PEMAHAMAN TENTANG ALAT BUKTI SEBAGAI “BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP” DAN SEBAGAI “BUKTI YANG CUKUP”

  Oleh: Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.

 Pengantar

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah salah satu undang-undang yang paling sering diujimaterilkan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena KUHAP bersentuhan langsung dengan kepentingan hakiki setiap individu, seperti antara lain kodifikasi itu berkaitan dengan kebebasan (freedom) individu. Pembatasan kebebasan yang ditentukan dalam KUHAP menjadi pangkal tolak dari upaya konstitusional dari mereka yang merasa haknya dilanggar, untuk “melawan” penerapan KUHAP terhadap dirinya. Namun demikian, seringnya pengajuan judicial review terhadap KUHAP boleh jadi karena disana-sini terdadapat perumusan norma yang buruk (bad formulation), yang memicu timbulnya ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan perlakuan yang tidak adil (unfair treatment),  ketika hal itu diimplementasikan dalam kejadian-kejadian konkrit. Padahal maksud semula (original intent) pembentukan KUHAP justru adalah dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia, sehingga perumusan proses dan prosedur penegakan hukum yang tidak menjamin kepastian hukum dan tidak menjamin perlakukan yang adil pada hakekatnya akan berujung pada “kegagalan” negara menjalankan fungsinya (melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia) seperti yang diamanatkan Konstitusi.

LAPORAN KUNJUNGAN KE NEGERI BELANDA TERKAIT PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Dr. CHAIRUL HUDA, SH., MH.

A.       Kodifikasi Hukum dan Hukum Pidana Khusus

Pada dasarnya Hukum Pidana Indonesia mewarisi civil law system, mengingat asas konkordansi yang menempatkan Hukum Pidana Kerajaan Belanda diterapkan di Hindia Belanda. Sekalipun setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 dilakukan pertumbuhan peraturan perundang-undangan baru, termasuk dalam bidang Hukum Pidana,  tetapi pendekatan kodifikasi hukum hingga kini tetap dipertahankan, seperti juga di Negeri Belanda.

Pada umumnya tindak pidana di Negeri Belanda diatur dalam KUHP. Perkembangan bentuk-bentuk kejahatan baru, yang mengharuskan penambahan perumusan delik-delik baru, dilakukan dengan hanya dengan mengadakan amandemen KUHP, dan tidak membentuk undang-undang Hukum Pidana di luar KUHP. Kalaupun terdapat bentuk-bentuk Hukum Pidana Khusus, maka kecenderungannya kini dalam Hukum Pidana Belanda hanya berkenaan dengan delik-delik administratif, yang dalam penegakan hukumnya tidak dilakukan oleh Penyidik  Kepolisian Nasional Belanda (Ducth National Police), tetapi dilakukan oleh Penyidik Khusus (Special Investigative Service), yang diberada di bawah koordinasi kementerian atau lembaga tertentu pula.

Hukum Pidana Khusus yang memuat tindak pidana khusus, yang dilakukan penyidikan oleh Penyidik Khusus (Special Investigative Service), dan bahkan penuntutannya juga dilakukan oleh Penuntut Umum sendiri (National Office for Financial, Enviromental and Food Safety Offences), yang dipisahkan dari Penuntut Umum untuk tindak pidana umum lainnya (National Procsecutors’Office), sekalipun keduanya berada dalam organisasi Kejaksaan Belanda (Dutch Public Prosecutor Service) yang sama, yaitu:

a.       Tindak Pidana dibidang Keuangan

b.      Tindak Pidana dibidang Ekonomi (termasuk Pertanahan);

c.       Tindak Pidana dibidang Masalah-masalah Sosial dan Ketenagakerjaan;

d.      Tindak Pidana dibidang Infrastruktur dan Lingkungan

Peradilan Militer di Indonesia

BEBERAPA ISU PENTING DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TERKAIT DENGAN HUKUM PIDANA BELANDA

Dr. CHAIRUL HUDA, SH., MH

A.    Kodifikasi Hukum dan Hukum Pidana Khusus

Pada dasarnya Hukum Pidana Indonesia mewarisi civil law system, mengingat asas konkordan yang menempatkan Hukum Pidana Kerajaan Belanda diterapkan di Hindia Belanda. Sekalipun setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 dilakukan pertumbuhan perundnag-undangan baru, termasuk dalam bidang Hukum Pidana,  tetapi pendekatan kodifikasi hukum hingga kini tetap dipertahankan, seperti juga di Negeri Belanda.

Pada dasarnya pula, perkenalan dengan Hukum Pidana Khusus, seperti pembentukan Undang-Undang Pidana Khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga diperkenalkan oleh Sistem Hukum Belanda, sehingga di Indonesia bertumbuh kembang, hingga hampir tidak terkendali, pembentukan undang-undang pidana di luar KUHP, seperti melalui pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Tindak Piana Pornografi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain sebagainya.

Hukum Pidana Khusus bidang hukum pidana materil keberlakukananya didasarkan pada ketentuan Pasal 103 KUHP: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Sedangkan Hukum Pidana Khusus bidang hukum acara pidana keberlakuannya didasarkan pada ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP: “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Hukum Pidana Khusus diadakan mengingat berbagai kepentingan khusus, yaitu antara lain:

(1)   Subyeknya yang bersifat khusus, yaitu menyangkut kualitas tertentu yang harus dipenuhi untuk mengujudkan suatu delik;

(2)   Objeknya yang bersifat khusus, yaitu menyangkut benda-benda hukum tertentu yang mempunyai sifat kekhususan tertentu;

(3)   Diperlukan hukum acara yang bersifat khusus untuk penegakannya, yaitu menyangkut proses dan prosedur khusus, yang memberikan kewenangan khusus dan terbatas kepada aparat penegak hukum tertentu.

PERKEMBANGAN TERAKHIR KORELASI ANTARA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENJATUHAN PIDANA

Dr. CHAIRUL HUDA, SH, MH

Abstract

This is thesis on criminal law conceprtion, exspecially  about correlation  criminal liability and criminal of punishment. Tendency of teorethical buildings is old fashioned still stage around of individual liability, and yet perfectly develop for complex crime. There are at least three correlation discussed, related corporate crime, organized crime and collective crime or collective violence.

Pendahuluan

            Ilmu Hukum pidana adalah science about fault, yang menyebabkan kesalahan (schuld)  sebagai pusat perhatiannya, baik ketika menentukan perbuatan mana yang sepatutnya dijadikan tindak pidana, menentukan kriteria bahwa seseorang sepantasnya dicela karena perbuatannya sehingga dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan menentukan jenis dan jumlah pidana yang tepat bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya itu. Ketiga masalah mendasar di atas, kerapkan dibicarakan secara parsial oleh para ahli, yang menyebabkan diantara ketiga terfagmentasi secara konseptual.

Berkaitan dengan hal di atas, salah satu masalah penting yang hingga kini masih terus dikembangkan oleh para ahli hukum pidana adalah korelasi antara ketiga masalah mendasar tadi. Terlebih-lebih khususnya korelasi antara  pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana. Sebelumnya hal itu kerap kedua konsep di atas dipandang identik sama lain, sehingga tidak relevan memikirkan korelasinya. Dalam hal ini “dapat dipertanggungjawabkan” dalam hukum pidana berarti “dapat dipidana”. Namun demikian, belakangan ternyata dapat dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana (karena melakukan tindak pidana), tidak serta merta menyebabkan seorang itu dipidana. Penormaan tujuan pidana, pedoman pemidanaan dan pedoman penjatuhan pidana penjara, yang telah pula diadopsi dalam RUU KUHP, out of court settlement yang semakin mendesak untuk diperkenalkan dalam RUU KUHAP, atau prinsip restorative justice yang telah pula diintrodusir dalam sistem peradilan pidana anak (Undang-Undang No. 11 Tahun 2012), menyebabkan terdapat hal-hal lain yang harus dipertimbangkan hakim ketika akan menjatuhkan pidana, termasuk menjatuhkan pidana penjara. Artinya, “dapat dipertanggungjawabkan” dalam hukum pidana, karena satu dan lain hal “dapat tidak dijatuhi pidana”.

Menggeser “Ajaran Penyertaan” untuk Menyeret Habieb Rizieq ke Meja Hijau

Dr. Chairul Huda, SH. MH.

     Umumnya suatu tindak pidana dirumuskan untuk pembuat tunggal, hanya beberapa diantaranya yang dirancang untuk menjangkau peristiwa yang melibatkan banyak orang. Untuk memperluas daya jangkau rumusan undang-undang tentang suatu delik yang di-design untuk pembuat tunggal tersebut, dibuat ketentuan tentang “penyertaan” (deelneming). Dilihat dari teori pembuat yang restriktif, ketentuan tentang penyertaan mutlak adanya, yang dengan dianya dapat membuat orang-orang lain selain pelaku (pleger) dari suatu kejahatan, dipandang juga melakukan perbuatan yang dilarang  (strafbaar). Undang-undang dengan demikian membatasi  pemidanaan terhadap orang yang turut campur dari suatu kejahatan sepanjang memenuhi kriteria sebagai peserta perbuatan pidana dalam “Ajaran Penyertaan”.

    Dalam kurun waktu 200 tahun terakhir tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap ketentuan undang-undang tentang penyertaan. Hal ini menyebabkan perubahan tentang pola hubungan pelaku dan peserta (dalam suruh lakukan (doenpelegen), turut serta melakukan (medeplegen), penganjuran (uitlokken) dan pembantuan) hanya terjadi dalam praktik hukum dan ilmu pengetahuan hukum. Apabila perkembangan oleh praktisi sangat dipengaruhi politik hukum yang berlaku, maka para akademisi selalu mencoba menjawab kebutuhan-kebutuhan praktik itu, berdasarkan faktor-faktor kriminogen yang timbul. 

   Dalam kasus Habieb Rizieq, “pergeseran” tentang ajaran penyertaan dari apa yang ditentukan oleh undang-undang, dengan keadaan  yang diharapkan timbul karena perubahan arah kebijakan (politik) hukum, dipertontonkan dengan sangat telanjang. Paling tidak hal itu terlihat dari dua hal, yaitu: penentuan tindak pidana yang dilakukan Habieb Rizieq dan pertanggungungjawaban pidananya atas hal itu.

MENYOAL PIDANA TAMBAHAN “PEMBAYARAN UANG PENGGANTI” DALAM PERKARA KORUPSI

Dr. Chairul Huda, SH., MH.

Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum

 Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pemberantasan tindak pidana korupsi masih selalu menarik untuk diperbincangkan, karena disana sini diliputi oleh berbagai kontraversi. Misalnya, baru-baru ini perhatian masyarakat Indonesia  tersita (bahkan konon menarik perhatian masyarakat dunia) oleh hingar bingar penanganan kasus dugaan korupsi Bibit-Candra. Semua pihak ikut berkomentar, mulai dari tukang-tukang becak, sopir angkot, ibu rumah tangga, Anggota DPR, para Advokad dan pakar hukum, sampai kemudian Presiden RI juga ikut bicara. Masing-masing mempunyai versi pandangan, yang bukan hal yang aneh apabila diantaranya saling bertolak belakang secara ekstrim.

Pada kesempatan ini penulis tidak ingin lebih jauh menyoal “perdebatan” kasus “tersangka non aktif” Bibit dan Candra, tetapi membicarakan hal lain dari pemberantasan tindak pidana korupsi, yang sekalipun tidak banyak mengundang kontraversi tetapi cukup menyita perhatian. Kajian ini memusat pada persoalan-persoalan berkenaan dengan penjatuhannya dalam proses peradilan dan terkait hukum pelaksanaan pidana, khususnya pelaksanaan pidana tambahan berupa “pembayaran uang pengganti”. Persoalan ini menjadi penting mengingat paling tidak dua alasan.

“Manipulasi” Ajaran Penyertaan dalam kasus pembunuhan Nasaruddin

DR. Chairul Huda, SH., MH

Umumnya suatu tindak pidana dirumuskan untuk pembuat tunggal, hanya beberapa diantaranya yang dirancang untuk menjangkau peristiwa yang melibatkan banyak orang. Untuk memperluas daya jangkau rumusan undang-undang tentang suatu delik yang di-design untuk pembuat tunggal tersebut, dibuat ketentuan tentang “penyertaan” (deelneming). Dilihat dari teori pembuat yang restriktif, ketentuan tentang penyertaan mutlak adanya, yang dengan dianya dapat membuat orang-orang lain selain pelaku (pleger) dari suatu kejahatan, dipandang juga melakukan perbuatan yang dilarang (strafbaar). Undang-undang dengan demikian membatasi pemidanaan terhadap orang yang turut campur dari suatu kejahatan sepanjang memenuhi kriteria sebagai peserta perbuatan pidana dalam “Ajaran Penyertaan”.

Dalam kurun waktu 200 tahun terakhir tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap ketentuan undang-undang tentang penyertaan. Hal ini menyebabkan perubahan tentang pola hubungan pelaku dan peserta (dalam suruh lakukan (doenpelegen), turut serta melakukan (medeplegen), penganjuran (uitlokken) dan pembantuan (medeplichtige)) hanya terjadi dalam praktik hukum dan ilmu pengetahuan hukum. Apabila perkembangan oleh praktisi sangat dipengaruhi politik hukum yang tengah berlaku dan kebutuhan-kebutuhan praktis pemecahan suatu kasus, maka para akademisi selalu mencoba menjawab perkembangan praktis tersebut, berdasarkan faktor-faktor kriminogen yang timbul.

REFORMASI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA DALAM RKUHAP

DR. Chairul Huda, SH., MH.

Urgensi Reformasi Hukum Acara Pidana Indonesia

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada awal pemberlakuannya dipandang sebagai “karya agung” bangsa Indonesia bagi perhormatan hak asasi manusia pada umumnya, dan khususnya  mereka yang tersangkut perkara pidana. Namun demikian, setelah lebih dari duapuluh lima tahun diberlakukan, KUHAP dipandang tidak sesuai lagi dengan “perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehinga perlu diganti dengan hukum acara pidana yang baru” (konsideran “menimbang huruf c” RKUHAP).  Dalam penjelasan umum RKUHAP dikemukakan sejumlah indikator yang menunjukkan KUHAP sudah ketinggalan zaman. Pertama, KUHAP masih belum mampu memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, terutama dalam praktik penanganan perkara tindak pidana yang menjadi tugas para penegak hukum untuk menyelesaikan perkaranya secara baik dan adil. Kedua, perkembangan hukum dan perubahan peta politik yang dibarengi dengan perkembangan ekonomi, transportasi, dan teknologi yang global berpengaruh pula terhadap makna dan keberadaan substansi KUHAP.

Lebih daripada itu, secara konseptual urgensi pembaharuan KUHAP tidak sesederhana seperti yang dikemukakan di atas. Setiap usaha untuk memperbaharui hukum, termasuk pembaharuan hukum acara pidana didalam KUHAP,  bukanlah semata-mata kegiatan untuk  ‘memperbaiki’ hukum yang ada, tetapi justru ‘mengganti’ hukum tersebut dengan yang lebih baik. Sementara itu, harus diingat pula bahwa pembangunan hukum merupakan proses perencanaan,[1] yang selalu berpangkal tolak dari kenyataan aktual menuju kepada keyakinan ideal.[2] Oleh karena itu, pikiran-pikiran untuk menjaga kesinambungan hukum juga harus diperhatikan.  

Pada dasarnya keadaan aktual hukum acara pidana Indonesia apabila dibandingkan dengan konsepsi ideal tentang hal itu memang jauh tertinggal, terutama mengenai designnya. Perlu diyakini KUHAP diantaranya merupakan substansi hukum yang meletakkan (mendesign) konsep dasar Criminal Justice System (CJS), yang umumnya di Indonesia dipadankan dengan istilah  “Sistem Peradilan Pidana” (SPP). Kata “justice” diterjemahkan dengan kata “peradilan”. Padahal “justice” itu mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari “judicial” atau “peradilan”. Kekeliruan pemadanan istilah menyebabkan ruang lingkup SPP “menyempit”.  Oleh karena itu, diperlukan redefinisi SPP, yang  sementara ini dipahami sebagai keteraturan kerja subsistem-subsistem dalam pemberatasan kejahatan melalui proses dalam subsistem kepolisian, subsistem penuntutan, subsistem pengadilan dan subsistem pemidanaan, menjadi suatu definisi yang lain. Mengingat, dari definisi ini kinerja SPP yang dirancang dalam KUHAP terutama dalam  “fungsi represif”, sedangkan  “fungsi preventif” SPP hanya mempunyai arti “tidak langsung”, yaitu “mencegah” pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya, tetapi tidak mem-prevent “potential offender”, yaitu anggota masyarakat yang berpotensi melakukan kejahatan. Padahal pencegahan kejahatan juga berarti “pencegahan langsung”, yang membuat masyarakat “imun” terhadap kejahatan.  Hal ini menyebabkan pelibatan “lembaga-lembaga non judisial” dan seluruh potensi masyarakat secara keseluruhan dalam SPP tidak dapat dihindarai. Sayangnya mengenai hal ini belum terakomodasi dalam KUHAP, dan tampaknya juga demikian dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).[3] 

PIDANA MATI

Makalah Ini Disampaikan dalam "Seminar Nasional Dinamika Kontemporer Hukum Mati di Indonesia" 

Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Purwokerto, Sabtu 30 Mei 2015

HAL IHWAL TENTANG HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H.

 Pengantar

      Kontroversi seputar tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menimbulkan silang pendapat dikalangan para ahli maupun praktisi. Khususnya terkait harta kekayaan hasil tindak pidana, terutama soal pembuktian, penyitaan dan perampasannya. Dalam banyak hal, masalah-masalah tersebut berangkat dari rumusan-rumusan dalam (UU No. 8 Tahun 2010) yang sama-samar (vaagen normen), sehingga konstitusionalitasnya patut dipertanyakan.

Diskusi ini menjadi penting, sebagai telaahan mandiri yang tidak bias kepentingan pihak-pihak yang memepersoalkan dana/atau mempertahankan berbagai ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2010, yang sedang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

Tinjauan dari Aspek Hukum Pidana tentang Pengertian “KEKHILAFAN” dan perbedaannya dengan “KESENGAJAAN” atau “KESALAHAN” dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Perpajakan

 Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H.

Pengantar

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 9/PMK.03/2015 tanggal 30 April 2015, memuat ketentuan yang sangat penting bagi Wajib Pajak, yaitu:

“Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan Sanksi Administrasi dalam hal Sanksi Administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya”

Ketentuan ini sepertinya merupakan pengejawantahan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 1983  Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sebagaimana Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, yaitu:    

(1) “Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau permohonan Wajib Pajak   dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan  dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya”

Pada satu sisi ketentuan ini menggambarkan adanya “kewenangan” yang sifatnya atributif dari Direktur Jenderal Pajak, tetapi pada sisi yang lain juga menggambarkan adanya “hak” Wajib Pajak untuk mengkoreksi sanksi administrasi perpajakan. Namun kedua aspek tersebut bukanlah titik berat pembahasan yang dimintakan oleh penyelenggara Seminar Perpajakan ini, selain juga bukan persoalan yang bersentuhan langsung berkenaan dengan Hukum Pidana, kecuali karena pelaksanaan kewenangan itu seorang mantan Dirjen Pajak ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang sekarang telah dibatalkan status tersangkanya tersebut oleh Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERSUMBER DARI HUBUNGAN HUKUM KONTRAK DALAM BENTUK PRODUCTION SHARING CONTRACT (PSC) DAN COST RECOVERY

Melawan Hukum dalam Hukum Pidana

Oleh: Dr. Chairul Huda, SH., MH.

Dosen Fak. Hukum UMJ

Rumusan tindak pidana adalah definisi tentang kejahatan, sehingga perumusannya harus sedefinitif mungkin. Sekalipun demikian, pembentuk undang-undang tidak selalu dapat mendefinisikan semua tindak pidana, seperti tidak dapat didefinisikannya “penganiayaan” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 351 KUHP. Definisi suatu tindak pidana disusun sedemikian rupa sehingga hal itu dapat dikenali, dibedakan satu dengan yang lainnya ataupun diuraikan dalam bagian perbuatan-perbuatan yang menyusunnya. Dengan memahami “kenmerk” (ciri), “elemen” (unsur) dan “bestanddeel” (bagian inti)[1] suatu tindak pidana maka pada dasarnya sasaran norma yang dimaksud pembentuk undang-undang dengan melarang dan mengancam dengan pidana sutau perbuatan menjadi  terang benderang. 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN KONTRAK BIOREMEDIASI

Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Pidana

Oleh: Dr. Chairul Huda, SH., MH.

Dosen Fak. Hukum UMJ

Dalam setiap rumusan tindak pidana harus tercermin adanya perbuatan melawan hukum. Rumusan tindak pidana harus disusun dalam kata-kata yang menggambarkan perbuatan berkonotasi negatif, sehingga dengannya saja sifat melawan hukum dari perbuatan itu menjadi nyata. Dalam hal pembentuk undang-undang tidak menemukan istilah yang dari arti leksikonnya saja sudah mencerminkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, maka rumusan delik itu harus ditambahkan dengan kata-kata “melawan hukum”. Dengan demikian, “melawan hukum” selalu menjadi unsur mutlak setiap tindak pidana. Namun demikian, dalam konteks hukum pidana formil, “melawan hukum” baru harus dibuktikan apabila menjadi “bagian inti” dari tindak pidana yang didakwakan. Dengan kata lain, baru dibuktikan “melawan hukum” jika perkataan tersebut disebutkan dalam rumusan tindak pidana. Apabila tidak disebutkan maka, dipandang melawan hukum sepanjang dapat dibuktikan unsur-unsur lain dari suatu tindak pidana, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.

Pakar Hukum: KPK Halangi Penyidikan Polri Terkait Novel

 Minggu, 07 Oktober 2012 | 17:16

Aparat dari Kepolisian mendatangi KPK, Jakarta, Jumat malam . Pihak kepolisian yang mendatangi KPK belum mendapatkan izin bertemu penyidik Polri yang di KPK hingga pimpinan KPK tiba. FOTO ANTARA/Rosa Panggabean.

Pakar Hukum: KPK Halangi Penyidikan Polri Terkait Novel

Pakar hukum pidana Chairul Huda berpendapat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghalang-halangi proses penyidikan polisi terkait kasus dugaan penganiayaan dengan tersangka penyidik KPK Kompol Novel Baswedan.
 
"Ini kan urusan pribadi Novel. Enggak ada hubungannya dengan tugas dia di KPK," kata Chairul Huda di Jakarta, Minggu (7/10).

Chairul menyayangkan pernyataan pimpinan KPK yang menyebut Novel tidak  bersalah. Padahal ada proses peradilan yang menentukan seseorang bersalah atau tidak.

"Kalau dihalang-halangi penyidikan polisi kan susah  jadinya," jelas Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta itu.

Kejadian pada Jumat (5/10) malam ketika tujuh anggota polisi datang ke gedung KPK untuk menangkap Novel, kata Chairul, dilebih-lebihkan oleh media massa. 

KPK Bidik Hartati Jadi Tersangka-Abraham: Tinggal Tunggu Waktu Saja

Thursday, 02 August 2012

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus membidik keterlibatan pemilik PT Hardaya Inti Plantations (HIP) Siti Hartati Tjakra Murdaya dalam kasus izin Hak Guna Usaha (HGU) PT HIP di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.  Bahkan, tidak tertutup kemungkinan, KPK bakal menyematkan status tersangka terhadap Hartati Murdaya. Ketua KPK Abraham Samad menyatakan, tim penyidik terus mendalami dan mengembangkan kasus suap HGU PT HIP yang melibatkan dua anak buah Hartati Murdaya, yakni Yani Anshori dan Gondo Sudjono serta Bupati Amran Batalipu. Abraham pun mengisyaratkan kasus suap senilai Rp3 miliar tersebut tidak menutup kemungkinan akan membuka peluang penetapan Hartati sebagai tersangka. “Yang bersangkutan (Hartati Murdaya) memang belum ditetapkan secara resmi sebagai tersangka dalam kasus Buol. Penyidik KPK sedang mendalami dan mengembangkan penyidikan ini,” tandas Abraham saat menghadiri buka puasa bersama pegawai KPK dengan wartawan di Gedung KPK,Jakarta,kemarin. Namun,Abraham belum bisa memastikan kapan penetapan Hartati sebagai tersangka dalam kasus itu.

Aksi Geng Motor Bermuatan Politik?

Oleh: Farhan Faris 

Rabu, 18 April 2012, 10:22 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda mengatakan, ada kemungkinan aksi geng motor yang terjadi beberapa waktu lalu, digerakan oleh pihak tertentu dengan motif yang bersifat politis.

Chairul Huda mengatakan, secara pribadi dia melihat bukan tidak mungkin aksi tersebut bermotivasi politik. Salah satu indikasinya adalah aksi penyerangan yang dilakukan oleh geng motor terjadi secara beruntun.

"Ya ini dilakukan secara sistematis (modus dan objek kurang lebih sama), dan meluas (terjadi dalam kurun waktu tertentu di berbagai daerah) dengan tujuan menimbulkan gangguan keamanan dan keteriban masyarakat," jelasnya kepada INILAH.COM, Rabu (18/4/2012).

Selasa, 3 April 2012 13:53 WIB

Pakar Hukum Dr. Chairul Huda: Terbuka Kemungkinan Yusril Menang di MK

Nikky Sirait

Chairul Huda

Undang-undang ini menunjukkan penggunaan bahasa ekonomi, bukan bahasa hukum.

JAKARTA, Jaringnews.com - "Yusril berpeluang memenangkan permohonannya tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah konsekuensi apabila permohonan dikabulkan MK."

Begitu pernyataan Pakar Hukum Pidana Dr. Chairul Huda saat menanggapi gugatan judicial review terhadap Pasal 7 ayat 6a Undang-Undang Nomor 22 tahun 2011 tentang APBN-P 2012 yang diajukan bekas Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra.

Seperti diketahui, Yusril resmi mengajukan gugatan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (2/4) kemarin. "Pasal 7 ayat 6a tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 28D ayat 1," tutur Yusril usai mengajukan gugatan ke MK.

Adapun pasal yang dimaksud Yusril yakni penambahan Pasal 7 ayat 6a yang telah disepakati di rapat paripurna DPR RI akhir pekan lalu, yang kurang lebih berbunyi 'jika harga ICP (Indonesia crude price) rata-rata lebih atau kurang dari 15 persen dalam waktu enam bulan dari asumsi harga yang ditetapkan (US$ 115 per barel), pemerintah bisa menaikkan harga BBM tanpa harus meminta persetujuan DPR.'

Nah, untuk menelaah gugatan Yusril ini lebih jauh, Chairul Huda, pria yang juga penasihat ahli Kapolri bidang hukum, berkesempatan menjelaskan kepada Jaringnews.com di Jakarta, Selasa (3/4). Berikut petikannya:

Apa argumentasi gugatan Yusril soal Pasal 7 ayat 6a ini melanggar UUD 1945?
Pasal 7 ayat 6a Undang-Undang APBN-P 2012 dirumuskan secara kurang hati-hati, sehingga bisa multi-tafsir. Tafsiran pertama dapat dipahami sebagai telah adanya kontrol DPR kepada presiden dalam menetapkan harga BBM bersubsidi, tetapi bisa juga seperti apa yang ditafsirkan Yusril, yaitu adanya pendelegasian penetapan BBM bersubsidi kepada presiden. Padahal, hal itu bagian dari APBN yang seharusnya ditetapkan bersama DPR dan presiden melalui Undang-undang.

Yusril berasumsi Pasal 7 ayat 6a bermakna 'menyerahkan murni harga BBM ke mekanisme pasar', bukankah justru pasal itu memberi legitimasi pada pemerintah untuk intervensi pasar...
Ayat tersebut juga bisa dipandang sebagai ayat yang bertentangan dengan ayat 6 pasal yang sama. Perumusannya tidak menggambarkan bahwa Pasal 7 ayat 6a adalah 'pengecualian' dari Pasal 7 ayat 6. Suatu norma yang bertentangan berbeda dengan norma yang bersifat pengecualian. Ini bisa dilakukan dengan merujuk pasal atau ayat dikecualikan dalam ayat yang mengecualikan. Singkatnya, seharusnya Pasal 7 ayat 6a menyebutkan bahwa ini merupakan pengecualian Pasal 7 ayat 6.

Apakah perubahan pasal 7 di rapat paripurna DPR bisa dikategorikan cacat formil pembentukan UU? Apa landasan pikiran Yusril mengatakan itu?
Pandangan Yusril bahwa ada cacat formil atas Undang-undang ini juga beralasan. Sehubungan dengan dilanggarnya jangka waktu persetujuan yang dilampaui lebih dari dua jam, yang kalau dari segi hari dan tanggal sudah satu hari berikutnya dari waktu yang mungkin, ini melanggar tata tertib dewan sendiri. Pasal 7 ayat 6a juga cacat formil dengan digunakannya bahasa asing ICP (Indonesia crude price), padahal masih dapat dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Undang-undang adalah bahasa hukum Indonesia, sehingga penggunaan bahasa asing ada persyaratannya, dan Undang-undang ini menunjukkan penggunaan bahasa ekonomi, bukan bahasa hukum.

Apakah legal standing Yusril dkk memadai untuk lakukan uji ke MK?
Pada dasarnya setiap warga negara mempunyai hak untuk menguji Undang-undang, sepanjang ada kerugian konstitusionalitas atas norma Undang-undang tersebut. Dan, Yusril punya hak untuk itu, dihubungkan juga hak konstiusionalitasnnya untuk menikmati kemakmuran atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

Saran apa yg perlu dipertimbangkan MK dalam menghadapi gugatan tersebut?
Perspektifnya sangat berbeda ketika kenaikan BBM bersubsidi ditentukan dengan harga pasar, dengan apabila didasarkan pada kemampuan negara memberi subsisdi energi, termasuk BBM kepada rakyatnya yang 'dijanjikan' akan diberi kemakmuran karena bumi, air, kekayaan alam yang terkandung didalamnya 'dikuasai' negara.

Seberapa besar peluang gugatan Yusril dimenangkan MK?
Yusril berpeluang memenangkan permohonannya tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah konsekuensi apabila permohonan dikabulkan MK. Jika permohonan uji materil dikabulkan maka hanya pada pembatalan Pasal 7 ayat 6a, sedangkan jika uji formil dikabulkan maka seluruh UU APBN-P tersebut batal. Namun demikian, pengujian Undang-undang ini masih harus ditunggukan sampai dengan pengesahan presiden atas Undang-undang tersebut.

Ya, UU APBN-P hasil paripurna belum ditandatangani oleh presiden, gugatan Yusril terkesan prematur...
Ada dua pendapat. Ada yang berpendapat prematur karena presiden belum menandatangani dan belum diberi nomor. Ada yang berpendapat tetap bisa karena presiden tidak punya hak veto atas Undang-undang yang disetujui DPR sehingga dalam waktu 30 hari tidak disahkan presiden demi hukum akan menjadi Undang-undang.

Kira-kira, celah mana yang memungkinkan MK menolak permohonan Yusril?
MK bisa saja menolak permohonan Yusril jika berpendapat norma tersebut tidak multi-tafsir dan saling bertabrakan, sehingga tidak bertentangan dengan UUD 45 pasal 28 D. MK juga dapat menolak permohonan itu jika adanya Pasal 7 ayat 6a bukan penyerahan harga BBM bersubsidi pada mekanisme pasar sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Bila permohonan Yusril diterima, dimanakah titik kekuatan Yusril untuk bisa menang? Apakah di saksi-saksi ahli yang diajukan?
Kejelasan permohonan dan kemampuan untuk menghadirkan para ahli yang relevan untuk membuktikan dalil permohonan sama pentingnya.

(Nky / Nky)