19 Mei 2017

PEMBUKTIAN KEJAHATAN KESUSILAAN



Oleh:
Dr. CHAIRUL HUDA, SH, MH.
 Pengantar
Dr. Chairul Huda, SH.MH.
Selama ini Hukum Pembuktian umumnya diidentikkan dengan aturan, asas dan kebijakan berkenaan dengan proses meyakinkan hakim  atau pembentukan keyakinan hakim, atas  kesalahan terdakwa di muka sidang pengadilan.  Lihatlah ketentuan Pasal 183 sd 189 KUHAP dibawah titel “pembuktian (dan putusan-pen) dalam acara pemeriksaan biasa“, kesemuanya terutama bicara tentang aturan pembuktian kepada atau oleh hakim. Padahal sebenarnya pembuktian dalam perkara pidana, meliputi skala yang sangat luas, dan bukan sebatas pada pembuktian di muka sidang pengadilan.
Hukum Pembuktian itu seperti disinyalir  Floris J. Bex, dibedakan kedalam dua bagian, yaitu study of evidence law, yang titik beratnya pada ratiocinative process of contencious persuasion dari bukti dan alat-alat bukti dan the study of process of proof, yang titik tekannya pada admissibility dari Hukum Acara Pidana tentang hal itu.[1] Oleh karena itu, Hukum Pembuktian semestinya meliputi antara lain:
  1. Pembuktian pada tahap penyelidikan dan penyidikan;
  2. Pembuktian pada sidang pra peradilan;
  3. Pembuktian pada tahap pemeriksaan di muka sidang pengadilan (pemeriksaan tingkat pertama);
  4. Pembuktian pada tahap pemeriksaan ulangan (banding) dan kasasi;
  5. Pembuktian pada tahap pemeriksaan peninjuan kembali.
 Memang harus diakui pembuktian di muka sidang pengadilan merupakan proses terpenting dari seluruh proses perkara pidana. Pada prinsipnya, “pengadilan tempat memisahkan orang bersalah dari orang yang tidak bersalah”, sehingga pembuktian yang terjadi dalam tahap tersebut paling penting. Hasil pembuktian dalam tahap penyidikan dan oleh hakim pra peradilan, diuji kembali di muka sidang pengadilan ini (dalam pemeriksaan perkara pokoknya). Selain itu, pembuktian dalam tahap pemeriksaan banding, kasasi dan peninjauan kembali berpangkal tolak dari yang terbukti di muka sidang pengadilan. Namun demikian, hal ini seharusnya bukan alasan dapat dibenarkan minimnya pengaturan (under legislation) berkenaan dengan hal ini, dan kemudian  tetap membiarkan pengaturannya tanpa sistematika yang komplit, seperti yang sekarang ada dalam KUHAP, dan tampaknya masih sementara terlihat demikian dalam RKUHAP (edisi 2012).

Pembuktian pada dasarnya proses rasional membuktikan fakta-fakta dalam suatu perkara dengan bukti atau alat bukti. Problematika yang penting untuk didiskusikan terkait dengan pembuktian terhadap kejahatan kesusilaan, terutama berkenaan dengan sangat tergantungnya proses pidana kejahatan kesusilaan dengan bukuti atau alat bukti “Keterangan Ahli”, baik terhadap facta probanda (the facts that need to be proven)  maupun terhadap facta explananda (the facts has to be explained).[2] Bukan berarti pembuktian dengan bukti atau alat-alat bukti yang lain (saksi atau dokumen) menjadi tidak penting, tetapi kecenderungan menunjukkan pembuktian dengan Keterangan Ahli menjadi sangat dominan, terutama kejahatan kesusilaan yang konvensional (perkosaan, pencabulan, perzinahan, dan sodomi). Alexei Trusov mengatakan bahwa ahli itu tidak ubahnya sebagai “scientific judge”  dan tugasnya “finding as a sort of ‘scientific verdic’ on the particular qustion”.[3]  
Bahkan pembuktian dengan Keterangan Ahli terhadap delik ini, bukan hanya berkenaan dengan kausalitas antara suatu kelakuan dengan akibat, tetapi lebih jauh lagi kadangkala pembuktian dengan pendapat ahli ini juga menjurus pada persoalan subyek. Mengingat kejahatan kesusilaan biasanya merupakan invisible crime, dimana minimnya saksi-saksi menjadi satu alasan menyebabkan sulitnya pembuktian kejahatan ini.

Sementara itu, KUHAP sendiri tidak memberikan tuntunan yang cukup jelas tentang tentang bukti atau alat bukti keterangan ahli ini, terutama siapakah yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk itu. KUHAP juga tidak cukup memberikan pedoman penilaian keabsahan dari alat bukti ini. Bahkan tidak terdapat ukuran yang cukup terang tentang kekuatan mengikatnya. Ketiga problem mendasar berkenaan dengan bukti dan alat bukti Keterangan Ahli inilah yang dibicarakan dalam makalah ini, yang disana-sini ditempatkan konteks pembahasannya dengan pembuktian kejahatan kesusilaan.

Pembuktian dengan Pendapat/Keterangan Ahli dalam Penyidikan
Dalam tahap penyidikan, termasuk ketika melakukan penyidikan kejahatan kesusilaan, Penyidik dapat membuat tindak pidana yang ditanganinya itu menjadi terang benderang dengan meminta Pendapat Ahli dari “orang ahli” atau “orang yang memiliki keahlian khusus” (Pasal 120 KUHAP). Dalam haal ini KUHAP menggunakan istilah “Pendapat Ahli”, dan tidak jelas betul siapakah yang pembentuk undang-undang maksudkan sebagai orang yang memiliki kualifikasi sebagai demikian itu. Sementara itu, dalam bagian lain KUHAP juga menentukan bahwa khusus berkenaan dengan “korban luka, keracunan ataupun mati” penyidik berwenang mengajukan permintaan Keterangan Ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya (Pasal 133 ayat (1) KUHAP). Disini istilahnya dalah “Keterangan Ahli”. Persoalannya, apakah Pendapat Ahli (Passal 120 KUHAP dan Keterangan Ahli (Pasal 133 ayat (1) KUHAP) dalam hal ini merupakan sinonim ataukah dua pengertian yang berbeda? Apa konsekuensinya jika dibedakan? Sepertinya mengenai hal ini harus dicermati dengan hati-hati tentunya.

Tidak banyak literatur yang memberikan penjelasan tentang kualifikasi dari bukti pendapat atau keterangan ahli. Namun demikian, menurut pendapat saya, secara terminologis “orang ahli” tertuju pada pengertian sarjana dalam bidang ilmu tertentu. Hal ini sepertinya yang menjadi amanat penyelenggaraan pendidikan kesarjanaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dimana seperti dikataka Paul B. Weston dan Kenneth M. Wellss,  “scientific area s related to academic dicipline, it is  desirable  that te expert  have at least a basic degree in the his choses field.[4]  Sedangkan “orang yang memiliki keahlian khusus” adalah orang yang menekuni bidang tertentu secara terus menerus, sehingga dipandang memiliki keahlian khusus tentang hal yang ditekuninya. Oleh karena itu “orang yang memiliki keahlian khusus” ini keahliannya didasarkan pada pengalaman empiris tentang satu hal secara terus menerus, yang bukan didasarkan pada pendidikan formalnya. 

Berdasarkan definisi di atas menurut pendapat saya, yang perlu diperhatikan  bahwa seharusnya Pendapat Ahli yang  disampaikan kepada penyidik, merupakan pandangan  dalam bentuk normatif, sehingga tidak langsung berkenaan dengan perkara yang sedang ditangani penyidik, kecuali ilustratif belaka. Dengan kata lain, kualifikasi pendapat ahli disini (deskundige) adalah pendapat yang diberikan  tanpa melakukan pemeriksaan materi perkara. Dalam hal ini,“the expert’s opinion is advisory, no more”.[5] Dengan demikian,  pendapat ahli ini  terbebas dari faktor objektif perkara yang sedang ditangani penyidik. Mengacu pada pengertian  ini, orang ahli yang boleh jadi diperlukan dalam pengungkapan kejahatan kesusilaan sekarang ini misalnya Sarjana Psikologi. Pendapatnya diperlukan untuk mendapatkan gambaran (verklaring) tentang tindak kekerasan yang dialami oleh seseorang dengan trauma psikologis yang mungkin timbul akibat kejahatan tersebut, berapa lama trauma tersebut bisa bertahan, dan bagaimana menghubungkannya dengan perilaku orang yang diduga sebagai penyebabnya. Demikian pula para Sarjana Krimilonogi bisa memberikan penjelasan tentang penyebab umum dari tinak pidana ini. Para Sarjana Hukum dengan  konsentrasi hukum pidana dapat memberikan pendapat tentang beberapa konteks yuridis dari tindak pidana dimaksud, seperti makna unsurnya dan spesialitas logis ataupun sistematis yang mungkin timbul dalam peristiwa yang diduga sebagai suatu kejahatan kesusilaan. Sedangkan “orang yang memiliki keahlian khusus” yang pendapatnya boleh jadi diperlukan  dalam pembuktian kejahatan kesusilaan misalnya orang-orang yang menekuni masalah prilaku seksual tertentu. Pendapat  Ahli Seksiologi  (biasanya dokter atau krminolog) dibutuhkan untuk mendalami deviasi seksual tertentu yang mungkin terjadi dalam perkara itu.

Berbeda dengan Pendapat Ahli, pada dasarnya Keterangan Ahli, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 KUHAP, menjurus pada pengertian  keterangan yang  diberikan oleh ahli (getuige deskundige) tersebut dengan terlebih dahulu  memeriksa barang bukti (material evidence) atau materi perkara lainnya. Dengan demikian, keterangan ahli disini “lebih mendekati” keterangan saksi (expert-opinion testimony), hanya saja jika saksi memberikan keterangan berdasarkan pengalaman  panca inderanya, tentang apa yang dilihat, didengar dan dialaminya, sedangkan ahli memberikan keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya. 

Memang KUHAP memberi batasan hal ini hanya berkaitan dengan korban luka, keracunan ataupun mati, dimana keterangan ahli diberikan oleh Ahli Kedokteran Kehakiman, yang menjadi kompetensi  Dokter Spesialis Forensik. Namun demikian, KUHAP juga membuka peluang bahwa Keterangan Ahli  juga dapat  diberikan oleh dokter pada umumnya atau ahli lainnya. Oleh karena itu, hal ini membuka peluang permintaan keterangan ahli dari dokter pada umumnya atau dokter yang memiliki bidang keahlian lainnya (selain kedokteran forensik), dan juga ahli lainnya. Bukan saja terkait masalah luka, keracunan atau kematian, melainkan terbuka peluang pula meminta keterangan ahli tidak hanya terbatas pada objek berupa luka, keracunan ataupun kematian dimaksud, tetapi pada hal-hal lain yang terkait dengan masalah tersebut.

Dalam tahap penyidikan, selain keterangan ahli  yang diberikan Dokter Forensik, keterangan ahli dari Psikolog misalnya, dapat mengungkap “trauma psikologis” yang diderita korban akibat kejahatan kesusilaan yang dideritanya. Selain itu, di era teknologi informasi, jejak-jejak kejahatan kesusilaan banyak yang dapat ditelusuri apa yang tersimpan dalam gadget korban dan pelaku. Oleh karena itu, Sarjana IT memainkan peran penting untuk mengungkap keterkaitan potingan gambar, video, atau pesan singkat yang mengkaitkan korban dengan pelakunya. Kesemuanya hanya dapat memberikan Keterangan Ahli setelah mengamati, mempelajari atau mengkaji barang bukti, keadaan korban dan/atau bekas-bekas kejahatan dimaksud.

Sementara itu, keterangan ahli yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus dalam kasus kejahatan kesusilaan cukup beragam, tergantung tingkat kesulitan pengungkapan perkara itu.  Misalnya, Penyidik dapat meminta keterangan ahli dari Ahli Hipnotis, yang diharapkan dapat mengungkap trauma yang disimpan dalam alam bawah sadar dari korban, atau sekarang ini yang lagi trend penyidik dapat meminta keterangan dari Ahli Gestur, yang dapat menilai kecenderungan prilaku korban, termasuk sifat dan karakter dasarnya,  setelah memperhatikan garis muka, pengamatan pupil mata ataupun perilaku yang bersifat khusus  boleh jadi terkait dengan kejahatan dimaksud. Keterlibatan ahli-ahli ini kemudian akan memberi kontribusi penting pembuktian kejahatan kesusilaan yang terjadi dengan minim saksi mata.
Visum et Repertum
Salah satu persoalan yang masih tersisa berkenaaan dengan Keterangan Ahli dalam penyidikan menyangkut  hal ihwal  mengeni Visum et Repertum.  Visum et repertum adalah istilah dalam Bahasa Latin yang dikenal dalam ilmu kedokteran forensik, yang dalam Bahasa Inggris bisa dipersamakan dengan Visual Report. “Visum” atau bentuk tunggalnya “visa” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan.  Sedangkan “Repertum” berarti melapor,  yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap barang bukti (tubuh, bagian tubuh atau mayat). Menurut Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350, Ordonnantie 22 Mei 1937 tentang Visa Reperta van Genesskundigen, Visum et Repertum adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Dari segi yuridis kedudukan Visum et Repertum masih menimbulkan  silang pendapat, apakah hanya menjadi kompetensi Dokter Spesialis Forensik atau juga  menjadi kewenangan Dokter pada umumnya. Jika mengacu pada Pasal 133 ayat (1) KUHAP, jelas sekali bahwa Visum et Repertum merupakan kompetensi Dokter Forensik, tetapi jika mengacu padda Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350, Ordonnantie 22 Mei 1937 tentang Visa Reperta van Genesskundigen, tidak dipersyaratkan dengan tegas harus Doker Forensik, tetapi dokter pada umumnya dapat menerbitkan visum Visum et Repertum.

Selain itu, posisi Visum et Repertum dalam dalam sistem pembuktian menurut KUHAP cukup unit, yang menempatkannya sacara berbeda ketika digunakan dalam penyidikan,  dengan ketika hal itu digunakan dalam pembuktian di muka sidang pengadilan. Ketika dipenyidikan, mengacu pada Pasal 133 ayat (1) KUHAP, Visum et Repertum adalah “Keterangan Ahli”, tetapi jika mengacu pada definisinya yang ditentukan dalam  Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350, Ordonnantie 22 Mei 1937 tentang Visa Reperta van Genesskundigen, Visum et Repertum dalam pembuktian di muka sidang pengadilan tergolong alat bukti surat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf c KUHAP, yaitu “keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”. Persoalannya  ada kecendrungan  praktek peradilan yang menggunakan posisi Visum et Repertum secara bergonta ganti, termasuk dalam pembuktian kejahatan kesusilaan.

Dalam pembuktian kejahatan kesusilaan, Visum et Repertum menempati posisi strategis. Misalnya, untuk mendapatkan pembuktian tentang unsur paksaan dalam perkosaan, ataupun bekas-bekas aktivitas seksual yang ditinggalkan dalam kemaluan atau dubur dalam kasus pencabulan. Namun demikian, praktek peradilan kadangkala menunjukan gejala unpredictable berkenaan dengan kedudukan dan kekuatan pembuktian Visum et Repertum dalam pembuktian tindak pidana kesusilaan, termasuk masalah kekuatan mengikatnya. Lihatlah dalam kasus pencabulan terhadap siswa Jakarta Internasional School, Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dua dokter dari dua rumah sakit yang berbeda (dokter RSCM dan RSPI), menyimpulkan: “tidak ditemukan luka” atau ”tidak ada kelainan”  pada lubang pelepasan (anus) anak yang dilaporkan menjadi korban tindak pidana kesusilaan, tetapi penyidik tetap meneruskan perkara ini ke penuntutan dan pada akhirnya sekalipun sempat ada terdakwa yang dibebaskan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (dua guru JIS), namun Mahkamah Agung menjatuhkan vonis bersalah semua  terdakwa (guru dan OB) karena melakukan sodomi, sekalipun tidak ada saksi yang melihat peristiwa itu. Hanya “keterangan” korban yang kemudian menunjuk kepada para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut.
 
Visum et Repertum Kasus JIS (RSCM)
Visum et Repertum Kasus JIS (RSPI)

Selain itu, Visum et repertum hanya sah apabila didasarkan pada pemeriksaan barang bukti (tubuh, darah dan jaringan tubuh, organ tubuh ataupun mayat), dan karenanya hanya diterbitkan atas permintaan penyidik. Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350, Ordonnantie 22 Mei 1937 tentang Visa Reperta van Genesskundigen menentukan bahwa  Visum Et Repertum diterbitkan hanya  “untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang”, yang dalam Pasal 133 ayat (2) KUHAP dipersyaratkan permintaan itu disampaikan “secara tertulis”, dengan secara tegas menyebutkan “tujuan pemeriksaan”.

Visum et Repertum karenanya tidak dapat diberikan dokter berdasarkan permintaan perseorangan (korban atau keluarganya), atau hanya didasarkan pada medical record seseorang, sekalipun dokter tersebut yang melakukan pemeriksaan terhadap pasiennya itu. Ketika seseorang meminta “visum” kepada dokter atas apa yang dialaminya, maka pada dasarnya hubungan yang terjadi adalah antara dokter dan pasien, sedangkan Visum et Repertum bukan diberikan karena  dokter tersebut memeriksa pasiennya, tetapi memerika barang bukti (sekalipun barang buktinya melekat pada tubuh seseorang). Tentunya barang bukti yang dimintakan visum harus disampaikan oleh penyidik kepada dokter yang diminta memberikan visum tersebut.

          Dalam banyak kejadian, ketika suatu Visum et Repertum dibandingan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari  dokter yang menerbitkannya, terlihat bahwa visum dimaksud  sebenarnya bukan didasarkan pada hasil pemeriksaan barang bukti pada waktu hal itu diterbitkan. Menurut Laura B. Myers, forensic misconduct seperti ini justru disebabkan oleh tindakan aparatur peradilan pidana (termasuk lawyers) yang “menghalangi”  juri  atau hakim dalam sistem hukum Indonesia, mendapatkan tinjauan  terhadap bukti secara sah.[6] Jadi pada dasarnya keawaman dokter forensik terhadap sistem hukum, “dimanfatkan” aparatur sistem memanipulasi bukti, atau memanipulasi sistem yang menjurus pada pembentukan bukti secara tidak proporsiaonal.

Berikut ini adalah contoh Visum et Repertum  yang diterbitkan berdasarkan catatan hasil pemeriksaan medis (medical record) yang dilakukan tiga hari sebelumnya, sebagaimana dinyatakan sendiri dalam BAP dokter yang bersangkutan. Sekalipun diberikan oleh dokter yang sama, medical record dan visum et repertum. Mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama sekali berbeda satu sama lain.


   


Kerterangan Ahli di Pengadilan

Sementara itu, selain pembuktian dengan Keterangan Ahli oleh Penuntut Umum, berdasarkaan Pasal 180 KUHAP hakim ketua sidang juga diberi kewenangan untuk meminta Keterangan Ahli. Keterangan Ahli disini dapat dimintakan baik karena yang berhubungan dengaan perbuatan maupun berkenaan dengan orangnya. Berkenaan dengan perbuatan terdakwa dimaksud terutama apabila dari ahli-ahli yang dihadirkan Penuntut Umum dan terdakwa, ternyata terdapat perbedaan pendapat yang sangat tajam, maka “untuk menjernihkan duduknya persoalan” hakim ketua sidang karena jabatanya dapat memanggil ahlinya sendiri. Permintaan Keterangan Ahli juga dapat diminta oleh hakim ketua sidang dalam hal terdapat keraguan tentang kemampuan bertanggungjawab seorang terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Dalam hal ini ahli dimaksud adalah Ahli Psikiatri Kehakiman yang menjadi kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Jiwa.

Terkait dengan pembuktian kejahaatan kesusilaan, terdapat sejumlah kendala yang khas terkait dengan Keterangan Ahli dalaam hal ini, yang dapat timbul karena:
1.   Faktor korban, umumnya lambat melaporkan dengan berbagai alasan;
2.   Faktor penyidik, umumnya karena rendahnya pengetahuan medis/forensik;
3.   Faktor dokter/ahli, umumnya karena rendahnya pengetahuan tentang hukum dan teknis forensik penanganan korban kejahatan kesusilaan;
4.   Tempat kejadian perkara yang sudah berubah, sehingga sedikit bekas kejahatan yang bisa dtemukan;
5.   Barang bukti yang hilang atau rusak (baju, pakaian dalam, luka  pada tubuh, cairan sperma atau cairan vagina dll)

Pada korban yang sangat jelas bekas kekerasannya, seperti korban perkosaan dengan luka memar di sekujur tubuhnya pada gambar berikut ini, memang pembuktian relatif lebih mudah. Namun demikian, luka bekas kekerasan seperti itu kadang mudah hilang seiring waktu. Dengan demikian, faktor waktu menjadi sangat menentukan dalam hal ini. Dalam banyak kasus perkosaan atau kejahatan seksual lain karena alasan tertentu, seperti malu atau korban cukup berpartisipasi pada terjadinya kejahatan itu, rentang waktu pelaporan/pengaduan dan pemeriksaan untuk pemberian visum sudah sangat jauh, sehingga bekas kejahatan tidak lagi tampak.                              




Seyogianya penyidik-penyidik yang ditugaskan di unit/satuan/sub direktorat kesusilaan mestinya memiliki pengetahuan dasar medis/forensik yang cukup. Terutama berkenaan dengan beberapa hal teknis forensik. Hal ini yang disebut sebagai Brian Forts sebagai “tactical solution”, yang sangat diperlukan dalam pemecahan suatu perkara.[7] Misalnya, pengetahuan tentang originalitas barang bukti menjadi sangat penting bagi kepentingan forensik, dimana korban harus dibawa ke dokter sejauh mungkin pada keadaan yang belum mengalami perubahan, sejak peristiwa kejahatan yang dialaminya. Dalam beberapa kasus kejahatan kesusilaan penyidik dengan alasan “kasihan” justru memberikan pengobatan sekedarnya pada korban, bahkan cukup banyak yang tidak menjadikan perhatian berkenaan pakaian yang dipakai korban ketika kejahatan dilakukan.

Sebaiknya, dokter yang melakukan pemeriksaan korban juga terkadang minim pengetahuan hukumnya. Cukup banyak dokter yang memberikan visum hanya berdasarkan medical record, yang bahkan medical record itu bukan dibuat olehnya. Hal ini tentu berpengaruh pada keabsahan dari visum et repertum dimaksud. Visum et repertum  yang diberikan tidak berdasarkan hasil pengamatan terhadap barang bukti pada waktu  laporan tersebut disampaikan, bukan hanya tidak sah tetapi dapat dikualifikasi sebagai surat keterangan dokter palsu, ex Pasal 268 KUHP.

Selain itu, tidak sedikit kegagalan pembuktian kejahatan kesusilaan karena tidak lagi dapat dilihat bekas kejahatan  tersebut di TKP. Sehingga pengamanannya sangat penting, karena mungkin saja ceceran darah, epitel, sperma, rambut, dll. tertinggal, baik milik  korban maupun pelaku. Sebenarnya dari segi yuridis telah menjadi good practices adanya  suatu  “pemeriksaan  setempat” atau “gerechtelijke plaatsopneming”,   yang dengannya dapat membawa hakim  ke dalam suasana  ketika kejahatan kesusilaan berlangsung. Sayangnya, KUHAP dan RKUHAP belum mengatur pembuktian dengan acara pemeriksaan setempat dimaksud.

Padahal strategic solution seperti ini boleh jadi merupakan bagian jawaban dari kebuntuan metode mempertemukan rasa keadilan korban dan pelaku, ketika pendekatan yang bersifat teknologis, demografik dan kecenderungan politik,[8] belum juga menuntaskan masalah tersebut.   Wallahualam.



[1] Floris J. Bex, Arguments, Stories and Criminal Evidence; A Formal Hybrid Theory, (London: Springer, 2011), 1.
[2]Ibid, 12

[3]Alexei Trusov, An Introduction to The Theory of Evidence, (Moscow: Foreign Languages Publishing House, tt), 131. 
[4]Paul B. Weston,  and Kenneth M. Wellss, Criminal Evidence for Police, (New York: Prentice-Hall Inc, 1971), 40.
[5]Ibid, 39.  
[6]Laura B. Myers, “The Ethic of Criminal Justice Administration” dalam  Handbook of Criminal Justice Administration, Ediitor:   M.A. DuPont-Morales et.al., (NewYok: Marcel Dekker Inc., 2001), 10.
[7]Brian Frost, “Managing Criminal Investigation”, dalam Handbook of Criminal Justice Administration, Ediitor:   M.A. DuPont-Morales et.al., (NewYok: Marcel Dekker Inc., 2001), 114.
[8]Ibid

20 Desember 2016

Dugaan Penodaaan Agama oleh Pak Ahok


Oleh: Dr. Chairul Huda., SH., MH.
(Dosen Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Univ. Muhammadiyah Jakarta)

Penodaan agama (blasphemy) di Indonesia merupakan sebutan singkat untuk tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP. Padahal pasal tersebut sebenarnya bukan hanya berisi perbuatan dilarang (strafbaar) “penodaan”, tetapi juga beberapa perbuatan lain juga diatur didalamnya. Lengkapnya pasal tersebut menyatakan:
“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
Yang pada pokoknya bersifat pemusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
Dengan maskud supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Dari rumusan ini jelas sekali bahwa, Pasal 156a KUHP setidaknya merumuskan dua ketentuan pidana, yang bagian inti (bestanddeel) deliknya adalah sebagai berikut:
Kesatu, “di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat pemusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”;
Kedua, “di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maskud supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

3 Desember 2016

KETERANGAN AHLI Tentang Konstitusionalitas Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 36 huruf c, d, h, i, Pasal 41 ayat (1) dan (2), dan Pasal 44 ayat (4) dan (5) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945

oleh: 
Dr. Chairul Huda, SH., MH
(Ahli Hukum Pidana)


Yang Mulia Majelis Hakim Mahkmah Konstitusi RI;
Yang Terhormat Pemohon, Pemerintah dan DPR RI;
Yang Terhormat Pihat Terikait;
Yang Terhormat para ahli yang hadir; dan
Hadirin sekalian yang berbahagia.

Perkenankanlah  saya dalam kapasitas sebagai Ahli Hukum Pidana/Hukum Acara Pidana, menyampaikan beberapa pemikiran terkait pengujian  Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 36 huruf c, d, h, dan i, Pasal 41 ayat (1) dan (2), dan Pasal 44 ayat (4) dan (5) UU  No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945. Namun demikian, mengingat akan kompetensi yang saya miliki, maka saya membatasi diri hanya berpendapat terutama berkaitan dengan pengaturan kewenangan “penyelidikan” Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang menjadi isu utama pengujian (judicial review) UU  No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini.



Berbicara tentang “penyelidikan” dalam criminal justice system, tidak dapat  dilepaskan dari konstruksi pengaturan KUHAP mengenai hal tersebut. Mengingat umumnya Hukum Acara Pidana di negara-negara lain, tidak memisahkan atau membedakan penyelidikan dan penyidikan. Demikian pula halnya dengan  HIR sebagai acuan beracara pidana sebelum KUHAP, hanya mengenal istilah penyidikan (opsporing) dan tidak mengenal istilah dan tahap penyelidikan. Oleh karena itu, sekalipun diakui bahwa cukup banyak undang-undang yang “mengatur hukum acara sendiri”, yang sedikit banyak menyimpang dari KUHAP terkait penegakan hukum tindak pidana-tindak pidana tertentu, tetapi bagian besar dari criminal justice system yang didalamnya terdapat proses penyelidikan, harus mengacu pada  KUHAP.  Apalagi ketika suatu undang-undang menggunakan istilah “penyelidikan”, tetapi tidak mendefinisikan, menentukan tentang ruang lingkup kewenangan dan tata cara pelaksaaan wewenang penyelidikan, semisal UU  No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,  maka  lex  generalis-nya ada di dalam KUHAP yang tentunya dijadikan acuan.

Motivasi utama pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan adalah upaya untuk lebih memberikan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan dengannya diharapkan dapat dihindari penggunaan upaya paksa yang bersifat eksesif. Dengan pembedaan penyelidikan dan penyidikan, maka penggunaan upaya paksa oleh penyelidik hanya dapat dilakukan atas perintah penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP) atau dalam keadaan yang sangat mendesak (Pasal 102 ayat (2) KUHAP). Dalam keadaan normal, penyelidikan sama sekali belum dimungkinkan upaya paksa. Selain itu, secara historis penggunaan istilah penyelidikan dalam Hukum Indonesia pertama kali diintrodusir dalam UU 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Mengingat ancaman pidana yang sangat berat yang diancamkan terhadap tindak pidana subversi, dan tentunya stigma sosial bagi mereka yang dipersangkakan, didakwakan atau dinyatakan bersalah melakuka subversi,  maka dari sejak semula UU Subversi menghendaki agar penggunaan upaya paksa dalam pemberantasan subversi dilakukan secara berhati-hati, terukur dan dalam keadaan yang benar-benar perlu. Semangat inilah yang diteruskan oleh KUHAP. Oleh karena itu, masalah pengaturan penyelidikan dalam undang-undang, bukan semata-mata sebagai persoalan yang berkaitan dengan koherensi dalam criminal justice system, tetapi juga menjadi bagian dari mandat yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak asasi manusia, melalui judicative control terhadap undang-undang dan pelaksanaannya.    

Upaya paksa yang notabene merupakan pembatasan,  pengurangan atau perampasan hak asasi manusia, pada hakekatnya merupakan kewenangan penyidik dalam tahap penyidikan. Penyalahgunaaan kewenangan ini dapat dipraperadilankan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 jo Pasal 95 ayat (2)  KUHAP. Sementara itu, upaya paksa oleh penyelidik, hanya dapat dilakukan atas perintah penyidik, supaya juga bisa diji keabsahannya, atau setidak-tidaknya dalam keadaan yang sangat mendesak dan perlu. Penyelidik dalam tahap penyelidikan tidak dibekali kewenangan “asli” untuk melakukan upaya paksa. Namun demikian, baik upaya paksa  yang dilakukan oleh penyelidik ataupun penyidik, pada dasarnya tidak boleh dilakukan, kecuali dimungkinkan oleh undang-undang, sebagai suatu pengaturan secara tertulis (lex scripta),  tegas (lex stricta) dan jelas (lex certa). Hal ini merupakan ejawantah asas legalitas dalam Hukum Acara Pidana yang terkandung  dalam Pasal 3 KUHAP. Tekanan pengaturan Hukum Acara Pidana ada pada proses (pengurangan hak individu) dan prosedur (perlindungan hak individu), yang kesemuanya dijalankan oleh aparatur peradilan pidana menyebabkan persyaratan pengaturannya jauh lebih “ketat”, sehingga pengaturannya harus dengan undang-undang, dan tidak dimungkinkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Dengan asas legalitas dalam Hukum Acara Pidana, maka upaya paksa dalam tahapan manapun dan segala aspek  berkenaan dengan pelaksana, ruang lingkup, persyaratan, tata cara dan pengujiannya, hanya dapat diadakan dengan undang-undang (strafordering heft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien).

Konsep di atas, justru tampaknya kurang mendapat perhatian dalam ketentuan UU  No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal  36 huruf c dan d undang-undang tersebut memberikan kewenangan penyelidikan kepada KPPU, tetapi tidak memberikan kepada komisi tersebut rincian wewenang dimaksud. Undang-undang tersebut tidak menentukan upaya paksa yang dapat dilakukannya oleh penyelidik atas perintah penyidik, atau upaya paksa yang dapat dilakukan penyelidik sendiri dalam keadaan mendesak dan perlu, dalam pelaksanaan kewenangannya tersebut. Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU  No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menentukan bahwa pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa “wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan” dan “dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan”, sesungguhnya dapat dipandang sebagai upaya paksa. Dalam hal ini sekalipun  ketentuan tersebut  merupakan pengaturan kewenangan penyelidikan KPPU yang bersifat “memaksa”,  tetapi tidak dipersyaratkan bahwa hal itu dapat dilakukan atas perintah penyidik. Artinya, upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU  No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan kewenangan “asli” penyelidik, yang sebenarnya menjadi kewenangan penyidik untuk kepentingan pro justicia dalam tahap penyidikan. 

Keberatan-keberatan tentunya dapat diajukan terhadap hal di atas, baik karena  pada hakekatnya ketentuan yang berisi upaya paksa tersebut seyogianya hanya dapat dilakukan oleh penyidik dalam tahap penyidikan, atau kalaupun hal itu menjadi kewenangan   penyelidik dalam tahap penyelidikan  maka seharusya hal itu hanya dapat dilakukan atas perintah penyidik. Selain itu, penyalahgunaan kewenangan berkaitan hal tersebut  kemudian menjadi tidak dapat diuji keabsahannya dalam sidang praperadilan. Berbeda sekali apabila hal itu menjadi kewenangan penyidik, atau setidak-tidaknya sebagai upaya paksa yang dilakukan penyelidik dalam tahap penyelidikan yang dilakukan atas perintah penyidik. Sebagai bandingannya adalah Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP yang menentukan kewenangan penyelidik atas perintah penyidik melakukan penangkapan, melarang orang meninggalkan tempat, pemeriksaan dan penyitaan surat, ataupun membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Kesemua hal itu masih mungkin dipraperadilankan. Kewenangan KPPU sebagai penyelidik menggunakan Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU  No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  justru dapat dipandang sebagai kewenangan-kewenangan atau setidak-tidaknya wewenang yang absurd. 

Kealpaan pembentuk undang-undang UU  No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur upaya paksa oleh penyelidik tanpa persyaratan bahwa hal itu hanya dapat dilakukan atas perintah penyidik, merupakan pengaturan tersebut  bersifat over reacting, dimana dalam prakteknya upaya-upaya paksa dapat dilakukan secara eksesif, dan tetunya non accountability. Hal ini menyebabkan hak asasi manusia yang menjadi sasaran norma (addressaat norm) UU  No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berada dalam keadaan yang sangat “terancam”. Dengan demikian, tidak hanya seperti yang dinyatakan Pemohon, bahwa pengaturan penyelidikan dalam UU  No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat seharusnya dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan asas lex sine scriptis, tetapi justru pengaturan oleh pembentuk undang-undang yang demikian itu sama sekali tidak mencerminkan pengujudkan cita-cita negara hukum. Tidak mengherankan jika KPPU dalam upaya membuat  kewenangan penyelidikan tersebut efektif, membuat pengaturan sendiri dibawah level undang-undang. Bayangkan hak asasi manusia seseorang dibatasi, dikurangi, atau bahkan dirampas oleh KPPU dengan melakukan upaya paksa  ketika melakukan penyelidikan, tanpa dapat diuji keabsahannya, karena semata-mata merupakan kewenangan penyelidik (tanpa atas perintah penyidik), dan rinciannya didasarkan pada ketentuan dibawah undang-undang. Tentunya pemberian kewenangan penyelidikan kepada KPPU dan pelaksanaanya yang demikian itu, dengan kasat mata telah dilakukan pembentuk undang-undang dengan  tidak memperhatikan  ketentuan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya dapat saya jelaskan, bahwa pengaturan  KUHAP mengenai   kewenangan “penyelidikan” berada di bab tentang “penyidikan” (bab XIV KUHAP). Sedangkan Pasal 1 angka 5 KUHAP menentukan bahwa “penyelidikan” adalah “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan  menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Penyelidikan (inquiry) oleh karenanya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kewenangan penyidikan (investigation). Mengingat bagian terpenting dari penyelidikan, bukan semata-mata “mencari dan menemukan  suatu peristiwa” yang bagi pelapor/pengadu/penyelidik sendiri “diduga sebagai tindak pidana”, tetapi lebih jauh lagi “menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan” atas adanya peristiwa tersebut. Apakah peristiwa dimaksud merupakan suatu tindak pidana atau bukan, ataupun apakah ada buktinya atau tidak sebagai tindak pidana, serta siapakah yang dapat ditetapkan sebagai tersangka atas hal itu, semuanya ditentukan dalam tahap penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP. 

Dalam konstruksi  KUHAP di atas,  penyelidikan merupakan bagian (apart of) dari penyidikan, sehingga boleh jadi  jika suatu undang-undang telah mengatur tentang penyidikan maka pada hakekatnya telah pula mengatur tentang penyelidikan, karena penyelidikan adakan bagian dari penyidikan.  Namun demikian, tidak pada tempatnya jika dalam Hukum Acara Pidana yang ditentukan dalam undang-undang di luar KUHAP, pembentuk undang-undang hanya mengatur tentang penyelidikan, tetapi tidak mengatur bagian utamanya, yaitu ketentuan tentang penyidikan. Sementara itu,  Pasal 36 huruf c, d, h, dan i  dan Pasal 41 ayat (1) dan (2)  UU  No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur kewenangan penyelidikan oleh KPPU, tetapi tidak memberikan kepada komisi tersebut kewenangan penyidikan. Penyidikannya menurut Pasal 44 ayat (4) dan (5)  UU  No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, “dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, yaitu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 jo Pasal 106 s/d Pasal 136 KUHAP. Dengan demikian, penyidikan tindak pidana dalam  UU  No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP (Penyidik Polri), karena UU tersebut sama sekali tidak membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP dan karenanya tidak mengatur kewenangannya sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. 

Konstruksi pengaturan penyelidikan tanpa pengaturan penyidikan yang dilakukan dalam UU  No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, merupakan pengaturan yang tidak lengkap (incomplete), yang tidak sejalan dengan asas kepastian hukum (legal certainty), proses hukum yang adil dan penerapan prosedur yang tidak memihak (due process and fair procedure), serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.  Apalagi dalam pasal-pasal tersebut kewenangan “penyelidikan” KPPU selalu dialternatif-kumulatifkan (dan atau) dengan “pemeriksaan” administrasi yang juga merupakan wewenang lembaga tersebut.  Pembentuk undang-undang tidak melakukan diferensiasi dengan memadai antara kewenangan dalam domain Hukum (Acara) Pidana dan kewenangan dalam domain Hukum Administrasi. Akibatnya penyelahgunaan dengan “mempertukarkan” atau “mencampuradukkan” kedua kewenangan yang masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda tersebut sangat mungkin dilakukan oleh KPPU. Bukan tidak mungkin, pengaturan dalam UU  No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut menjadi “lapak” memperdagangkan pengaruh (trading in infuence) bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, menjadi tugas Mahkamah Konstitusi menghentikan “praktek tidak sehat atau curang” yang mungkin dilakukan KPPU dengan  “mempertukarkan” atau “mencampuradukkan” kewenangan penyelidikan dan pemeriksaan tersebut.

Terakhir dapat saya kemukakan, dalam KUHAP pengaturan mengenai pejabat “penyelidik” (Pasal 4 dan 5 KUHAP) dan pengaturan tentang pejabat “penyidik” (Psal 6 s/d 12 KUHAP berada pada Bagian Kesatu tentang Penyelidik dan Penyidik, dalam bab IV KUHAP  tentang “Penyidik dan Penuntut Umum”. Hal ini menunjukkan bahwa penyelidik sepenuhnya subordinat  dari penyidik. Hubungan penyidik dan penyelidik adalah hubungan atasan-bawahan (superior-inferior), sehingga meraka berada dalam susunan hirartkis, dimana pelaksanaan tugas dan kewenangan penyelidikan sepenuhnya dipertanggungjawabkan penyelidik kepada penyidik. Dalam rangka menjamin keterpaduan dalam pelaksanaan kewenangan penyelidik dan penyidik, kewenangan penyelidikan dan penyidikan seharusnya diberikan pada instansi yang sama. Ketentuan KUHAP tentang pejabat “penyelidik” dan pejabat “penyidik” di atas adalah pengaturan dalam institusi Polri sebagai general investigator. 

Berbeda halnya dengan UU  No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, justru penyelidik dan penyidik merupakan   pejabat dari instansi yang berbeda. Penyelidik tindak pidana dalam UU  No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah KPPU, sedangkan penyidiknya dalah Penyidik Polri. Sementara undang-undang tersebut tidak menentukan atau tidak mendelegasikan kepada peraturan perundangan yang lebih rendah tentang syarat pendidikan/pelatihan, kepangkatan, maupun kompetensi penyelidik KPPU. Oleh karena itu, hubungan hirarkhis yang seyogianya terbangun, sama sekali tidak diintrodusir dalam undang-undang tersebut    

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat justru “merusak” hubungan tata kerja antara penyidik dan penyelidik. Pasal 44 ayat (4) UU  No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat justru mengandung isyarat direktif dari penyelidik kepada penyidik. Dalam hal ini KPPU yang berwenang memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) menyerahkan “(ke)putusan” administrasi yang telah diambilnya kepada penyidik “untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dalam hal pelaku usaha tidak melaksanakannya dalam tenggang waktu (tiga puluh) hari sejak keputusan tersebt diberitahukan. Mengingat KPPU juga mempunyai kewenangan sebagai penyelidik, maka penyerahan (ke)putusan KPPU untuk dilakukan penyidikan oleh Penyidik Polri dapat dipandang sebagai “perintah” dan  bersifat “imperatif”. Dalam hal ini Penyidik Polri bukan “dapat” melakukan penyidikan sesuai KUHAP, tetapi karena penyerahan keputusan tersebut   “untuk dilakukan penyidikan”  menyebabkan seolah-olah hal itu merupakan direktif penyelidik terhadap penyidik, yang “harus” dilakukan, sehingga mendudukan Penyidik Polri justru  secara hirarkhi seperti “dibawah” penyelidik/KPPU. 

Ketentuan direktif juga terlihat dari Pasal   44 ayat (5) UU  No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menentukan: “Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan”. Dengan undang-undang ini, Keputusan KPPU mau tidak mau harus dipandang oleh Penyidik Polri sebagai “bukti permulaan yang cukup”. Dalam KUHAP istilah “bukti permulaan” digunakan untuk penetapan tersangka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, dan istilah “bukti permulaan yang cukup” digunakan untuk melakukan penangkapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP. Kedua hal tersebut merupakan domain kewenangan penyidik, dan bukan penyelidik, sehingga adanya ketentuan tersebut telah menyebabkan penyidik kehilangan “independensinya”. Padahal pelaksanaan kewenangan penyelidik dan penyidik, merupakan bagian dari criminal justice system, yang dalam arti luas merupakan ejawantah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (1) jo ayat (2) UUD NRI tahun 1945.

Keseluruhan uraian di atas, menurut pendapat saya sebagai Ahli Hukum Pidana, cukup menjadi alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, terkait konstitusionalitas UU  No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 36 huruf c, d, h, dan i, Pasal 41 ayat (1) dan (2), dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), yang menjadi wilayah keahlian saya sebagai Ahli Hukum Pidana.  Memang ketika apa yang dialami Pemohon (principal) belum mengemuka, setelah lebih dari 17 tahun undang-undang ini berlaku, tidak dirasakan adanya pelanggaraan hak-hak konstitusional yang bersangkutan, karena penormaan dan penerapan pelaksanaaan kewenangan penyelidikan oleh KPPU berdasarkan UU  No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut. Namun dilihat dari masa pembentukannya, UU  No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memang tergolong  panic regulation, ketika pemerintah transisional pada waktu itu berusaha membuktikan kepada publik bahwa tuntutan reformasi hukum telah dipenuhi. Akan  tetapi bukan tidak mungkin justru kebijakan legislasi itu disusupi  kepentingan ekonomi negara lain, yang pada gilirannya mengabaikan hak asasi manusia bagi pelaku usaha bangsa Indonesia sendiri.  Wallahu’alam.