l4 level3 lfo9; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(2)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Hukum Pidana Adminitratif, yaitu
memuat tindak pidana yang penegakannya tergantung pada konsep dan instrumen administratif, sehingga merupakan
perlindungan norma-norma non etis belaka;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 72.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> <b><o:p></o:p></b></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Bagaimanakah hal-hal di atas disikapi oleh pemerintah
Belanda dalam Hukum dan Undang-Undang Pidananya, perlu dicermati secara lebih
mendalam. </span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Sesungguhnya
pembedaan Hukum Pidana yang terakhir di atas, merupakan pendekatan yang telah
digunakan dalam Hukum Pidana Belanda, dan seyogianya diikuti di Indoensia. <o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 2.0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l11 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><b><span lang="EN-AU" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-AU; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">C.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"> </span></span></b><!--[endif]--><b><span lang="EN-AU" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-AU; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Tindak Pidana Korporasi dan
Pertanggungjawaban Korporasi<o:p></o:p></span></b></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-AU" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-AU; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Seiring dengan perkembangan ekonomi, perluasan subyek
Hukum Pidana sehingga meliputi suatu korporasi menjadi suatu kebutuhan yang
tidak bisa dihindari dimanapun, baik di Indonesia maupun di Belanda. Dalam
Hukum Pidana Indoensia telah dilakukan beberapa perubahan yang bersifat parsial
dan sporadis berkenaan dengan hal ini. Hal itu menimbulkan masalah-masalah yang belum mendapatkan
pemecahan yang komprehensif dan terukur berkenaan dengan hal ini, yang dapat dibedakan kedalam beberapa kelompok
persoalan, yaitu:<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo10; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-AU" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-AU; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(1)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;">
</span></span><!--[endif]--><span lang="EN-AU" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-AU; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Masalah <b>penentuan apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana yang dilakukan
oleh individu atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi</b>. Misalnya,
dalam perkara dugaan korupsi yang dalam proyek bioremediasi PT. CHVERON PACIVIC
INDONESIA yang memandang peristiwa tersebut seolah-olah sebagai tindak pidana
yang dilakukan oleh individu dan bukan korporasinya. Seharusnya perbuatan yang
dilakukan untuk dan atas nama korporasi, menyebabkan tindak pidana itu bukan
tindak pidana yang dilakukan seseorang dalam kapasitas individunya, tetapi
harus dipandang sebagai tindak pidana korporasi;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo10; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-AU" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-AU; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(2)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;">
</span></span><!--[endif]--><span lang="EN-AU" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-AU; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Masalah <b>penentuan siapakah dari pengurus
korpoasi yang seharusnya dipertanggungjawakan karena suatu tindak pidana
korporasi</b>. Misalnya, dalam perkara tindak pidana dibidang perpajakan yang
dilakukan oleh PT. ASIANG AGRI GROUP justru yang dipertanggungjawabkan hanya<i> tax manager</i> dan bukan direksinya.
Tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai korporasi tetapi keuntungan hal itu
sepenuhnya dinikmati oleh korporasi itu, seharusnya dipertanggngjawabkan kepada
direksinya ;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 54.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo10; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-AU" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-AU; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(3)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;">
</span></span><!--[endif]--><span lang="EN-AU" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-AU; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Masalah <b>penentuan sanksi pidana yang paling tepat terhadap tindak pidana
korporasi</b>. Misalnya, dalam tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan
oleh PT. BUKIT KENDI, pidana dijatuhkan berupa pidana badan (pidana penjara)
kepada Direktur Utama yang sedang menjabat ketika perkara disidik, dituntut dan
diadili, dan membebasakan Direktur Utama yang justru menjabat ketika tindak
pidana mulai dilakukan, dengan alasan bahwa tindak pidana ini adalah tindak
pidana korporasi. Demikian pula pidana badan dijatuhkan terhadap Direksi PT.
INDONSAT M2 dan PT. MERPATI NUSANTARA, padahal yang seharusnya dipidana adalah korporasi
itu sendri, karena pada pengurus itu sebenarnya mereka itu hanya menjalankan
bisnis yang sejalan dengan Anggaran Dasar korporasi itu tanpa <i>ultra vires</i>. Sesungguhnya pidana yang
seharusnya dijatuhkan hanyalah pidana denda bagi korporasinya.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada
adanya kewajiban pada setiap korporasi untuk mengambil jarak sejauh mungkin
dengan terjadinya tidak pidana, dan jika kewajiban ini dilalaikan maka
korporasi dapat dicela karena suatu tindak pidana.</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> Pertanggungjawaban pidana korporasi hanya dapat diminta apabila korporasi
tidak menjadikan dapat dihindarinya tindak pidana sebagai bagian kebijakannya
menjalankan kegiatan/usahanya. Pertanggungjawaban
pidana korporasi dipandang memenuhi syarat apabila suatu korporasi dalam
kenyataanya kurang/tidak melakukan dan/atau mengupayakan kebijakan atau tingkat
pengamanan dalam mencegah dilakukannya tindak terlarang oleh “pengurus”, “pegawai”
atau “orang-orang yang dapat dipersamakan dengan hal itu”. <o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi hanya dapat dilakukan
apabila ada kaitan erat proses pengambilan atau pembentukan keputusan didalam
suatu korporasi dengan tindak pidana yang terjadi. Pertanggungjawaban Pidana
korporasi cukup ditandai oleh kenyataan bahwa tindak pidana terjadi karena
bersumberkan atau terkait pada cara pengelolaan usaha/keputusan korporasi.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dalam hal tindak pidana dilakukan pengurus “untuk”
suatu korporasi perbuatannya diletakkan dalam konstruksi “penyertaan” <i>(deelneming)</i>
antara korporasi dan pengurusnya, sehingga pertanggungjawabannya berdasar
kepada kesalahan <i>(liability base on fault) </i>pengurusnya dan kesalahan
pengurus dipandang sebagai kesalahan korporasi.</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> Sedangkan dalam hal tindak pidana dilakukan pengurus korporasi “atas nama” suatu
korporasi maka pebuatannya diletakkan sebagai perbuatan korporasi secara<i>“vicarious
liability crime”</i>, karenanya pertanggungjawabannya secara <i>“strict” </i>tanpa
lebih jauh memperhatikan kesalahannya. Sementara itu, dalam hal tindak pidana dilakukan pegawai
korporasi atau orang yang dapat dipersamakan dengan pegawai korporasi “untuk
dan/atau atas nama” suatu korporasi maka perbuatannya dipandang sebagai
perbuatan “pengurus” dan “korporasi” berdasar konstruksi <i>“vicarious
liability crime.”</i> <o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Kesemua
hal-hal di atas, memerlukan pendalaman melalui bagaimana hal itu diatur dalam
Hukum Belanda</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">. Diharapkan dengannya perumusan norma-norma tindak
pidana, pertanggungjawaban dan pemidanaan korporasi yang dapat diterapkan lebih
akurt dan <i>fairness </i>dapat ditemukan,
guna menyempurnakan pengaturan yang ada di RUU KUHP. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 2.0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l11 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><b><span lang="EN-AU" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-AU; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">D.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"> </span></span></b><!--[endif]--><b><span lang="EN-AU" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-AU; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Hukum yang Hidup<i> (living law)<o:p></o:p></i></span></b></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<i><span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Living Law </span></i><span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">merupakan istilah yang pertama kali digunakan
secara sadar oleh Engen Ehrlich. Dalam konteks RUU KUHP masalah keberadaan <i>living law</i> (Hukum Adat dan Hukum Agama)
menjadi kembali mengemuka. Pada masa
kolonisasi hal itu tidak mendapatkan tempat yang begitu banyak, karena sistem
hukum <i>civil law system</i>-lah<i> </i>yang diberlakukan oleh
pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Akibatnya pribumi diperlakukan secara tidak
adil dimata hukum, mengingat seolah-olah semua orang dipaksa untuk tunduk
kepada Hukum Positif, dan diarahkan untuk meninggalkan hukum asli banga
Indonesia.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<b><span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dilihat dari segi ini
kemungkinan besar tidak terdapat informasi yang memadai di Negeri Belanda
tentang bagaimana bangsa itu memperlakukan <i>living
law </i>masyarakatnya</span></b><span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">. Memang dalam konteks kekinian <i>living
law</i> mengalami goncangan yang begitu besar di era globalisasi saat ini,
goncangan tersebut dikerenakan terjadi perubahan-perubahan didalam masyarakat,
yang meliputi pelbagai aspek kehidupan baik itu Ekonomi, sosial, maupun budaya,
sehingga keberadaannya<i> </i>terasa
semakin pudar, \ tak terurus lagi dan dirasakan kuno. <o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Bagi Bangsa Indonesia, keberadaaa <i>living law </i>tentu tidak selalu relevan jika dihadapkan pada fenomena
globalisasi jika hukum selalu dipandang sebagai <i>state law</i>. Namun demikian, kenyataan kemajemukan masyarakat Indonesia, menyebakan pendekatan Hukum Positif
dirasakan terlalu “sesak” dan “membelenggu” dalam melihat fenomena hukum yang
ada. Pencasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia memiliki kedudukan <i>superior
</i>dibanding peraturan perundang-undangan, dan hal itu tidak perlu lagi
dilakukan secara diam-diam, tetapi harus dengan terang-terangan yang dilandasri
dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dengan demikian, harus dibangun
suatu norma peraturan perundanng-undangan yang menentukan dalam keadaan-keadaan
bagaimana hukum tertulis<i> inferior </i>atas
hukum tidak tertulis.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<i><span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Living law </span></i><span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">dalam kaitannya dengan
perkembangan globalisasi dapat ditempatkan sebagai <i>“filter” </i>diintroduksinya gaya hidup, sikap pandang, prilaku sosial individu bahkan masyarakat, yang keluar
dari batas, kebudayaan dan/atau
transaksi kebudayaan dari kebudayan masyarakat Indoensia. Dalam hal ini Hukum
Pidana diharapkan akan mempengaruhi perilaku individu dan secara global akan
turut mempengaruhi watak masyarakan dan bangsa. <o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Era globalisasi setiap individu mempunyai tiga peranan utama
yang saling berkaitan, yaitu: sebagai
sarana pengendalian sosial, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi
sosial, dan sebagai sarana untuk menciptakaan keadaan tertentu. Dalam hal ini
Hukum Pidana digunakan untuk mempengaruhi sikap dan prilaku individu sehingga
dapat memainkan peran yang demikian. Kadangkala penekatan hukum positif saja
tidak akan mampu melaksanakannya, sehingga diperlukan <i>living law</i> sebagai acuan dalam pengaturannya. <o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 2.0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l11 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">E.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-style: italic; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Bentuk-bentuk tindak pidana
administratif yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi (</span></b><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">illegal lo</span></i></b><b><i><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">g</span></i></b><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">ging, illegal</span></i></b><b><i><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> fishing dan illegal
mining </span></i></b><b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> fishing</span></i></b><b><i><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">)</span></i></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Bentuk-bentuk
tindak pidana baru, sekalipun berangkat dari tindak pidana adminitratif perlu
mendapat perhatian serius, utamanya karena kerugian ekonomi yang sangat besar
dan dampak dari tindak pidana itu yang menyangkut<i> international interst.</i> Artinya, secara nasional dan internasional
akibat tindak pidana administratif itu cenderung mempunyai daya rusak yang
lebih tinggi daripada <i>generic crime </i> pada umunya. <o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<i><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Ilegal fishing</span></i><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> misalnya, menurut pemerintah
mencapai hingga 20 Milyar USD per tahun merupakan angka yang sangat fantastif.
Dana sebesar itu sangat diperlukan dalam pembangan di sector pembangunan sumber
daya manusia, khsusunya subsektor pendidikan da kesehatan, serta pembangunan
sector-sektor lain. Demikian pula dampak kerusakan lingkungan yang timbul
akibat <i>illegal mining </i>dan <i>illegal logging</i> dimana antara tahun 2002
sampai dengan 2012 saja, per tahunnya Indonesia kehilangan 6. 020.000 hektar
per tahun. <o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Perlu
terobosan penting berkenaan dengan penanggulangan tindak pidana ini. <b>Boleh jadi Belanda mempunyai pengalaman
yang sangat baik untuk diikuti oleh Indonesia</b>. Persoalan mendasar yang perlu
mendapatkan jawaban segera mengenai hal ini adalah, apakah pendekatan terhadap
masalah ini yang menempatkan Hukum Administrasi sebagai<i> primum remedium</i> dan menempatkan Hukum Pidana sebagai <i>ultimum remedium </i>adalah langkah yang
erlu dikaji ulang atau jusru tetap dipertahankan. Artinya, apakah sejauh ini
kebijakan legislatif <i>(legislative policy)</i>
menempatkan masalah ini sebagai delik adminitratif telah cukup mampu
mengendalikan aktivitas ilegal itu, atau justru diperlukan langkah yang lebih
keras lagi.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Salah
satu cara yang sebaiknya digunakan dalam membawa persoalan ini ke dalam ranah
kebijakan yang lebih serius adalah membuka tindak pidana-tindak pidana tersebut
sebagai tindak pidana dengan yurisdiksi internasional <i>(international jurisdiction)</i>. Artinya, <i>illegal fishing</i> bukan hanya dimaknai sebagai tindak pidana pidana terhadap pencurian ikan
di Indonesia yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera asing, tetapi juga
ketika kapal-kapal Indonesia melakukannya di luar wilayah perairan Indonesia.
Hal ini juga berdampak bahwa ketika apparat penegak hukum Indonesia gagal
melakukan penindakan terhadap plaku<i>
illegal fishing</i>, maka penegak hukum negara lain yang juga menyatakan hal
itu sebagai tindak pidana dapat menindaknya. <o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br />
<div style="text-align: justify;">
Langkah
ini tentu beresiko adanya Warga Negara Indonesia atau kapal berbendera Indonesia yang akan
ditindak di luar negeri jika melakukan perbuatan yang merugikan suatu Negara,
tetapi pada sisi lain dengan <i>mutual legal
assistance </i>lepas dari jerat hukum di Insonesia bukan berarti lepas dari
pertanggungjawaban bagi pelaku <i>illegal
fishing</i> dimanapun dia berada. Sepertinya pendekatan ini belum menjadi norma
dalam RUU KUHP. Apabila kebijakan ini
yang diambil<i>,</i> maka <i>illegal fishing</i> tidak lagi menjadi delik
administratif, tetapi harus menjadi <i>geneneric
crime.</i> Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Zona Ekonomi Ekslusif tinggal menjadi sumber penafsiran norma, dan
bukan lagi menjadi instrument yang harus diterapkan lebih dulu.</div>
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><div style="text-align: justify;">
Begitu pula halnya dengan<i> illegal logging </i>dan <i>illegal mining </i> harus dijadikan delik dengan <i>international jurisdiction</i>. Negara-negara yang opelaku ekonominya ikut
menampung hasil kejahatan ini akan “terpaksa” menerapkan sanksi yang lebih
tegas, jika kelakuan demikian lolos dari jerat hukum di Indonesia, karena<i> notabene </i>pelakunya da di luar negeri.
Dengannya menyebabkan RUU KUHP selain mengatur Hukum Pidana Nasional, juga
memberi landasan bekerja Hukum Pidana di negara lain terhadap tindak pidana
yang terjadi di Indonesia dan dampaknya timbul di negara lain.</div>
<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> <o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 2.0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l11 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">F.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">
</span></span></b><!--[endif]--><b><span lang="EN-AU" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-AU; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Masalah P</span></b><b><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">idana </span></b><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">M</span></b><b><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">ati </span></b><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></b></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> </span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Eksekusi terpidana mati yang
baru-baru ini terjadi di era pemerintahan Jokowi-JK menyita perhatian semua
kalangan, dan bahkan menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian duania,
dikaitkan dengan issue hak asasi manusia. Sebenarnya jika Hukum Pidana
ditempatkan sebagai<i> symbol of
sovereginity</i>, maka tekanan, kritik, pertanyaan dari banyak kalangan dalam
dan luar negeri, negara-negara yang warga negaranya ikut dikesekusi ataupun
dari lembaga-lembaga internasional, termasuk Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa,
dapat dengan mudah diabaikan. Namun demikian, dalam konteks ini, masalah Pidana
Mati di Indonesia bukan dipandang sudah selesai, dengan ditolaknya berbagai
permohonan uji materiel terhadap undang-undang yang didalamnya mencantumkan
pidana mati oleh Mahkamah Konstitusi. Masih terdapat sejumlah persoalan yang
sebenarnya masih relevan dipersoalkan dan diperbandingkan dengan negera lain, <b>tetapi tidak termasuk dengan Hukum Belanda,
karena Belanda telah menghapuskan pidana
mati sejak tahun 1870</b>.<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36.0pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<i><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Legal Policy</span></i><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> bangsa Indonesia tidak mengadakan “perubahan” atas
perundang-undangan peninggalan kolonial
yang menggunakan pidana mati. <i>Legal policy</i> bangsa Indonesia justru
meningkatkan (menambah) jumlah penggunaan pidana mati dalam perundang-undangan.
Sementara itu,<i> Criminal policy </i>bangsa
Indonesia menggunakan pidana mati baik terhadap tindak pidana (murni) maupun
tindak pidana administratif. <i>Criminal policy </i>bangsa Indonesia misalnya mengancamkan
pidana mati untuk tindak pidana korupsi, terorisme dan<i> illegal traffic drugs</i>.
Korupsi adalah<i> “property crime” </i>karenanya
harus berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan/perekonomian negara<i>.</i>
Terorisme adalah <i>“political crime” </i>karenanya
sangat tergantung dari perspektif rezim yang berkuasa. Perdagangan Ilegal
Narkoba adalah<i> “administrative crime” </i>karenanya sanksinya hanya sejauh
upaya membuat hukum administratif ditaati dan tidak boleh sampai merampang
nyawa orang.<i> </i><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36.0pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-style: italic; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Sementara itu, <i>penalpolicy </i></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Menghapuskan pidana mati secara <i>de
facto</i> dari beberapa tindak pidana yang terdapat dalam perundang-undangan
kolonial, misalnya terhadap terpidana makar (ingat kasus tokoh-tokoh eks
G30S/PKI atau kasus Xanana). Tetapi pada sisi lain meningkatkan penjatuhan
pidana mati terhadap <i>illegal traffic of drugs</i> (mislnya <i>Duo Bali Nine</i>) dan terorisme (misalnya kasus
Amrozi dkk), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (seperti Fabianus Tibo dkk).<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36.0pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Secara
internasional perlu disadari terjadi kecenderungan meningkatnya penghapusan
pidana mati dalam perundang-undangan di berbagai negara:<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 54.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l9 level1 lfo11; tab-stops: list 54.0pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(1)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;">
</span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Tahun 1965 hanya 12 negara yang telah menghapuskan pidana
mati untuk semua tindak pidana (Kolombia (1910), Costa Rica (1877), Ecuador
(1906), Republik Federal Jerman (1949), Honduras (1956), Iceland (1928), Monaco
(1962), San Marino (1865), Uruguai (1907), Venezuela (1863), Argentina (1921),
Brazil (1882)); dan 11 negara yang menghapuskan pidana mati untuk tindak pidana
tertentu (Austria (1950), Denmark (1930), Finland (1949), Israel (1954), Italy
(1947), Belanda (1870), Selandia Baru (1961), Norwegia (1905), Portugal (1867),
Swedia (1921) dan Swis (1942)<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54.0pt; mso-list: l9 level1 lfo11; tab-stops: list 36.0pt 54.0pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(2)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Tahun 1988 terdapat 35 negara yang
telah menghapuskan pidana mati untuk semua tindak pidana dan 18 negara
menghapuskan pidana mati untuk tindak pidana tertentu (jumlah negara 180)<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 54.0pt; mso-list: l9 level1 lfo11; tab-stops: list 36.0pt 54.0pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(3)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Tahun 1995 terdapat 58 negara yang
telah menghapuskan pidana mati untuk semua tindak pidana dan 14 negara yang
menhapuskan pidana mati untuk tindak pidana tertentu (jumlah negara 191);<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36.0pt; text-align: justify;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Dan
terdapat Kecenderungan menurunnya jumlah negara yang mempertahankan pidana mati
dalam perundang-undangannya:</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-left: 57.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l12 level1 lfo12; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(1)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Tahun 1988 terdapat 101 negara atau 56% yang tetap mempertahankan
pidana mati (jumlah negara 180);<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-left: 57.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l12 level1 lfo12; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(2)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Tahun 1995 terdapat 90 negara atau
47% yang mempertahankan pidana mati (jumlah negara 191);<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36.0pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Bagi
Indonesia, ketika penggunan pidana mati dalam Hukum Pidana dipertahankan
sebagai <i>national policy</i>, maka
sejumlah persoalan seharusnya ditelaah kembali, yaitu:<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-left: 54.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo13; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(1)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Penerapan pidana mati</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"> dalam kasus-kasus konkrit yang
masih belum memiliki acuan yang memungkinkan hal itu dilakukan secara terukur
dan <i>non disparity. </i>Ketika dalam RUU
KUHP telah diintrodusir “pedoman penjatuhan pidana penjara”, maka untuk
kedepannya perlu dibuat <b>“pedoman
penjatuhan pidana mati”</b>, antara lain memuat ketentuan:<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 93.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l12 level2 lfo12; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">a.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pidana mati tidak dijatuhkan
terhadap terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana <i>(first offender) </i>yang diancam dengan
pidana mati;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 93.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l12 level2 lfo12; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">b.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pidana mati tidak dijatuhkan
terhadap terdakwa yang memiliki alasan apapun yang dapat meringankan baginya,
baik karena perbuatannya, kesalahannya, atau karena hal-hal lain diluar hal
itu;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 93.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l12 level2 lfo12; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">c.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pidana mati tidak dijatuhkan
terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana karena dirinya sendiri menjadi
korban dari tindak pidana yang dilakukan pihak lain;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 57.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l12 level1 lfo12; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">(3)<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pelaksanaan (eksekusi) pidana mati </span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">terhadap terpidana-terpidana tertentu
harus <b>ditunda</b>, antara lain apabila
diterui keadaan-keadaan tertentu, antara lain:<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 93.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l12 level2 lfo12; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">a.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pidana mati ditunda pelaksanaannya
terhadap terpidana yang sedang mengajukan Peninjauan Kembali, kecuali untuk
yang kedua dan seterusnya; <o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-left: 93.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l12 level2 lfo12; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">b.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pidana mati ditunda pelaksanaannya
terhadap terpidana yang belum mengajukan peninjauan kembali dalam waktu
tenggang waktu lima tahun dan tidak lebih dari sepuluh tahun, sejak putusan
yang menjatuhkan pidana itu berkekuatan hukum tetap;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-left: 93.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l12 level2 lfo12; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<div style="text-align: justify;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">c.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pidana mati ditunda pelaksanaanya
jik<a href="https://www.blogger.com/null" name="_GoBack"></a>a menurut pertimbangan Jaksa Agung atas perintah
Presiden, pelaksanaanya tidak berguna bagi kepentingan umum, atau bertentangan
dengan kepentingan nasional;<o:p></o:p></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 36.0pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
Chairul Hudahttp://www.blogger.com/profile/13602510661740301478noreply@blogger.com